Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberantas Rentenir di Kota Banda Aceh (Tinjauan Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat) Putri Savira Febryana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rencana Implementasi wacana hukum cambuk rentenir dan hal apa ssaja yang mendasari permasalahan kebijakan sehingga menghasilkan ketimpangan antara Kebijakan yang diambil dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dianalisis menggunakan teori Kebijakan Politik, teori Kebijakan Punishment, dan konsep Pembangunan politik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemberlakuan Kebijakan Regulasi Hukum cambuk bagi Rentenir dikota Banda Aceh masih dilakukan pengkajian mendalam oleh Advokat dan akademisi. Permasalahan Kebijakan dan ketimpangan yang muncul dikarenakan keterpaksaan akan kesempitan ekonomi, dan masih banyak yang belum bisa mengakses Lembaga Keuangan yang disediakan. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperdalam spectrum rentenir dan dapat meninjau ulang rencana hukum cambuk rentenir agar menghasilkan kebijakan yang tepat, dan menggaet aparatur gampong dalam pemberantasannya. Serta menjadikan sistem lembaga keuangan yang sudah ada lebih mudah diakses oleh masyarakat.Kata Kunci : Kesejahteraan, Hukum Cambuk, Kebijakan ABSTRACTWelfare, if not achieved, it’s difficult for people to improve their living conditions. Access to financial institutions is one of the indicators needed, thus giving birth to Sharia Microfinance Institutions that have been provided by the Banda Aceh City Government. However, there are still transact with moneylenders even though they are aware of the risks. This pattern has moved the Banda Aceh City Government to plan a Policy for the Regulation of Caning Law for Moneylenders. This study aims to find out how the mechanism for implementing the discourse on the law of moneylenders lashing is and what causes policy problems so that policies are taken according to what the community needs. Analyzed using Political Policy theory, Punishment Policy theory, and the concept of Political Development. This research was conducted using qualitative-descriptive research methods. The results of the study indicate that the plan to enforce the regulation of caning for moneylenders in the city of Banda Aceh is still being studied in depth by advocates and academics. Policy Problems and Matters that arise as a result of being forced to experience economic hardship, and there are still many who have not been able to access the financial institutions provided. It is suggested to the Banda Aceh City Government to deepen the spectrum of moneylenders and to review the plan to lash out moneylenders in order to produce the right policies, and to engage the village apparatus in its eradication. As well as making the existing system of financial institutions more accessible to the public.Keywords : Walfare, Caning Law, Policy

ANALISIS WACANA SARA MILLS PADA FILM MERRY RIANA MIMPI SEJUTA DOLAR M. Ali Amri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perempuan dalam film seringkali digambarkan sebagai perempuan yang terpinggirkan, lemah, tertindas secara fisik dan mental, dan jenis studi film tentang perempuan atau yang biasa disebut feminisme ini telah menarik perhatian publik. Film bertema feminisme karena memiliki nilai jual yang mampu merayu penontonnya untuk mengkonsumsi film tersebut. Karena alasan ini, beberapa film masih menggunakan gagasan bahwa pria memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Salah satu film yang mengangkat isu feminisme adalah film Merry Riana Mimpi Sejuta Dolar. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan analisis wacana Sara Mills untuk memahami bagaimana subjek (Merry) menggambarkan posisi perempuan dalam film Merry Riana Mimpi Sejuta Dolar. Proses representasi dalam analisis wacana Sara Mills berpusat pada bagaimana wanita ditampilkan melalui posisi subjek-objek, dan posisi pembaca. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari video film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar yang ditonton menggunakan platform streaming. Berdasarkan konsep feminisme Sara Mills ditemukan 18 scene dalam film Merry Riana “Mimpi Sejuta Dollar” yang menunjukan posisi subjek yang 8 scene diantaranya menunjukkan unsur feminisme liberal dan 10 scene adalah merupakan unsur feminisme Marxist Sosialis. Sedangkan terdapat 11 scene yang menunjukkan posisi objek yang 9 scene diantaranya merupakan bagian dari unsur feminisme liberal sedangkan 2 scene diantara adalah bagian dari unsur feminisme Marxist sosialis.Kata Kunci: Gender, Feminisme, Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar, Analisis Wacana Sara Mills

Pengaruh Penggunaan Website uilis.unsyiah.ac.id Terhadap Tingkat Kepuasan Kebutuhan Informasi Tugas Akhir pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fatia Azzahra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSaat ini kebutuhan informasi meningkat pesat dan tidak lagi bisa dibatasi dengan menggunakan komunikasi antar individu. Informasi harus sampai kepada audiens degan cepat dan menyebar secara luas. Tercapainya informasi yang didapat dari Website uilis.unsyiah.ac.id maka pemakai bisa mengevaluasi informasi untuk kebutuhan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu, perpustakaan harus bersedia memberikan informasi dan melayani pemakai dan pencari jasa informasi. Tersedianya saluran informasi Website uilis.unsyiah.ac.id yang baik dapat menentukan model yang paling tepat antara perpustakaan dan pemakai. Penelitian ini dilaksankan untuk melihat pengaruh penggunaan website uilis.unsyiah.ac.id terhadap tingkat kepuasan kebutuhan informasi tugas akhir pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Menggunakan teori Uses and Gratification untuk melihat bagaimana para pengguna website uili.unsyiah.ac.id mendapatkan kepuasan dalam mencari informasi tugas akhir pada website ini. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu kuantitatif eksplanatif. Peneliti ini dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada 247 mahasiswa yang sedang menyelesaikan proposal penelitian/tugas akhir/skripsi dengan memberikan 18 pertanyaan angket. Kemudian menelisik mengenai data pendukung melalui jurnal dan buku. Peneliti mendapatkan bahwa penggunaan website uilis.unsyiah.ac.id berpengaruh kuat terhadap tingkat kepuasan kebutuhan informasi tugas akhir pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menunjukkan jika semakin kuat tingkat penggunaan website uilis.unsyiah.ac.id maka berpengaruh semakin kuat juga tingkat kepuasan kebutuhan informasi tugas akhir yang dirasakan oleh mahasiswa USK.ABSTRACTCurrently the need for information is increasing and can no longer be limited to only interpersonal communication. Information must reach the audience quickly and spread as widely as possible. With the achievement of information obtained through the uilis.unsyiah.ac.id Website, users can evaluate the information for the information needs to be obtained. Therefore, libraries must provide information and serve users and information service seekers. The creation of a good uilis.unsyiah.ac.id website information channel can determine the most appropriate model between the library and users. This research was conducted to see the effect of using the uilis.unsyiah.ac.id website on the level of satisfaction of the information needs of the final project in Syiah Kuala University students. Using the Uses and Gratification theory to see how users of the uili.unsyiah.ac.id website get satisfaction in finding final project information on the website. The method used in this research is explanative quantitative. Researchers conducted research by distributing questionnaires to 247 students who were completing a research proposal/final project/thesis by giving 18 questionnaire questions. Then examine the supporting data through journals and books. The researcher found that the use of the uilis.unsyiah.ac.id website had a strong effect on the level of satisfaction of the information needs of the final project on Syiah Kuala University students. This study illustrates that the stronger the level of use of the uilis.unsyiah.ac.id website, the stronger the level of satisfaction of final project information needs felt by Syiah Kuala University students.

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI COVID-19 MELALUI VAKSINASI Wahyuni Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya melaksanakan vaksinasi dengan maksimal. Sehingga, jumlah korban COVID-19 di Kota Banda Aceh mengalami penurunan. Namun, partisipasi masyarakat dalam vaksinasi masih rendah, sehingga jumlah sasaran vaksin di Kota Banda Aceh baik tahap I (dosis 1) dan II (dosis 2) belum mencapai target. Sedangkan Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mendapatkan vaksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 melalui vaksinasi, dan apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 melalui vaksinasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi dan kebijakan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah mix method, penelitian ini digunakan jika peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan prosesnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah spss dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi baik, masyarakat percaya bahwa melalui vaksinasi, dapat memutus mata rantai COVID-19. Walaupun demikian, masyarakat banyak yang tidak ingin divaksin. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah karena takut atas informasi hoaks yang beredar mengenai efek samping yang ditimbulkan pasca vaksinasi, faktor izin dari orangtua, mengalami efek samping pasca vaksin, merasa tidak membutuhkan vaksin, sosialisasi vaksin yang tidak dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat, dan menganggap bahwa vaksinasi bukan solusi efektif dalam menanggulangi COVID-19. Disarankan kepada pemerintah agar melaksanakan sosialisasi yang dapat mengurangi kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap vaksinasi.

Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020 Annahul Lizani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951, namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan implementator dari Peraturan Presiden ini karena terdapat pengungsi Rohingya dalam wilayah mereka. Penanganan pengungsi Rohingya kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat untuk membedah fenomena ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal. Faktor utama penghambat adalah ketidaktersediaan anggaran oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani pengungsi Rohingya. Faktor lainnya adalah adanya pandemi Covid-19, adanya indikasi penumpang gelap, sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe sulit untuk mengambil keputusan apakah akan membawa pengungsi tersebut ke daratan atau tidak. Kata Kunci : Peraturan Presiden, Pengungsi Rohingya, Penanganan.ABSTRACTThis research was aimed to know how is the handling of Rohingya refugees carrying out by the Lhokseumawe City Government. Although Indonesia is not a resettlement country because it did not convert the 1951 Geneva Convention, Indonesia still cares about the fate of refugees from abroad who enter Indonesian territory. This can be seen in the Presidential Regulation No. 125 of 2016. The Lhokseumawe City Government is the implementer of this Presidential Regulation because there are Rohingya refugees in their territory. The handling of Rohingya refugees this time is a challenge for the Lhokseumawe City Government due to the Covid-19 pandemic. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. This research was conducted by using qualitative method. The results of this research showed that the handling of Rohingya refugees by the Lhokseumawe City Government had not run optimally. The main inhibiting factor is the unavailability of budget by the Lhokseumawe City Government to handle Rohingya refugees. Another factor is the Covid-19 pandemic, indications of stowaway passengers. Moreover, the Lhokseumawe City Government is difficult to make a decision whether to bring the refugees to the mainland or not. Keywords:Presidential Regulation, Rohingya Refugees, Handling.

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PADA PUSKESMAS MUTIARA KABUPATEN PIDIE Lara Jannah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Puskesmas harus memberikan pelayanan kesehatan yang ideal dan berkesinambungan bagi masyarakat yang ingin berobat ataupun yang hanya ingin meminta syarat administrasi untuk berobat di fasilitas kesehatan lainnya yang lebih besar. Puskesmas Mutiara terdapat permasalahan terkait pelayanan rujukan yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja di Puskesmas Mutiara. Untuk menjadi Puskesmas yang memiliki kinerja pelayanan yang baik dan ideal, maka pada penelitian ini peneliti terfokus bagaimana kinerja birokrasi terhadap pelayanan pada Puskesmas Mutiara dan melihat apa saja kendala yang dihadapi birokrasi pada Puskesmas Mutiara. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. serta menggunakan teori patologi birokrasi, konsep kinerja, konsep pelayanan publik. Hasil penelitian Kinerja birokrasi terhadap pelayanan pada Puskesmas Mutiara terdiri dari Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja. Kendala yang dihadapi Puskesmas Mutiara yaitu Sumber Daya Manusia tidak sesuai, Puskesmas Mutiara dengan wilayah kerjanya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja 115 orang dengan wilayah kerja 3 mukim, kurangnya aksebilitas sosial yang menyebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana berupa fasilitas pengobatan dan keterbatasan anggaran terkait pembiayaan obat. Saran dari penelitian ini adalah Puskesmas harus adanya pelaksana aturan yang jelas, bersifat terbuka, komitmen yang diselenggarakan, dan harus proaktif dalam segala hal agar masyarakat lebih memahami apa saja yang belum terkendala saat berobat di Puskesmas Mutiara. Kata Kunci : Pelayanan Pubik, Kinerja BirokrasiABSTRACT Puskesmas must provide ideal and sustainable health services for people who want treatment or who only want to ask administrative requirements for treatment at other larger health facilities. The Mutiara Health Center has problems related to referral services which cause people to be dissatisfied with the performance of the Mutiara Health Center. In order to become a health center that has good and ideal service performance, in this study the researchers focused on how the performance of the bureaucracy on services at the Mutiara Health Center and saw what obstacles the bureaucracy faced at the Mutiara Health Center. In this study using qualitative research methods with interview data collection techniques and documentation. as well as using the theory of bureaucratic pathology, the concept of performance, the concept of public service. The results of the research on the performance of the bureaucracy on services at the Mutiara Health Center consist of Responsiveness, Responsibility, Accountability and Quality of Performance. The obstacles faced by the Mutiara Health Center are that Human Resources are not suitable, the Mutiara Health Center with its working area is not in accordance with the number of workers 115 people with 3 mukim working areas, lack of social accessibility which causes a lack of facilities and infrastructure in the form of treatment facilities and budget constraints related to drug financing . Suggestions from this study are that the Puskesmas must have clear implementing rules, be open, commitments are held, and must be proactive in all respects so that the community understands more about what has not been constrained when seeking treatment at the Mutiara Health Center. Key words: Public Service, Bureaucratic Performance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR Farah Diana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Namun nyatanya hal yang terjadi adalah angka alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi walaupun sudah adanya kebijakan yang ditetapkan sehingga munculah berbagai masalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar, serta kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang diperoleh kemudian di analisi menggunakan Teori Model Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berupaya membuat program-program untuk mendukung implementasi kebijakan alih fungsi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas dan juga melakukan program cetak sawah. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada dinas pertanian Aceh Besar dan jajaran pemerintah daerah lainnya yang terkait lebih responsif terhadap kebijakan yang ditetapkan dan juga lebih baik lagi dalam menyediakan sumberdaya. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Alih Fungsi lahan, Kabupaten Aceh Besar

STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA BANDA ACEH Nuzulul Rahmi; Nofriadi S.IP, M.IP; Saddam Rassanjani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena aksi kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi akhir-akhir ini harus mulai mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan publik. Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh meningkat dalam tiga tahun terakhir, tahun 2020 Aceh menduduki peringkat kesembilan provinsi kekerasan seksual terhadap anak tinggi di Indonesia yang tahun sebelumnya berada di peringkat ke enam belas. Terkait regulasi Aceh memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anakdalam penyelenggaraan penanganan kekerasan, dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 menjadi landasan dalam putusan kasus pelecehan anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui startegi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, dan faktor yang mempengaruhi penurunan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perumusan strategi yang dikemukakan oleh Hungger dan Wheelen yang terdiri dari misi organisasi, tujuan organisasi, dan strategi organisasi, dan manajemen strategi yang terdiri dari pengamatan lingkugan, perumusan stratgei, implementasi strategi dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi DP3AP2KB dalam penanggulangan kekerasan sesksual terhadap anak terdiri dari strategi penanganan, strategi perlindungan, pencegahan, koordinasi lintas sektor dan evaluasi. Sedangkan faktor yang memperngarui penurunan angka kekerasan seksual yaitu regulasi, pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama lintas sektor, dan Covid. Adapun saran kepada DP3AP2KB Kota Banda Aceh untuk mempertahankan serta memperkuat lagi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, baik segi penanganan, perlindungan, dan pencegahan. Dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual ini sangat diperlukan kerjasama dari semua elemen baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua khususnya.Terhadap korban dan masyarakat yang mengalami dan melihat kasus kekerasan harap segara melapor kepada pihak yang berwajib. Harapannya masyarakat dan pemangku kebijakan lebih partisipatif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kata Kunci : Kekerasan seksual, Strategi, Banda Aceh

KETERBUKAAN DIRI REMAJA PENYINTAS PERCERAIAN ORANG TUA PADA PENDAMPING UPTD PPA KOTA BANDA ACEH Dhiyaul Izzah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Angka perceraian selama beberapa tahun terakhir khususnya di Kota Banda Aceh berada pada angka yang tidak kecil. Hal ini memiliki dampak tak hanya kepada pasangan yang bercerai, namun juga anak yang mereka miliki termasuk yang berada dalam usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran keterbukaan diri yang dilakukan remaja penyintas perceraian orang tua kepada pendamping di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh. Pendamping UPTD PPA merupakan sosok baru yang ada di lingkungan remaja penyintas yang membantu proses pendampingan remaja penyintas dari awal kasus sampai kasus ditutup. Oleh karena itu keterbukaan diri terkait informasi antara remaja penyintas dengan pendamping merupakan hal yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan teori Johari Window dengan 4 jendela yang dilihat dari komunikasi interpersonal remaja penyintas dengan pendamping dan konselor mereka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat remaja memiliki ruang yang cukup luas di Open Area. Pada Blind Area terdapat pada setiap remaja penyintas namun memiliki ruang yang tidak terlalu luas. Sementara itu, pada Blind Area satu dari empat remaja memiliki ruang yang cukup luas dan pada area terakhir yaitu Unknown Area tidak diketahui seberapa luasnya pada diri keempat remaja penyintas tersebut. Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa remaja penyintas cenderung lebih bisa terbuka dengan konselor mereka dibandingkan pendamping. Hal ini bisa dikatakan karena konselor memiliki ilmu psikologis dan ketrampilan komunikasi interpersonal yang dapat membuat pihak remaja penyintas terbuka meyampaikan beberapa informasi yang sekiranya tidak bisa disampaikan dengan baik dengan pihak lain. Kata kunci: Komunikasi Interpersonal, Keterbukaan Diri, Remaja, Perceraian

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KOTA BANDA ACEH arief putra pratama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The government issued a policy of social restrictions until the closure of tourist objects in Banda Aceh City as an effort to overcome Covid-19. This policy has an impact on business actors in the tourism sector, because many events that should be held in 2020 must be canceled so that the activities of actors in the tourism sector must stop and even suffer losses. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector in Banda Aceh City and the Banda Aceh City Government's policies towards business actors in the tourism sector. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and uses public policy theory and the concept of tourism development as an analytical tool. The results of this study indicate that the impact of Covid-19 in Banda Aceh City includes negative impacts and positive impacts. The Banda Aceh City Government's efforts towards business actors in the tourism sector are more of a derivative policy from the Ministry of Tourism and Creative Economy.traders souvenir. This study concludes that the negative impacts are in the form of losses, business closures, to the loss of livelihoods and incomes for people who live from the tourism sector. The positive impact is in the form of learning in critical times, as an opportunity for tourism development to as an opportunity to increase tourism. The Banda Aceh City Government also does not prioritize the impacts experienced by actors in the tourism sector, as seen from the lack of policies that are shown directly to business actors in the tourism sector. This study suggests that the Banda Aceh City Government evaluate policies related to the pandemic condition so that the object of the policy is more focused than the parties who should not be the object of the policy.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA