Jurnal Transformative
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Praktik Dominasi dalam Produksi Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang (Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia) ]]>
<![CDATA[Hakim, M. Lukman]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung yang mensyaratkan Visi-misi dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisir, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas di lokasi kajian, yakni daerah penghasil tambang di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi kedalam kebijakan pembangunan daerah. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan ini pada gilirannya melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam serta prilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburukan krisis political ecologis. Upaya sungguh-sungguh dalam menjadikan Visi-misi sebagai ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh kebijakan politik ke dalam pendekatan keadilan ekologis yang dapat menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.  ]]>
<![CDATA[Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia ]]>
<![CDATA[Mahpudin, Mahpudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2
<![CDATA[Tulisan ini membahas kebijakan sistem zonasi yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan pemerintah terkait proses penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan jarak tempuh antara domisili rumah siswa dengan sekolah. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi gagal mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan karena kegagapan pemerintah dalam mendefinisikan akar permasalahan. Kebijakan sistem zonasi hanya mengotak-atik distribusi siswa bukan mengatasi fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Pemerintah seharusnya menjadikan kebijakan zonasi sebagai kebijakan dihilir bukan dihulu. Karena itu, perlu dilakukan redefinisi masalah sebagai alternatif kebajikan. Dimana kesenjangan fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang belum merata harus menjadi prioritas utama pemerintah.]]>
<![CDATA[Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ]]>
<![CDATA[kusuma, putri dima]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mencoba membahas peran sentral lembaga DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu. DKPP merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, DKPP juga merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi baik ringan, sedang maupun berat kepada penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral ataupun melanggar kode etik kepemiluan. Dengan otoritas yang dimilikinya, DKPP sudah banyak memberhentikan anggota KPUD karena terbukti kode etik kepemiluan.]]>
<![CDATA[Tambang dan Masyarakat: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Dumping Tailing bagi Masyarakat Pesisir Lingkar Tambang ]]>
<![CDATA[Aziz SR, Abdul]]>;
<![CDATA[Pudjantoro, Petir]]>;
<![CDATA[Rusdianto, Rusdianto]]>;
<![CDATA[Yani, Muhamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.2
<![CDATA[Perusahaan tambang emas PTAMNT yang beroperasi di Sumbawa Barat membuang limbah tambangnya ke tengah laut menggunakan metode deep sea tailing placement (DSTP). Bagi masyarakat setempat, keberadaan barang asing itu dipandang berbahaya bagi kehidupan ekonomi dan kesehatan mereka. Racun yang ada di dalamnya dapat mencemari air laut dan ikan-ikan. Padahal kehidupan mereka banyak bergantung pada laut. Karena itu, masyarakat menolak keberadaannya. Studi ini mempersoalkan tingkat keberterimaan masyarakat setempat serta dampak ekonomi dan kesehatan dumping tailing. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengedepankan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, dan penelusuran dokumen-dokumen. Kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat semula dipandang terdampak oleh dumping tailing. Namun, pemahaman masyarakat setempat ternyata bersifat dinamis. Ketika pengetahuan dan pengalaman masyarakat bertambah serta berada dalam konteks yang berbeda, maka perspektif tentang tailing (DSTP) pun mengalami perubahan dan dapat menerimanya. Pengetahuan dan pengalaman mereka menunjukkan bahwa dumping tailing dengan metode DSTP tidak memberikan dampak (buruk) apa pun baik terhadap kehidupan ekonomi maupun kesehatan. Dipahami kemudian, sesungguhnya yang menjadi problem besar bagi masyarakat setempat bukanlah dumping tailing dan dampaknya, melainkan lebih pada keberadaan perusahaan tambang itu sendiri secara keseluruhan yang dipandang tidak selalu memberikan arti yang signifikan bagi kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari.]]>
<![CDATA[Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) Sebagai Bentuk Inovasi Pemerintah DKI Jakarta (Studi tentang Pengaruh Pelayanan Terpadu Malam Hari terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat) ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Restu]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini akan mengkaji tentang Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH). PTMH merupakan bentuk inovasi pemerintah DKI Jakarta. Inovasi ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berhasil tidaknya pelaksanaan PTMH ini salah satunya dapat dilihat dari aspek society yakni dengan melihat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kebon Kacang sangat puas terhadap Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH), dimana keadilan yang merata sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari PTMH. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik sudah tercermin dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH). Dengan demikian, inovasi pemerintahan daerah diperlukan guna menciptakan kemandirian wilayah, meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya good governance, penguatan kelembagaan pemerintah daerah, dan terjaganya kearifan lokal.]]>
<![CDATA[Media, Pilkada Serentak dan Demokrasi ]]>
<![CDATA[Arswendi, Riki]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan relasi media, pilkada serentak, dan demokrasi dalam praktik politik lokal. Dalam pilkada serentak, menggunaan media selalu menjadi arus-utama dalam pesta demokrasi di tingkat lokal. Pilkada serentak sebagai arena kontestasi para kontestan merupakan perwujudan dari praktik demokrasi. Karena itu, media yang bebas dalam melakukan peliputan dan pemantau pilkada serentak dijamin oleh sistem politik yang demokratis. Hal ini yang menjadi benang merah dari tulisan ini.]]>
<![CDATA[Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen ]]>
<![CDATA[Taufiqulhadi, T]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berusaha mengungkap relasi antara DPR, partai politik dan konstituen dalam bingkai politik pemilu. DPR berasal dari partai politik karena itu relasinya sangat kuat. DPR adalah representasi partai politik. DPR dipilih oleh konstituen melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Karena itu, DPR, partai politik dan konstituen menjadi satu kesatuan dalam logika demokrasi prosedural.]]>
<![CDATA[Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Baskoro]]>;
<![CDATA[Febrina, Rury]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislatif di daerah mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan penelitian kepentingan eksekutif dan legislatif apa saja yang masuk dalam penganggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Situbondo terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme formal, baik MUSRENBANGDA dan usulan atau input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kepentingan tersebut ditampung melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa Reses (Masa diluar kegiatan sidang). Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungnya]]>
<![CDATA[Merayakan Inovasi Daerah ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini sengaja mengangkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi pemerintahan. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dihasilkan oleh pemimpin daerah. Kesemua terobosan dan inovasi itu sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, baik dari lembaga pemerintah, lembaga donor maupun lembaga swasta. Apresiasi dan penghargaan berbagai lembaga merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam merayakan dan membumikan terobosan dan inovasi yang notabene menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Keberhasilan ini merupakan cara kerja governability. Dalam perspektif governability memadukan antara kapasitas teknokratik dan kapasitas politik dalam mendorong inovasi dalam bentuk perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Sadeadema, Valentina Mariama]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu terobosan KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat, para kontestan pilkada, dan aktivis partai politik bisa mengakses kapan dan dimana saja perkembangan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung. KPU sebagai lembaga penyelenggara berusaha memperbaiki penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan teknologi informatika. Penggunaan website dalam pilkada merupakan langkah awal dalam menerapkan mekanisme e-voting dalam pilkada. ]]>
