Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

49 50 51 52 53

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN TERHADAP “HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” Siti Marwiyah
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The Constitutional of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) gives nit a little authorizes to the President. One of the authority is to set “happenings crunch yhat fonced” because the country is not always in a state of normal//peace/stable. At the time of the reverse of President as head of state was given the constitutional authorithy to establish a state of emergency in the form of Government Regulation in Leu of Law (PERPPU)

MENYOAL PELAKSANAAN PENGUJIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Hana Sri Juni Kartika
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The fit and proper test held by Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan was the test to select the recommended person to manage an insurance company, including life insurance company. The additional commitment statement made by the selected director and commissioner to the existing fit and proper test is urgent. The insurance company aim and the availabe insurance act’s are the reasons to ask the commitment statement from the director and commissioner selected. The fit and proper test act’s must be revised to get the director and commissioner who can manage the insurance company properly and give protection to the policy holder. Keywords: fit and proper test, policy holder protection and commitment statement. Abstrak Pengujian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan adalah pengujian untuk memilih orang yang tepat untuk mengelola perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi jiwa. Penambahan pernyataan komitmen oleh direksi dan komisaris terpilih dalam pengujian kemampuan dan kepatutan yang ada saat ini sangat mendesak. Tujuan perusahaan asuransi dan dukungan undang-undang tentang perusahaan yang tersedia merupakan alasan untuk meminta pernyataan komitmen dari direksi dan komisaris terpilih. Undang-undang atau peraturan tentang tes kemampuan dan kepatutan yang ada harus diubah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Kata kunci: pengujian kemampuan dan kepatutan, perlindungan pemegang polis, tanggung renteng.

DAMPAK PERKAWINAN ORANG BETAWI DI BAWAH UMUR (DAERAH KRANJI BEKASI, JAWA BARAT) Johana Maria Henny Wiludjeng
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa yang menikah di bawah umur. Apakah juga ada pernikahan semacam ini pada orang Betawi? maka penelitian ini diadakan untuk menemukan hal itu, dan dampaknya bagi perempuan betawi. Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal. Lokasi Penelitian di wilayah RW daerah Kranji. Pengumpulan data dilakukan dengan sensus dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari hasil penelitian masih ada yang menikah di bawah umur. Mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Mereka menikah ada yang karena dijodohkan. Dalam kehidupan pernikahan, mereka banyak mengalami kesulitan dan merasa terbebani. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa.

PERJANJIAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TAHUN 2009: PROSPEK DAN TANTANGANNYA BAGI INDONESIA Delfiyanti Delfiyanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ASEAN Economic Community 2015 established to realize the ASEAN single market with free trajectory including in investment. Therefore, the country members of ASEAN has agree with the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) held ini Cha-Am (Thailand) in 26 February 2009 for investment liberalization in region of ASEAN. The agreement was ratified by the members of ASEAN including Indonesia. Consequently, all members of ASEAN included for implement the agreement content. For Indonesia, the situation becomes opportunity to improve of investment cooperation with the members of ASEAN also bring a chance for investment in country members of ASEAN and increase the investment current to Indonesia, in one hand. In other hand, it is become a challange on how to complement the management of investment in Indonesia under Act No. 25 of 2007 on Capital Investment with ACIA. Keywords : ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); ASEAN Economic Community 2015, Prospect and IndonesiaMasyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dibentuk dalam rangka mewujudkan pasar tunggal ASEAN dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang investasi. Untuk itu, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009 dalam rangka liberalisasi investasi di wilayah ASEAN. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Akibatnya seluruh anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kerjasama invesasi dengan negara anggota ASEAN lainnya sekaligus membuka kesempatan untuk melakukan investasi di negara anggota ASEAN serta meningkatkan arus investasi masuk ke Indonesia. Di lain pihak, juga terdapat tantangan bagaimana mengharmonisasikan pengaturan investasi di Indonesia yaitu Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan ACIA sendiri. Kata Kunci : Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN; Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Prospek dan Indonesia

HARMONISASI HUKUM HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DENGAN KULTUR HUKUM MASYARAKAT INDONESIA Hasbir Paserangi
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia, being a part of international community, cannot neglect the existence of international law . Indonesia, as a consequence, should harmonize international law within municipal law. It also should be done on the rules relating the protection of intellectual property rights. This rules is sourced from international conventions.Implementation of intellectual property right protection ,actually sources from state practice. Relating with it then, the implementation of intellectual property right protection should in-line with the values of nation.

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) Sri Ismawati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Child penitentiary should implement child rights convict appropriate national legislation and international attempts to fullfill human rights. Implementation of fullfillment the rights of convict reflected in the development implementation of child penitentiary. To see the fullfillment of the rights of the child convict, research has done in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pontianak, using socia legal approach. This research efforts to produce conclusion of convict have not performed up to children, for lack of facilities and infrastructur for the development of facilities, lack of experys specialized in psychology, and the law as an instrument of national prison not fully regulate in accordance to convict of rights with the minimum standart rules. Key word : Child protection, Human Right, Coaching young prisoners Abstrak Lembaga Pemasyarakatan anak sejatinya harus mengimplementasikan hak narapidana anak sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia. Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana tercermin dari pelaksanaan pembinaan terhadap anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. Untuk melihat pemenuhan hak-hak narapidana anak, dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa upaya perlindungan hak-hak narapidana anak belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurang sarana prasarana untuk fasilitas pembinaan, kurang tenaga ahli khususnya dibidang psikologi dan kerohanian, dan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai instrument nasional belum sepenuhnya mengatur hak narapidana anak yang selaras dengan standar minimum rules (SMR). Kata kunci : Perlindungan anak, Hak asasi manusia, Pembinaan Narapidana anak

KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK Danang Wirahutama; Widodo Tresno Novianto; Noor Saptanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Eksistensi notaris sebagai pejabat umum adalah mengakomodir segala hal yang berkaitan denganhukum keperdataan, khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan pembuatan akta otentik. Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan penghadap sangat penting diperhatikan karena dapat mengakibatkan akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa terpidana di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris.Kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani sanksi pidana dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan.

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR Ani Purwanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Temporary special measures or positive discrimination on woman participation in legislatives, or known as affirmative action has been established since 2004 by Political Party and Legislative Acts packages. This research is using qualitative methods with socio-legal approach, which is combining the two aspects: regulation aspect and non-regulation aspect. It is necessary to combine those two aspect to put the text on the context; relation between law and its underpinned implementation on society. The result from this research show that on 2004, the number of East Java Province Legislative’s members were 100, consists of 85 person male and 15 person female. On the district level, Surabaya is the highest number of woman representation by 34% (17 from 50), Madiun 33,3% (10 from 30), Kediri 33,3% (10 from 30, and Probolinggo 33,3% (10 from 30). The lowest precentage were Bangkalan, Sampang, and Pasuruan whose woman’s precentation were below 3%. The main factor of the low women legislative’s representation number were the patriarch culture, the image of domestic women instead of their public-political actions effecting both of the women electability, male-dominated political party’s culture and their political participation itselfKebijakan khusus dikenal dengan prinsip “ Affirmative Action “ atau diskriminasi positif telah diterapkan pada UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif. Affirmative Action bersifat sementara, sehingga apabila tujuan dan sasaran untuk mencapai kesetaraan telah tercapai atau kelompok-kelompok yang dilindungi telah terintegrasi, maka kebijakan tersebut tidak lagi diterapkan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan sosio legal research, Penelitian sosio legal dipilih karena dalam penelitian ini akan dilihat teks dan konsteksnya, juga akan dilihat bagaimana implementasi dan relasi antara UU dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan di DPRD di Provinsi Jawa Timur terdapat 15 perempuan dari 100 anggota, laki laki 85, sehingga representasi perempuan sebesar 15%. Kota Surabaya mempunyai representasi 34% (17 dari 50), Madiun 33,3%, Kediri 33,3%, Probolinggo 33,3%, Sampang 2,2%, Pasuruan 3,3% ( 1 dari 30) serta Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi adalah budaya patriarkhi yang berkelindan diantara stakeholder, yaitu Partai Politik, perempuan dan masyarakat pemilih

KUALIFIKASI STANDARISASI DAN LISENSI ADVOKAT ASING DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) FX Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Profeesional service including legal service is apart of service covered by GATS (General Agreement on Trade in Services). Indonesia as contracting party has obligation to adjust some rules regarding market access to foreign law firm and lawyer. At the moment Law Number 18 of 2003 on Advocate has restricted them to practice in Indonesia and only as an employee of the law firm. It can't be ignored while globalization of legal service has been happening due to business activities of transnational corporation. Qualification, standarizationand licence of foreign lawyer is very significant in order to do interact between domestic and foreign lawyer. Closing the market access will make no progress of domestic lawyer. Experience, legal education, test of advocate organization, ability of speaking Indonesia language, training, honest and good reputation. License is promoted by limited approach that admitting foreign lawyer to practice home country law, international law and third country law. Representation before the court and rendering legal advice are prohibited at all.Kata Kunci : GATS, globalization of legal service, and qualification, standarization and licence of foreign lawyer

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI SECARA INFORMAL PADA PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT Fitriati Fitriati; Sjafaruddin Tamin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The purpose of research is to analyze the settlement of cases of corruption in the government through informal villages. Approach to the problems that used descriptive-analytical. The collected data were analyzed using qualitative analysis to start with the literature used. In research found that this form of corruption in an informal settlement is through deliberation nagari, custom, direct action by the people in the form of social sanctions. The reason why the lines in formal chosen is because it is considered more effective and efficient in terms of time, procedures and costs.

Page 51 of 75 | Total Record : 747

49 50 51 52 53

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA