cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
PENGGUNAAN DRONE PENYERANG DALAM PEPERANGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDA HUKUM PERANG Hardinanto, Aris; Octaviarany, Viny
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.45-55

Abstract

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan drone dalam peperangan. Ketentuan Article 23 Hague Convention IV 1907dan Article 35 Protocol Additional of The Geneva Convention 1949 mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang. Kemudian terkait penggunaan drone yang dilengkapi dengan senjata menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan drone tersebut. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan drone ini sesuai dengan prinsip pembeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif theoretical research. Hasil penelitian menyatakan bahwa drone memiliki kemampuan yang berbeda. Drone tipe Kargu dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan drone tipe MQ-Reaper dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan drone dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023 Progresif, Jurnal Hukum
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.i

Abstract

Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023
KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Apriyanto, Teguh; Saraswati, Retno
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.108-121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.
EMBRACING RESTORATIVE JUSTICE: A PATH TOWARDS EQUITABLE MEDIATION IN CRIMINAL CASES Agusta, Evelin Nur
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.56-65

Abstract

Mediation is a viable option in criminal cases, as it adheres to the principle of achieving a fair and equitable form of justice. Restorative justice is a process that aims to resolve criminal cases by incorporating the perpetrator, victim, perpetrator’s family, and other relevant parties. The goal is to collectively seek a fair conclusion that focuses on restoring the original condition rather than seeking revenge. This essay elucidates the imperative nature of utilising media in criminal cases to achieve restorative justice. Restorative justice has been adopted somewhat in general criminal cases by law enforcement. Execution of Restorative Justice. Furthermore, it aligns with the core principles of our nation, Pancasila, which emphasises the importance of equilibrium, unity, peaceful coexistence, equality, fraternity, and collective decision-making. If Restorative Justice is implemented appropriately, it aims to give the community a perception of justice and advantageous outcomes.
EFEKTIVITAS FUNGSI LAPAS: ANALISIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN NAPOLEON BONAPARTE TERHADAP MUHAMMAD KACE Hastono, Broto; Utama, Yos Johan; Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.1-11

Abstract

Tulisan ini menganalisis secara sosiologi hukum kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, merupakan permasalahan dalam tataran penegakan hukum khususnya mengenai fungsi Lapas. Penting untuk para petugas Lapas memahami tugas pokoknya yaitu menjalankan penegakan hukum terhadap Terpidana maupun Tahanan agar Lapas berfungsi sebagaimana mestinya. Ada 5 (lima) faktor yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektifitas fungsi Lapas yaitu faktor kaidah hukum, faktor fasilitas hukum, faktor aparat hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum. Sehingga apabila bisa disimpulkan bahwa efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace belum tercapai.
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT Hardodi, Hardodi
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.2.122-132

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah serentak menimbulkan kekosongan jabatan di berbagai daerah, maka diperlukan Penjabat untuk mengisi jabatan Kepala Daerah sampai adanya Kepala Daerah definitif. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Penjabat oleh mendagri, karena disinyalir syarat dengan kepentingan partai penguasa. Lantas, apakah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif untuk melukiskan sesuatu permasalahan yang diteliti dengan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Kesimpulannya ialah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat, yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri dalam negeri, tidak selaras dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan.
KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PENGEMBANGAN E-COMMERCE DARI SEGI KEPERDATAAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Marbun, Bachtiar; Santoso, Budi; Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.94-108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kedudukan pemerintah dalam sistem pengembangan e-commerce dengan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan e-commerce dan menciptakan perspektif sipil untuk mengembangkan sistem dari segi keperdataan berdasarkan asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum: bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menganalisis bahan-bahan yang digunakan di perpustakaan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keperdataan, peran pemerintah dalam pengembangan sistem e-commerce didasarkan pada asas kepastian hukum yang diatur pada edisi ke-7 dengan Kode Dagang 2014. Peraturan E-Commerce memberikan pemahaman yang jelas tentang Sistem Transaksi Elektronik (PMSE).
E-FLOATING EXECUTION: INOVASI EKSEKUSI ELEKTRONIK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF Lumbanraja, Brata Yoga
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.109-119

Abstract

Perkembangan teknologi memiliki pengaruh pada sistem Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan E-Court dari sudut pandang hukum progresif merupakan upaya hukum itu sendiriuntuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Tujuan daripenulisan artikel ini adalah memberikan inovasi sistem elektronik pada pengadilan administrasi di Indonesia. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execution) akan dibangun dengan dibantu pemikiran teori hukum progresif. Metode penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dankomparatif. Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses eksekusi putusan pengadilan. Negara perancis memiliki aplikasi "Télérecours" berfungsi sebagai alat penting untuk memfasilitasi elektronik komunikasi pada setiap tahap prosedur di hadapan pengadilan administratif. Konsep E-Floating Execution (Electronic Floating Execcution) Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Progresif berpotensi Meningkatkan Aksesibilitas, Mempercepat Proses Hukum, dan Transparansi dan Akuntabilitas.
LEGAL REFORMULATION OF LEGISLATIVE ELECTIONS IN REALIZING PANCASILA DEMOCRACY IN INDONESIA Sistyawan, Dwanda Julisa
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.120-134

Abstract

This research aims to analyze and reformulate the legislative election law in Indonesia to realize Pancasila democracy. The study suggests three key reformulation strategies: revising the Parliamentary Threshold to uphold popular sovereignty, improving the financial governance of political parties to combat corruption and money politics, and enhancing the accountability of political parties. By aligning with Pancasila principles, these reforms aim to strengthen the electoral system and uphold democratic values. The study emphasizes the importance of legal measures that do not violate the Constitution while empowering lawmakers to establish transparent electoral rules. Ultimately, the research advocates for legal reforms that promote fair elections, combat corruption and ensure accountability within political parties to uphold the ideals of popular sovereignty and democracy in Indonesia.
AUTENTIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMPERLANCAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PADA ERA DISRUPSI Dewantoro, Dewantoro
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.135-151

Abstract

Pembuktian di persidangan untuk mencari kebenaran baik materil dan formil tidak sesederhana seperti dahulu lagi. Penggunaan alat bukti elektronik mulai dipergunakan untuk membuktikan fakta-fakta yang rumit, hal ini menjadi dilema bagaimana caranya agar hakim yakin bahwa alat bukti elektronik dapat menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi sebenarnya, olehkarena itu diperlukan rambu-rambu aturan atau petunjuk teknis agar alat bukti elektronik dapat digunakan dan meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa. Kesimpulan dari penulisan ini pemerintah sudah menyediakan rambu-rambu teknis dan sekarang perlu pengetahuan dan keterampilan masyarakat atau penegak hukum agar dapat mengoperasionalkannya di persidangan dan menghasilkan hasil pembuktian yang autentik dan dapat diterima oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengambilan putusan pengadilan atau penetapan hakim.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2005 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020 Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020 Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019 Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019 Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008 Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007 Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007 Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006 Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006 Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005 Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005 More Issue