cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 6   7   8   9   10 
Rivalitas Dua Perempuan Pilkada Kota Malang Ratnasari, Anita
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengungkap rivalitas dua perempuan dalam pilwali Kota Malang pada tahun 2013. Pertarungan antara Sri Rahayu yang diusung PDIP berhadapan dengan Heri Pudji Utami yang calonkan dengan Golkar. Pertarungan diantara mereka benar-benar sangat seimbang dalam memperebutkan jabatan walikota. Perebutan ini sangat menarik karena kedua perempuan ini memiliki pendukung yang besar serta jaringan yang luas di Kota Malang.
Pemerintah Daerah, Lapindo, dan Pengebirian Masyarakat Arjul, Muhammad
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semua mata tertuju kepada masyarakat Porong Sidoarjo beberapa tahun terakhir. Lumpur yang menegelamkan banyak kampung dan membuat masyarakat desa terlantar. Fenomena lumpur lapindo menyisaratkan kemenangan pengusaha atas masyarakat. Pengusaha dalam hal ini Lapindo Brantas mendapat kemenangan karena mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara masyarakat yang mengalami musibah dibiarkan terlantar dan tak berdaya. Itulah fakta faktual yang mengindikasikan relasi kuasa penguasa dan pengusaha. Relasi ini menunjukkan kekuatan penguasa dihadapan masyarakat Porong. Dari Lapindo kita bisa mengetahui betapa tidak berdayanya masyarakat ketika berhadapan dengan pengusaha. 
To what Extent the Social Safety Net (JPS) Implement in Sleman Regency Rahmat, Al Fauzi; Pujiartini, Pujiartini; Purwaningsih, Titin
Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.4

Abstract

To strengthen social security for people with social welfare issues, the Sleman Regency government has implemented a Social Security Net (JSP) policy. Nevertheless, its management often poses obstacles and challenges in line with the implementation. This article aims to examine the implementation of the Social Safety Net (JPS) policy in Sleman regency, as a cash assistance program that has a significant influence on the basic needs of people's lives in the health, education and social sectors. Furthermore, this research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and performance reports. The results of this study are the Sleman Regency government through the Department of Social Service as an extension of the government sector that manages the JPS program still has a lack of personnel resources to handle the verification process and data validity of the JPS recipient. Nevertheless, the JPS program has a strong network of actors to work with the Regional Development Planning Agency, the Regional Finance and Assets Agency, the Department of Health, and social workers at the sub-district and village levels. However, a critical review of this implementation is that there is no solution to the problems of life for the people who receive funding from JPS. Programs provided by the government seem to be able to prevent and deal with risks from social shocks and vulnerabilities, but there is no government effort to design the program, which provides change for people who have social vulnerabilities. In this context, it certainly gives them life dependence because this program is only as unplanned social assistance in the form of money given to them.
Aburizal Bakrie dalam Panggung Politik Arswendi, Riki
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mencoba menghadirkan peran Aburizal Bakrie dalam panggung politik nasional. Menghadirkan sosok Aburizal Bakrie tentu sangat penting dalam kajian politik. Dikatakan demikian, karena Aburizal Bakrie selain dikeknal sebagai pengusaha sukses—juga seorang politisi yang berhasil menjabat sebagai menteri maupun ketua partai Golkar. Bahkan, Aburizal Bakrie pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kesemua ini menambah bobot terhadap sosok Aburizal Bakrie sebagai politisi-penguasa. Peran ganda dalam diri Aburizal Bakrie yakni politisi-penguasa merupakan fenomena yang patut diperhatikan dalam panggung politik di Indonesia. Dikatakan demikian, karena beberapa tahun terakhir semakin banyak aktor politik yang berasal dari politisi-penguasa.
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework Ilman, Ghulam Maulana; Fitrie, Revienda Anita
Jurnal Transformative Vol 7, No 1 (2021): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4

Abstract

Artikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penolakan yang timbul dan fakta di lapangan seolah membenarkan bahwa tetap melaksanakan pilkada merupakan keputusan yang kurang tepat. Keputusan pemerintah tersebut diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tiga arus yaitu arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif multiple streams yang diadopsi dari kerangka teoritik milik Kingdon. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa keinginan masyarakat untuk ditundanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ternyata  tidak dihiraukan oleh pemerintah, mengingat  tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Kuatnya arus politik lebih mendominasi karena kontestasi pilkada ini memang sarat dengan berbagai kepentingan politis. Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 seketika menggugurkan berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan.
Stretegi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa Dewi, Dian Suluh Kusuma
Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2011, masyarakat Ponorogo dikejutkan dengan berita tentang terdapatnya “kampung gila” yang terletak di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tentu stigma negatif tersebut menjadi beban berat bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Belum lagi, fakta yang membuktikan bahwa di kampung gila banyak sekali penderita ODS (Orang Dengan Schizopheria) mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak keluarga dan lingkungan dalam bentuk pemasungan. Pada penulisan ini, obyek penelitian adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi jumlah ODS yang dipasung. Hasil dari penelitian adalah Pemerintah Daerah Ponorogo bekerja sama dengan beberapa lembaga melakukan pendekatan, pengobatan dan pendampingan bagi penderita ODS yang dipasung dan mantan ODS yang sudah dinyatakan sembuh.
Budaya Politik, Uang, dan Pilkada Erviantono, Tedi
Jurnal Transformative Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada merupakan instrumen penguatan desentralisasi yang menyimpan beragam masalah, termasuk terdapatnya politik uang (money politics). Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pemilukada dengan metode kualitatif deskriptif. Masyarakat Bangli menilai saat pemilu celah yang seringkali rentan dimasuki praktek politik uang adalah pemberian sumbangan bantuan uang untuk pembangunan sarana (fasilitas) peribadatan, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang cukup banyak. Sumbangan tersebut merupakan media yang paling sering digunakan kandidat merangkul simpati warga guna meraih elektabilitas. Persoalan politik uang dianggap terjadi akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu termasuk partai politik pengusung dalam mendisiplinkan calonnya agar tidak melakukan pelanggaran berupa pemberian uang atau barang.
Wajah Faksionalisasi di Tubuh Partai Demokrat Firmansyah, Firdaus Ali
Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faksionalisasi di tubuh partai politik merupakan sebuah hal yang biasa dan hampir terjadi disemua partai yang ada di Indonesia, baik dari tingkat kepengurusan pusat hingga tingkat daerah. Seperti halnya yang sedang dialami oleh partai pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat. Faksionalisasi di Partai Demokrat ini sudah muncul ketika diadakannya Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dimenangkan oleh kubu Anas Urbaningrum, dimana kemenangan ini diperoleh setelah mengalahkan dua kompetitornya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Faksionalisasi di PD semakin menguat setelah terkuaknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggai PD. Secara teoritis pola faksionalisasi di PD ini karena adanya pola patron-klien berdasarkan karismatik tokoh yang dibarengi dengan basis- basis kekuatan sosial. Dampak utama dari adanya faksionalisasi ini adalah terjadinya pelemahan konsolidasi dan solidaritas antar kader-kader PD sehingga berkonsekuensi melemahkan organisasi internal partai dan elektabilitas partai di mata masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014 Marta, Auradian
Jurnal Transformative Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau. 
Relasi Parlemen Dengan Konstituen Haboddin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berusaha mengungkap baik secara konseptual maupun praktik relasi antara parlemen dengan konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan dengan anekaragam bentuk dan polanya. Namun demikian, pada tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara parlemen dengan konstituen masih sebatas formalitas. Padahal yang paling dibutuhkan dalam pola relasi ini adalah terjadinya kolaborasi, berjejaring, dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya. Pola inilah yang sejatinya hadir dalam panggung politik Indonesia.

Page 8 of 12 | Total Record : 113

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Desember Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue