cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 117 Documents
 5   6   7   8   9 
Poster dan Pemilihan Walikota Malang 2013 Anwartina, Mimin
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengungkap peran poster dan pilwali. Poster merupakan salah satu alat kampanye yang digunakan dalam pilwali. Poster dalam kampanye digunakan dalam konteks komunikasi politik maupun sebagai alat peraga untuk membangun relasi dengan masyarakat pemilih. Karena itu, dalam setiap pilwali, poster selalu hadir menyapa warga pemilih. Poster adalah alat komunikasi politik yang paling mudah digunakan oleh kandidat walikota Malang.
Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia Subekti, Tia
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di indonesia saat ini kerap menghadirkan pro kontra dan gesekan diantara beberapa kelmpok kepentingan seperti pemerntah, swasta, dan komunitas. Adanya perbedaan kepentingan diantara mereka menjadi dasar utama munculnya konflik. Salah satunya adalah konflik antara suku samin dengan PT. Semen Indonesia yang melibatkan pula negara dalam hal ini pemerintah daerah. Masyarakat suku samin melakukan perlawanan atas berdirinya pabrik semen di wilayah mereka. Dalam tulisan ini, penulis berupaya melihat hal apa yg melatarbelakangi konflik, bagaimana bentuk perlawanan masyarakat suku Samin, serta apa dampak yg terjadi akibat konflik tersebut. Dengan menggunakan kacamata teori konflik Dahrendof tulisan ini pada akhirnya merujuk pada tiga hasil akhir. Pertama, konflik terjadi karena adanya dualisme kepentingan antara masyarakat suku Samin dengan perusahaan semen dan pemerintah daerah. Kedua, masyarakat suku Samin melakukan perlawanan malalui jalur hukum, pergerakan, dan media sosial. Terakhir, konflik ini pada akhirnya memunculkan perubahan tatanan dalam lingkungan masyarakat suku Samin, yakni perubahan struktur ekonomi serta munculnya perpecahan internal didalam masyarakat samin sendiri. 
Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia Hikmawan, M Dian; Hamid, Abdul; Nurrohman, Bayu; Ramadhan, Gilang; Mayrudin, Yeby Ma’asan
Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.3

Abstract

One of the problems that become a threat to food security in Indonesia is agricultural degeneration. Recently, to perceive the food security issues is how collaborative governance works and how many actors engage to create food security. the problematic issue is the function of agricultural land occurs in the form of changes in the use of agricultural land into commercial lands such as housing, industrial areas, business, and trade centers. This research tries to elaborate on farming in Banten-Indonesia. Jawara Farm is one of the agriculture business models in Banten who drove by young people of Banten. This model business very interesting for alternatives in regeneration and business model in farming especially in Banten. Using qualitative methods and Collaborative governance approach, this research looking forward to the model of young farmers in Banten as a model in collaborative governance. This research found several challenges about the collaboration model between the young farmers, the government, and the private sector.
Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Nugraha, Fajar Kuala
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini mendiskusikan mengenai peran sentral MK dalam sengketan pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketan dalam pemilukada. Bahkan, MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena keputusan merupakan keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan putusan. Karena itu, putusan yang keluar dari MK harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis.
The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali Sari, Ni Putu Mirna; Sukadi, Bimo Dwi Nur Romadhon; Yasintha, Putu Nomy
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.3

Abstract

Traditional villages are original autonomous villages that control the self-government whells within the palemahan (territories) that are still alive. Their position is recognized in the government system of the Unitary State of Indonesian Republic. The Covid-19 pandemic that is currently happening is causing an economic slowdown and a decline in public health. The Regional Government of Bali Province issued a policy in Bali Governor Regulation Number 15 of 2020 regarding the Policy for the Acceleration of Handling Covid-19 in the Province of Bali by reallocating a Traditional Village Fund of Rp. 300,000,000.00 for the response to Covid-19 by involving the soldiers and manners of the Traditional Village. The effectiveness of the management of the Traditional Village Fund is based on local wisdom, where the principles of Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan, and Palemahan) as a philosophical foundation that are held in carrying out every activity, program, and policy are the focus of this research. The implementation of Tri Hita Karana provides a new color in financial management in Indonesia. Technical implementation, reporting, prosecution of alleged fraud, and accountability in a consultative manner and rich in local wisdom values upheld by Bendesa, Prajuru Desa Adat, and Krama Desa positively impact influencing the mindset and behavior of the community in complying with existing regulations or policies set. However, it cannot be denied that there are still contradictions between the governance of traditional villages in Bali and the ideal sound governance principles in implementing village governance, especially in terms of transparency and accountability.
Pelaksanaan Citizen Charter Sebagai Inovasi dalam Manajemen Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta Rohmah, Usisa
Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak pelayanan citizen charter merupakan salah satu inovasi dalam manajemen pelayanan publik untuk menuju penyelengaraan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kontrak pelayanan citizen charter menuntut keterlibatan warga secara aktif, juga memberdayakan warga melalui pengenalan hak dan kewajiban diantara pengguna dan penyelengara layanan yang akan menumbuhkan kesadaran warga untuk mengontrol penyelengaraan pelayanan publik, bawasannya birokrasi penyelengara layanan bukan satu-satunya pemegang otoritas dalam penyelengaraan pelayanan, wargapun mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelengaraan pelayanan dan warga pun harus diberdayakan agar mempunyai posisi tawar jika berhadapan langsung dengan para birokrasi penyelengara layanan.
Perang Dua Srikandi Dalam Pilwali Sukmara C, Angga
Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengangkat pertarungan dua pasangan calon walikota Malang. Kehadiran dua pasangan calon ini layak dipresiasi karena ikut ambil bagian dalam persta demokrasi. Tidak hanya itu, hal ini juga menandai kebangkitan kaum perempuan dalam politik lokal di Kota Malang. Dalam menelaah kehadiran kaum perempuan ini, maka digunakan pendekatan feminisme sebagai pisau analisis. Dengan pendekatan ini, kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik bisa diungkap dengan jelas.
Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM Nugraha, Fajar Kuala
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lebih dari 20 tahun Aceh bergolak, pergolakan yang terjadi antara GAM yang berasal kubu pemberontah yang ingin memerdekakan diri, dengan kubu TNI yang mewakili pemerintah. Konflik yang telah membawa kesengsaraan, dimana dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat. Kini setelah konflik itu mereda GAM sebagai kelompok pemberontak mulai mentransformasikan dirinya kedalam partai politik untuk merebut jabatan di daerah. Namun upaya merebut kekuasaan ini membawa dampak perpecahan dalam tubuh GAM itu sendiri. Akhirnya perpecahan ini menjadi penyebab para anggota GAM melakukan diasora politik dan menyebar pada beberapa partai politik, mulai dari partai lokal di Aceh hingga partai nasional.
Dinamika Pemerintahan di Indonesia Kasus Pengembangan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi Anwar, Khairul
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini bertujuan memberikan deskripsi tentang: pertama, pola relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintahan lokal di Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fokusnya adalah pada dinamika pemerintahan lokal memperebutkan akses ke sumberdaya kekuasaan yang dihasilkan oleh pengendalian atas kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kedua, berusaha untuk memberikan gambaran keterlibatan aktor dalam arus dinamika pemerintahan mengenai perkebunan kelapa sawit di Riau pasca reformasi. Sejak reformasi, setting politik pemerintahan nasional berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan konteks ini berdampak pada respon elit lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan tata kelola pemerintahan lokal yang terkait isu kebijakan kelapa sawit di Riau. Isu kebijakan perkebunan menjadi isu politik dan pemerintahan lokal. Konteksnya ketika Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan  peluang lebih banyak bagi daerah untuk memanfaatkan sumberdaya baru,sehingga perilaku politik elit lokal semakin kritis. Dalam kondisi seperti inilah, pola relasi kuasa diantara lembaga pemerintahan lokal Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit.  
Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat Chandra, Agus
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat dua mazhab yang mendominasi studi tentang perilaku memilih (votting behavior) di era kekinian, yakni; mazhab sosiologis dan psikologis. Yang pertama meyakini perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan yang kedua meyakini perilaku memilih dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh ikatan emosional terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan analisis terhadap kandidat. Mengkontradiksikan dua pikiran ini tentu hanya akan mempersempit obyek kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk menghindari keterjebakan atas dua perdebatan mazhab tersebut, penulis memilih mempertemukan keduanya dalam kajian perilaku memilih (votting behavior). Pertemuan kedua mazhab tersebut menghasilkan pemetaan perilaku memilih masyarakat NTB berada pada tiga kategori. Kategori pertama, pemilih yang memilih karena figuritas dan tokoh panutan. Ketegori ini disebut sebagai pemilih tradisional. Kedua, pemilih yang memilih karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, seperti percaya pada kapasitas kandidat. Kategori ini disebut sebagai pemilih rasional. Ketiga, pemilih yang memilih bahkan tidak memilih karena terhambat faktor teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Ini disebut sebagai pemilih pragmatis.

Page 7 of 12 | Total Record : 117

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Revisiting Local Democracy in Indonesia: Power, Protest, and Governance Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue