Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah) Isyatir Radiah; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi sebab dilakukannya tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas, upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus pencabulan anak disabilitas dan hambatan yang dialami dalam proses penegakkan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pencabulan. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Disarankan kepada para penegak hukum untuk lebih intensif dalam membangun kesadaran hukum positif guna mengurangi angka tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dan disarankan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman tentang bahaya yang ada di lingkungan luar serta mengawasi aktivitas dan mengenal teman bergaul anak guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.Kata Kunci: : anak disabiitas, kekerasan seksula, tinjauan kriminologi. Abstract- The purpose of this research is to explain the factors that cause criminal acts of sexual abuse of children with disabilities, legal remedies made against cases of sexual abuse of children with disabilities and obstacles experienced in the process of law enforcement against children with disabilities who are victims of molestation. Data in writing this thesis was obtained from the results of field research and literature. It is recommended to law enforcement agencies to be more intensive in building positive legal awareness in order to reduce the number of criminal acts of sexual abuse of children with disabilities and it is recommended for parents to provide an understanding of the dangers that exist in the external environment and oversee activities and get to know friends associating children in order to prevent criminal acts molestation.Keywords : Child with Disability, Criminological Review , Sexual abuse

PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Masykur Aulia; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan upaya dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tersebut belum maksimal. Penyebabnya yakni letak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terpusat di Banda Aceh, minimnya alokasi dana perkara, penggantian biaya saksi yang belum maksimal, jumlah hakim khusus yang terbatas, dan penundaan sidang dengan alasan terdakwanya sakit. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu meminimalisirkan pengeluaran biaya perkara, membuat kesepakatan dengan ahli, dan memberikan pemahaman kepada saksi tentang hak-haknya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banda Aceh adalah meningkatkan kualitas kerja hakim yang menangani perkara korupsi melalui diklat-diklat. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat khusus yang digunakan untuk melangsungkan persidangan secara online (video conference) di setiap regional lebih mudah dijangkau masyarakat.Kata Kunci: Asas, biaya ringan, cepat, korupsi, sederhana. Abstract - Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Criminal Court states that “Corruption cases of corruption are examined, tried and decided by the court of first-degree corruption in a maximum period of 120 (one hundred and twenty) working days from the date the case is delegated go to court for corruption ". This research aims to explain the implementation of the principle of justice fast, simple, and low cost, the obstacles faced by law enforcement officials and efforts in implementing the principle of justice fast, simple, and low cost in cases of corruption. The study was conducted using normative legal research methods and empirical legal research methods. The results showed that the implementation of the principle was not maximized. The reasons for this are the location of the Corruption Criminal Court, which is centered in Banda Aceh, the lack of allocation of case funds, the substitution of witness costs that have not been maximized, the limited number of special judges, and the postponement of the trial on the grounds that the defendant is ill. The efforts made by the Banda Aceh District Attorney were to minimize the cost of case fees, make agreements with experts, and provide witnesses with an understanding of their rights. While the efforts made by the Aceh banda Corruption Court are to improve the quality of work of judges who handle corruption cases through education and training. It is recommended to the Government to provide a special place that is used to conduct online trials (video conferencing) in each region more easily accessible to the public.Keywords: Principle, low cost, fast, corruption, simple.

PENYIDIKAN TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta BandaAceh) Muhammad Remi; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Namun berdasarkan penyidikan di lapangan, kepolisian sudah menetapkan tersangka DPO, melakukan pencarian tersangka DPO, ada saja kendala menyelesaikan penyidikan ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan prosedur penetapan tersangka DPO, upaya menemukan tersangka DPO, dan kendala penyidikan ini. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penetapan tersangka DPO yaitu menentukan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup melalui gelar perkara, pemanggilan secara patut terhadap tersangka tersebut, upaya paksa terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan, dan tersangka tersebut ditetapkan kedalam DPO. Upaya menemukan tersangka DPO adalah melacak posisi tersangka DPO, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mempublikasikan DPO ke Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh, razia, dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humasnya. Kendala dalam penyidikan adalah kesulitan menemukan tersangka DPO dan ketidakteserdiaan laboratorium forensik untuk pengecekan prekursor narkotika. Disarankan kepada kepolisian mengeluarkan peraturan kepolisian terkait tenggang waktu pemanggilan tersangka DPO, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengevaluasi mekanisme pencarian tersangka DPO, masyarakat berpartisipasi menemukan tersangka DPO dan kepolisian menyediakan Laboratorium Forensik di Banda Aceh guna memudahkan proses penyidikan.Kata Kunci: Penyidikan, Permufakatan Jahat, Prekursor Narkotika, Tindak Pidana. Abstract- Article 1 figure 2 of the criminal code procedures, the investigation is a series of investigation actions in the manner of law to seek and collect evidence with that evidence, a crime offense to find the suspects. However based on the field investigation, the police have established a wanted list suspect, doing a wanted list suspect, there are obstacles to completing this investigation.The aims of this research to explain the suspect determination procedure, attempts to find wanted list suspect and obstancles in this investigation.The research was conducted by empsliced juridical method.The results showed that the wanted list suspect determination procedure was to determine the suspect based on sufficient evidence through the degree of the case, the proper calling of the suspect, forced attempts against suspects who did not fulfill the call, and the suspect were assigned to the wanted list suspect. The attempt to find suspects by tracking the wanted list suspect posision, establishing cooperation with various parties, publicizing the wanted list suspect to the Polda Aceh and BNN Aceh Province, conducting raid, and publicizing to the community through the function of the community relations. Obstacles in the investigation are the difficulties to find the wanted list suspect and the unavailability of forensic laboratories to check the narcotic precursors.Advised to the police to issue police regulations to the time of the suspect calling of the wanted list suspect, unit Polresta Banda Aceh evaluate the search mechanism wanted list suspect, the participating community found the wanted list suspect and police provide forensic laboratory in Banda Aceh to facilitate the process of investigation.Keywords: investigation, conspiracy, narcotic precursors, criminal offence.

TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MEMPERNIAGAKANKAN SATWA LIAR DILINDUNGI JENIS TRENGGILING DI ACEH (Suatu Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh) M.Ikram Aulia; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya disebut UU KSDAE, mengatur perlindungan keanekaragam hayati bagi setiap satwa liar dilindungi. Pasal 21 (2) UU KSDAE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melukai, menangkap, membunuh,mmemiliki, menyimpan,memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau mati. Namun, dalam nyata nya hal tersebut terus saja terjadi. artikel ini bertujuan menerangkan faktor penyebab, hambatan dalam penegakan hukum, serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwaliar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh. Data artikel penelitian diperoleh dengan penelitian pustaka dan lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh adalah karena banyaknya permintaan serta tingginya harga jual terhadap satwa liar dilindungi khususnya Trenggiling. Lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut terus terjadi. Adapun upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut adalah dengan cara meningkatkan kualitas manusia, untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum terkait, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian, perlindungan, serta konservasi terhadap satwa liar dilindungi di Aceh. Diharapkan pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan dan memperniagakan satwa liar dilindungi jenis Trenggiling di Aceh, dengan cara mengembangkan program pemantauan jangka menengah dan jangka panjang yang kemudian diperbaharui setiap tiga tahun terhadap habitat, populasi, dan ekologi serta meningkatnya ancaman terhadap Trenggiling, baik di dalam maupun diluar kawasan hutan di seluruh wilayah di Aceh.Kata Kunci : Memperniagakan Satwaliar, Trenggiling Abstract - The Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, hereinafter referred to as KSDAE Law, regulates biodiversity protection for every wildlife protected. Article 21 paragraph (2) of the KSDAE Law states that every person is prohibited from arresting, injuring, killing, storing, possessing, maintaining, transporting, and trading protected animals in a state of life and death. However, in reality the crime continued to occur. This thesis aims to explain the causal factors, obstacles in law enforcement, and law enforcement efforts against criminal acts of storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh. Data in this thesis research is obtained by library research and field research. The results of the study explain that the causes of criminal acts of storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh are due to the high demand and high selling prices for protected wildlife, especially pingolin. Weak supervision, lack of coordination between law enforcement agencies, to the low level of public awareness to become obstacles to law enforcement against these crimes continues to occur. The efforts in law enforcement against these crimes are by increasing the quality of human resources, conducting counseling and socialization, as well as increasing cooperation between relevant law enforcement agencies, and non-governmental organizations engaged in the preservation, protection and conservation of wildlife. protected in Aceh. It is hoped that the government, law enforcement officials and the public can work together to enforce the law against crime by storing and trading wildlife protected by pingolin species in Aceh, by developing a medium and long-term monitoring program which is renewed every three years on habitat, population and ecology and increasing threats to pingolin, both inside and outside forest areas in all regions of Aceh Keywords : Trading Wildlife, Pingolin

PELAKSANAAN PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Penelitian di Gampong Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar) Mila Rosa Apriliani; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat (3), Majelis Adat Aceh (MAA) membentuk kampung percontohan peradilan adat yaitu di Gampong Tanjong Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemahaman hukum bagi aparatur peradilan adat pada Gampong Tanjong, apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peradilan ada di gampong tanjong, lalu apa pertimbangan Majelis Adat Aceh (MAA) memilih gampong tanjong sebagai kampung percontohan peradilan adat serta apa saja upaya Majelis Adat Aceh dalam memperkuat pelaksanaa peradilan adat gampong di Gampong Tanjong. Data di peroleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aparatur peradilan adat gampong di gampong tanjong telah paham tata cara pelaksanaan peradilan adat serta tidak banyak kendala yang dialami dalam pelaksanaan peradilan adat di gampong tanjong. Selain itu Majelis Adat Aceh turut melakukan upaya untuk memperkuat pelaksanaan peradilan adat di gampong tanjong. Disarankan Diharapkan Majelis Adat Aceh terus melakukan pembinaan mengenai peradilan adat gampong dan keahlian panitera dalam administrasi peradilan. laludalam pemilihan kampung percontohan peradilan adat kampung yang dipilih memiliki kualifikasi Lalu dengan upaya seolah-olah ingin menformalkan peradilan adat di gampong tanjong menyalahi aturan bahwa hukum adat adalah hukum yang sifatnya tidak tertulisKata Kunci : Adat, Gampong Tanjong, Majelis Adat Aceh, Peradilan Adat Gampong. Abstract - Based on Qanun Number 9 of 2008 the Development of Customary and Traditional Life Article 13 paragraph (3), the Majelis Adat Aceh (MAA) established a traditional justice pilot Gampong in the Gampong of Tanjong, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar Regency. This study aims to explain how the legal understanding of the customary justice apparatus in the Tanjong Gampong, what are the obstacles in the implementation of justice in the Gampong of Tanjong, then what are the considerations of the Majelis Adat Aceh (MAA) choosing the Gampong of Tanjong as a pilot Gampong of customary justice and what are the efforts The Aceh Traditional Council in strengthening the implementation of the traditional Gampong justice in the Gampong of Tanjong. Data obtained through library research and field research. The results of the study explained that the apparatus of traditional justice in the Gampong of Tanjong had understood the procedures for implementing traditional justice and there were not many obstacles experienced in the implementation of traditional justice in the Gampong of Tanjong. In addition, the Aceh Traditional Council also made efforts to strengthen the implementation of traditional justice in the Gampong of Tanjong. It is recommended that the Aceh Indigenous Council be expected to continue to foster gampong adat justice and the expertise of clerks in judicial administration. Then, in the selection of a customary Gampong pilot Gampong, the Gampong chosen has qualifications.Keywords : Tradition, Gampong Tanjong, Majelis Adat Aceh (MAA), gampong traditional justice.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual(studi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya seorang pimpinan pesantren di kabupaten gayo lues yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati(anak) ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional anak tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa jaminan keselamatan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, memberikan bantuan hukum serta dana integrasi kepada korban dan pelaku diadili dengan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Kata Kunci : anak korban, kekerasan seksual, perlindungan hukum, santriwati. Abstract- this journal is entitled Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (research studies in the jurisdiction of Blangkejeren District Court). The background of this journal writing is that there is a pesantren leader in the gayo lues regency who commits sexual violence against his students who are still children, where these students must be given a protection both physically and emotionally to the child, as already regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of writing this journal is to find out how the legal protection of victims and what are the obstacles in providing protection to victims. The methods used in this paper use the literature and field methods. The results of the research have been carried out that the protection provided to victims in the form of guaranteed safety of victims, health services, social rehabilitation, providing legal assistance and integration funds to victims and perpetrators were tried using law number 35 of 2014 concerning child protection.Keywords: child victims, sexual violence, legal protection, santri.

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO:4/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KPN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Mahrul Nida; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penulisan ini bermaksud untuk menyatakan tentang penerapan Sistem Peradilan pidana anak dan pertimbangan Hakim tentang Litmas di dalam kasus ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.dimana terdakwa anak disini dilakukan penahanan yang mengabaikan SPPA.dimana tidak tercantum prinsip akan kepentingan terbaik bagi anak disini.hakimnya juga tidak sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya tunggal bukan majelis, karena terdakwa masih anak-anak,resiko hukuman pun dibawah dari 7 tahun.terdakwa anak bukan residivis seharusnya diupaya kan diversi untuk menghindari pembidanaan penjara. Hakim juga mengabaikan Litmas dan tidak menggunakan pendekatan Restorative Justice yang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak yang jelas terdakwa anak belum merasakan keadilan dalam kasus ini. dalam kasus hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada bagi terdakwa dan putusan tersebut dapat memberikan cap dan labeling pada diri si anak sebagai terpidana.Kata Kunci :Sistem Peradilan Pidana Anak,Litmas,Kepentingan terbaik bagi anak, Restorative Justice Abstract : This writing intends to state about the application of the Juvenile Justice System and Judge's consideration of the Litmas in this case. The results show that the provisions in the Child Criminal Justice System are not fully implemented. Where the accused child is detained, he ignores the SPPA. the best interest for children here. the judge is also not in accordance with the provisions of the Criminal Justice System Children should be single not the assembly, because the defendant is still a child, the risk of punishment is below 7 years. It is alleged that children who are not recidivists should try diversion to avoid imprisonment. The judge also ignored the Litmas and did not use the Restorative Justice approach which ignored the best interests of the child which the defendant clearly felt had not felt justice in this case. in the case of the judge not fulfilling the sense of justice that exists for the defendant and the verdict can label and label the child as a convict.Keywords: Child Criminal Justice System, Community Service, Best interests for children, Restorative Justice

Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Bireuen) Muhammad Isfannoury; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 47 ayat 1 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa KALAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas yang dipimpinya. Kemudian Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertip Lapas dalam Pasal 2 menyebutkan agar setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertip Lapas atau Rutan. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan. Pelanggaran tata tertib yang terjadi di Rutan kelas IIB Bireuen sering terjadi seperti tidak mengikuti program pembinaan, merusak fasilitas rutan, pelanggaran sedang membawa dan menggukan HP. Faktor penyebabnya adalah over kapasitas, kurangnya petugas keamanan, dan kurangnya kegiatan pengisi waktu luang sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan belum memberikan efek yang maksimal. Dibuktikan dari masih banyak terjadinya pelanggaran keamanan di tahun-tahun terakhir.Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pelanggaran, Tata Tertib Rumah Tahanan. Abstract - Article 47 paragraph 1 of the Correctional Law stated that KALAPAS (head of Correctional institution) has authority to provide disciplinary action or impose disciplinary penalties on prisoners who violate the rules of security and order in environment of correctional institution that they lead. Moreover, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 on the Rules of Correctional Institution in Article 2 said that each prisoner and detainee must comply with the Rules of Correctional Institution or Detention Center. However, in its practice, there are still many violations of the rules carried out by prisoners and detainees Violations of the rules that occur in Bireuen Class IIB detention center often occur like not taking part in a coaching program, damaging the facilities of detention, carrying and using mobile phone. There are several causing factors including over capacity, lack of security personnel and lack of leisure time activities. The efforts made by Head of the detention center have not given a maximum effect so far. It is proved by many violations of security that still occur in recent years.Keywords : The Application of Sanctions ,Violations , Code of Conduct in The Detention Center.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TIDAK MENGENAKAN HELM DI KABUPATEN BIREUEN Laila Amna; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa ayat (1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ayat (2) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling bayak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya masih banyak para pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan helm saat berkendara sehingga dapat mengancam keselamatan apabila terjadi kecelakaan.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan helm, kendala yang dihadapi kepolisian, dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan helm di Kabupaten Bireuen.Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca peratuan perundang-undangan, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan informan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan operasi pada satu tempat (stasioner) dan operasi yang dilakukan secara bergerak (hunting). Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, memasang spanduk-spanduk himbauan untuk selalu mengenakan helm dan mengupayakan memperbanyak pos-pos penjagaan. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurang tegas dan disiplin aparat kepolisan dalam melakukan penegakan hukum, dan kurangnya sarana atau fasilitas pos-pos penjagaan. Disarankan kepada penegak hukum untuk lebih berkerjasama dengan organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Disarankan kepada penegak hukum untuk lebih tegas dan disiplin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak mengenakan helm. Diharapkan kepada masyarakat Bireuen untuk lebih peduli lagi dengan keselamatan dalam berkendara agar meminimalisir kesia-siaan.Kata Kunci : Lalu Lintas, Helm, Penegakan Hukum, Kabupaten Bireuen, Pelanggaran. Abstract – Article 291 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation states that section (1) every person who drives a motorcycle does not wear an Indonesian national standard helmet as referred to in Article 106 section (8) shall be convicted to a maximum of ( one) month imprisonment or a maximum fine of Rp. 250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiahs), section (2) every person who drives a motorbike who has allowed the passenger not to wear a helmet as referred to in Article 106 section (8) shall be convicted to a maximum of ( one) month imprisonment or a fine at most Rp. 250,000.00 (two hundred fifty thousand rupiah). But in reality, there are still many motorcycle riders who commit violations by not wearing helmets while driving, as a result it can threaten the safety if the accident happen.The purpose of this study is to explain the law enforcement by the police against traffic violations that do not wear helmets, the obstacles faced by the police, and the efforts made by the police in carrying out law enforcement against traffic violations that do not wear helmets in Bireuen District.This research is empirical juridical, the data obtained through library research to obtain secondary data is done by reading the legislation, opinions of scholars, books and articles. Field research was done to obtain primary data by conducting interviews with respondents and informants.The results of this study explain that law enforcement carried out by the police is done through operations in one place (stationary) and operations in motion (hunting). The obstacles faced by the police are the lack of law awareness of the community, the lack of discipline of the police officers in carrying out law enforcement, and the lack of facilities for guard posts. The efforts made by the police are to provide socialization to the public and students, put up banners to remain people to wear helmet and seeking to increase security posts. It is recommended to the law enforcement agencies to do a collaboration with organizations and community leaders when conducting socialization . It is recommended that law enforcers be more strict and disciplin in enforcing law against violators who do not wear helmets. It is hoped that the Bireuen community will be more concerned with driving safety in order to minimize the accident.Keywords: traffic, helmet, law enforcement, bireuen district, violation.

JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Melan Septia Ningsih; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Jarimah liwath diatur dalam Pasal 1 ayat (28) Jo Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Meskipun telah ada aturan, namun pada kenyataannya jarimah liwath masih terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dan adanya hambatan dalam proses pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya jarimah liwath dan hambatan yang ditemukan dalam proses pembuktiannya serta upaya penanggulangan jarimah liwath. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab jarimah liwath yaitu kurangnya kontrol keluarga, kecanduan, faktor ekonomi dan pergaulan. Hambatan yang ditemukan dalam proses pembuktian adalah kesulitan dalam membuktikan adanya kontak kelamin antara zakar dan dubur pasangan laki-lakinya, kesulitan dalam menghadirkan saksi, serta kurangnya penyidik dan fasilitas. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara diadakannya berbagai macam sosialisasi keagamaan dan kesehatan dan melakukan pengawasan rutin serta memberikan pembinaan kepada terdakwa. Diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan perkara liwath. Disarankan kepada petugas lebih banyak melakukan sosialisai keagamaan dan kesehatan serta memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait bahaya liwath kepada kelompok-kelompok pemuda, pelaku, dan masyarakat. Diharapkan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika diduga telah terjadi jarimah liwath. Kata Kunci : Jarimah Liwath, Pembuktian, Uqubat, Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Abstract – Abstract - Jarimah liwath stipulated in Article 1 (28) Jo Article 63 Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law of Jinayat. Although the rules have been existed, but in reality jarimah liwath still occur in the jurisdiction Syar'iyah Court of Banda Aceh and the presence of obstacles in the proving process. This research aims to find out the factors that cause the occurrence of Jarimah Liwath and the obstacles that are found in the proving process and the efforts to overcome Jarimah Liwath. The data obtained through field research and literature reseach. Field research was conducted to obtain the primary data through interviewing the respondents and informants while library research was conducted to obtain the secondary data. The results showed that the factors causing the lack of control jarimah liwath were lack control of family, addiction, economic and social factors. The obstacles found in the proving process are difficulties in proving the existence of sexual contact between the testicles and rectum of the male partners, difficulties in presenting witnesses, and the lack of investigators and facilities. Prevention efforts done by holding a wide variety of religious and health dissemination, conduct regular monitoring and provide guidance to the defendant. It is expected the government to pay more attention to the infrastructure and facilities required by the officer in conducting surveillance and handling liwath case. It is suggested that officers conduct more religious and health dissemination and provide coaching and knowledge related to the dangers of liwath to youth groups, perpetrators, and the community. It is expected that the community will be more concerned with the surrounding environment and report immediately if jarimah liwath happened.Keywords : Jarimah Liwath, Proving, Sya’riah Court of Banda Aceh, Uqubat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA