cover
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 132 Documents
KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR KEADILAN PANCASILA Helmi, Muhammad Ishar
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.166-182

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan konflik norma. Berlakuanya undang-undang tersebut memberikan pengakuan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara menjadikan setiap kerugian yang terjadi pada BUMN diklasifikasikan sebagai kerugian negara sehingga direksi dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami oleh BUMN tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang semata, tetapi juga sangat dimungkinkan terjadinya akibat dari risiko bisnis. Polemik yang muncul dan menunjukan kerancuan atas pengaturan keuangan negara dan pengaturan mengenai perseroan terbatas secara spesifik memunculkan perdebatan yang berujung pada pertanyaan apakah kerugian bisnis yang dialami BUMN termasuk sebagai kerugina negara ataukah sebaliknya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara mengingat status dan kedudukan BUMN yang memiliki sendi-sendi hukum publik dan kewajiban pengawasan oleh Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi BUMN menjadi bagian dari jenis korupsi kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Tipikor.
PRINSIP KEADILAN BERLANDASKAN PANCASILA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI LUAR PERSIDANGAN Jati, Baginda Khalid Hidayat
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.2.152-165

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, tentu memiliki berbagai kawasan potensial sebagai lahan industri pertambangan. Proses pertambangan sering kali menimbulkan konflik terkait sengketa pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Urgensi dari penulisan artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi terkait sejauh mana penerapan akan prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila dapat dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa pertambangan. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode konseptual doktrinal dengan menggunakan corak pendekatan hukum progresif, guna mengetahui asas-asas keadilan. Diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan, merupakan bentuk upaya mediasi para pihak yang bersengketa dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan mengikutsertakan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai bentuk pelaksanaan terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.