cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 117 Documents
 3   4   5   6   7 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Fajar Arofah, Fury Ayunindya
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu kedua lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam menyelenggarakan dan mengawal prsoses pemilu. Sekalipun demikian, dalam praktekknya kedua lembaga ini tidak selalu berjalan beriringan. Terkadang diantara keduanya saling berselisih paham dalam menentukan partai politik mana saja yang lolos mengikuti pemilu. Misalnya, dalam menentukan lolosnya PKPI pada pemilu 2014 ternyata terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Perselisihan pandangan ini nampak dari sikap egoisme masing-masing lembaga penyelenggara. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Sebab kedua lembaga ini sebenarnya didisain untuk saling bermitra dan bekerjasama dalam mengawal proses pemilu di Indonesia.
Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya Apriliyanti, Kiki; Irsya Latif, M. Daud; Mutiarin, Dyah
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan dunia yang berdampak pula pada Indonesia. Dibutuhkan tata kelola yang adaptif dan cergas untuk menghadapi masalah pandemi baik di pusat maupun daerah. Salah satu daerah yang berhasil adalah Kota Surabaya. Salah satu daerah yang dinilai berhasil adalah Kota Surabaya. Meski begitu, terdapat fenomena tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya. Hal ini ditengarai sebagai bentuk kebijakan yang terhambat oleh budaya setempat. Arek Suroboyo dengan budaya cangkrukannya berkontradiksi degan kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk agile governance dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan dari kuisioner dan dokumen terkait. Kemudian mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi terhadap kebijakan dengan adanya budaya dan kebiasaan Arek Suroboyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi, kebijakan di daerah pun mengalami pengaruh dari strategi Pemerintah Pusat. Didasarkan dengan Instruksi Pemerintah Pusat, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan konsep agile governance yang dominan dalam kebijakan ini adalah “based on quick wins” di mana kebijakan satu menstimulasi kebijakan lain. Dengan upaya ini, Kota Surabaya telah melewati gelombang pertama Covid-19 di daerahnya. Meskipun begitu, implementasi kebijakan mendapatkan hambatan dari budaya Arek Suroboyo yaitu cangkrukan. Bahkan dampak terburuknya adalah budaya ini berpotensi menciptakan gelombang kedua Covid-19 di Kota Surabaya.
Membangun Inovasi Birokrasi Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Firman, Firman
Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membangun birokrasi yang responsif ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi menjadikan tuntutan begitu besar bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Membangun birokrasi dan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang membuat birokrasi di Indonesia banyak ‘dihindari’. Berbagai inovasi telah dilakukan seperti adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan terpadu satu atap. Meskipun regulasi ini memberikan dampak terhadap pelayanan publik di beberapa daerah. Namun, masih saja menyisahkan berbagai persoalan. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sebaiknya ditingkatkan. Ini disebabkan berbagai lembaga pemerintah atau instansi setengah hati membangun sistem teknologi informasi. Padahal berbagai data memperilihatkan begitu pentingnya untuk penggunaan internet di berbagai daerah khususnya dikota-kota besar seperti DKI Jakarta. Oleh karena, itu akan diuji kembali komitmen dan kosistensi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang bisa membuat publik akan merasa mudah dalam menggunakan pelayanan publik.
Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur Fadlurrohman, Ahmad Zaki
Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari kerangka teoritik pelembagaan demokrasi, tulisan ini mencoba untuk mengargumentasikan bahwa perhelatan pilkada serentak di Indonesia tidak akan efektif selama partai politik belum melembagakan diri. Asumsi yang dibangun dalam tulisan ini adalah seluruh problematika pilkada serentak Jawa Timur berurat akar dari partai politik. Karena pada dasarnya, pilkada serentak merupakan sebuah tahapan dalam proses pelembagaan demokrasi. Sedangkan pelembagaan demokrasi mensyaratkan adanya pelembagaan partai politik. Namun, apa yang terjadi dalam praktek pilkada serentak di Jawa Timur justru menghasilkan berbagai fenomena politik yang kontra produktif terhadap pelembagaan demokrasi. Sebagaimana kemunculan “calon tunggal”, “tingginya angka golput”, “calon independen boneka”, dan “kartelisasi partai politik”. Dengan menggunakan metode fenomenologi, studi ini melakukan refleksi kritis terhadap praktek beberapa pilkada serentak di Jawa Timur Tahun 2015. Setidaknya, ada empat kesimpulan atas keterkaitan antara problem fenomena tersebut dengan dinamika pelembagaan partai politik. Pertama, kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Kedua, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai politik dalam menjaring representasi, pendidikan politik, dan membentuk party id. Ketiga, munculnya calon independen boneka menujukkan adanya gejala prilaku tidak demokratis dari para elite partai. Keempat, kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi idiologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis.
Remuneration Factors in Supporting the Effectiveness of the Performance of the Police of the Republic of Indonesia in the Gorontalo Police Mohi, Widya Kurniati; Ali, Yuwin; Kadir, Yuyun; Akbar, Muh Firyal; Nahruddin, Zulfan
Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.6

Abstract

This research aims to obtain an overview of the Remuneration Factor in Supporting the Effectiveness of Police Performance Gorontalo Police District Office. The researcher applied qualitative approach while data collection techniques were conducted through interviews to a number of informants, observations and secondary data documentation. By the three indicators of effectiveness of police performance (target achievement, integrity and adaptation) there are some problems encountered. In target achievement indicator, there are some obstacles that obstruct the police performance effectiveness. Whereas the integration indicator showed that the ability of organizations to provide information on Remuneration to members of the National Police has not been effective, as seen from the human resources, there are still those who do not understand about Remuneration and the availability of inadequate infrastructure in the process of conducting socialization. The adaptation indicators showed that the procurement and labor process measurement benchmarks in supporting the performance of Police members have not been effective. It can be seen from the lack of personnel needed in serving the community to support the effectiveness of the police members in Gorontalo Police district office.
Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu) Hardini, Hevi Kurnia
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tentang pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektivitas yang instan dan dinilai berpotensii menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB-P2 mejadi tidak terkontrol, diperburuk dengan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan dalil efektivitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskal. Perolehan pajak PBB-P2 2014 terhadap total penerimaan pajak daerah Koa Batu adalah sebesar 60%, meski perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Efektivitas implementsi PBB-P2 oleh daerah berdasarkan indikator aksestabilitas tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan top-down, terkait dengan indikator kesesuaian belum sepenuhnya tercapai terutama kapasitas organisasi, SDM, sarana dan insfrastruktur. Sama halnya dengan indikator pencapaian masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan dengan indikator Mutu, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. 
Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung Yudan, Fhikri Fhutera; Virgy, Muhammad Arief
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.6

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi Open Government Data dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan Open Government Data yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open data, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan Open Data Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan Open Government Data dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi Open Data Kota Bandung sehingga berjalannya open government data di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif.
Terobosan Inovasi Perizinan Online Terpadu melalui Surabaya Single Window di Kota Surabaya Romadhon, Rifki
Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elektronic Government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan sistem informasi untuk pelayanan publik. Pengembangan e-Government merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan peneyelenggaraan yang berbasis elektronic untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapakan elektronic government dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan layanan terpadu bernama Surabaya Single Window yang dapat diakses melalui http://www.ssw.surabaya.go.id. Program ini merupakan salah satu layanan perizinan pemerintah kota surabaya yang terintegritas secara online. Selain itu, Surabaya Single Window merupakan layanan untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Kota Surabaya. Program Surabaya Single Window awalnya muncul karena banyaknya angka pengajuan izin mendirikan bangunan selain itu program ini juga memperkecil peluang tatap muka antara pemohon dan pelaksan tugas di pemerintahan dengan itu maka tidak ada peluang nepotisme karena semua dilakukan secara online dan jelas kapan selesai. Layanan Surabaya Single Window ini sekaligus untuk memperpendek waktu dan pengecekan data. Melalui program ini seluruh izin dapat diproses secara bersamaan.
Trend Kotak-Kotak Dalam Pilkada Rosida, Rizki Fatia
Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menelaah tren warna kotak-kotak dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa politik simbol sedang ramai digunakan dalam pertarungan mendapatkan kekuasaan formal. Baju kotak-kotak tidak lagi netral dipahami, tetapi sudah menjelma menjadi milik PDIP dalam setiap perhelatan pemilu. Politik simbol kemudian menjadi komoditas politik dan kultural yang sangat menonjol dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Kajian ini akan menjadi trend baru dalam studi ilmu politik dan pemerintahan ke depan. 
Koalisi Semu Partai Oposisi Di Indonesia Pratama, Dedi Zulkarnain
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena koalisi menjadi tren dalam sistem kepartaian di Indonesia. Partai pemenang pemilu pun harus melakukan koalisi untuk mengamankan kebijakan politik sang penguasa pemerintahan. Namun, ada pula fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari koalisi ini, yakni adanya partai oposisi. Setiap kebijakan politik yang diusulkan eksekutif, partai oposisi seolah berkoalisi menolak kebijakan tersebut jika menarik perhatian publik. Fenomena semacam ini dapat dimaknai sebagai koalisi semu. Koalisi semu ini terjadi secara informal seperti sekretariat gabungan (setgab). Cara kerjanya adalah koalisi ini dilakukan sebab ada kepentingan yang serupa akibat agenda politik yang bersebrangan dengan pemerintah dan koalisinya. Implikasinya adalah rakyat menjadi korban atas ketidakseimbangan sistem ini. Sehingga, esensinya bukan kepentingan rakyat yang diperjuangkan melainkan perebutan simpati rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Page 5 of 12 | Total Record : 117

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Revisiting Local Democracy in Indonesia: Power, Protest, and Governance Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue