Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan) Fajar Winika A.G; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkelahian secara bersama-sama yang dilakukan organisasi masyarakat di Kota Medan. Data penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana perkelahian merupakan faktor individu, faktor dendam, faktor kesenjangan sosial dan faktor persaingan antar organisasi masyarakat yaitu persaingan wilayah dan persaingan politik. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian yaitu kurang terjaganya sarana dan prasarana, serta sulitnya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan pada saat terjadinya perkelahian antar ormas tersebut. Upaya penanggulangan yang dilakukan merupakan upaya preventif seperti melakukan pengawasan dan perjanjian perdamaian terhadap kedua organisasi masyarakat tersebut serta upaya represif yaitu penegakan hukum terhadap Pasal 170, Pasal 358 dan Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terhadap pelaku tindak pidana. Disarankan kepada setiap organisasi masyarakat memiliki kebijakan khusus dan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan kejahatan, kepada pihak kepolisian untuk dapat memasang kamera CCTV di area yang dianggap sering terjadi tindak kejahatan sebagai bentuk pengawasan tanpa melakukan patroli.This bachelor writing aims to explain the factors that cause the criminal acts of a fight, and the barriers in the settlement of the criminal acts of a fight and prevention efforts against criminal acts of a fight with the same community organization in the City of Medan. This research data obtained from field research to obtain primary data by interviewing respondents and informants and library research to obtain secondary data with how to learn and read the legislation, scientific papers, the opinions of experts, books and articles. Based on the results of research known factors causes of a criminal act fights is a factor of the individual, factor revenge, factor social gap and factor rivalry between community organizations namely the competition area and political competition. These obstacles in the settlement of the criminal acts of the fight is less safeguard macroeconomic means and infrastructure,and the difficulty of law enforcement for the perpetrators of crimes in the time of the fight between csos. Prevention efforts that routeskan is preventive efforts such as do supervision and the peace agreement to both the community organization and the repressive efforts namely law enforcement against Article 170,Article 358 and Article 55 of the Criminal Code (Book of Laws crimes against the perpetrators of crimes. It is recommended to every community organization have specific policies and stern action against members who do evil, to the police to be able to install the camera CCTV images in areas that are considered often happens crime as a form of supervision without patrolling.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 66 / Pid.B / 2014 / PN.Amp Tentang Tindak Pidana Pembunuhan T. Eru Fadhillah; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan diancam pidana dengan Pasal 340 KUHP (primair) dan Pasal 338 KUHP (subsidair) yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum. Dari tindak pidana tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dijatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini permasalahan yang didapat berupa penerapan pasal yang tidak tepat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dimana yang seharusnya terjadi pembunuhan itu dilakukan dengan cara direncankakan terlebih dahulu seperti yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim pengadilan Negeri Amlapura lebih menggunakan Pasal 338 KUHP dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dasar hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan juga membandingan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Memori Banding yang diajukan oleh Penunutut Umum sudah tepat atau tidak dalam mengambil putusan No.66/Pid.B/2014/PN-Amp. Penelitian ini bersifat studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penilitian hukum normative (normative legal research). Data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek pelitian. Sedangkan alat penilitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat menjatuhkan putusan 10 tahun penjara dengan menerapkan Pasal 338 KUHP (subsidair) karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menerapkan Pasal 340 KUHP (Primair) dan ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim hendaknya memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan.In Decision No. 66 / Pid.B / 2014 / PN-Amp I Ketut Suarna defendant allegedly guilty of Murder and punishable by Article 340 of the Criminal Code (the primary) and Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) contained in the indictment Public Prosecutor. From the criminal act the defendant has been proven violating Article 338 of the Criminal Code was sentenced for 10 (ten) years. In this case the problems that come in the form of the application of Article improper Assembly District Court Judge Amlapura, which is supposed to happen the murder was carried out by direncankakan first as contained in Article 340 of the Criminal Code, but the judges District Court Amlapura more use of Article 338 Of the Criminal Code and declared to have committed murder. This research aims to clarify the application of the legal basis of the State Court Judge Amlapura and also comparing consideration of Judge at the High Court of Denpasar through the Appeal filed by the General Penunutut is right or not in a decision 66 / Pid.B / 2014 / PN- Amp. This study is a case study when viewed from its objectives included in the study of normative law (normative legal research). The data used, that is through literature study. Literature study is conducted with the intention of obtaining secondary data that is through a series of reading, quoting, reviewing the Legislation related to the object of the research. While the research tool used is document studies which are legal documents in the form of court decisions related to the case carefully. The results showed that the judges are not appropriate verdict to 10 years imprisonment by applying Article 338 of the Criminal Code (the subsidiary) because of what the defendant including the act of murder with premeditation, should the judges verdict by applying Article 340 of the Criminal Code (the primary) and is in accordance with the demands The Prosecutor. The judges should decide a case should be in accordance with the regulations of Legislation, and grounded by facts revealed in the trial.

Tinjauan Normatif Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Jarimah Qadzaf Antara Suami Dan Istri Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Hazsha Mayati; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai akibat hukum jarimah qadzaf antara suami istri dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap jarimah qadzaf antara suami istri oleh majelis hakim dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa ada 3 akibat hukum yang ditimbulkan dari jarimah qadzaf ini yaitu apabila penuduh bersumpah dan tertuduh tidak mau bersumpah maka tertuduh terkena ‘Uqubat Zina, apabila penuduh tidak mau bersumpah dan tertuduh mau bersumpah maka penuduh terkena ‘Uqubat Qadzaf, dan apabila penuduh dan tertuduh saling bersumpah maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat. Namun berakibat pada putusnya tali perkawinan. Mekanisme pelaksanaan sanksi jarimah qadzaf diputuskan oleh majelis hakim mahkamah syar’iyah dari proses penuntutan oleh jaksa kepada terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti sumpah, sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim ketua majelis. Disarankan kepada pembentuk qanun untuk lebih mempertimbangkan lagi qanun yang akan dibuat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.This article aims to explain about the legal consequences of jarimah qadzaf between husband and wife and the mechanism for the imposition of sanctions towards jarimah qadzaf between husband and wife by the panel of judges in the implementation of Qanun Jinayat Law. The data included in this thesis were obtained through a normative juridical research consisting of primary and secondary data. Based on the research result, it showed that there were 3 legal consequences instigated by the jarimah qadzaf which were: if the accuser was under oath and the accused doesn’t want to take the oath then the accused is exposed to ‘Uqubat Zina, if the accuser doesn’t want to take an oath and the accused would take the oath then the accuser is exposed to ‘Uqubat Qadzaf, and if both the accuser and the accused take the oath then both are freed from the ‘Uqubat. But it would result in rupture of the marriage. The mechanism of jarimah qadzaf sanctions implementation was decided by the judges of Mahkamah Syar'iyah, starting from the process of prosecution by the prosecutor to the defendant, examination of the oath evidence, up until the reading of the verdict by the presiding judge. It is advisable for the qanun originator to further consider the qanun that will be made so that it can meet the expected sense of justice.

Perbandingan Hukum Euthanasia Di Indonesia dan Belanda Mirza Juwanda; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang pengaturan euthanasia dalam hukum positif Belanda dan Indonesia dan untuk menjelaskan syarat yang diterapkan Indonesia terkait pelaksanaan eutanasia. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder berupa teori-teori dan konsep yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-perundangan, dan karya ilmiah lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang euthanasia dalam hukum positif Belanda diatur dalam Pasal 2 Wet van 12 April 2001 Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding atau Undang-Undang mengenai Prosedur untuk Mengakhiri Hidup Secara Sukarela dan Pengecualian terhadap Ketentuan Pidana dan Undang-Undang tentang Kremasi dan Penguburan di dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaksanaan Euthanasia. Pengaturan tentang euthanasia dalam hukum positif di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantuim dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM, namun KUHP sendiri mutlak melarang praktik euthanasia. Syarat yang digunakan Indonesia terkait pelaksanaan euthanasia tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, namun diatur atau diakui secara implisit dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai euthanasia di Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hukum positif Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan memberlakukan wet 12 April dan disarankan untuk perhatian yang lebih terhadap beberapa hal terkait praktik euthanasia di Indonesia, di antaranya, Pengakhiran perawatan medis karena kematian batang otak, Pengakhiran hidup akibat keadaan darurat (overmacht). Pasal 344 KUHP, menghentikan perawatan medis yang tidak berguna, dan pasien menolak dilakukannya perawatan sehingga dokter tidak berhak melakukan tindakan apapun.

Pemberitahuan Pembebasan Terpidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Kepada Korban Pemerkosaan (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Cut Finsa Rifatunisa; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan hak korban atas informasi bebasnya terpidana selama ini, dan faktor penyebab korban tindak pidana pemerkosaan tidak diberi informasi tentang bebasnya pelaku tindak pidana, serta upaya yang dapat dilakukan korban pemerkosaan yang tidak diberi tahu tentang bebasnya terpidana. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara dengan responden dan informan, untuk selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak korban atas informasi bebasnya terpidana selama ini, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Pasal 1 angka 11 KUHAP, Pasal 43 KUHP, Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , dan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab korban pemerkosaan tidak diberi informasi tentang bebasnya pelaku, dilatarbelakangi oleh karena sulitnya akses bagi korban untuk memperoleh informasi bebasnya pelaku, korban kurang peduli terhadap haknya, malu, minimnya sosialisasi mengenai hak saksi dan korban, dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan korban pemerkosaan yang tidak diberi informasi tentang bebasnya pelaku pemerkosaan, meliputi upaya perlindungan hukum, berupa tindakan kur-atif dengan mengajukan permohonan kepada LPSK. Disarankan untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pemenuhan hak korban atas informasi bebasnya terpidana, dan melakukan penindakan dalam rangka menanggapi faktor penyebab penyebab korban pemerkosaan tidak diberi informasi mengenai bebasnya pelaku, serta meningkatkan kualitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif.Article 5 section (1) letter h of Law Number 13 Year 2006 on Witness and Victim Protection was mentioned that a victim deserves to get information about the release of a defendant. From observation at Prison Class II A Banda Aceh 2016, it was identified that there were defendants on rape criminal act with the initials of R, BI, MN, and H, who had been released, but the information of the release was not informed to the victims. This study was aimed at explaining and knowing the implementation of victims’ right on the information of the release of defendants at this time, and the factors which caused the victims were not informed about the defendants’ release. As well as the efforts which could be done by the victims who were not informed about the defendants’ release. The data collection in this study was conducted by using an empirical law or field research method by collecting the primary data obtained trough an observation and interview with respondents and informants, then used them as an analytical tool in answering the research questions identified in the problem formulation.The result showed that the implementation of the victims’ right on the information of defendants’ release had been followed the regulations set in several laws and regulations, starting from Article 1 point 11 Criminal of Code Procedure (KUHAP), Article 43 of Criminal Code (KUHP), Article 5 section (1) letter h of Law of Witness and Victim Protection, Article 13 section (1), section (2), section (3) of Law Number 48 Year 2009 about Judicial Power, and Supreme Court Decision Number 144/KMA/SK/VII/2007 on Information Disclosure in Court. The result showed that the factors which caused the victims of the rape were not given information about the defendants’ release were because of the difficult access for the victims to obtain the information, the victims were less concerned about their rights, shame, lack of awareness about the right of witnesses and victims, and weak coordination among law enforcement officers. The result showed that the efforts which could be done by the victims of the rape who were not informed about the defendants’ release were the legal protection efforts in the form of curative actions by applying to LPSK It was suggested to follow the regulations which had been set in implementing the fulfillment of the victim’s right on the information of the defendants’ release, take actions to respond to the causes of the victims of the rape who were not informed about the release, improve the quality of human resources, facilities, and infrastructure, as well as budget allocations, and undertake preventive, curative, rehabilitative, and repressive law protection efforts.

Tindak Pidana Pencurian Baterai Listrik Tenaga Surya (Solar Cell) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh dan Aceh Besar) Nanda Sri Mulyati; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya, serta menjelaskan upaya dalam pencegahan pencurian baterai listrik tenaga surya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya tersebut karena faktor ekonomi, rendahnya pemahaman tentang hukum, karena adanya kesempatan. Hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut karena sulitnya mencari pihak yang bertanggung jawab disebabkan barang tersebut milik Negara, serta sulitnya dalam mencari saksi yang melihat kejadian langsung. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan pencurian baterai listrik tenaga surya yaitu dengan melakukan pengawasan dan memperketat penjagaan di area tersebut. Disarankan kepada pihak yang berwenang hendaknya melakukan koordinasi antar penegak hukum, mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, serta disarankan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan baterai listrik tenaga surya agar dapat melakukan pengawasan dan pencegahan dari dinas atau perusahaan yang terkait.Crime of Theft by weighting stipulated in Article 363 of the Criminal Code which states that threatened imprisonment of 7 years against cattle theft, burglary at the fire time, volcanic eruptions, earthquakes, floods, riots, insurrection or war danger, theft at night, theft committed by two or more people, and theft committed by damaging, cutting or climbing, or by using false keys, false commands or false positions. Although it is stipulated that theft as a prohibited act but there are many cases of theft in reality.The aim of this thesis is to explain the factors causing the occurrence of the theft crime, the obstacles of investigators in tackling the crime of solar electric battery theft, as well as describing the efforts in the prevention of the solar power theft. Data of this thesis were obtained through library and field research. The secondary data is done by studying the laws of criminal law, legislation, books and articles relating to the theft of solar power batteries. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results showed that the theft of solar electric batteries occurs due to economic factors, low understanding of the law, the chance. The barriers from investigators in tackling the crime of theft are the difficulty of finding the responsible party caused such goods belong to the State, as well as the difficulty in finding witnesses who saw the incident directly. Efforts that can be done in the prevention of solar electric battery theft are to conduct surveillance and tighten the guard in the area. It is suggested that the authorities should coordinate among the law enforcement agencies to utilize procedures and criminal justice mechanisms, and it is also suggested to the parties who have authority in the management solar power battery to conduct surveillance and prevention of offices or related companies.

Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Kaca Film Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Wanty Zaikhun Navisha; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spar bor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pada kenyataannya, pelanggaran pemasangan kaca film masih terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film, serta untuk menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran pemasangan kaca film. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif masih belum diterapkan secara maksimal dan menyeluruh dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film yang melebihi standar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan kaca film mobil yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku terkait pada poin perubahan karoseri kaca pada kendaraan roda empat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan petugas dalam menerapkan pidana terhadap pemasangan kaca film melebihi standar, dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya alokasi anggaran. Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi pelanggaran pemasangan kaca film, dan meningkatkan kualitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif.Article 285 paragraph (1) of Act about Traffic and road transportation formulate the threat of the criminal violation, "Everyone is driving four wheeledVehicle or more in a road that does not meet the technical requirements which includes the Mirror rearview, horn, the main light,the back light, alert light limits the dimension of the body of the vehicle, sidecar light, brake light, direction pointer light, appliance light mirroring, measuring instruments speed, the depth of the groove ban, glass front bumper, or glass it can be sued to imprisonment a months or a maximum fine of Rp250.000,00 ( two hundred fifty thousand rupiah)". In fact the breaking of glass mounting film still occurred in the city of Banda Aceh. The purpose of this research is to explain the law enforcement efforts in dealing with the mounting violations film glass, and to explain the obstacles found in applying to the criminal violations film glass installation. The data Acquisition in thisthesis is using thelegalempirical research method or field research) to collect the primary data obtained by doing data collection techniques of observation, the questionnaire and interviews with respondents and informants. The results of the thesis showed that the law enforcement efforts consist of preventive efforts, curative, rehabilitative, and repressive efforts are still not yet applied to a maximum of and comprehensive in dealing with the breach of the installation of glass film that exceeds the standard. The results of these research indicate that there are still many people who do violation of glass installation car film that is not in accordance with the rules of which have been specified by the prevailing laws and regulations on the points changes glass of four wheels vehicle. The results of research also shows that the obstacles that found officers in implementing criminal against the installation of glass film exceeds the standard, from the aspect of human resources, facilities, means and infrastructure as well as the lack of budget allocation. The recommendation to Banda Aceh government is to perform the prosecution in response to the mounting violations film glass, good cooperation between the police Traffic and DISHUB city of Banda Aceh, and perform preventive legal protection efforts, curative, rehabilitative, and repressive law protection efforts.

Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukkan Di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP T. Aga Risky Raden; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 303 ayat (3) dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, Aceh merupakan salah satu daerah yang menerapkan syari’at Islam, tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan Qanun tersebut aturan ini digunakan sebagai dasar untuk menanggalungi tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut belum maksimal dilaksanakan dan bahkan tindak pidana perjudian tersebut masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada pada tradisi pacuan kuda berlangsung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya penegakkan hukum pihak kepolisian terhadap tindakan perjudian dalam tradisi Pacuan Kuda dan untuk mengetahui hambatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam acara tradisi Pacuan Kuda. Penenlitian ini merupakan metode penelitian normatif empiris, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah library research dan purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu minimnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Wilayatul Hisbah, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut meliputi upaya yang bersifat pencegahan (preventif) dan upaya yang bersifat tindakan (refresif), dalam proses upaya penegakan hukum terdapat beberapa hambatan, yakni: hambatan yang bersifat umum seperti kebiasaan yang ada di masyarakat dan kurang pemahaman masyarakat tentang hukum, serta hambatan yang bersifat khusus yaitu kurangnya pengetahuan hukum aparat penegak hukum itu sendiri.Prohibition of alcoholic drink is stated in Article 536 of Criminal Code (1) “whoever is drunk onPublic Street, it will be fined two hundred twenty-five million rupiahs. (2) If a person who violates the regulation more than one within a year, he or she is subjected the punishment stated in Article 492. However, there are, especially in Aceh, regulations in Qanun (Sharia Law) no 6 of 2014 on Jinayah law Article 16 paragraph (1) and paragraph (2). Both regulations certainly have similarities and differences regarding action, offense subject, and sanction. The purpose of this study was to explain the criminal offense regulated in Qanun No 6 of 2014 and in Indonesian Criminal Code, to explain the Khamar offense that shall be governed in Qanun no 6 of 2014 and in Indonesian Criminal Code, and to explain sanctions that apply to Khamarconsumers in Qanun no 6 of 2014 on Jnayah Law and regulation in Criminal Code. Data required in this study was secondary data. The secondary data was obtained from literature studies done by reading textbooks, regulation legislations, and opinions of academician respected to the scope of the study. The result of the study showed that the formulation of Khamar offence regulated in Qanun is that every person who deliberately drinks, produces, keeps, sells, imports, buys, brings/ picks up, or gives Khamar, to involve children, will be sentenced and if the perpetrator is business enterprise, the business will be canceled/ revoked.The sanctions stated in the Criminal Code are imprisonment, fines, or confinement. The offense subject in which a personwhoknowingly sells or asks someone to drink or sells the Khamar to children will be sentenced based on Qanun, that is, “Uqubat Hudud Cambuk (Restricted canings),” ‘Uqubat Ta’zir cambuk (discretionary canings),” fines or imprisonment. It is suggested that the revision of articles about alcoholic beverages stated in the Indonesian Criminal Codebe made. The sanctions and punishments given to the drinker and sellers of the Khamarprovide no effects to them so that the revision of the Criminal Code will be effective law principles and makes people wary of committing the Khamar crime.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia (Suatu Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh) Mauliza Putri; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun kenyataannya saat ini masih ada juga modus-modus yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tujuan penulisan artikel iniuntuk menjelaskanpelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional, hambatan yang dilakukan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia, dan upaya yang ditempuh dalam melaksanakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dan normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh PPNS BBPOM yaitu adanya laporan kejadian dapat digunakan sebagai dasar penyidikan, karena tidak mungkin dilakukan penyidikan tanpa ada laporan kejadian yang patut diduga sebagai peristiwa tindak pidana, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisonal yaitu terbatasnya anggaran dana serta jumlah PPNS BBPOM Kota Banda Aceh yang tidak seimbang. Upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS BBPOM Kota Banda Aceh dengan cara melakukan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat dan peningkatan kerjasama melalui pemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.Diharapkan kepada PPNS BBPOM Kota Banda Acehuntuk lebih meningkatkan Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi BBPOM kemudian Perlu adanya penambahan jaringan atau institusi BBPOM di tingkat kabupaten atau kota yang sekiranya strategis dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengawasan dan Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasamaan antar penegak hukum yang ada di instansi lain seperti Polri, Kejaksaan, Departemen maupun Lembaga Non Departemen.Article 197 of Law Number 36 Year 2009 on Health states any person who intentionally produce or distribute the willingness of pharmaceutical and/or medical devices that do not have a marketing authorization referred to in 106 paragraph (1) shall be punished imprisonment of 15 (fifteen) years and a fine of Rp 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah). But the reality today there are also modes that perform such violations. Interest thesis iniuntuk menjelaskanpelaksanaan criminal investigations of traditional medicine circulation, the obstacles do against the circulation of traditional medicines that contain chemicals, and the efforts made in carrying out the investigations by the Civil Servant Investigators Great Hall of the Food and Drug Administration. The method used in this study is empirical and normative conduct library research and field research, literature research was conducted to obtain secondary data, while the field research conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the research, it is known that the implementation of criminal investigations circulation of traditional medicines that contain chemicals by investigators BBPOM that their incident reports may be used as the basis for the investigation, because it is not possible to do the investigation without any incident reports is reasonably suspected as a criminal incident, and the obstacles in the implementation of criminal investigations of traditional drug distribution is the limited budget and the number of investigators BBPOM Banda Aceh unbalanced. Efforts made in the implementation of investigations by investigators BBPOM Banda Aceh in a way to strengthen food and drug supervision system based on risk to protect the community and increased cooperation through partnering with stakeholders and public participation in drug and food control. Expected to investigators BBPOM Banda Aceh to further improve Improving the quality of human resources through education, training and coaching for BBPOM then a need for additional network or institution BBPOM at district or city in which if positioned with the aim to facilitate the supervision and should be improved coordination and kerjasamaan between law enforcement agencies in other agencies such as the Police, the Attorney General, and the Department of Non Department.

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Nia Juwifa; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa setiap putusan harus memuat secara lengkap unsur-unsur pasal yang menjadi dasar hukum disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla tersebut Hakim tidak lengkap dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai putusan pemidanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP, menganalisis tujuan pemidanaan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis mengenai tidak tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, kamus dan seterusnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis. Surat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla tidak memenuhi unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu Hakim tidak menguraikan pertimbangan secara lengkap terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa sehingga tidak dapat diketahui apakah semua unsur terpenuhi sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak selama 8 (delapan) bulan disertai dengan tidak menyinggung mengenai undang-undang anak menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak mencapai nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum karena anak tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut. Untuk itu diharapkan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila pelaku dalam kasus tersebut seorang anak maka seharusnya menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang dapat sepenuhnya memikirkan yang terbaik bagi anak.Article 197 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Criminal Procedure Code (KUHAP) that every decision must fully contain the elements of the article on which the law is based, accompanied by incriminating and mitigating circumstances. However, in the decision of Kalianda District Court Number 15 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PN.Kla the Judge was incomplete in considering the elements of the article in the indictment of the Public Prosecutor. This research aims to analyze the decision of punishment that is not in accordance with Article 197 KUHAP, analyze the purpose of punishment of children in accordance with the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child, and analyze the non-achievement of the values of justice, legal certainty and expediency which is the purpose of law . This research is prescriptive and is a normative legal research. The type of data used is secondary data. The data collection is done through literature studies covering legislation, court decisions, books, journals, research results, dictionaries and so on. The data obtained are then analyzed using the way content of analysis. Decision Letter of Kalianda District Court Number 15 / PID.SUS-CHILD / 2016 / PN.Kla does not fulfill the element of Article 197 paragraph (1) letter f of Criminal Procedure Code that is Judge does not elaborate full consideration to the elements of article prosecuted by Prosecutor so can not known whether all elements are met in accordance with the actions of the defendant. The penalty which was imposed on the defendant of children for 8 (eight) months accompanied by no mention of the law of the child resulted in the non-achievement of the purpose of punishment of children in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child. The decision which was imposed on the defendant did not achieve the values of justice, legal certainty and expediency which is the purpose of law because the child is not entirely guilty in the case. Therefore, it is expected that the Judge should make the decision must pay attention to the public interest. If the offender in that case, a child then it should apply the law relating to children which can be fully thinking about what is best for the children.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA