Articles
132 Documents
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PAYUNG OTONOMI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Wibawa, Kadek Cahya Susila]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.82-93
<![CDATA[Perubahan Pasal 18 UUDNRI 1945 membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Secara tersirat amanat UUDNRI 1945 Indonesia menganut otonomi asimetris. Dalam perjalanan ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi dinilai masih belum memenuhi nafas otonomi dalam UUDNRI 1945. Persoalan lain yang muncul terkait belum terakomodasinya undang-undang payung sebagai dasar hukum utama di bawah UUDNRI 1945 terkait kebijakan otonomi asimetris. Pembaharuan hukum otonomi daerah melalui pembentukan undang-undang payung otonomi daerah merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjamin kesejahteraan sosial. Konstruksi ideal undang-undang payung otonomi daerah, bahwa pengaturannya bersifat umum (lex generalis); menganut prinsip-prinsip yang sejalan dengan Pasal 18 UUDNRI 1945; titik berat otonomi sebaiknya bersifat dinamis dan konstruktif; serta pembentukan Badan Otonomi Daerah yang bertugas untuk membantu Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Herlambang, Pratama Herry]]>;
<![CDATA[Utama, Yos Johan]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.94-107
<![CDATA[Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Muchlis, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.1.66-77
<![CDATA[Anak-anak perlu dilindungi karena mereka adalah penerus perjuangan bangsa. Tujuan Jaminan Perlindungan adalah untuk melindungi hak-hak anak dalam semua situasi, termasuk anak yang sedang dalam proses hukum. Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan pendekatan conceptual dan Statute. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana membutuhkan strategi peradilan pidana, yaitu intervensi minimal dari sistem peradilan pidana. Ini dilakukan melalui penyelesaian diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak harus diprioritaskan dan tidak boleh dikurangi, ini termasuk dalam implementasi diversifikasi dalam peradilan pidana anak Indonesia.]]>
<![CDATA[UNVEILING THE SHADOWLANDS: UNRAVELING THE COMPLEXITIES OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN SOUTHEAST ASIA ]]>
<![CDATA[Himawan, Ludy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.1.12-21
<![CDATA[The illicit drug trade continues to pose a significant risk in Southeast Asia because of its widespread impact, which can be seen in the lives of millions of people. Drugs are addictive and can have a negative impact on the physical and mental health of users if misused. In order to break free from the grip of this seedy underworld, it is essential to have regional collaboration, public awareness, and comprehensive approaches that target the underlying reasons for both the demand for and supply of drugs. This paper aims to show the dynamics of illicit drug trafficking in Southeast Asian countries. The main focus of this paper is to provide a brief overview of the current situation of illegal drug trade in the Southeast Asian region.]]>
<![CDATA[PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.133-144
<![CDATA[Agrarian law in Indonesia has not been able to provide prosperity to society. This can be seen from the injustices that arise from a number of regulations in the field of agrarian law, including the Job Creation Law. This article aims to examine whether Agrarian law in Indonesia reflects Pancasila and is based on the mandate of the constitution, and whether there is a need for reform. This research is doctrinal research using a literature study. This study finds that agrarian law policies in Indonesia are still not in favor of people who have a weak economic position. The development of globalization and the pressures of investment make government policies still pro favor those with a strong economic position. Therefore, it is very necessary to have a bill to improve the UUPA to realize a just national agrarian politics to realize the wider community's welfare. Consistency towards recognizing ulayat rights and customary law also needs to be enforced in all government legal policies. This needs to be emphasized in Indonesian legal politics.]]>
<![CDATA[PILKADA SERENTAK 2020: EVALUASI PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Wijayanti, Septi Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.2.78-93
<![CDATA[Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah yaitu adanya partisipasi pemilih. Dinamika tingkat partisipasi pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di suatu negara, termasuk terjadinya pandemi yang juga menyebar di Indonesia. Artikel ini mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi terutama dikaji dari aspek partisipasi pemilihnya. Artikel ini disusun dengan menggunakan studi kepustakaan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan pandemi, para pemilih tetap menggunakan hak politiknya. Dari hasil laporan KPU, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 sebesar 76,09%. Meskipun angka ini kurang 1,49% dari target KPU, namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan pilkada 2018 sebesar 73,24%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi lokal tidak berhenti meskipun dalam keadaan abnormal. Evaluasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dapat dijadikan indikator penyelenggara dalam mempersiapkan pilkada pada November 2024.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Utama, Kartika Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.1.22-31
<![CDATA[Penganut positivisme hukum percaya bahwa perundang-undangan adalah hukum. Namun, pada kenyataannya, penerapan positivisme dalam hukum kontemporer ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Barrier-barrier prosedural yang dibuat oleh hukum sendiri menghalangi pencarian. Keadilan formal dan prosedur tidak mewakili atau memenuhi hati nurani. Kewenangan pejabat dan badan tata usaha negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi negara. Suatu pedoman moral diperlukan karena hukum positif tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat melalui pedoman moral. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik akan dibahas dalam artikel ini, terutama setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Harwoto, R.]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.145-158
<![CDATA[Akad nikah online terjadi dan ditampilkan dalambentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui penggilan video di berbagai layanan aplikasi atau internet. Dalam hal ini peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah online sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah melalui Kementrian Agama serta Legislatif untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan tujuan hukum, yaitu kepastianhukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan online yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.]]>
<![CDATA[INSENTIF PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA: TELAAH FUNGSI REDISTRIBUSI PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Budiharto, Teguh]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.12.1.32-44
<![CDATA[Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan perlunya upaya untuk meminimalisir penyelewengan insentif pajak, maka perlu untuk menjawab permasalahan mengapa insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia berdasarkan fungsi redistribusi pajak dengan studi kasus pada masa pandemi Covid-19. Insentif pajak yang merupakan fasilitas atau bantuan yang diberikan oleh negara kepada orang pribadi dan badan yang telah melakukan kontribusi wajibnya berdasarkan undang-undang, selayaknya menjadi momentum bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak dan untuk menarik investasi asing. Berdasarkan studi literatur dan hukum positif, disimpulkan bahwa insentif pajak yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib harus didasarkan pada penguatan fungsi redistribusi pajak, sebagaimana fungsi tersebut dibangun oleh konsep keadilan distributif dan keadilan korektif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jhp.11.2.159-171
<![CDATA[Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.]]>
