cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Al Himayah
Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
ISSN : 26148765     EISSN : 26148803     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Al Himayah adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Dikelola oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FSE Fakultas Syariah. Jurnal AL Himayah fokus pada pengabdian Hukum dan Keadilan. Terbit setiap bulan Maret dan Oktober ISSN 2614-8803 (media online) dan 2614-8765 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 2   3   4   5   6 
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara Parlindungan Simbolon
Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.46 KB)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneliti hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal pernikahan dan bagaimana pelaksanaan adat tersebut ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam mengumpulkan data digunakan metode dokumentasi dan wawancara yang kemudian data-data tersebut dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil kajian. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan didapati bahwa masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan tersendiri berkenaan dengan acara pernikahan. Setelah dibenturkan dengan ajaran Islam ternyata peraturan pernikahan tersebut yang sejak dahulu hingga hari ini mereka amalkan sebahagian besar sangat betentangan terutama berkaitan dengan pasangan pernikahan. Walaupun agama Islam telah sejak lama datang dan mayoritas mereka muslim, namun dalam kegiatan bermasyarakat mereka masih mengutamakan aturan budaya dan adat-istiadat daripada hukum Islam. Melalui tulisan ini, penulis menyarankan kepada tokoh adat, alim ulama dan masayarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara semestinyalah mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dan meninggalkan aturan budaya dan adat-istiadat jika bertentangan dengan hukum Islam.
Merekatkan Kembali Semangat Nasionalisme Rahmat Teguh Santoso Gobel
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1024.797 KB)

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini yaitu menganalisis bentuk pengikisan nasionalisme yang berkembang saat ini serta upaya seperti apa untuk merekatkan kembali semangat nasionalisme. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil tulisan ini menunjukan bahwa Pertama, salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Menguatnya isu SARA, gerakan separatis, kekerasan, tindakan teroris dan tumbuhnya feodalistik memicu degradasi nasionalisme yang berujung pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara. Kedua, Penanaman nilai-nilai nasionalisme adalah pilihan yang tepat untuk mereduksi gerakan negatif yang ingin memecah-belah bangsa. Nasionalisme indonesia adalah bercita rasa integralistik yang subtansinya tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Semangat nasionalisme harus digelorakan kepada semua warga negara guna memperkokoh keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.
Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Mohd. Winario
Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1113.28 KB)

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui permasalahan hukum islam perspektif sosiologi hukum dan permasalahan hukum islam perspektif antropologi hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil dari tulilsan ini didapatkan bahwa sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.
Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif dan Interkonektif Marwin Amirullah
Jurnal Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1197.308 KB)

Abstract

Selama ini cakupan bahasan Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) terbatas hanya membahas subjek-subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif (halal dan haram). Padahal keberhasilan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah tidak cukup hanya dengan pengetahuan subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan pengetahuan lain dan diperlukan juga pendekatan di luar pendekatan normatif. Bahkan dengan pendekatan di luar normatif, dimungkinkan dapat mengungkap rahasia di balik nash perkawinan. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Ilmu Etnologi, sebagaimana digambarkan Hazairin, dapat mengungkap rahasia di balik ayat perempuan mahram sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa‟ (4): 22, 23, dan 24. Tulisan ini juga mencoba menawarkan sejumlah subjek yang semestinya masuk dalam subjek perkawinan Islam sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan dan dapat terhindar dari perpecahan keluarga, dan di antara subjek dimaksud adalah (1) ilmu seksualitas dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, (2) ilmu tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi, (3) ilmu kesehatan dan gizi keluarga, dan (4) ilmu tentang membangun komunikasi antara anggota keluarga.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan. Yoslan K. Koni; Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1035.592 KB)

Abstract

Selama ini korban kejahatan khususnya perkosaan tidak mendapat perhatian yang sepantasnya dalam hukum pidana. Korban perkosaan, sebagai pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum . Hal ini karena negara berkewajiban memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perlindungan korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan serta bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dalam Rancangan UU KUHP diberikan dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan diancam dengan pidana denda secara tunggal.
Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia Mahathir Muhammad Iqbal
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.264 KB)

Abstract

Harus diakui, bahwa pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM. Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, civil society maupun organisasi-organisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.
Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.837 KB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera di antisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.
Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Arhjayati Rahim
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.402 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang tergolong dalam extra ordinary Crime, yang sampai saat ini menjadi masalah hukum yang terus menerus terjadi di negara kita Republik Indonesia, berbagai regulasi dengan segala pengaturan pasalnya dan diserta dengan ancaman pidana yang berat ditambah dengan di bentuknya sebuah badan khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lagi dirugan kapasitas dan integrasinya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi seakan tidak cukup membuat para pelaku korupsi menghentikan aksinya. Tulisan ini mencoba memberikan pandangan baru tentang bagaimana tidak hanya focus kepada tindakan penberantasn korupsi melalui jalur hukum tapi mencoba menelaah bagaimana agar tindak pidana korupsi ini dapat dicegah sedini mungkin dengan penerapan atau menerapkan serta menggali nilai-nilai yang bersumber dari kearifan local dan adat istiadat yang telah berakar dalam masyarakat, dalam tulisan ini mengkhususkan pada nilai sipakatau, sipalebbi dan sipakainge’ yang dikelan dan melekat dalam budaya suku Bugis yang berada di Sulawesi Selatan Sipakatau mengandung makna memanusiakan manusia, sipakalebbi artinya menyadari dan mengakui kelebihan setiap manusia, serta sipakainge’ mengandung makna saling memberi nasehat dan teguran ketika seseorang melakukan kesalahan dengan tentunya tidak melupakan tata karma dan sopan santun, dengan adanya nilai ini diharapkan dapat terinternalisasi kedalam sikap dan prilaku dalam menjalankan kehiduan sehari-hari sehingga dengan adanya sikap menghargai, menghormati serta selalu memberi nasehat kepada yang melakukan kesalan ketika dihubungkan dengan perilaku tindak pidana korupsi maka hal tersebut tentunya akan pantang untuk dilakukan karena ketika kejahatan ini dilakukan tidak hanya mencederai kehormatan diri pribadi tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga dengan terinternalisasinya nilai-nilai ini dapat menciptaka individu yang teguh pada prinsip, berkarakter kuat sehingga sampai pada rasa malu untuk melakukan tindak pidana korupsi
Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka Nurliana Nurliana
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.966 KB)

Abstract

Perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama sembari mewujudkan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan bernilai positif terhadap perilaku, akhlak dan agama dan menstabilkan kejiwaan seseorang. Keluarga bahagia dambaan setiap insan yang menikah, namun banyak sebab pemicu konflik dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sehingga berpengaruh tidak baik. Esensi mulia pernikahan belum sepenuhnya tercermin pada pasangan suami-isteri. Realitas konflik perkawinan menggugah perhatian untuk menelaah ulang dan bertanya ada apa dengan kehidupan keluarga, mengapa terjadi permasalahan dan cenderung meluas. Pembinaan semacam apa yang diterapkan . Adakah solusi dari pelbagai persoalan membina keluarga. Penelitian ini sesuatu yang baru. Patut mendapat respon positif karena bertujuan melahirkan prespektif baru yang lebih progresif dalam mencermati isu pernikahan. Penelitian melalui library research dengan pendekatan deskriptif menggunakan jenis data deskriptif narasi melalui tekhnik study dokumentasi untuk memperoleh pemikiran Buya Hamka tentang sakinah mawaddah dan rahmah dalam pernikahan. Tekhnik analisis data yang digunakan ialah analisis isi (content analysis), melalui referensi kemudian diformulasikan. Konstruksi pernikahan samara perspektif Buya Hamka : Pertama, sakinah dipahami bahwa dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama Penopang sakinah yang dikehendaki adalah merealisasikan mawaddah dalam kehidupan perkawinan. Mawaddah dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, bersolek, berharum-haruman atau wangi-wangian, pandai menghormati pasangan, tidak bersifat angkuh, bersikap sederhana, melembutkan ucapan. Rahmah merupakan natijah dari perlakuan kehidupan sebelumnya, jika berjalan baik maka pada akhirnya sampai ke anak cucu, mencerminkan karakteristik orang tuanya, rahmah juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah swt
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo Ismet Hadi
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.897 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memahami proses implementasi peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol di kota Gorontalo, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Sebagian masyarakat menilai Peran Saturan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo sebagai sebagai institusi pengawal peraturan daerah belum bekerja secara maksimal. Pelanggaran Perda di wilayah Kota Gorontalo yang dapat dilihat dari hasil operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Kota. Kedua, Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun di tingkat Sumber Daya Manusia penegak hukumnya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol sangat dibutuhkan, hal ini terbukti dengan terbentuknya tim pemerhati anti minuman keras di Kota Gorontalo.

Page 4 of 10 | Total Record : 99

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah Vol. 7 No. 1 (2023): Al Himayah Vol. 6 No. 2 (2022): Al Himayah Vol. 6 No. 1 (2022): Al Himayah Vol. 5 No. 2 (2021): Al Himayah Vol. 5 No. 1 (2021): Al Himayah Vol. 4 No. 2 (2020): Al Himayah Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah Vol. 3 No. 2 (2019): Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah Vol. 2 No. 1 (2018): Al Himayah Vol. 1 No. 2 (2017): Al Himayah Vol. 1 No. 1 (2017): Al Himayah More Issue