cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
ANALISIS STRATEGI SATGAS DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Rauza Tulmuna
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki jumlah kasus positif COVID-19 cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di lingkup Provinsi Aceh, bahkan Kota Banda Aceh kerap masuk zona merah. Dengan jumlah korban yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti jam malam dan membatasi masyarakat dalam kerumunan ramai. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan di semua tempat keramaian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Satgas dalam penanganan COVID-19 serta hambatan yang dialami Satgas dalam penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitiatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi Satgas penanganan COVID-19 Kota Banda Aceh dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Kota Banda Aceh, terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari pendisiplinan pelaku usaha, pemberlakuan jam operasional buka tempat usaha, sosialisasi penerapan protokol kesehatan untuk tempat usaha hingga pemberian sanksi. Kemudian pendisiplinan protokol kesehatan bagi masyarakat, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan, razia terhadap individu yang tidak menerapkan protokol kesehatan, hingga ke tahap pemberian sanksi bagi yang melanggar protokol Kesehatan. Dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Banda Aceh, satgas menemukan beberapa hambatan yakni berupa penyebaran informasi palsu (hoax), pola pikir masyarakat yang tidak percaya terhadap COVID-19 hingga keterbatasan fasilitas pendukung penanganan COVID-19 di awal pandemi. Disarankan kepada Satgas COVID-19 Kota Banda Aceh untuk selalu memperketat pengawasan terhadap penularan COVID-19, lebih berinovasi dalam memecahkan masalah penanganan COVID-19 yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta selalu mendahulukan kebijakan yang telah dibuat secara sistematis dari pada kebijakan spontan yang dapat berpotensi merugikan hajat hidup orang banyakKata Kunci: Banda Aceh, COVID-19, Penanganan, Satgas, Strategi
PO RUMOH DAN KEDUDUKAN DALAM RUMAH TANGGA ( Studi Di Gampong Blang Lancang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh) Miftahul Lana Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan po rumoh dalam rumah tangga di Gampong Blang Lancang. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan waktu dan pemenuhan kebutuhan yang meningkat membuat beberapa ibu rumah tangga di Gampong Blang Lancang memilih untuk bekerja di luar rumah. Bagi ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah po rumoh merupakan tanggung jawab dirinya dalam keluarga. Hal ini semata – mata untuk mendukung ekonomi keluarga. Berbeda dengan ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah berpendapat bahwa po rumoh bukan hanya sekedar tanggun jawab tetapi menjadi simbol bahwa perempuan tidak boleh jauh dari rumah. Bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja, po rumoh bukan hanya tanggung jawab tetapi merupakan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan di luar rumah. Bahkan menurut mereka pekerjaan mereka di dalam rumah merupakan pekerjaan mulia di mana mereka sepenuhnya bisa memfokuskan diri pada urusan anak dan orang tua.
Pergerakan sosial ditinjau dari rasa kepemilikan masyarakat lokal (Studi kasus destinasi wisata alam bur telege desa hakim bale bujang kab. Aceh Tengah) risa sanira risa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The social movements carried out by the local community were motivated by immoral acts that violated the customary rules of the Gayo Sumang tribe caused by the construction of a Gayo land monument/graffiti that did not have a master plan, resulting in negative views. the wider community to Bur Telege hill, Hakim Bale Bujang village. The purpose of this study was to find out how the background of the occurrence of social movements at the Bur Telege tourist location carried out by the local community of Hakim Bale Bujang Village and to find out how the impact felt by the surrounding community after carrying out social movements by changing immoral locations into tourist destinations. This study uses the theory of Sense Of Place which has three related indicators, namely Locale, Location and Sense Of Place. By using descriptive research methods with a qualitative approach and data collection techniques using interview instruments. Research subjects were taken through purposive sampling technique, totaling 07 research subjects. The results of the study indicate that the background of this social movement is based on a sense of ownership of the local community to the area/region to maintain a good name to maintain the customary rules of the Gayo Sumang tribe by carrying out a social movement to move locations. immorality becomes a tourist destination that has an impact on creative economic life among the surrounding community. Hakim Bale Bujang. From the results of this study, it can be concluded that with the presence of perburah on the hill of Bur Telege, immoral acts in that location will be reduced so that the Gayo tribal regulations can still be preserved and their good name, these changes also have an impact on the growth of the local community's creative economy. Suggestions from the research are to create natural tourist destinations that are far from immoral acts, then visitors who visit tourist destinations should pay attention to sharia customary law so that immoral acts do not occur.  Keywords: Location, Sense of Ownership, Local Community, Social Movement
DRAMATURGI PENGEMIS TUNANETRA YANG MENGGUNAKAN MUSIK DI KOTA BANDA ACEH Gilang Maulana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakangmunculnya pengemis tunanetra yang menggunakan musik di kota BandaAceh, dan untuk menjelajahi Front Stage (Panggung depan) dan Back stage(panggung belakang) dari kehidupan mengemis buta menggunakanmusik di kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitiankualitatif yang menggunakan metode deskriptif di bidang ilmukomunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Informan dalampenelitian ini pengemis tunanetra yang menggunakan musik di kotaBanda Aceh yang terdiri lima informan berupa tiga informan utama yaituseorang pengemis dan dua orang informan pendukung yaitu masyarakatpemberi sedekah dan karyawan SPBU. Metode pengumpulan data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dandokumentasi. Teknis analisis yang digunakan adalah reduksi data,penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitianini menunjukkan bahwa Dramaturgi seorang tunanetra yangmenggunakan musik di kota Banda Aceh menjelaskan Front Stage(panggung depan) seorang pengemis dalam beroperasi mengemis yaitumembopong peralatan mengemis dan kesiapan yang matang, memakaipakaian yang bersih dan rapi, dan lagu yang mengerakan hati orangorang di sekitar pengemis beroperasi.
EFEKTIVITAS PROGRAM RADIO “WALIKOTA MENJAWAB” TERHADAP KETERCUKUPAN INFORMASI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH Delpriansyah Delpriansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKRadio merupakan salah satu media penyiaran yang eksistensinya sudah lama ada dan masih diminati oleh masyarakat menurut data yang peneliti dapatkan yaitu dari website Badan Pusat statistik bahwa presentase untuk pendengar radio di Banda Aceh dengan kisaran umur 18-30 tahun sebesar 10,36 %, Sedangkan usia 31-40 tahun sebesar 13,07 %. Dari presentase tersebut bisa dilihat bahwa pendengar radio di Kota Banda Aceh itu sedikit maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian karena dengan presentase tersebut bisa dibilang bahwa dengan minim nya pendengar radio di Banda Aceh bisa di lihat seberepa efektiv kah program radio tersebut. Dan apakah program tersebut dapat memberikan saran atau solusi dari permasalahan masyarakat kota Banda Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan Kuantitatif. Penelitian ini memakai kuisioner sebagai instrumen penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggapan responden diatas, maka peneliti mendapatkan hasil yang di peroleh dari teknik analsis regresi linear sederhana yang menyatakan efektivitas program radio walikota Menjawab tidak berpengaruh signifikan terhadap ketercukupan informasi masyarakat kota Banda Aceh . Dapat dilhat pada hasil pengolahan data menggunakan SPSS Versi 26 yang menjukan angka B atau koefisien regresi sebesar 0,193 dan taraf signifikansi 0,353. Angka 0,193 menunjukan hasil yang tidak signifikan hubungannya antara efektivitas program radio “Walikota Menajawab” terhadap ketercukupan informasi masyarakat kota banda aceh. hal tersebut erdasarkan skala Guilford dengan hasil 0,71 – 0,90 menandakan korelasi yang rendah antara efektivitas program radio terhadap ketercukupan informasi masyarakat kota Banda Aceh. Untuk hasil uji hipotesis diketahui nilai t hitung adalah .939 dengan tingkat signifikansi 0,353. Nilai t tabel pada = 0,05 pada uji dua sisi adalah 2.024. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t hitung t tabel (.939 2.024) dengan nilai signifikansi (kurang dari 0,05) maka Ho diterima. Dengan demikian efektivitas program radio Walikota Menjawab tidak berpengaruh positif dan signifikan (berarti) terhadap ketercukupan informasi masyarakat kota Banda Aceh. Kata Kunci: Walikota Banda Aceh, Program Radio, Walikota Menjawab, Informasi MasyarakatABSTRACTRadio is one of the broadcast media whose existence has existed for a long time and is still in demand by the public according to the data that researchers got from the website of the Central Statistics Agency that the percentage of radio listeners in Banda Aceh with a percentage of 18-30 years old is 10.36%, while the age range of 18-30 years is 10.36%. 31-40 years of 13.07%. From this percentage, it can be seen that radio listeners in Banda Aceh City are few, so researchers are interested in conducting research because with this percentage it can be said that with the lack of radio listeners in Banda Aceh it can be seen how effective radio programs are. And whether the program can provide advice or solutions to the problems of the people of the city of Banda Aceh. This study uses a quantitative approach. This study uses a questionnaire as a research instrument. The results of this study indicate that from the responses of the respondents above, the researchers obtained the results obtained from the simple linear regression analysis technique which stated that the effectiveness of the mayor's answering radio program had no significant effect on the adequacy of information in the city. from Banda Aceh. This can be seen in the results of data processing using SPSS Version 26 which shows the number B or regression coefficient of 0.193 and a significance level of 0.353. The number 0.193 indicates hat there is no significant relationship between the effectiveness of the “Answer Mayor” radio program on the adequacy of information for the people of Banda Aceh. based on the Guilford scale with the results of 0.71 – 0.90 showing a low correlation between the effectiveness of radio programs and the adequacy of information for the people of Banda Aceh. For the results of hypothesis testing, it is known that the t-count value is 0.939 with a significance level of 0.353. The value of t table at = 0.05 in the two-tailed test is 2.024. Based on the hypothesis test criteria, namely t arithmetic t table (0.939 2.024) with a significance value (less than 0.05) then Ho is accepted. Thus, the effectiveness of the Answering the Mayor radio program has no positive and significant effect (meaning) on the adequacy of information for the people of Banda Aceh. Keywords: Mayor of Banda Aceh, Radio Program, Mayor Answering, Community Information.
Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pekerja Anak Di Bawah Umur Putra Ardi Pratama; Mukhrijal S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa setiap orang yang suka dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan kewajiban memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya . Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih ditemukan anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan, yang mana hal tersebut dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani pekerja anak di bawah umur serta faktor penghambat dalam menangani pekerja di bawah umur. Adapun teori yang digunakan yaitu teori peran Biddle Thomas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum mampu memahami dalam menangani pekerja di bawah umur. Di antaranya dalam hal regulator belum adaya program anggaran dalam menangani pekerja anak di bawah umur. Untuk dalam hal fasilitator Pemerintah Kota Banda Aceh hanya menangani pekerja yang masuk kategori anak terlantar yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak baitul mal dengan mengirim surat pengantar dan rekomendasi kepada baitul mal untuk dapat memberikan beasiswa. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Kota Banda Aceh hanya menangani kasus-kasus pekerja pada sektor formal yaitu dengan memberikan sanksi berupa izin usaha pada perusahaan yang bekerja pada anak di bawah umur. Adapun faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani pekerja anak di bawah umur yaitu kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas dan tidak adanya analisis data mengenai pekerja anak. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat mengembangkan kebijakan terkait penanganan pekerja anak, membentuk tim pengawas ketenagakerjaan dan melakukan pendataan terhadap pekerja anak di bawah umur baik pada sektor formal maupun informal. Adapun faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani pekerja anak di bawah umur yaitu kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas dan tidak adanya analisis data mengenai pekerja anak. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat mengembangkan kebijakan terkait penanganan pekerja anak, membentuk tim pengawas ketenagakerjaan dan melakukan pendataan terhadap pekerja anak di bawah umur baik pada sektor formal maupun informal. Adapun faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani pekerja anak di bawah umur yaitu kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas dan tidak adanya analisis data mengenai pekerja anak. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat mengembangkan kebijakan terkait penanganan pekerja anak, membentuk tim pengawas ketenagakerjaan dan melakukan pendataan terhadap pekerja anak di bawah umur baik pada sektor formal maupun informal.Kata Kunci: Peran, Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Kota Banda AcehThe Role Of The Banda Aceh City Government In Dealing With Underage Child Labor Based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Article 74 paragraph (1) and Article 75 paragraph (1) that anyone is prohibited from employing and involving children in hazardous jobs and the government has an obligation to deal with children who work in hazardous work. In tackling child labor, the government has a function as a regulator, facilitator and law enforcement. However, there are still children working on the streets in Banda Aceh City, which can endanger their health and safety. This study aims to identify and analyze the role of the Banda Aceh City Government in dealing with child labor and the inhibiting factors in dealing with child labor. The theory used is the theory of the role of Biddle Thomas. This research is a qualitative descriptive field research with data collection methods of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Banda Aceh City Government is still unable to fulfill its role in dealing with child labor. Among other things, in terms of the regulator, there is no budget program in dealing with child labor. In terms of facilitators, the Banda Aceh City Government only handles child labor that is categorized as neglected children, namely by collaborating with the Baitul Mal by sending a letter of introduction and recommendation to the Baitul Mal to be able to provide scholarships. In terms of law enforcement, the Banda Aceh City Government only handles cases of child labor in the formal sector, namely by providing sanctions in the form of revocation of business licenses for companies that employ minors. The inhibiting factors for the Banda Aceh City Government in dealing with child labor are the lack of human resources, a limited budget and the absence of data analysis on child labor. Banda Aceh City Government in expected to be able to develop policies related to the handling of child labor, form a team of labor inspectors and collect data on underage child labor in both the formal and informal sectors.Keywords: Role, Child Labor, Child Protection, Banda Aceh City 
KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Kajian Terhadap LKMS Mahirah Muamalah) NAILA SASKIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Berbagai upaya kesejahteraan harus dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Meningkatkan usaha untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara ekonomi maupun politik. Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan dan kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat terutama bagi penduduk yang ekonomi lemah. Selain itu, alasan lain terbentuknya terobosan kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah juga tidak terlepas dari maraknya rentenir-rentenir yang berwujud koperasi yang merajalela di tengah masyarakat. Saat ini keberadaan rentenir berwujud koperasi membuat masyarakat semakin tertekan, hal ini tidak terlepas dari bunga yang tinggi hampir dua kali lipat yang diambil oleh rentenir kepada masyarakat sehingga ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan Aminullah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh dan implementasi kebijakan aminullah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui LKMS Mahirah Muamalah. Kata Kunci : Pemerintah, Kebijakan, LKMS Mahirah Muamalah
Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin Dalam Pilkada Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada masa kampanye Aminullah Usman tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membuat janji kampanye politik untuk memperoleh dukungan suara, salah satu janji tersebut adalah memberikan biaya tebus beras sejahtera yang dulu dikenal dengan raskin. Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Aminullah Usman berjanji akan memberikan raskin kepada masyarakat sebesar 32ribu persasaran penerima manfaat. Namun, dalam realitanya yang terjadi hingga saat ini janji kampanye tersebut tidak konsisten dan belum direalisasikan oleh Aminullah Usman dan program raskin kini telah digantikan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas janji politik Aminullah Usman terkait Raskin kepada penduduk Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pertimbangan Aminullah Usman dalam memenuhi janji politik pada masa kampanye. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan. Peneliti menggunakan teori kebenaran korespondensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji politik Aminullah Usman yang sudah dipaparkan kepada masyarakat sama sekali tidak berjalan, dimana seharusnya ketika seorang pemimpin telah mendapat kekuasaan maka dapat membuat suatu kebijakan sebagaimana yang telah di janjikan ketika ingin memperoleh bangku kekuasaan melalui penganggaran bersama DPRK Kota Banda Aceh. Namun, kenyataannya hingga saat ini program raskin tersebut digantikan oleh program BPNT sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan tuntutan di masyarakat. 1 Penulis/Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, FISIP, USK2 Dosen Pembimbing UtamaKata Kunci : Aminullah Usman, Political Promises, Program of Rice for Poor (Raskin)The rationality of Aminullah Usman's political promises regarding Raskin in the Regional Head ElectionsABSTRACTDuring the political campaign period of Aminullah Usman at 2017, especially in the city of Banda Aceh, a partnership of Aminullah Usman and Zainal Arifin had made political campaign promises to gain societies’ vote supports, one of the promises was to give redemption cost for society prosperous rice which was formerly known as Raskin. The program of rice for poor (Raskin) is food subsidy as government’s effort to enhance food security and also provide poor family protection through rice distribution that is expected able to reach the poor family. Aminullah Usman promised that he would give the implemented program of Raskin to the society with the amount of thirty two thousand targeted beneficiaries. Nevertheless, reality that is happening up to now conveys that, these political campaign promises are not consistently realized at all by Aminullah Usman and his program of rice for poor is now changed into Non-Cost Food Assistance (BPNT). This research is aimed to investigate the rationality of Aminullah Usman political promises related to the program of rice for poor, especially for the citizens of Banda Aceh city, while it is also proposed to find out the consideration of Aminullah Usman in fulfilling his political promises which were told during the campaign. The approach used in this research is qualitative approach where the researcher tends to find the source by seeking for information to the related people at place. Data collection technique uses primary data collected through direct interview with a factual informant, while the secondary data is collected through literature review. Researcher uses the framework of authority theory by (Marx Weber) and political policy theory. This research objective indicates that Aminullah Usman political promises exposed to the society were not working at all; actually, when a leader has gotten his power, then he could create a policy as he had promised when he still wanted to take the power bench through the calculation with the District People Representative Council (DPRK) of Banda Aceh city. Nevertheless, reality so far shows that the program of rice for poor (Raskin) is now even replaced by the program of Non-Cost Food Assistance (BPNT) causing dissatisfaction and demands in the midst of societyKey Words : Aminullah Usman, Political Promises, Program of Rice for Poor (Raskin)
PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Baiturrahman dan Kopelma Darussalam) Muammar Hilmi Oetama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjelaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan. Penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelenggaraan akuntabilitas pada Puskesmas Baiturrahman dan Kopelma Darussalam, upaya yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dapat berjalan dengan baik di setiap puskesmas. Teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini diantaranya teori implementasi kebijakan dan teori akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan sebuah metode untuk meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, sistem pemikiran maupun kelas pariwisata saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan serta  melukiskan secara rapi, faktual serta fokus terhadap fakta, sifat dan hubungan dalam kejadian yang di selidiki. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksananya akuntabilitas dengan baik di kedua Puskesmas tersebut seperti ketersediaan lahan parkir, lamanya waktu pelayanan dan juga sistem tata letak ruangan pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam ketepatan waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan dari pihak puskesmas diantaranya selalu melakukan evaluasi terhadap setiap laporan keluhan dari masyarakat terkait dengan kekurangan dalam pelayanan serta sarana prasarana yang ada di kedua puskesmas terkait . Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa kedua puskesmas untuk memperhatikan keluhan yang diberikan masyarakat secara lebih detail dan menyeluruh, kemudian untuk permasalahan lahan parkir diharapkan pihak puskesmas dapat melakukan perbaikan secepat mungkin agar keluhan masyarakat dapat teratasi dengan waktu yang cepat.
POLA ADAPTASI PASANGAN BEDA ETNIS DI ACEH (Studi Kasus pada Suami/Istri Etnis Jawa dan Aceh di Gampong Mesjid Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya) FEBRIN FARLINA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola adaptasi suami/istri etnis Jawa dalam beradaptasi terutama berinteraksi di kehidupan sehari-hari terhadap masyarakat sekitar di gampong Mesjid Trienggadeng, kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan memaparkan deskripsi pola adaptasi yang dilakukan oleh suami/istri etnis Jawa, terutama dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari terhadap masyarakat Aceh sekitar. Untuk menganalisa kasus tersebut, peneliti menggunakan teori Adaptasi Robert K. Merton. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini yaitu lima suami/istri beretnis Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukannya sebuah analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suami/istri etnis Jawa hanya melakukan Pola Adaptasi Konformitas dan Pola Adaptasi Ritualisme. Adanya Pola Adaptasi Konformitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan dan adat serta budaya lingkungan tempat tinggal tersebut, seperti mengikuti berbagai kegiatan ataupun acara-acara, belajar berkomunikasi menggunakan Bahasa Aceh, kesamaan jenis pekerjaan serta membuka diri agar lebih akrab dengan masyarakat. Pola Adaptasi Ritualisme dilakukan dengan cara mengikuti budaya setempat yang aturannya baik untuk diikuti, jika tidak tergantung pada pribadi masing-masing. Karena budaya tidak dapat mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan, hanya dengan mengikuti aturan setempat.    Kata Kunci: Pola Adaptasi, Suami/Istri, Beda Etnis.

Page 88 of 102 | Total Record : 1018