cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024" : 7 Documents clear
PILKADA SERENTAK 2020: EVALUASI PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 Wijayanti, Septi Nur
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.78-93

Abstract

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah yaitu adanya partisipasi pemilih. Dinamika tingkat partisipasi pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di suatu negara, termasuk terjadinya pandemi yang juga menyebar di Indonesia. Artikel ini mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi terutama dikaji dari aspek partisipasi pemilihnya.  Artikel ini disusun dengan menggunakan studi kepustakaan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan pandemi, para pemilih tetap menggunakan hak politiknya. Dari hasil laporan KPU, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 sebesar 76,09%. Meskipun angka ini kurang 1,49% dari target KPU, namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan pilkada 2018 sebesar 73,24%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi lokal tidak berhenti meskipun dalam keadaan abnormal. Evaluasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dapat dijadikan indikator penyelenggara dalam mempersiapkan pilkada pada November 2024.
KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DARI SEGI KEPERDATAAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Marbun, Bachtiar; Santoso, Budi; Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.94-108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kedudukan pemerintah dalam sistem pengembangan e-commerce dengan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan e-commerce dan menciptakan perspektif sipil untuk mengembangkan sistem dari segi keperdataan berdasarkan asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menganalisis bahan-bahan yang digunakan di perpustakaan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keperdataan, peran pemerintah dalam pengembangan sistem e-commerce didasarkan pada asas kepastian hukum yang diatur pada edisi ke-7 dengan Kode Dagang 2014. Peraturan E-Commerce memberikan pemahaman yang jelas tentang Sistem Transaksi Elektronik (PMSE).
E-FLOATING EXECUTION: INOVASI EKSEKUSI ELEKTRONIK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF Lumbanraja, Brata Yoga
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.109-119

Abstract

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh pada sistem Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan E-Court dari sudut pandang hukum progresif merupakan upaya hukum itu sendiriuntuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Tujuan daripenulisan artikel ini adalah memberikan inovasi sistem elektronik pada pengadilan administrasi di Indonesia. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) akan dibangun dengan dibantu pemikiran teori hukum progresif. Metode penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dankomparatif. Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan. Negara perancis memiliki aplikasi "Télérecours" berfungsi sebagai alat penting untuk memfasilitasi elektronik komunikasi pada setiap tahap prosedur di hadapan pengadilan administratif. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execcution) Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif berpotensi Meningkatkan Aksesibilitas, Mempercepat Proses Hukum, dan Transparansi dan Akuntabilitas.
LEGAL REFORMULATION OF LEGISLATIVE ELECTIONS IN REALIZING PANCASILA DEMOCRACY IN INDONESIA Sistyawan, Dwanda Julisa
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.120-134

Abstract

This research aims to analyze and reformulate the legislative election law in Indonesia to realize Pancasila democracy. The study suggests three key reformulation strategies: revising the Parliamentary Threshold to uphold popular sovereignty, improving the financial governance of political parties to combat corruption and money politics, and enhancing the accountability of political parties. By aligning with Pancasila principles, these reforms aim to strengthen the electoral system and uphold democratic values. The study emphasizes the importance of legal measures that do not violate the Constitution while empowering lawmakers to establish transparent electoral rules. Ultimately, the research advocates for legal reforms that promote fair elections, combat corruption and ensure accountability within political parties to uphold the ideals of popular sovereignty and democracy in Indonesia.
AUTENTIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMPERLANCAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PADA ERA DISRUPSI Dewantoro, Dewantoro
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.135-151

Abstract

Pembuktian di persidangan untuk mencari kebenaran baik materil dan formil tidak sesederhana seperti dahulu lagi. Penggunaan alat bukti elektronik mulai dipergunakan untuk membuktikan fakta-fakta yang rumit, hal ini menjadi dilema bagaimana caranya agar hakim yakin bahwa alat bukti elektronik dapat menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi sebenarnya, olehkarena itu diperlukan rambu-rambu aturan atau petunjuk teknis agar alat bukti elektronik dapat digunakan dan meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa. Kesimpulan dari penulisan ini pemerintah sudah menyediakan rambu-rambu teknis dan sekarang perlu pengetahuan dan keterampilan masyarakat atau penegak hukum agar dapat mengoperasionalkannya di persidangan dan menghasilkan hasil pembuktian yang autentik dan dapat diterima oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengambilan putusan pengadilan atau penetapan hakim.
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR KEADILAN PANCASILA Helmi, Muhammad Ishar
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.166-182

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma. Berlakuanya undang-undang tersebut memberikan pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang semata, tetapi juga sangat dimungkinkan terjadinya akibat dari risiko bisnis. Polemik yang muncul dan menunjukan kerancuan atas pengaturan keuangan negara dan pengaturan mengenai perseroan terbatas secara spesifik memunculkan perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami BUMN termasuk sebagai kerugina negara ataukah sebaliknya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara mengingat status dan kedudukan BUMN yang memiliki sendi-sendi hukum publik dan kewajiban pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi BUMN menjadi bagian dari jenis korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor.
PRINSIP KEADILAN BERLANDASKAN PANCASILA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI LUAR PERSIDANGAN Jati, Baginda Khalid Hidayat
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.152-165

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, tentu memiliki berbagai kawasan potensial sebagai lahan industri pertambangan. Proses pertambangan sering kali menimbulkan konflik terkait sengketa pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Urgensi dari penulisan artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi terkait sejauh mana penerapan akan prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila dapat dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa pertambangan. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode konseptual doktrinal dengan menggunakan corak pendekatan hukum progresif, guna mengetahui asas-asas keadilan. Diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan, merupakan bentuk upaya mediasi para pihak yang bersengketa dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan mengikutsertakan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai bentuk pelaksanaan terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020 Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020 Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019 Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019 Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008 Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007 Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007 Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006 Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006 Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005 Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005 More Issue