cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
Atribut Inovasi Program Besuk Kiamat Kota Surakarta Sari, Yunita Ratna
Jurnal Transformative Vol 5, No 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.466 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.01.3

Abstract

Penelitian ini tentang atribut inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta. Penelitian ini dilatarbelaking oleh rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Surakarta terkait kepemilikan akta kematian. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan tentang atribut inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta menggunakan data sekunder dari berbagai literatur. Melalui metode desk research, studi ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya inovasi program Besuk Kiamat mempermudah masyarakat untuk memperoleh akta kematian dan efisien dalam waktu, tenaga serta biaya.
LIJPHART'S DEMOCRACY IDEA DAN TURKEY TULGA, Ahmet Yi?italp
Jurnal Transformative Vol 5, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.102 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.02.1

Abstract

This paper tries to apply Lijphart?s way of description with ten factors for the two models of democracy to the Republic of Turkey. Turkey, with her important location, which is a country with a different political structure and social structure, can be added to Lijphart example. This research mainly analysis Turkish political system with Lijphart?s majoritarian and consensus democracy idea. In this study, while examining the case of Turkey, the World Bank, IMF, and IV project, Freedom House reports and data were used.
SIKAP POLITIK PEMERINTAH DESA JATIMUKTI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA Djuyandi, Yusa
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.679 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.2

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pemerintah desa dalam melakukan dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan yang ada di desa. Desa Jatimukti merupakan desa yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan paling dekat sudah semestinya mengambil sikap politik dengan tujuan untuk memajukan desanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik yang diambil Pemerintah Desa Jatimukti dalam mengembangkan potensi kewirausahaan masyarakatnya sampai saat ini masih sangat kurang. Hal ini disebabkab adanya perombakan besar-besaran dalam struktur desa yang mengakibatkan belum terlaksananya sistem pemerintah desa dan paradigma masyarakat desa yang sulit untuk diubah.
‘MUSIM SEMI’ DINASTI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI SULAWESI TENGGARA Harjudin, La Ode; Zuada, La Husen
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik?keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan. Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite. Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama,  pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi Ludigdo, Unti
Jurnal Transformative Vol 5, No 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.305 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.01.4

Abstract

Tulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon [paslon] yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah [DPRD]. Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi tersebut. Alhasil, paslon tersebut yang terpilih sebagai walikota. Keterpilihan paslon yang tidak korupsi menunjukkan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon yang terlibat korupsi. Inilah rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya.
DINAMIKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA Anggara, Vanni
Jurnal Transformative Vol 5, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.624 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.02.2

Abstract

Kajian ini diperuntukkan untuk mendiskusikam dinamika presidential threshold di Indonesia yang dilihat dari konsep sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dirasa penting karena adanya pro-kontra ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai penguatan sistem presidensial dan proses untuk memperoleh calon presiden terbaik.  Presidential threshold sebagai batas minimum untuk mencalonkan dalam pemilihan presiden ataupun sebagai tingkat keterpilihan menjadi presiden. Metode yang digunakan dalam kajian ini melalui penelitian library research. Hasil dari kajian yang diperoleh yakni penguatan sistem presidensial melalui presidential threshold kurang efektif dan cenderung menghilangkan hak warga negara untuk bisa memilih, mencalonkan diri dan mengajukan calon. Kedua, bentuk penguatan sistem presidensial dengan tujuan penyederhanaan partai politik setidaknya sudah diimplementasikan melalui pemilu serentak dan seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka solusi yang bisa diambil dengan menghapus presidential threshold yang ada di Indonesia karena tidak relevannya presidential threshold sebagai cara untuk memperkuat sistem presidensial.
KEKACAUAN PEMILU 2019: FENOMENA FIREHOSE OF FALSEHOOD DALAM RELASI SIKAP TERHADAP HOAX DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM Akhrani, Lusy Asa; Herani, Ika; Pohan, Ibnu Asqori; Alhad, Muhammad Afif
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.953 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.1

Abstract

Firehose of falsehood is a propaganda technique that has used in the political world. This propaganda is used by presenting hoax news/hoaxes in public awareness continuously until the public believes the news. The community more easily and quickly accepts media news anywhere and anytime because the public has direct media access to grasp. In contrast, the literacy and rechecking of news content are often not done due to time constraints and the emotional content of newsreaders. Information media believed to be one of the sources of increasing distrust in the election organizers, namely the KPU. This study aims to explore people's attitudes towards HOAX news on trust in the KPU. The research method uses quantitative with a survey approach to 558 2019 voter respondents through the distribution of Trust research scale to KPU and attitude scale towards hoaxes. The results study indicate there is a role for attitudes towards hoaxes towards trust in the KPU as an EMB in Indonesia.
Layanan Pojok Braile Dalam Meningkatkan Literasi Baca Bagi Disabilitas Netra Di Kota Malang Setiawan, Andi; Sembiring, Ruth A; Maria, Wulan Six
Jurnal Transformative Vol 5, No 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.01.5

Abstract

AbstrakLayanan pojok braille di Kota Malang disebabkan karena, belum adanya perpustakaan umum yang memberikan pelayanan ramah disabilitas netra pada 39 perpustakaan umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Minimnya jumlah variasi buku Braille. Belum tersedianya layanan perpustakaan bagi disabilitas netra yang berbasis teknologi. Belum adanya layanan perpustakaan inklusi guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi disabilitas netra. Perpustakaan Kota Malang membuat suatu layanan baru yaitu Layanan Pojok Braille. Kajian ini menganalisis tentang pelaksanaan inovasi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan disabilitas netra dalam bidang literasi. Teori yang digunakan adalah Karakteristik Inovasi Everett M. Rogers. Serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan inovasi Lapobra pertama, relative advantage pioner dan inovator dalam penyediaan layanan perpustakaan umum bagi disabilitas netra. Kedua, compatibility belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas netra jaman sekarang yang sudah available menggunakan gadget dan teknologi. Ketiga, complexity tata kelola rumit yaitu belum ada nomor referensi buku, tidak dilengkapi panduan how to use, dan belum ada tanda dominan disepanjang jalur masuk. Keempat, trialability tidak pernah melakukan uji coba dan kurang sosialisasi. Proses sosialisasi dengan cara menghubungi SLB, Panti Rehabilitasi, Yayasan, dan paguyuban disabilitas netra. Kelima, observability inovatif hanya dari segi penyediaan dan perintisan layanan. Jika ditinjau dari keberlanjutan inovasinya masih kurang. Inovasi dalam Layanan Pojok Braille dikaji menggunakan 5 Karakteristik Inovasi Menurut Everett M. Rogers maka hasilnya belum bisa memenuhi indikator compatibility dan trialability. Faktor yang menghambat yaitu budaya risk aversion, ketergantungan berlebihan pada high performer, rencana anggaran jangka panjang,  hambatan administratif. Faktor yang mendukung yaitu sistem pelayanan, kapasitas kelembagaan, kehadiran dan kesinambungan sumber daya. Kata Kunci: Inovasi, Layanan Pojok Braille, dan Disabilitas Netra
KETERWAKILAN KELOMPOK DISABILITAS SEBAGAI PERJUANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU 2019 Fitri, Adelia
Jurnal Transformative Vol 5, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.94 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2019.005.02.3

Abstract

Penelitian ini membahas tentang keterwakilan kelompok disabilitas dalam pemilu legislative 2019 sebagai sebuah perjuangan identitas. Majunya Anggiasari Puji Aryati sebagai calon legislative di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dearah Pilihan Yogyakarta, merupakan hal menarik, pertama karena merupakan bagian dari perjuangan dengan isu yang menarik yaitu disabilitas dan sekaligus sebagai penyandang disabilitas dengan tuntutan inkulusifitas, penelitian ini menekankan pada proses kandidasi Anggiasarai Puji Aryati sebagai perjuangan politik identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriktif. Dengan lokasi penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian dilakukan selama beberapa bulan dengan mengikuti beragam aktifitas Anggiasari Puji Aryati. Tekhnik pengumpluan data dilkuakan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara teori yang dugunakan adalah teori yang berhubungan dengan perfektif keterwakilan, disabilitas dan politik identitas. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan Anggiasari dalam proses pencalonannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan bagaimana partai melihat peluang isu disabilitas dalam pemilu 2019. 
PENYERAHAN AGENDA POLITIK PEMERINTAH: PENGELOLAAN KEBIJAKAN SMART KAMPUNG BERBASIS SOCIETY KABUPATEN BANYUWANGI Pamungkas, Nabil Lintang
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1575.612 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3

Abstract

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.

Page 4 of 12 | Total Record : 113