cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 715 Documents
 67   68   69   70   71 
Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Overlapping Pada Putusan PTUN Batang No. 044/g/2014/PTUN.Smg Azmi, Anisa Ulia; Aminah, Aminah
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.57753

Abstract

ABSTRACTLand certificate disputes arise from errors in land registration, both by the community and the Land Office, as seen in overlapping certificates in Jrakah Payung Village, Tulis District, Batang Regency. This study aims to analyze the resolution of these disputes and the Land Office's responsibilities post the PTUN decision. The empirical-juridical method was employed. Findings indicate that the six overlapping certificates were settled through reconciliation at Batang District Court and litigation at Semarang State Administrative Court. However, the Batang Regency Land Office couldn't proceed with certificate cancellation due to the absence of an application from the landowner. Hence, there remains no legal certainty regarding land ownership.Keywords: Land Dispute; Certificate; Overlapping.ABSTRAKSengketa sertipikat tanah terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh masyarakat dan Kantor Pertanahan, contohnya sertipikat overlapping di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertipikat overlapping dan tanggung jawab Kantor Pertanahan pasca putusan PTUN terkait sengketa di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Metode Penelitian menggunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terhadap 6 sertipikat overlapping diselesaikan melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Batang dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum dapat memproses pembatalan sertipikat karena belum ada surat permohonan dari pemilik tanah. Sehingga, belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.Kata Kunci: Sengketa tanah; Sertipikat Overlapping.
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat Siregar, Wulandari; Adhim, Nur
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50635

Abstract

ABSTRACTFormer customary community land can be transferred through sale, purchase, gift, or inheritance, with a mandatory registration process to be completed beforehand. The registration of these land transfers is vital to prevent disputes among the parties involved. This study aims to explore the mechanisms for registering the transfer of rights over former customary land and identify the challenges faced in this process. Employing a normative juridical method, the research examines Indonesian laws and regulations related to the registration of former customary land. The findings indicate that the registration process involves confirming the conversion of land status, which provides legal certainty and protection for landowners, other interested parties, and the government. This procedure is essential for realizing orderly land administration and avoiding potential conflicts.Keywords: Land; Transition; Registration.  ABSTRAKTanah bekas masyarakat adat dapat dialihan melalui jual beli, hibah, atau waris dengan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat wajib dilakukan untuk menghindari perselisihan para pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat dan penyelesaian terhadap hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan pendaftaran peralihan tanah bekas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bekas milik adat dilakukan melalui penegasan konversi, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah, pemangku kepentingan lainnya, dan pemerintah demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.Kata Kunci: Tanah Adat; Peralihan; Registrasi. 
Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Riandini, Adinda Tiara; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50228

Abstract

Peran Notaris Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pendirian CV. Nanda, Afghan; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50749

Abstract

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang Sinaga, Nikson Rinaldi; Turisno, Bambang Eko
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49143

Abstract

ABSTRACTA covernote is a statement issued by a notary regarding an event or legal act related to property. It is issued when a notary receives documents that are being or will be processed. This study aims to examine the responsibilities, roles, and legal power of covernotes issued by notaries as collateral for debts. The research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Findings show that, in the context of bank credit, a covernote serves as a private document with incomplete evidentiary value. If a notary issues a covernote with the power of an official deed, it exceeds their authority. A covernote is valid only temporarily until the related documents are processed.Keywords: Responsibility; Notary; Covernote.ABSTRAKCovernote adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris mengenai suatu kejadian atau perbuatan hukum terkait kebendaan. Notaris mengeluarkan covernote ketika menerima dokumen yang sedang atau akan diproses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab, peranan, dan kekuatan hukum covernote yang dibuat notaris sebagai pengganti jaminan utang. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote, dalam konteks pemberian kredit oleh bank, memiliki kekuatan hukum sebagai surat di bawah tangan dengan nilai pembuktian yang tidak sempurna. Jika notaris mengeluarkan covernote dengan kekuatan seperti akta, hal itu berada di luar wewenangnya. Covernote hanya berlaku sementara hingga dokumen terkait selesai diprosesKata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Covernote.
Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking Arif, Muhammad Miftachul; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48982

Abstract

Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan PTUN No.67/G/2017/PTUN.SMG) Nur Rahmi, Maulida Anggun; Aminah, Aminah
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.53836

