cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 7   8   9   10   11 
Pemikiran Imam al- Syatiby tentang kemaslahatan dalam kitab al-Muwâfaqât dalam rangka perkembangan hukum Islam di Indonesia mugni, Muhyidin
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsepsi Syatibi tentang maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan para pendahulunya. Syatibi melihat, pada satu sisi adanya keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan suatu pandangan tentang kesatuan syari’ah yang berarti bahwa semua hukum berasal dari satu sumber yang oleh karena itu mustahil berbeda.Konsep kemaslahatan ini menuntut adanya pertimbagan maslahah dan mafsadah. Pertimbangan ini mengimplikasikan hubungan yang sangat signifikan antara hukum syari’ah dengan kondisi umat manusia. Hubungan ini pada gilirannya menimbulkan adannya aturan-aturan hukum yang beragam dan berbeda.Kata kunci: Syatibi, Maqashid al-Syari’ah, kemaslahatan, aturan hukum
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk Afrillia, Niken Ayu; Asha, Wafiyatun Dian; Afifah, Eka Febriantika Nur; Lainatusyifa, Ahida; wati, Titis kurnia; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan melawan hukum kerap kali dipermasalahkan pada struktur perlakuan ingkar janji atau wanprestasi. Sementara dua-duanya ialah hal yang berlainan antara satu bersama yang lain. Meskipun dua duanya berasal dari perikatan, yakni konsepsi cidera janji/wanprestasi bersumber dari perikatan yang berawal dari perjanjian dan struktur PMH bersumber dari perikatan yang berasal dari konstitusi perundang-undangan. Terdapat empat unsur dalam perlakuan melawan hukum yang layak dipenuhi, adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kekeliruan, adanya kerugian, dan terdapat interaksi kausalitas antar kerugian dan perilaku. Maka dari itu dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian melalui analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/PDT 020180PT YKK. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dan juga mengetahui peninjauaan hakim dalam memutus perkara kasus tersebut yang didasarkan pada beban kerugian materil dan immaterilnya.
Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia Di Indonesia Afra, Fairuz; Purba, Fransiska NG; Adilla, Sabina; Zahira G, Fathima Najma
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak atau perjanjian adalah salah satu relasi hukum yang ada diantara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Adapun yang dinamakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian atas pinjaman atau piutang yang dijalankan dengan suatu perikatan atau perjanjian kedua sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika misalnya suatu perikatan utang diikuti dengan perikatan lain, si peminjam (debitur) terpaksa menyerahkan suatu benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Perihal ini disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPER memuat ketentuan yang mengatur tentang jaminan. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memastikan debitur melaksanakan kewajibannya. Selain itu, dengan adanya jaminan juga memungkinkan kreditur mendapat prioritas dalam melaksanakan haknya dalam hal debitur melanggar ketentuan perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam kajian ilmiah tentang hukum jaminan fidusia ini bersifat normatif. Yang dimaksud penelitian normatif ialah suatu riset hukum yang menggunakan beberapa data sekunder atau kajian literatur untuk mengumpulkan informasi.Kata Kunci: Hukum Jaminan; Kredit; Fidusia
Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis Afrilia, Niken Ayu; Nur Afifah, Eka Febriantika; Lainatusyifa, Ahida; Kurniawati, Titis
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan anak diusia dini , Oleh hakim pengadilan agama dan mencari tahu pengaruh menyampaikannya permintaan dispensasi perkawian dini Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan baru-baru ini mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang Terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun,aturan tersebut setelah dilakukan peninjauan kembalidi Mahkamah Konstintusi terdapat unsur yang mendiskriminasi hak-hak perempuan dan banyak menimbulkan smasalah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan aturan baru mengenai batas usia nikah batas usia nikah dengan ditetepkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan fokus penelitian ini adalah mengenai pengaruh dispensasi perkawinan anak diusia dini. Selain itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses persetujuan dispensasi tersebut. Dispensasi perkawinan anak diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kajian teoritis,referensi dan mengunakan metode hukum normatif. 
Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Mahardhika, Rizky Kurnia; Wildanu, Ahmad Yulda; Pratiwi, Sukmanandai Ahya; Arfah, Wahanani Leila
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 2 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan undang-undang dan metodologi penelitian hukum normatif melalui berbagai sumber kepustakaan berupa jurnal ilmiah hukum, serta buku hukum terkait. Frasa yang ada pada UU Jaminan Fidusia yang bertolak belakang dengan UUD 1945 diajukan permohonan uji materiil ulang terhadap Mahkamah Konstitusi supaya tidak adanya kesalahan penafsiran yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak. Yang hingga pada akhirnya membuahkan hasil berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadikan debitur terlindungi dari tindakan kreditur yang mempunyai iktikad buruk dan sebaliknya, yaitu melindungi kreditur dari debitur yang memiliki iktikad buruk. Dengan demikian tercipta keseimbangan hukum terhadap pihak debitur dan kreditur pada hal jaminan fidusia yang sudah disepakati sebelumnya dan kedepannya kreditur tidak bisa secara mudah begitu saja menjalankan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang, akan tetapi juga harus memperhatikan putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019.Kata kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan
Analisis Putusan Nomor.48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS Tentang Wanprestasi Melalui Perantara E-Commerce Demi Terciptanya Kepastian Hukum Terhadap Debitur Pratama, Ari Yoga Pratama Yoga; Nurfauzi, Wahyu Adiva; Rosyid, Muhammad Abdul; Muhtar, Muhammad Indra Muhtar Indra; Romantino, Hasan Akmal; Mubarok, Ahmad Zaki Mubarok Zaki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce adalah perdagangan yang menggunakan dengan jaringan internet yang merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi tentunya dalam melakukan sebuah perdagangan di E-commerce ada sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan yang dimana hal ini bisa menjadi wanprestasi atau cidera janji oleh karena itu peneliti ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum hal tersebut dalam artikel ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. serta menggunakan data baik primer maupun sekunder data sekunder terdiri dari artikel, jurnal, website, putusan pengadilan dimana nantinya data ini akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis mengenai jual beli online dalam sebuah perjanjian serta untuk mengetahui sebuah cara penyelesaian kasus mengenai kasus jual beli online yang ada di  E-commerce.  apabila terjadi suatu masalah dalam melakukan perdagangan di E-commerce maka pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan baik dengan cara litigasi maupun dengan cara non litigasi.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Litigasi, Non Litigasi, E-Commerce
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Najah, Lathifatun; Hasanah, Nur; Elsisi Suanti, Akar Yoga Elsisi Suanti Yoga; Riska, Nadya Maia
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Tujuan ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam kasus Putusan PN  Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG serta menganalisis implikasi hukum dari temuan wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli kios, seperti sanksi hukum yang mungkin diterapkan, ganti rugi, atau langkah-langkah lain yang diambil oleh pengadilan. Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan bahan pustaka atau sekunder. Penelitian ini merupakan spesifikasi hukum deskriptif analitis, dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan permasalahan implementasi hukum terkait dengan praktik.Berdasarkan bukti P-1 berupa surat perjanjian jual beli dalam Pasal III dan IV menyatakan bahwa Tergugat berjanji setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut akan mentransfer pembayaran dan P-2 berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Tergugat bahwa melakukan pembayaran. Adanya pelaksanaan ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara. Kesimpulan bahwa : 1) Bentuk wanprestasi adalah melakukan tetapi tidak sesuai jadwal atau keterlambatan; 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang dijanjikan; 3) Akibat hukum bagi pihak wanprestasi PN Kupang Perkara Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG yaitu dalam membayar uang sisa pembayaran jual beli kios serta dagangannya sebesar Rp 80.500.000,- dan bayar biaya perkara sebesar Rp 571.000.Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum
Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Ps Glow Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga Sby Berbasis Keadilan Tsabitha, Andara; Rahmadhani, Aulia; Pebrianti, Kalista Revana; Zakaria, Salsabila Anggraini
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus sengketa merek antara MS Glow dengan PS Glow merupakan gugatan mengenai ganti rugi kepada pihak Tergugat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yang diperoleh dari data sekunder dengan studi kepustakaan serta buku, jurnal dan surat kabar. Putusan hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan putusannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim mempertimbangkan posisi pihak Tergugat adalah pihak yang dirugikan.Kata kunci: Putusan Pengadilan, Hak Merek, Sengketa
Analisis Kasus Lelang Terkait Pengosongan Rumah Sasmito, Vanya Nike; Ari Sadewa, Bayu Krisna; Haidir Ali, Datuk Muhammad; Huda, M. Mun'am Saiful
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus lelang terkait pengosongan rumah merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan dampak sosial, hukum, dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kasus lelang yang melibatkan pengosongan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan berita, artikel akademik, dokumen hukum, dan studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus lelang pengosongan rumah kerap berawal dari ketidakmampuan pemilik rumah memenuhi kewajiban keuangan mereka, seperti pembayaran hak tanggungan, pajak properti. Ketika pemilik rumah tidak dapat membayar, bank memiliki hak mengajukan proses lelang agar rumah tersebut dapat dilelang dan membayar hutang yang belum dilunasi. proses lelang juga dapat menimbulkan masalah sosial. Banyak keluarga terkena dampak kehilangan akibat lelang rumah. Pengosongan rumah dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan individu dan keluarga yang terkena dampaknya. pengosongan rumah dapat menyebabkan kekosongan dan degradasi lingkungan di wilayah tersebut. aspek hukum, menunjukkan perlu adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik rumah yang terkena dampak lelang. Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan mengenai proses lelang harus lebih diperketat untuk memastikan hak-hak pemilik rumah tetap terlindungi. Secara ekonomi, kasus lelang juga dapat berdampak negatif. Jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan,dapat mempengaruhi stabilitas pasar perumahan dan ekonomi secara keseluruhan.perlu dilakukan upaya preventif dan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan finansial sebelum terjadi lelang. Diperlukan pendekatan yang holistik dan tindakan yang tepat dari pihak terkait, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengurangi dan mencegah kasus lelang yang berakhir dengan pengosongan rumah serta untuk melindungi hak-hak pemilik rumah yang terkena dampak.Kata Kunci: Lelang, Pengosongan Rumah, Perlindungan Hukum
Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone Handphone Copy Draw (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri Atallah, Ferdy Bagas; Zahrah, Diva Sahara; Anwar, M. Fikri Maulana; Satya, Aditya Manggala Arya; Ananti, Wukirasih Reghita Melva
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena peniruan produk handphone ternama seperti iPhone Handphone Copy Draw (HDC) semakin meluas khususnya di wilayah Asia. Fenomena ini memberikan pengaruh besar terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan di industri teknologi. Selain itu, ketentuan hukum tentang fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri merupakan hal yang sangat penting.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan desain industri dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan mengandalkan literatur sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa fenomena iPhone HDC memiliki dampak negatif, dengan menghasilkan kerugian finansial, pengaruh negatif inovasi desain industri, penurunan kualitas produk dan menandakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masih lemah.Kata Kunci: Iphone Hdc, Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Perlindungan Hukum

Page 9 of 13 | Total Record : 129

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue