cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 147 Documents
 11   12   13   14   15 
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR KEADILAN PANCASILA Helmi, Muhammad Ishar
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.166-182

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma. Berlakuanya undang-undang tersebut memberikan pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang semata, tetapi juga sangat dimungkinkan terjadinya akibat dari risiko bisnis. Polemik yang muncul dan menunjukan kerancuan atas pengaturan keuangan negara dan pengaturan mengenai perseroan terbatas secara spesifik memunculkan perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami BUMN termasuk sebagai kerugina negara ataukah sebaliknya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara mengingat status dan kedudukan BUMN yang memiliki sendi-sendi hukum publik dan kewajiban pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi BUMN menjadi bagian dari jenis korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor.
PRINSIP KEADILAN BERLANDASKAN PANCASILA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI LUAR PERSIDANGAN Jati, Baginda Khalid Hidayat
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.152-165

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, tentu memiliki berbagai kawasan potensial sebagai lahan industri pertambangan. Proses pertambangan sering kali menimbulkan konflik terkait sengketa pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Urgensi dari penulisan artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi terkait sejauh mana penerapan akan prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila dapat dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa pertambangan. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode konseptual doktrinal dengan menggunakan corak pendekatan hukum progresif, guna mengetahui asas-asas keadilan. Diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan, merupakan bentuk upaya mediasi para pihak yang bersengketa dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan mengikutsertakan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai bentuk pelaksanaan terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU Nashir, M. Anwar
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.1-12

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran terhadap merk berupa pemalsuan merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: a) Pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk; b) Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek; c) Kesulitan dari pemegang hak atas merek untuk menemukan pelaku pelanggaran merek; d) Adanya gugatan dari pemegang hak atas merk akan memperburuk reputasi produk; dan, e) Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.
PROTECTING LOCAL STARTUPS: REFORMULATING FOREIGN INVESTMENT POLICIES FOR INDONESIA’S SUSTAINABLE ECONOMY Rihardi, Satrio Ageng
Jurnal Hukum Progresif Vol 13, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.13.1.99-128

Abstract

Economic growth in a country is largely influenced by investment levels, both from domestic and foreign sources. In Indonesia, foreign investment plays a crucial role in driving business expansion. However, it often overlooks the interests of local businesses, especially startups. This study aims to analyze the need for reformulating legal policies regarding foreign investment to protect local startups in Indonesia. By adopting a doctrinal legal research approach, this study investigates existing laws and regulations, identifying legal challenges arising from the influx of foreign investors into the startup sector. The findings of the study highlight that while foreign investment significantly contributes to the country’s economic development, its presence without adequate regulation can negatively affect local startups. Many local companies struggle to compete with foreign entities, which may have more financial resources and market power. Therefore, it is essential for the government to strengthen policies regarding foreign ownership in local startups and offer legal protections for domestic businesses. Restrictions on foreign investment in this sector are necessary to prevent foreign domination that could harm local enterprises and ensure a healthy, competitive market environment. Reformulating foreign investment policies is also vital to foster the growth of domestic industries, create job opportunities, and reduce dependency on imported products. These changes would not only benefit local startups but also promote a more sustainable and balanced economic growth for Indonesia. In conclusion, clearer and more decisive legal frameworks surrounding foreign investment are crucial to safeguard the interests of local companies, ensuring that Indonesia’s economy remains competitive and continues to grow in the long term.
KONSUMEN INDONESIA: DILINDUNGI DAN MELINDUNGI Fibrianti, Nurul
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.71-81

Abstract

Konsumen memiliki hak yang dilindungi namun faktanya konsumen memiliki kecenderungan tidak perduli terhadap haknya sehingga muncul permasalahan bagaimana peran konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada prinsipnya peran konsumen sangat dibutuhkan karena masyarakat selaku konsumen menjadi salah satu faktor penegakan hukum. Guna terselenggara perlindungan konsumen maka konsumen dituntut untuk memiliki peran ganda sebagai konsumen yang dilindungi dan konsumen yang melindungi. Sebagai konsumen yang dilindungi, konsumen menjadi objek perlindungan untuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsumen yang melindungi, dimana konsumen memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen karena peraturan dapat berjalan efektif apabila terdapat peran dari masyarakat dalam bekerjanya hukum.    
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI Salipu, M. Rendra
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.13-22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
REIMAGINING CRIMINAL JUSTICE: OVERCOMING SYSTEMIC BARRIERS TO LEGAL PROTECTION FOR WOMEN THROUGH FEMINIST JURISPRUDENCE Triantono, Triantono
Jurnal Hukum Progresif Vol 13, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.13.1.129-157

Abstract

Violence against women remains a pervasive issue, affecting women physically, psychologically, socially, economically, and politically. Despite the existence of various laws, the barriers to accessing justice for women victims of violence remain substantial. These obstacles include revictimization, discriminatory legal procedures, and limited access to support services. Violence against women is rooted in systemic gender inequalities, where patriarchal cultural values often influence legal systems, perpetuating gender biases that undermine women’s ability to seek justice. Feminist jurisprudence challenges the traditional legal frameworks by questioning the so-called neutrality of the law. It emphasizes that the law, as it stands, often fails to protect women adequately due to the masculine perspectives embedded within it. By rejecting the objectivity of legal positivism, feminist jurisprudence advocates for a legal system that prioritizes the experiences of women, aiming for a more inclusive, victim-centered approach. This framework seeks to dismantle discriminatory legal structures and create an environment where women can safely access justice without fear of discrimination or retraumatization. In Indonesia, the enactment of the Sexual Violence Crime Law and the Supreme Court Regulation on adjudicating cases involving women have been significant steps toward addressing gender-based violence. These reforms reflect a shift toward victim-centered justice, focusing on protecting women and ensuring that their rights are upheld throughout the legal process. However, these laws can only be effective if they are supported by adequate resources, including victim assistance programs and trained law enforcement officials. Ultimately, the challenge lies in overcoming cultural and institutional barriers to justice. Strengthening access to justice for women requires not only legal reform but also a cultural shift toward gender equality. Feminist jurisprudence offers a holistic approach to this issue, calling for legal transformation, victim empowerment, and a supportive environment that enables women to fully participate in the justice process. By combining legal and societal changes, a more equitable legal system for women can be realized.
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023 Progresif, Jurnal Hukum
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.i

Abstract

Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS Singgamata, Singgamata
Jurnal Hukum Progresif Vol 11, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.11.1.23-35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalu E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.
HARMONISING RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM: INTEGRATING PANCASILA VALUES AND HUMAN RIGHTS PROTECTION Zentoni, Zentoni
Jurnal Hukum Progresif Vol 13, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.13.1.158-189

Abstract

The harmonisation of the concept of restorative justice in Indonesia is a significant step towards developing a judicial system that prioritises recovery and reconciliation, rather than the traditional approach that emphasises punishment. With the increasing integration of restorative justice principles into legal regulations, such as Attorney General Regulation No. 15 of 2020, National Police Chief Regulation No. 8 of 2021, and the inclusion of this concept in the 2023 Criminal Code, Indonesia is making substantial progress towards a more humane and effective legal system. This study employs a doctrinal legal approach, analysing various regulations and their application within the Indonesian legal system. The findings demonstrate that the application of restorative justice in Indonesia is strongly rooted in the values of Pancasila and the 1945 Constitution, which highlight the principles of social justice, humanity, and respect for human rights. By involving perpetrators, victims, and the community in the conflict resolution process, restorative justice provides space for the restoration of social relationships damaged by criminal acts, strengthens social cohesion, and minimises the negative impacts of the retributive justice system. However, the primary challenge lies in ensuring that the application of these principles does not lead to imbalance or injustice, particularly in more serious cases. Therefore, harmonising constitutional values with the implementation of restorative justice must be undertaken with great care to preserve the integrity of the Indonesian legal system and ensure the protection of human rights, while achieving a more comprehensive and sustainable form of justice.

Page 14 of 15 | Total Record : 147

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): April 2025 Vol 12, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 12, No 1 (2024): April 2024 Vol 11, No 2 (2023): Oktober 2023 Vol 11, No 1 (2023): April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): April 2021 Vol 8, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): April 2020 Vol 7, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol 7, No 1 (2019): April 2019 Vol 4, No 1 (2008): April 2008 Vol 3, No 2 (2007): Oktober 2007 Vol 3, No 1 (2007): April 2007 Vol 2, No 2 (2006): Oktober 2006 Vol 2, No 1 (2006): April 2006 Vol 1, No 2 (2005): Oktober 2005 Vol 1, No 1 (2005): April 2005 More Issue