Abstract

ABSTRACTThe issuance of Building Use Rights Certificates (HGB) Numbers 165 and 360 in the name of PT. Sunindo Property Jaya by the Regional Office of the National Land Agency of Central Java is suspected of administrative legal defects. Anik Rahmawati, the previous landowner, was disadvantaged by duplicate certificates due to overlapping land, leading to a lawsuit in Administrative Court Case Number: 67/G/2017.PTUN.SMG. This study employs a normative juridical method to analyze legal protection for the previous landowner. The findings indicate that the Semarang City Land Office provided repressive legal protection by canceling PT. Sunindo’s HGB through a decree, based on a final court decision in accordance with Article 29 paragraph (2) of ATR Regulation No. 21 of 2020.Keywords: Legal Protection; Certificate; Overlapping.ABSTRAKPenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 165 dan 360 atas nama PT. Sunindo Property Jaya oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah diduga cacat hukum administratif. Anik Rahmawati, pemilik tanah sebelumnya, merasa dirugikan karena adanya sertipikat ganda akibat tumpang tindih tanah, yang menjadi dasar gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor: 67/G/2017.PTUN.SMG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang telah memberikan perlindungan represif melalui penerbitan SK pembatalan HGB PT. Sunindo berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 29 ayat (2) Permen ATR No. 21 Tahun 2020.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sertipikat; Overlapping.
Analisis Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam Hapsari, Novitri Eka; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.53819

Abstract

ABSTRACTThe testator had instructed that the inheritance should be divided equally between the daughters and sons. It was the duty of heirs to adhere to their wishes. However, during a dispute that was resolved in court, it was found that the judges disregarded the testator's will and divided the inheritance with the sons receiving twice as much as the daughters. The research is a normative juridical study with two objectives: 1. to understand the considerations of the judges in disregarding the testator's will; 2. to determine if all court decisions are in accordance with KHI. Research findings: 1. Testator's will disregarded due to principle of ultra petitum, limited to the claims submitted, and conflicting with hadith; 2. All decisions are in line with KHI.Keywords: Testator’s Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment.ABSTRAKPewaris pernah berwasiat agar kelak harta warisan dibagi rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki. Sepeninggal pewaris, sudah seharusnya isi wasiat dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun, saat terjadi sengketa hingga berakhir di persidangan ternyata majelis hakim dalam memutus perkara mengabaikan wasiat pewaris dan justru membagi harta warisan dengan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan wasiat pewaris dalam memutus perkara; 2. Mengetahui apakah seluruh putusan Majelis Hakim telah sesuai KHI. Hasil penelitian: 1. Pengabaian wasiat oleh Majelis Hakim disebabkan adanya Asas Ultra Petitum sehingga hanya dapat memutus sebatas gugatan yang diajukan dan karena isi wasiat bertentangan dengan hadist; 2. Semua putusan telah sesuai KHI.Kata Kunci: Wasiat; Waris Islam; KHI, Pengabaian.
Analisa Yuridis Keabsahan Jual Beli Akun Permainan Daring Secara Backdoor antara Para Gamers (Pemain Daring) Sebakas, Kimpalan; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48962

Abstract

ABSTRACTThis study examines the protection of online game account transactions under Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE), focusing on electronic data in online games. The research aims to analyze the legal and secure process of these transactions and the risks of data security abuse according to UU ITE. Using a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, the study collects data through literature review and document analysis. Findings show the legal relationship between online game accounts and electronic contracts. Weaknesses in UU ITE include unclear regulation of multi-element data and inadequate legal guarantees for transaction security. Recommendations include stricter law enforcement and support for the Draft Personal Data Protection Law.Keywords: Legal Protection; Online Games.ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan jual beli akun permainan daring menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait data elektronik dalam bentuk permainan daring. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses transaksi akun permainan daring secara legal dan aman, serta risiko penyalahgunaan keamanan data berdasarkan UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan data dikumpulkan melalui studi pustaka serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara akun permainan daring dan kontrak elektronik. Kelemahan UU ITE terletak pada kurang jelasnya pengaturan data dengan lebih dari satu unsur dan kurangnya jaminan hukum untuk keamanan transaksi. Rekomendasi mencakup penegakan hukum yang lebih ketat dan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Permainan Daring.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl) Bilkis, Denisa Hafifah; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.51309

Abstract

ABSTRACTThe criminal act of attempted premeditated murder is the act of already thinking calmly about how to commit the murder, there’s a grace period although very short with the execution. In this case is done by pushing victim to fall into dam but the victim survived because he was helped by witnesses. By studying decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. The subject matter of the article is applied to defendant in decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. and conformity of sanctions imposed by the judge with theory of the purpose of the verdict. The method of approach used is juridical normative. In conclusion, the article applied in verdict isn’t appropriate and the sanctions imposed against accused are in accordance with theory of the purpose of verdict.Keywords: Criminal Acts; Attempted Premeditated Murder.ABSTRAKTindak pidana percobaan pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang sudah memikirkan dengan tenang cara untuk melakukan pembunuhan, ada tenggang waktu meskipun sangat singkat dengan pelaksanaan. Dalam kasus dilakukan dengan mendorong korban hingga terjatuh ke bendungan namun korban selamat karena mendapat bantuan dari saksi. Dengan Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. Pokok permasalahan mengenai pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Kesimpulannya adalah pasal yang diterapkan dalam putusan tidak tepat dan sanksi yang diterapkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.Kata Kunci: Tindak Pidana; Percobaan Pembunuhan Berencana.

Page 69 of 72 | Total Record : 715

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue