cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 715 Documents
 68   69   70   71   72 
Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Eres, Emerald Jasmine; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.54098

Abstract

ABSTRACTCopyright can be used as an object of debt guarantee was first issued in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, in 2022, there was a development of regulations which regulates the Intellectual Property-Based Financing Scheme. This study aims to determine the position of Copyright and the constraints that arise in an Intellectual Property-Based Financing Scheme. This research is normative legal research. Based on research, copyright is classified as the material guarantee that a Fiduciary Guarantee binds. Furthermore, the implementation of the use of copyright in the Intellectual Property-Based Financing Scheme is constrained because there is no particular valuation institution authorized to manage the copyright valuation system, by unclear execution mechanisms, and there is no political will from the bank to implement this scheme.Keywords: Intellectual Property; Copyright.ABSTRAK  Pengaturan Hak cipta sebagai objek jaminan utang pertama kali dinyatakan dalam Undang-undang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2022 terjadi pengembangan aturan terkait dengan Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta kendala hak cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitan, kedudukan hak cipta termasuk kedalam jaminan kebendaan yang diikat dengan Jaminan Fidusia. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan penggunaan hak cipta pada Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ini terkendala karena belum adanya Lembaga valuasi khusus yang berwenang untuk mengelola sistem valuasi hak cipta, mekanisme eksekusi yang belum jelas, dan belum adanya political will dari bank untuk melaksanakannya skema pembiayaan ini.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta.
Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW Prameswari, Ayu; Aidi, Zil
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50916

Abstract

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Elektronik Mahendra, Rifki Khrisna; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.45258

Abstract

ABSTRACTBanks generally offer lines of credit to collect savings or make loans to improve people's living standards. This research article discusses the admissibility issues of e-mortgage certificate documents and the stages of e-mortgage execution auctions in the Department of State Property and Auction Services, Semarang City. The research method used is descriptive analysis research. Based on the analysis of the issued e-mortgage, the e-signature is created by the e-certificate organizer and is valid legal evidence under Indonesian procedural law. An electronic foreclosure auction is an integral part of property owned by a defaulting debtor as indicated in the mortgage deed and land registry mortgage deed, as required by the loan agreement between the creditor and the debtor. It's a part.Keyword: Bank; Credit; Collateral; Certificate; Execution.ABSTRAKBank memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yaitu menghimpun dana simpanan dan menyalurkannya kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakyat. Artikel penelitian membahas persoalan mengenai kekuatan pembuktian dokumen Sertifikat Hak Tanggungan elektronik, dan tahapan Lelang eksekusi Hak Tanggungan Elektronik pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis Sertifikat Hak Tanggungan elektronik yang diterbitkan, tanda tangan elektronik dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik, menjadi alat bukti hukum yang sah menurut Hukum Acara di Indonesia. Lelang eksekusi Hak Tanggungan Elektronik merupakan satu kesatuan dengan tanah milik debitur yang wanprestasi sebagaimana telah disyaratkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan sertifikat Hak Tanggungan pada kantor pertanahan.Kata Kunci: Bank; Kredit; Jaminan; Sertifikat Eksekusi.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) Fauzi, Fahrizal; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.42252

Abstract

ABSTRACTEvery unlawful act causes harm and necessitates compensation for the damages incurred. This study examines the considerations of the judge in Decision No. 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which provides consumer protection. The research method used is normative. The findings conclude that consumer protection remains very weak. Investors are committed to providing compensation for damages or non-compliance with construction contracts. Although investors enter into contracts and act in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, practical difficulties arise in holding developers accountable. The conclusion emphasizes the need for concrete and fair compensation responsibilities from rights holders in the process of purchasing residential properties through credit. Keywords: Protection; Consummer; Compensation.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian dan mewajibkan untuk mengganti rugi dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hak konsumen masih sangat lemah. Investor selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau ketidakpatuhan terhadap kontrak konstruksi. Investor telah melakukan suatu kontrak, menyetujui serta bertindak singkron dengan wewenang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi pada prakteknya terjadi kesulitan untuk meminta tanggung jawab pengembang. Konklusi yang diambil yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab atas ganti rugi yang konkret dan adil adil yang berasal dari pemegang hak dalam proses pembelian tempat tinggal pada bentuk kredit.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Ganti Rugi.
Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat Adha, Eghy Saskia; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/vol%viss%ipp1200-1214

Abstract

ABSTRACTPPAT has the main task of making authentic deeds. Before making the PPAT deed, they are required to check the certificate at BPN. This study aims to explain the validity of the PPAT deed which provides a deed numbering before checking the certificate, to describe the role of PPAT in the implementation of electronic certificate checking. The method used in this study is normative juridical. The result is that the PPAT deed is still valid but registration cannot be carried out at BPN. PPAT plays a role in checking the certificate online until the issuance of documents stating that the certificate has been checked and has been signed electronically.Keywords: Legality of the Deed; Certificate Check.ABSTRAKPPAT memiliki tugas pokok membuat akta otentik. Sebelum membuat Akta PPAT diharuskan melakukan pengecekan sertipikat di BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat, untuk mendeskripsikan peran PPAT dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya yaitu, akta PPAT tersebut tetap sah tetapi tidak dapat dilakukan pendaftaran di BPN. PPAT berperan melakukan pengecekan sertipikat secara online sampai dengan dikeluarkannya dokumen yang menyatakan telah dilakukan pengecekan sertipikat dan sudah ditandatangani secara elektronik.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Pengecekan Sertipikat.
Penggunaan Teleconference dalam Perancangan Akta Notaris Pradipta, Andini Bunga; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.45480

Abstract

ABSTRACT Nowdays, the use of teleconference in the digitalization era brings convenience, especially for Notaries in carrying out their duties and authorities. However, the use of teleconference becomes a problem in the validity of the design of a notarial deed through teleconference. This research method uses normative juridical law research that useslibrary research. The purpose of this study was to determine the validity of the use of teleconference in the design of a notarial deed. Based on the results of this study, it was found that the use of teleconference can only be used at the General Meeting of Shareholders (GMS).Keyword: Teleconference; Notaries; GMS.ABSTRAKDewasa ini, penggunaan media teleconference di era digitalisasi membawa kemudahan khususnya bagi Notaris dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Namun penggunaan teleconference menjadi sebuah problem dalam keabsahan perancangan akta notaris melalui media teleconference. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan penggunaan media teleconference pada perancangan akta notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa penggunaan teleconference hanya dapat digunakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Kata Kunci: Teleconference; Notaris; RUPS.
Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Lelang Kelas II Ditinjau dari Sudut Pandang Perundang-undangan Mildasari, Vira; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.53969

Abstract

Tinjauan Yuridis Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Daerah Guna Menciptakan Kepastian Hukum Di Kabupaten Kutai Kartanegara Gurianto, Reyza Septiadi; Sarono, Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49050

Abstract

ABSTRACTIndonesia has abundant natural resources, including land and buildings, which are considered immovable assets. According to Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution, the earth, water, and natural wealth are controlled by the state for the greatest prosperity of the people. This study examines land asset management by the government in Kutai Kartanegara, focusing on how well the management complies with regulations. Using a juridical-empirical approach with secondary data, the research finds that local government land asset management aligns with Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016. However, there are deficiencies in asset administration on the ground as per Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 22 of 2013.Keywords: Land; Legal Certainty; Government Assets.ABSTRAKIndonesia memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk tanah dan bangunan, yang merupakan aset tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini berfokus pada implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah di Kutai Kartanegara, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan administrasi tanah sesuai dengan peraturan. Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah daerah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, namun terdapat kekurangan dalam administrasi aset di lapangan menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 22 Tahun 2013.Kata Kunci: Tanah; Kepastian Hukum; Aset Pemerintah.
Tindak Pidana Mengganggu Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Febriana, Mutiara; Ratna, Edith
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.62517

Abstract

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Tegal Septiani, Nur Hijroh; Busro, Achmad
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.41176

Abstract

ABSTRACTBank credit agreements are typically standard contracts, where clauses are unilaterally determined by the bank without negotiation. In the case of PT. BPR BKK Tegal, the debtor can only accept or reject these clauses, conflicting with Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code on freedom of contract. This study explores the application of this principle in loan agreements and debtor protection. Using an empirical legal approach and descriptive analytical method, the research found that freedom of contract is limited to the determination of costs and payment terms by the creditor, while debtor protection is governed by UUPK Article 18 and POJK No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector.Keywords: Freedom of Contract; Credit Agreement; BPR.ABSTRACTPerjanjian kredit perbankan umumnya bersifat baku, di mana klausul-klausulnya ditetapkan sepihak oleh bank tanpa negosiasi dengan debitur. Pada kasus PT. BPR BKK Tegal, debitur hanya dapat menerima atau menolak klausul yang telah ditentukan, yang bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini mengkaji penerapan asas tersebut dalam perjanjian kredit dan perlindungan yang diberikan kepada debitur. Dengan pendekatan hukum empiris dan metode deskriptif analisis, penelitian ini menemukan bahwa kebebasan berkontrak terbatas pada penentuan biaya dan syarat pembayaran yang ditetapkan kreditur, sementara perlindungan debitur diatur melalui UUPK Pasal 18 serta POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan penting terkait keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit.Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Perjanjian Kredit; BPR.

Page 70 of 72 | Total Record : 715

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue