cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
PERAN PROGRAM “INDONESIA LAWYERS CLUB” DALAM PENGEMBANGAN ISU POLITIK PADA ORGANISASI MAHASISWA ASIAN LAW STUDENTS ASSOCIATION DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA Cut Tisa Humaira; Deni Yanuar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeran merupakan kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indonesia Lawyers Club berperan dalam pengembangan isu politik pada organisasi mahasiswa Asian Law Students Association di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori Belajar Sosial oleh Albert Bandura dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Maka dari itu, terdapat empat informan yang sudah dipilih menggunakan Teknik Purposive Sampling dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Untuk proses menganalisis dalam teori belajar sosial dengan menggunakan empat komponen yaitu atensi (perhatian), retensi (mengingat), reproduksi motorik (gerak), dan motivasi. Adapun dari keempat komponen tersebut pada retensi, mahasiswa ALSA menaruh perhatian kepada program ini, kemudian dilanjutkan dengan retensi (mengingat) dan menjadikan referensi untuk membuat sebuah kegiatan. Kemudian reproduksi motorik, mahasiswa pada organisasi ALSA berinisiatif membuat kegiatan dalam bentuk diskusi antara narasumber dan peserta seminar dengan tujuan masyarakat akan lebih peduli akan isu politik hukum yang sedang berkembang saat ini. Pada motivasi, didapati bahwa mahasiswa dalam organisasi ALSA memiliki tujuan untuk membuat petisi atau usulan kepada pemerintah setelah isu politik dan hukum yang berkembang di kalangan mahasiswa Hukum organisasi ALSA.Kata Kunci: Peran, Pengembangan Isu Politik, Perilaku MahasiswaJudul: The Role Of The “Indonesia Lawyers Club” Program In The Development Of Political Issues In Asian Lawyers Club Student Organizations At The Faculty Of Law, Syiah Kuala UniversityABSTRACTRole is a position (status), if a person carries out his rights and obligations in accordance with his position, then he carries out a role. Therefore, this study aims to see whether the Indonesia Lawyers Club plays a role in the development of political issues in the Asian Law Students Association student organization at the Faculty of Law, Syiah Kuala University. The theory used in this study is the theory of Social Learning by Albert Bandura with a descriptive qualitative approach. Therefore, there are four informants who have been selected using the Purposive Sampling Technique with several criteria that have been set by the researcher. For the process of analyzing the social learning theory using four components, namely attention (attention), retention (remembering), motor reproduction (motion), and motivation. As for the four components on retention, ALSA students pay attention to this program, then proceed with retention (remembering) and making references to make an activity. Then in motor reproduction, students at the ALSA organization took the initiative to make activities in the form of discussions between resource persons and seminar participants with the aim that the public would be more concerned with the issues of legal politics that are currently developing. On motivation, it was found that students in the ALSA organization had a goal to make petitions or proposals to the government after political and legal issues that developed among Law students of the ALSA organization.Keywords: Role, Development of Political Issues, Student Behavior
KONSEP DIRI PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BANDA ACEH Elza Putri Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Akan tetapi banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat setiap tahunnya terutama pada Ranah Personal yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Ranah Personal seringkali Istri merupakan korban paling banyak mengalami kekerasan. Kasus kekerasan yang terdata di Komnas Perempuan merupakan kasus yang dilaporkan oleh pihak terkait, artinya bisa jadi ada lebih banyak perempuan yang mengalami kekerasan namun tidak melaporkan kasus mereka karena berbagai faktor. Padahal tindakan kekerasan dapat mempengaruhi fisik dan mental korban ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep diri pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara dan observasi terhadap informan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu mengenai konsep diri yang dimiliki oleh perempuan korban KDRT terutama pada kekerasan psikis dan kekerasan fisik menggunakan teori Atribusi yang dipaparkan Fritz Heider untuk menemukan konsep diri pada perempuan korban KDRT. Teori Atribusi memberi pemahaman untuk menganalisis bagaimana seseorang berperilaku, yang dimaksudkan sebagai perilaku dalam arti sebuah tindakan yang muncul karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki konsep diri negatif, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mendukung korban. Sehingga korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri dan menyalahkan diri sendiri. Korban dengan konsep diri negatif akan merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga dan kerap kali merasa ketakutan atas peristiwa yang dialami, hal ini membuat korban tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik.Kata kunci: Konsep Diri, Korban, KDRT
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIMANTAB TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR Hawary Annisa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 Ayat (1) berbunyi Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan salah satu prinsip pelaksanaan SPBE yakni menerapkan prinsip efektivitas. Namun ditinjau dari segi efektivitas penerapan teknologi berbasis aplikasi oleh pemerintah Aceh Besar hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, ditandai dengan penggunaan aplikasi yang belum secara menyeluruh digunakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada pemerintah Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan dampak penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Aceh Besar (SIMANTAB) terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif-deskriptif dengan mengumpulkan data melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teori yang digunakan adalah teori efektivitas berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIMANTAB masih belum efektif digunakan karena kualitas aplikasi yang belum mampu menampung secara keseluruhan data aset yang dimiliki oleh pemerintah Aceh Besar. Selain itu, penggunaan aplikasi SIMANTAB belum memberikan dampak bagi penggunanya terhadap proses percepatan pelaporan aset Aceh Besar ditandai dengan data aset yang belum terdata dengan jelas pada aplikasi tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas aplikasi SIMANTAB agar menjadi aplikasi yang smart dan easy to use bagi setiap penggunanya agar menghasilkan data aset yang akurat dan terpercaya sesuai dengan tujuan awal diciptakan aplikasi ini yaitu menuju pengelolaan barang milik daerah yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.Kata Kunci: Efektivitas, Barang Milik Daerah, Aceh Besar
PENGARUH STATUS SOSIAL TERHADAP JUMLAH MAHAR ( STUDI KASUS MAHAR NIKAH SEDERHANA BAGI PEREMPUAN ACEH YANG BERSTATUS SOSIAL TINGGI DI ACEH BESAR) REZA ANANDA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz dengan tujuan untuk mengetahui makna mahar bagi perempuan yang berstatus sosial tinggi menikah dengan mahar sederhana di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta melalui tiga metode pengumpulan data yang harus dilalui. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mahar pernikahan bagi wanita Blang Bintang yang menikah dengan mahar yang tidak sewajarnya seperti dalam masyarakat pada umumnya, mereka menganggap mahar hanya sebatas sebagai simbol sahnya pernikahan. Kedudukan dan fungsi mahar bagi mereka bukan lagi tradisi yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon istri dan juga sebagai lambang kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan status sosial mempelai wanita dalam pandangan mereka merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktekkan karena dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pembedaan-pembedaan terhadap status wanita dalam masyarakat. Selain itu penentuan jumlah mahar berdasarkan status sosial juga tidak ada dalam sumber ataupun  dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadits, serta juga tidak tertulis dalam aturan masyarakat Blang Bintang. Pemahaman makna mahar pernikahan bagi mereka bukan lagi masalah kegengsian seperti yang biasanya terjadi dalam masyarakat Blang Bintang, perubahan pemahaman makna ini terjadi karena adanya faktor pendidikan dan pengalaman lingkungan pertemanan. Selain itu Schutz melihat segala tindakan individu berasal dari pengalaman, makna dan juga kesadaran individu tersebut. Dan dalam tindakan individu belian melihat adanya motif tertentu dalam setiap tindakanKata Kunci : Makna Mahar, Intersubyektif, Motif
KEMENANGAN SALIHIN DI DAPIL IV UNTUK DPRA PADA PEMILU 2019 KIKI REZEKI ADHA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Umum merupakan suatu proses dimana para pemilih dapat menentukan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Hal yang menarik bahwa kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh pada Pileg tahun 2019 dengan menghadirkan caleg pendatang baru yakni Salihin yang mampu meraih suara hingga 20.322 suara, perolehan suara tersebut juga menempatkan dirinya sebagai salah satu peraih suara terbanyak ditingkat DPRA. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemenangan Salihin dalam Pileg 2019 Dapil IV Aceh dan untuk mengetahui strategi marketing politik yang diterapkan oleh Salihin dalam Pileg 2019. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori marketing politik yang memiliki tiga variabel yakni a) keberadaan pemimpin politik; b) merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan; c) menciptakan kebersamaan, yang dikombinasikan dengan konsep strategi. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keterpilihan Salihin dalam Pileg 2019, antara lain: sosok pribadi Salihin, PKB sebagai partai penguasa eksekutif di Bener Meriah, dan kuatnya dukungan tim sukses yang dibentuk.Kata Kunci : Pileg 2019, Partai Politik PKB, Dapil IV Aceh Tengah-Bener Meriah. ABSTRACT A general election is a process where voters can determine people to fill certain political positions. The interesting thing is that the presence of the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh in the 2019 legislative election by presenting a newcomer candidate, Salihin, was able to win 20,322 votes. The vote gain also put him as one of the most votes at the DPRA (The People’s Representative Council of Aceh) level. Therefore, this study aimed to determine the factors that influenced Salihin's victory in the 2019 Regional Elections for Electoral District IV of Aceh and find out the political marketing strategies implemented by Salihin in the 2019 legislative elections. This study uses political marketing theory, which has three variables to analyze these problems, namely a) the presence of political leaders; b) maintaining character and strengthening institutions; c) creating togetherness, which is combined with the concept of strategy. The research approach used was descriptive qualitative methods. This study indicate that the factors that influenced Salihin's election in the 2019 Pileg, among others: Salihin's personal figure, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as the executive ruling party in Bener Meriah, and the strong support of the campaign team that was formed. Keywords: 2019 Legislative Election, PKB Political Party, Electoral District IV of Aceh Tengah – Bener Meriah. 
“POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL MAHASISWA LUAR NEGERI DALAM BERINTERAKSI DENGAN MAHASISWA ASAL ACEH (Studi Pada Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)” Febrina Arizki Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pola Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Luar Negeri dalam Berinteraksi dengan Mahasiswa Asal Aceh di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pola komunikasi interpersonal yang dimaksud adalah proses atau cara berkomunikasi dan berinteraksi yang dilakukan oleh mahasiswa luar negeri dengan mahaasiswa asal Aceh di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari negara Thailand Selatan (Pattani), Malaysia, dan Turki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa luar negeri dalam berinteraksi dengan mahasiswa asal Aceh. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling sebagai teknik dalam pengambilan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang dari tiga negara yang berbeda, wawancara dan observasi merupakan suatu cara untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana interaksi dan proses komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa luar negeri dengan mahasiswa asal Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi yang di lakukan dengan mahasiswa luar negeri tersebut tidak sepenuhnya efektif .Kesulitan bahasa dan kebiasaan juga merupakan salah satu kendala bagi mereka. Kata Kunci: Pola Komunikasi Interpersonal, Interaksi, Mahasiswa Luar Negeri
TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMBERITAAN KRIMINAL DARI AKUN @KABARACEH DI INSTAGRAM (STUDI PADA MAHASISWA HUKUM SYIAH KUALA) Fajar Ramadhan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul “Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Kriminal dari Akun @kabaraceh di Instagram (Studi Pada Mahasiswa Hukum Syiah Kuala)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan apakah ada pengaruh informasi berita kriminal dari akun @kabaraceh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Teori Pengharapan Nilai (Value-Expectancy Theory) adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, nilai kolerasi yang didapatkan  adalah sebesar 0,614 yakni tingkat kepuasan terhadap infromasi berita kriminal dari akun @kabaraceh memiliki hubungan yang cukup bearti, hasil dari regresi linear diperoleh 0,612 menunjukan hasil yang positif antara tingkat kepuasan mahasiswa Hukum Universitas Syiah Kuala, terhadap informasi berita kriminal dari akun @kabaraceh di Instagram, serta dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t-hitung adalah7,378. Nilai t-tabel pada α = 5% sebesar 1.986. berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t-hitung t-tabel (7,378 1,986) dengan nilai signifikansi (kurang dari 0,05) maka Ha diterima. Penyediaan informasi berita kriminal oleh @kabaraceh sudah mampu memenuhi kebutuhan kepuasan akan informasi berita kriminal Mahasiswa Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan perolehan rata-rata sebesar 3,75 berdasarkan satuan skala likert. Kata  Kunci:  Tingkat Kepuasan, Pemberitaan Kriminal, Akun Instagram @kabaraceh, Teori Pengharapan NilaiABSTRACTThis research is entitled by "Level of Students Satisfaction Towards Crime Reporting from @kabaraceh Instagram Account (Study of Students from Faculty of law, Syiah Kuala University)". This research aimed to know and explain about whether there is an effect of criminal news information from  @kabaraceh account on the level of satisfaction of Unsyiah Law students. Value-Expectancy Theory is the theory used in this research. This research uses a quantitative approach with explanatory analysis. Based on the results of the research, the correlation value obtained is 0.614, showed positive output between the level of satisfaction with crime news information from  @kabaraceh account has a fairly significant relationship, the results from linear regression obtained are 0.612 showing positive results between the satisfaction level of law students with criminal news information from the account @kabaraceh on Instagram, and it can be concluded from the results of hypothesis testing that the t-count value is 7,378. The t-table value at = 5% is 1,986. based on the hypothesis test criteria, namely t-count t-table (7.378 1.986) with a significance value (less than 0.05) then Ha is accepted. The provision of crime news information by @kabaraceh has been able to meet the satisfaction needs of crime news information for Unsyiah Law Students with an average acquisition of 3.75 based on the Likert scale unit.Keywords: Level of Satisfaction, Crime News, Instagram Account @kabaraceh, Value Expectation Theory Keywords:   Level of Satisfaction, Crime News, Instagram Account @kabaraceh, Value Expectation Theory
Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi COVID-19 Putri Rivalsa; Helmi Helmi; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah badan yang berwewenang untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan Kawasan Sabang seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 Pasal 6 guna untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pariwisata. Namun pada tahun 2020 masuknya COVID-19 ke Indonesia menjadi penghambat kegiatan sektor ekonomi dan menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Sabang. Oleh karena itu BPKS harus mempunyai strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini menjelaskan strategi dan hambatan BPKS dalam mengembangkan sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teori strategi dan beberapa konsep pendukung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa strategi BPKS pertama adalah melakukan kerja sama dan investasi jangka panjang, namun dalam pelaksanaannya BPKS belum optimal dalam mengupayakan kerja sama dan investasi terkait pengembangan sektor pariwisata selama masa pandemi ini. Kedua, meningkatkan kualitas SDM BPKS, namun faktanya SDM BPKS belum mampu menciptakan program inovatif terkait pengembangan pariwisata yang mendukung selama pandemi COVID-19. Ketiga, melakukan pembenahan aset milik BPKS. Keempat, promosi via online melalui media sosial berupa Facebook, Instagram, Youtube, dan Website milik BPKS. Namun dalam pelaksanaannya promosi yang dilakukan oleh BPKS tidak berjalan dengan optimal. Dalam melaksanakan strategi tersebut BPKS menghadapi beberapa hambatan yaitu terkait anggaran, SDM yang inovatif, sarana dan prasarana, serta terkait regulasi tentang penanganan COVID-19. Diharapkan kepada BPKS untuk dapat menciptakan inovasi baru yang dapat menarik minat investor ataupun wisatawan baik dalam maupun luar negeri dalam pembuatan strategi terkait program pengembangan sektor pariwisata, dapat memaksimalkan pemanfaatan aset serta mengelola sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan optimal.The Strategy of the Management Board of Free Trade Zone and Free Port Sabang in Developing the Tourism Sector during COVID-19 PandemicThe Management Board of Free Trade Zone and Free Port Sabang (BPKS) is an agency that has authority to manage, build and develop the Sabang Area as stated in Law Number 37 of 2000 Article 6 in order to make the Sabang Area a center of tourism economic growth. However, in 2020 the entry of COVID-19 into Indonesia became an obstacle to economic sector activities and caused a decrease in the number of tourist visits to the Sabang Area. Therefore BPKS must have a strategy to develop the tourism sector during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to explain BPKS strategies and obstacles in developing the tourism sector during the COVID-19 pandemic. This research uses strategy theory and several supporting concepts. This type of research is a qualitative research using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the first BPKS strategy was to conduct long-term cooperation and investment, but in practice BPKS has not been optimal in seeking cooperation and investment related to the development of the tourism sector during this pandemic. Second, improving the quality of BPKS HR, but the fact is that BPKS HR has not been able to create innovative programs related to supporting tourism development during the COVID-19 pandemic. Third, revamping BPKS's assets. Fourth, promotion via online through social media in the form of Facebook, Instagram, Youtube, and the BPKS website. However, in its implementation, the promotion carried out by BPKS did not run optimally. In implementing this strategy, BPKS faces several obstacles, namely related to the budget, innovative human resources, facilities and infrastructure, as well as related regulations regarding the handling of COVID-19. It is hoped that BPKS will be able to create new innovations that can attract domestic and foreign investors and tourists in making strategies related to tourism sector development programs, maximizing asset utilization and managing human resources so that they can carry out organizational tasks and functions optimally.
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS DI TEMPAT WISATA (Analisis Green Politics Terhadap Daerah Wisata Pantai Ulee Lheue) Maula Rivada R
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan wisata Pantai Ulee Lheue merupakan salah satu kawasan pengembangan kawasan wisata yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Kawasan wisata ini mengalami kerusakan lingkungan akibat adanya pembuangan sampah sembarangan bahkan membuang sampah ke pantai. Pada kawasan ini juga adanya bangunan dan semi bangunan yang dibangun melebihi garis sempadan pantai yang telah ditetapkan dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Qanun RTRW Kota Banda Aceh terkait sempadan pantai yang tidak sepenuhnya diimplementasikan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Green Politics dan Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota tidak dapat bergerak bebas untuk melakukan pengembangan kawasan wisata karena adanya klaim kepemilikan tanah oleh pemilik tanah sebelum tsunami yang dimana wilayah tersebut menjadi sempadan pantai pada saat setelah tsunami. Wilayah sempadan pantai ini dibangun bangunan semi permanen dan permanen oleh pemilik dan pengelola tanah untuk tempat tinggal dan berdagang. Hal tersebut membuat pengunjung dan pelaku usaha dengan mudah membuang sampah ke pantai sehingga wilayah Pantai Ulee Lheue mengalami kerusakan lingkungan.
Kebijakan Walikota Banda Aceh Terhadap Responsif Gender di Kota Banda Aceh (Studi Kajian Terhadap Rencana Aksi Perempuan dan anak) Puja Karisma Azdilla Putri; Puja Karisma Azdilla Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena Walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak berdaya. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat sehingga perempuan tidak pantas masuk dalam dunia politik dan ikut serta dalam pembangunan yang begitu keras. Laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya patriarki dalam perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Walikota Banda Aceh terhadap Responsif Gender dalam Musyawarah Aksi Perempuan dan Anak (MUSRENA) di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori Kebijakan Politik dan Implementasi Kebijakan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi perempuan dan penganggaran responsif gender melalui Musrena menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Responsif gender harus diawali dengan memastikan tersedianya ruang yang baik bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan. Musrena dilaksanakan dengan kesadaran untuk menyediakan ruang tersebut karena Musrena merupakan instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota Banda Aceh Sebagai kota ramah genderAbstractMusrena policy existing in Banda Aceh city caused by the moment when mayor of Banda Aceh saw and felt concerned toward the low participation of womankind living in Banda Aceh for the process of development plan, while the amount of citizens composition between woman and man is relatively balanced at 53%, just turns out at 27% represented by the woman especially in the activity of development plan itself. Recently, the happening of gender bias was also not able to be detached from society culture considering woman as a weak and helpless creature. It is caused by the strong patriarchal culture that is believed by society, conveying that woman doesn’t deserve to dive in politics and take a part in the process of development that is considered hard to do. In fact, Man always dominates woman, while woman is always regarded the second person after the man. Hence, this researched aims to investigate patriarchal culture influence against the construction, and find out the implementation of Banda Aceh Mayor Policy for the gender responsive in the conference of woman and children action (MUSRENA) happened in Banda Aceh. This research uses the framework of policy theory and policy implementation. The approach used in this research is qualitative approach where the researcher is supposed to find the valid data and fact that truly happens at place. Further, the primary data collection technique is done through direct interview involving the factual informant, while the secondary data is done through documentation. The research objectives show that Musrena is exactly beneficial forum to enhance woman capacity, and to give formal space for woman to participate in development plan, so that bias gender is not going to happen. Gender responsive must be started by ensuring the availability of a good and proper space for woman to participate in the process of development plan. Musrena is conducted with the awareness to provide that space, because Musrena is the main instrument of government to realize the gender hospitable city.

Page 87 of 102 | Total Record : 1018