Jurnal Transformative
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles
113 Documents
<![CDATA[Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi Yang Responsif ]]>
<![CDATA[Rohilie, Haunan Fachry]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini ingin melihat bagaimana peluang reformasi birokrasi pemerintah daerah di era otonomi daerah saat ini. Segala kompleksitas permasalahan birokrasi pemerintahan daerah yang ada, terlebih birokrasi pemerintahan daerah yang masih menunjukan budaya patrimonial. Pesimisme inilah yang kemudian dijadikan batu loncatan yang diakhirnya nanti mampu memberikan sedikit rekomendasi dalam mengawal kinerja birokrasi yang berfokus sebagai pelayan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja para birokrat melalui reformasi birokrasi sering terganjal dengan budaya dari birokrasi pemerintahan daerah yang cendrung menunjukkan budaya patrimonial. Sehingga banyak konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah luar pulau jawa selalu gagal. Belum lagi „perselingkuhan‟ antara birokrat dan juga politisi di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, dimana bupati incumbent sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sering memanfaatkan birokrat sebagai mesin politiknya. Melihat fenomena tersebut timbul asumsi bagaimana kalau birokrasi pemerintahan daerah kembali menerapkan konsep ideal of bureaucrachy ala Weberian dengan karakteristiknya.]]>
<![CDATA[Politik Keluarga Dalam Pilkada Serentak ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.]]>
<![CDATA[Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik ]]>
<![CDATA[Dwiranda, Iqbal Fajar]]>;
<![CDATA[Alkohir Anggoro, Syahriza]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.5
<![CDATA[Sejak pertama kali diperkenalkan secara luas pada 2015, momentum pilkada serentak di Indonesia kerap diwarnai oleh keikutsertaan kandidat problematik berlatarbelakang kasus korupsi. Masalah semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga dalam banyak hal fenomena keterpilihan ulang (re-elected) kandidat problematik jelas mencerminkan kemerosotan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam artikel ini kami menjelaskan faktor penting mengapa kandidat problematik tetap memperoleh kesempatan maju dalam pilkada yang, pada gilirannya, membelenggu keinginan publik untuk memperoleh kepemimpinan politik lokal yang berintegritas, berkompetensi dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kandidasi partai politik, artikel ini menyoroti kasus kemunculan kandidat problematik pada pengalaman pilkada serentak 2015–2018 dimana sebagian diantaranya bahkan berhasil memperoleh kemenangan. Artikel ini dibuka dengan membahas celah hukum dalam undang-undang Pilkada yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Partai politik memanfaatkan absennya ketentuan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana dalam undang-undang Pilkada sebagai celah hukum untuk meningkatkan peluang kandidat problematik ketika melangkah maju sebagai calon kepala daerah. Kondisi tersebut didukung dengan faktor relasi kuasa kandidasi oleh partai politik yang masih dijalankan secara pragmatis. Peran partai dalam menyediakan legitimasi pencalonan lebih banyak disandarkan pada pertimbangan yang elitis dan transaksional yang, pada akhirnya, berkontribusi menghasilkan kandidat problematik sebagai bursa calon dalam pemilihan.]]>
<![CDATA[Catatan Hitam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Sari, Ira Permata]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini menelaah secara kritis persoalan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan gubernur (pilgub) di Sumatra Utara. Pelanggaran selalu hadir dan muncul dihampir semua pemilihan gubernur, termasuk di Sumatra Utara. Pelanggaran yang terungkap dalam pilgub ini beraneka ragam bentuknya. Mulai praktek politik uang, mencuri star kampanye, memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, dan kampanye hitam. Variasi bentuk pelanggaran ini dilakukan oleh beragam aktor yang terlibat dalam pilgub. Kompleksitas bentuk pelanggaran dan aktor yang terlibat dalam pilgub mengisyaratkan problematika dalam pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini tentu merupakan catatan hitam dalam proses pembangunan demokrasi lokal. Selain itu, massifnya pelanggaran yang terjadi dalam pilgub merupakan bukti betapa kurangnya pemahaman para aktor politik dalam lokal dalam mengawal prosedural demokrasi. Apa yang terjadi di Sumatra Utara hanya sebagian kecil catatan hitam dalam membangun demokrasi di aras lokal.]]>
<![CDATA[Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance ]]>
<![CDATA[Ferdian, Komang Jaka]]>;
<![CDATA[Faedlulloh, Dodi]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Ibrahim]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.5
<![CDATA[Tata kelola birokrasi di Indonesia masih kental dengan nuansa tata kelola tradisional. Di bawah pemerintahan Joko Widodo terdapat momentum perubahan di tubuh birokrasi dengan mengintrodusir Smart ASN sebagai gagasan baru bagi birokrasi untuk melakukan pembenahan yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Era digital menjadi penting bagi kelembagaan birokrasi sebagai upaya inovasi pelayanan publik yang cepat tanggap dan mengarah langsung kepada masyarakat. Implementasi teknologi ke dalam tubuh birokrasi tentunya memerlukan anak muda yang lebih memahami teknologi dan tentunya perubahan tersebut akan berdampakpada pola kerja birokrasi. Atas dasar hal tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana anak muda mampu mendorong perubahan di tubuh birokrasi yang berwawasan teknologi. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan desk study dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik library research. Library research adalah teknik yang menggunakan data-data kepustakaan sebagai bahan untuk dikaji dan ditelaah dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang objektif.Penelitian ini menunjukkan bahwasannya agen perubahan yang tepat untuk mengubah sistem kerja birokrasi yaitu anak muda. Sedangkan konsepsi reformasi birokrasi perlu menerapkan flexible working yang akan memunculkan global governance, digital governance dan knowledge based governance. Reformasi birokrasi ini akan mengubah sistem kerja yang mengarah pada pemanfaatan teknologi sehingga birokrat dapat dengan leluasa melakukan inovasi pelayanan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kecamatan Dolok, Kabupaten Serdang, Provinsi Sumut ]]>
<![CDATA[Rahman, Fathur]]>;
<![CDATA[Ulfah, Irma Fitriana]]>;
<![CDATA[Andreas, John]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan salah satunya diwujudkan melalui Pelayanan Administarasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keinovatifan PATEN dan faktor pendukung keberhasilan implementasi PATEN di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Model analisis mengacu pada model tingkat keinovatifan menurut Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP) yakni: kreatif, strategis, berkelanjutan, dan produktif dan untuk melihat faktor keberhasilan menggunakan parameter Turrell dkk yakni: leadership and followership, climate and environment (innovation culture) dan structured idea management process. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang utama.. Selain pengukuran tingkat keinovatifan, keberhasilan PATEN didukung peran pemimpin yang dekat dengan staf dan masyarakat, iklim dan lingkungan masyarakat yang patuh terhadap aturan serta dukungan struktur ide dan proses manajemen seperti adanya persamaan persepsi antara pemimpin dan staf.]]>
<![CDATA[Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pilkada ]]>
<![CDATA[Anwartinna, Mimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berbicara terkait peran KPU dalam konteks penyelenggaraan pilkada. KPU menjadi bagian dari birokrasi dalam pilkada mengingat KPU dapat dianggap sebagai pintu gerbang atas legalitas para calon peserta pilkada. Secara normatif peran tertuang dalam Undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berbicara KPU juga dapat ditarik untuk melihat konsep lokalitas KPU dalam menjalankan fungsi dan perannya di daerah. Selain itu, demi menjaga profesionalitas peran KPU, menjadi penting untuk memperhatikan sikap netralitas, transparansi, kapabilitas, serta akuntabilitas sebagai wujud menciptakan iklim demokrasi yang sehat]]>
<![CDATA[Efektivitas Koalisi Gemuk Parpol Pilkada DKI Jakarta 2012 ]]>
<![CDATA[Jazuli, Achmad Syarkowi]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertarungan Jokowi-Ahok dan figur incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dianggap sebagai toggak penting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kekalahan koalisi gemuk Fauzi Bowo menjadi bukti bahwa oligarki partai dapat dikalahkan sosok Joko Widodo. Dengan menggunakan teori Arennd Ljiphart, dapat diketahui bahwa koalisi gemuk yang dibentuk Fauzi Bowo tidak sekuat koalisi yang diciptakan Joko Widodo. Mesin Partai dalam koalisi gemuk tidak berjalan karena sikap pragmatis partai yang berakiibat keputusan elit partai tidak diikuti kader dan simpatisan. Hasilnya Fauzi Bowo dengan koalisi gemuknya gagal meraup suara diputaran kedua. Kekalahan Fauzi Bowo dapat dilihat bahwa pemilih di Jakarta semakin cerdas karena pudarnya kekuatan partai dalam mempengaruhi pemilih dalam pilkada.]]>
<![CDATA[Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang menganggu di pinggir jalan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Sumber Konflik Eksistensi PKL Alun-Alun Kabupaten Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Ponorogo ada tiga, yaitu: konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok dan konflik antar kelompok. 3) Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima (5) jenis gaya, yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accomodating). ]]>
<![CDATA[Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Indrawan, Jerry]]>;
<![CDATA[Ilmar, Anwar]]>;
<![CDATA[Simanihuruk, Hermina]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1
<![CDATA[Terdapat dua alternatif bagi pemerintah daerah jika ingin memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerahnya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Selain mengadakan barang dan jasa tersebut secara mandiri, pemerintah daerah juga bisa mendapatkannya dari sektor swasta. Pilihan yang kedua menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemerintah daerah karena berbagai sebab, seperti contohnya pengaturan selisih harga, yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Belum lagi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah untuk memberikan penawaran pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Korupsi jenis ini membuka pintu bagi korupsi jenis-jenis lainnya dan membuat proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan metode tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan kerugian pada pemerintah daerah dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk.]]>
