cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 8   9   10   11   12 
Penerapan Metode: Amati Tiru Modifikasi Pada Seni Desain Poster Dalam Perspektif Hak Cipta Qadisah, Altares Ainun; Gasaga, Angga; Prabowo, Bima; Sulistianingsih, Dewi
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya seni yang merupakan hasil pemikiran manusia dalam perkembangannya banyak dipengaruhi dari hasil karya-karya seni terdahulu. Hasil karya seseorang dapat memberikan inspirasi bagi seorang lainnya. Sejalan dengan majunya perkembangan teknologi berbanding lurus dengan banyaknya keberadaan desainer-desainer dengan karya-karya yang luar biasa yang dengan mudah di pamerkan di media sosial. Publikasi karya pada media sosial merupakan suatu bentuk hak pribadi apabila terdapat elemen berupa profiling dalam penyebaran karya. Mudahnya publikasi dapat menimbulkan metode baru dalam membuat suatu karya, metode Amati Tiru Modifikasi (ATM) menjadi sasaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti lomba desain secara digital karena sangat mudah mengkases karya orang lain dan didaur ulang kembali untuk diikut sertakan pada lomba baru di sosial media. Metode Amati Tiru Modifikasi atau seringkali disebut dengan Metode ATM merupakan metode yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan skill seseorang khususya dalam kemampuan mendesain.Kata kunci: Karya Seni, Modifikasi, Hak Cipta, Desain
Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 Kuhperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 Rosyid, Muhammad Abdul; Nurhasanah, Vidiawati Wati; Atikasari, Windi; Rayana, Nugrahati Audi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1594 K/Pdt/2018 yang mengabulkan gugatan cerai talak Sunarto terhadap istrinya justru memberikan hak waris kepada anak luar kawin mereka yang lahir di luar nikah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai sejauh mana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan karena hubungan gelap atau zina tersebut dapat diterima sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 jika mengacu pada Pasal 272 KUHPerdata seharusnya hal itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum anak tersebut. Tujuan analisis terhadap kasus ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil hubungan gelap atau zina terhadap hak menerima warisan dari orang tua biologisnya berdasarkan pada Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut. Apakah secara hukum putusan tersebut sudah tepat dan adil untuk diberlakukan di Indonesia. Dari hasil analisis, meskipun secara hukum keberadaan anak yang lahir di luar nikah itu bertentangan dengan Pasal 272 KUHPerdata, dan juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, namun setiap anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah, tetap memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak sipilnya dari negara maupun kedua orang tuanya. Oleh karena itu, substansi Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak, terlepas dari kondisi kelahirannya, sehingga dia berhak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya. Langkah ini juga merupakan terobosan hukum  untuk memberikan keadilan bagi anak yang terlantar agar tetap mendapat jaminan kesejahteraan dan tidak menghilangkan hak warisnya. Namun di sisi lain, putusan ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa putusan ini justru bertentangan dengan nilai dan norma agama serta kesusilaan yang selama ini dipegang teguh untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan institusi perkawinan yang sah menurut hukum maupun menurut agama. Sehingga ada kekhawatiran penerapan putusan seperti ini justru akan merusak tatanan sosial dan institusi perkawinan di masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Anak luar kawin, Hubungan gelap atau zina, Hak waris, Pasal 272 KUHPerdata, Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018
Collective Trademark as an Alternative to Shared Trademark Protection for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia Nugroho, Samuel Adhi; Afianti, Arifana Ismir; Indirayani, Nisa Qodrea; Hutauruk, Kezia Elisabeth; Permatasari, Talyta Putri
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collective trademark regulation and collective trademark registration procedures in Indonesia are an important part of the legal framework that seeks to protect and promote groups of producers or service providers belonging to associations or similar groups. At the regulatory level, Indonesia has issued Trademark Law No. 20 of 2016 which includes provisions regarding Collective Trademarks. The collective trademark registration procedure involves applying to the Directorate General of Intellectual Property (DJHKI) and complying with the requirements set by the regulations. However, there are several disadvantages to this system. The use of Collective Trademarks has been identified as a potential tool to protect and advance Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. A collective mark is a type of trademark used by members of a group or association of manufacturers or service providers to identify products or services manufactured or provided by members of that group. Along with rapid economic growth and increased competition in the market, MSMEs in Indonesia face major challenges in protecting their trademarks. This article investigates the legal framework governing Collective Trademarks in Indonesia, and identifies weaknesses.Keywords: Trademark, Business, Indonesia
Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP) Yahya, Salma Zulfa; Putri, Eva Cornelia; Kanzu, De Atika; Hidayah, Anisa Oki
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan yang putus akibat perceraian menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya ialah mengenai hak asuh anak. Tentu saja pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak sedangkan orang tua tetap harus melaksanakan kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya. Pada perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak pada penggugat (ibu) dengan memakai kaitannya dengan Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun. Penulisan mengenai analisis putusan ini memiliki tujuan untuk mendalami dasar pertimbangan hakim perihal putusan hak asuh anak sesuai dengan putusan perkara nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp. Analisis putusan ini menggunakan  metode yuridis normatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). 
Perkembangan Zaakwarneming di Indonesia Dan Implementasinya Di Era Digitalisasi Nugraha, Michael Adi; Wicaksana, Aliph Ramahadi; Rafli, Muhammad Hafidz; Ferdiansyah, Damar Gierry; Sugiharto, Hidayat Muhammad
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan. Dari aspek medis hingga transaksi ekonomi, zaakwarneming telah meluas ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela. Dalam era digitalisasi ini, zaakwarneming menghadapi tantangan baru dan memerlukan pemahaman mendalam tentang implementasinya, terutama terkait keamanan data, integritas informasi, dan tanggung jawab hukum. Meskipun teknologi membuka peluang baru, regulasi yang cermat dan proaktif diperlukan untuk mengatasi risiko potensial. Keberhasilan zaakwarneming di ranah digital juga membutuhkan pendekatan etis yang kuat dan kesadaran akan privasi. penelitian ini menguraikan perjalanan perkembangan zaakwarneming di Indonesia, menyoroti dampak era digitalisasi, dan menekankan pentingnya regulasi yang tepat dan prinsip etika dalam mengelola representasi sukarela di dunia maya. Kajian ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana zaakwarneming dapat menjadi instrumen yang efektif dalam kehidupan modern dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan keamanan informasi. perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan, dari aspek medis hingga transaksi ekonomi. Zaakwarneming juga telah merambah ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela. Kata Kunci: Zaakwarneming, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Digitalisasi
Settlement of Legal Disputes Against Rights Holders of the Famous Brand "Bensu" Based on the First to File Principle Sina, Ammar Ibnu; Nekha, Asya; Deswanda, Corinna Nabilah; Pardomuan, Jones Benarto
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia there have been many legal cases related to famous trademark rights disputes, one clear example is the existence of a famous trademark dispute with the name bensu. This creates problems with Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications which adheres to a constitutive system. The writing of this article aims to find out how the legal provisions and legal dispute resolution against the rights holders of the famous brand Bensu. The writing of this article uses a normative juridical approach with a descriptive method, and analysis using literature studies. The result of writing the article was that the lawsuit filed by Ruben Onsu against Jesy Handalim was not accepted by the panel of judges. And the trademark registration system in Indonesia adheres to the principle of first to file principal where the first registrant gets exclusive rights and legal protection.Keywords: First To File Principal, Famous Brand Rights, Legal Protection
Copyright as an Object of Banking Guarantee (Comparative Study of Indonesia and Singapore) Rahmadani, Salsabillah Suci; Mahrunnisa, Desy Rizky; Maharani, Aliffia Intan; Aveyory, Immanuela Yvette
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright as an object of guarantee is stated in the 2014 UUHC No. 28 article 16 paragraph (3) that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. In practice, no bank has issued a regulation related to this. Through research with a statutory approach and comparing it with Singapore, the author finds that there are several gaps, where Singapore already has clear rules, specialized banks, valuation agencies and IP market agencies. Meanwhile, Indonesia is still constrained by the unpreparedness of banking institutions.Keywords: copyright, warranty, singapore, intellectual property rights.
Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri Adz-hiya, Secha Wulida; Rizhani, Nabila Selvira; Halimah, Siti Nur; Nirwana, Ria
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandangan makna penting perdagangan internasional bagi negara berkembang di Indonesia. Sektor utama industri terletak pada penyesuaian ekspor dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan bebas menjadi isu yang berkaitan dengan proteksi pada produk industri memuat hasil produk dari karya intelektual. Produk hasil karya intelektual yang diciptakan manusia salah satunya yaitu desain industri. Peran penting desain industri seiring perkembangannya dapat berpengaruh pada keberhasilan perdagangan serta perindustrian dalam suatu negara. Desain industri menjadi alat penambahan nilai tinggi dalam perekonomian industri. Hague system yang sebagai inovasi dalam desain industri seharusnya diratifikasi dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia untuk tambah menguatkan perlindungan atas desain industri. Namun sampai sekarang Indonesia belum melakukan ratifikasi hague system sebab nantinya harus dilakukan perubahan undang undang perihal hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan hukum terkait regulasi hak kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kajian ini berupaya agar terdapat pembaharuan hukum di Indonesia guna memproteksi  hak kekayaan intelektual bidang desain industri.Kata kunci: Desain industri, Hak kekayaan intelektual, Produk
Analisis Kasus Over Kredit Sengketa Objek Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr) Zakaria, Muhammad Battar; Santosa, Iksanudin Nur; Husnullabib, Reza Fathi; Sianturi, Stefanus
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 1 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit merupakan suatu bentuk metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi saat ini, menggantikan sistem barter yang telah terabaikan. Amerika Serikat menjadi pelopor penggunaan kredit pada sekitar abad ke-20. Di Indonesia, peran kredit memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, lembaga Jaminan Fidusia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, kasus PN PEKANBARU Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr membahas konflik yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam konteks Perjanjian Jaminan Fidusia.Kata Kunci: Kredit, Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan
Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst Widiasari, Pipit; Martia, Vivi; Sari, Ayu Permata; Rohmatino, Hasan Akmal
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian. Dimana salah satu pihak berprestasi buruk, karena tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hal tersebut dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Jenis metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hal tersebut di karena penelitian mengkaji putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dalam perkara perdata dalam tingkat kasasi mengenai wanprestasi. Adapun yang dikaji penelitian ini yaitu putusan hakim dimana putusannya menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat yaitu: Perseroan Terbatas GMF dan menghukum tergugat yaitu: Perseroan Terbatas Metro Batavia untuk membayar hutang terhadap penggugat sejumlah USD 1.191.615,02 sesuai dengan invoice no.1 sampai no.29. Disamping itu tergugat juga dihukum agar mengganti kerugian yang diderita penggugat sebesar USD 200.000.000,00 serta dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.Kata Kunci: Wanprestasi, Sita Jaminan, Putusan

Page 10 of 13 | Total Record : 129

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue