cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 3: Agustus 2021" : 20 Documents clear
PELARIAN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II B TAPAKTUAN Shinta Priscilia; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan upaya pencarian narapidana yang melarikan diri, penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari rutan kelas II B Tapaktuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana adalah faktor lingkungan dan pergaulan, kurangnya petugas pengamanan di Rutan, kondisi bangunan yang kurang memadai, kemauan dengan dorongan pribadi, masa hukuman pidana penjara yang lama. Upaya pencarian narapidana yaitu melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat. Penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri yaitu memasukan kedalam sel pengasingan selama 2 kali 6 hari, tidak mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan di catat dalam register F, setelah menjalani hukuman disiplin narapidana di pindahkan kelapas lain. Upaya penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu melakukan pendekatan dan pembinaan kepada narapidana dan tahanan, memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan Rutan. Diharapkan agar petugas memberikan penyuluhan kepada warga binaan Rutan, dilakukan untuk menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan segala pihak untuk terus melakukan pencarian dan pengejaran serta menambah jumlah personil jaga.Kata Kunci : Pelarian, Narapidana, Rutan.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Maryam Lamona; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pada prinsipnya, Al-Quran dan Hadist memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara ma‘rūf sesuai yang disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 19. Namun realita menunjukkan masih banyak istri yang menderita karena kekerasan dalam rumah tangga yang mana sebagian muslim yang melakukan perbuatan ini menunjuk ayat Al-Quran sebagai dasar tindakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjuan hukum Islam terhadap KDRT, bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam hukum Islam dan solusi dalam menghadapi KDRT menurut hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini, bahwa Islam tidak membenarkan terjadinya KDRT dan tidak membenarkan adanya kekerasan. Bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam hukum Islam adalah nusyuz, ila’, zhihar, sodomi, tidak adil dalam pernikahan poligami, mencaci dan memaki istri, tidak mau membayar mahar, tidak mau menafkahi, dan talak firar. Istri dapat melakukan gugatan perceraian apabila upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya untuk menyatukan kembali hubungan suami istri ini tidak berhasil. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, alangkah lebih baik ditempuh dengan bermusyawarah diantara keduanya.Kata Kunci : KDRT dalam islam, KDRT terhadap istri
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Rizka Putri Phonna; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pemalsuan merupakan tindakan terpidana yang memiliki kaitan dengan Pasal 263 KUHP, memalsukan akta-akta otentik Pasal 264 dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sesuai Pasal 266 KUHP. Dalam penelitian ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipalsukan oleh pelaku dan dijadikan sebagai jaminan kredit pada sebuah Perbankan. Penyusunan ini bertujuan buat menarangkan faktor- faktor yang menimbulkan terjalin tindak pidana pemalsuan pesan selaku jaminan kredit, modus operandi dalam permasalahan pemalsuan pesan ini dan sebagian upaya yang bisa dicoba buat menghindari terbentuknya tindak pidana pemalsuan pesan. Hasil dari penulisan ini faktor sosial ekonomi, adanya kesempatan, faktor perkembangan teknologi serta faktor lingkungan, modus operandi dalam kasus ini yaitu dengan cara memalsukan sejumlah dokumen. Upaya penanggulangan yaitu terdapat jenis penanggulangan kejahatan represif dan preventif dan juga berguna untuk memperbaiki upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait pemalsuan, dalam hal ini terkhususnya yaitu pihak perbankan. Disarankan kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas kepada pelaku, pihak perbankan agar lebih teliti dalam memberikan kredit kepada masyarakat dan dibutuhkan turut serta masyarakat untuk tidak membiarkan jasa-jasa yang menyediakan sarana pemalsuan surat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalasuan Surat, Sebagai Jaminan, Kredit
PENYITAAN DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN PERKARA JARIMAH MAISIR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh) Fatin Fatin; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 50 Qanun Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa menyimpan dan merawat benda sitaan negara dalam perkara maisir, merupakan tugas pokok dan kewenangan dari pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( RUPBASAN) atau Baitul Mal. Namun dalam kenyataannya masih banyak benda sitaan yang disimpan terpisah digudang masing- masing instansi penegak hukum sesuai. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penyebab benda sitaan perkara jarimah maisir tidak disimpan pada RUPBASAN Klas I Banda Aceh, perlakuan untuk mengefektifkan pangaturan benda sitaan dalam perkara jarimah maisir agar dapat disimpan pada RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan baitul Mal Kota Banda Aceh. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian, penyebab benda sitaan perkara jarimah maisir tidak tidak disimpan pada RUPBASAN Klas I banda Aceh adalah masih banyaknya benda sitaan yang disimpan terpisah di gudang masing- masing institusi sesuai tahapan yang sedang berjalan dalam proses dan masing- masing dari institusi yang terkait merasa sebagai pihak yang berkuasa terhadap benda sitaan tersebut. Perlakuan untuk mengefektifkan pengaturan benda sitaan dalam perkara jarimah maisir agar dapat disimpan pada RUPBASAN Klas I Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan lebih menguatkan koordinasi serta komitmen antara institusi terkait atas benda sitaan di RUPBASAN Klas I Banda Aceh serta pihak Mahkamah Syar’iyah dan kejaksaan harus berkoordinasi dengan Baitul Mal atas klasifikasi benda sitaan dan kewenangan pelelangan atas barang rampasan. Sarankan dari penelitian ini agar diperhatikan kembali implementasi dari ketentuan yang berlaku baik secara administratif maupun praktiknya.Kata kunci: Penyitaan, Penyimpanan, Benda Sitaan, Jarimah Maisir
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Mutia Nurul Izzah; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya, hambatan kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya dan upaya kepolisian dalam memenuhi hak-hak korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, kemudian dipadukan dan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya, yaitu faktor adanya kesempatan timbul dari diri korban yang memicu niat jahat dari pelaku. Hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya adalah pelaku lintas daerah, korban yang tidak melapor, masyarakat kurang responsive dan kooperatif. Upaya pemenuhan hak-hak oleh kepolisian terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya adalah pihak kepolisian langsung memproses laporan korban untuk mengungkap kasusnya. Saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian ini adalah adanya kesadaran setiap masyarakat dalam menghindari kejahatan tersebut. Korban diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya di kota Banda Aceh dengan cara secepatnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Kepada aparat kepolisian agar lebih meningkatkan efektifitas dari upaya penanggulangan adanya korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan raya.Kata Kunci : Viktimologi, Pencurian Dengan Kekerasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) Muhammad Farhan; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian Tindak Pidana Desersi secara in Absensia yang pelakunya tidak di temukan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Persidangan perkara desersi dapat dinyatakan in absensia, apabila pada saat pemanggilan ketiga, terdakwa tetap tidak hadir dalam persidanngan. Maka dari itu hakim ketua menyatakan persidangan dilakukan secara in absensia sesuai dengan pertimbangan hakim. Proses persidangan yang dilaksanakan tanpa dihadiri terdakwa menjadikan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan keyakinan dan didukung dengan beberapa alat bukti yang sah tanpa dapat mendengarkan keterangan yang langsung dari si pelaku/terpidana sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tentu saja kurang sempurna. Disarankan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan jajarannya dalam hal pembuktian di persidangan, akan lebih baik apabila para saksi tetap dihadirkan di dalam persidangan. Dengan mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim akan lebih optimal dalam mempertimbangkan hukuman apa yang paling tepat untuk terdakwa.Kata Kunci: Penegakan Hukum,  Prajurit, Tindak Pidana, Desersi.
TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG SECARA ILLEGAL DI KABUPATEN ACEH TENGAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah) Multa Hadi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penulisan karya ilmiah ini bertujaun untuk menjelaskan faktor penyebab, modus operandi pelaku dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terhadap terjadinya tindak pidana memperniagakan organ satwa liar yang dilindungi.. Data yang diperoleh pada penulisan karya ilmiah  ini menggunakan metode normatif empiris.  Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini adalah atas dasar kebutuhan ekonomi, dikarenakan harga dari dari tanaman kopi sebagai sumber mata pencaharian, memiliki harga jual yang sangat rendah, dan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu dengan cara mengantar barang dagangan yang illegal tersebut menggunakan mobil dengan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi,kepada pihak kepolisian atau lembaga-lembaga yang terkait harus melakukan pengawasan tidak sebatas hanya pada masyarakat sipil saja akan tetapi terhadap oknum dari pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab juga. Disarankan kepada pemerintah agar penegakan Hukum, memperketat pengawasan, sosialisasi rutin terkait dengan satwa yang dilindungi.Kata Kunci : Tindak pidana Satwa, Satwa dilindungi, Ilegal, Hewan
FUNGSI REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM MENGUNGKAP MALPRAKTIK MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fruca Radinda; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Pasal 1 ayat (1) Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyebutkan bahwa “Rekam medis merupakan berkas yang didalamnya memuat catatan serta dokumen mengenai identitas pasien, pengobatan, tindakan, pemeriksaan, serta pelayanan lain yang telah ditujukan untuk pasien. Namun dalam kenyataannya masih saja banyak tenaga medis yang tidak dapat membuat rekam medis dengan lengkap ataupun berkesinambungan dengan yang seharusnya, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dari tenaga medis pada saat melakukan tindakan kesehatan terhadap pasien yang berujung dengan terjadinya malpraktik medis. Tujuan dari penulisan ini yaitu supaya menambah pengetahuan mengenai fungsi dan kekuatan yang menjadi bukti dari rekam medis pada saat mengungkap malpraktik kesehatan. Metode penelitian yang dipakai yuridis empiris, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti surat pada pengadilan yang selaras dengan bunyi pasal 13 ayat (1) butir (b) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, namun selaras dengan yang terdapat pada pasal 183 KUHAP yang mengatakan sekurang-kurangnya adanya 2 alat yang menjadi bukti, rekam medis tidak mampu berdiri secara individu di pengadilan harus ditambah dengan alat bukti lain yang bersesuaian. Saran dari peneliti kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pencatatan rekam medis kesehatan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan agar ketika dalam melakukan tindakan medis selanjutnya tidak menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang berujung dengan malpraktik medis.Kata Kunci: Fungsi Rekam Medis, Alat Bukti Surat dan Malpraktik Medis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PEMUDA (Suatu Penelitian di Polres Aceh Selatan) Lilis Sahyana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Aceh Selatan berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Aceh Selatan yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.
UPAYA PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Rino Alfian; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim tidak menjatuhkan sanksi restitusi untuk korban tindak pidana penganiayaan berat, menjelaskan mekanisme pengajuan restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan dan hambatan dalam pengajuan restitusi pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak menjatuhkan sanksi restitusi untuk anak korban tindak pidana penganiayaan berat dikarenakan pihak kejaksaan tidak memasukkan permohonan restitusi ke dalam tuntutan dengan alasan susah untuk dikabulkan dan hakim tidak dapat menerima dan/atau menolak suatu hal yang tidak dimasukkan di dalam tuntutan JPU. Mekanisme Pegajuan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu pengajuan pada saat pemeriksaan perkara dan pengajuan gugatan restitusi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan inkrah. Hambatan dalam pengajuan restitusi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, tidak adanya LPSK dan tidak adanya aturan paksaan bagi pelaku jika tidak memenuhi restitusi. Disarankan kepada pihak Kejaksaan Banda Aceh untuk memberitahukan kepada pihak keluarga anak korban tentang adanya permohonan hak restitusi melalui pihak JPU guna memenuhi unsur perlindungan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan saran kepada pihak keluarga untuk melaporkan juga tindak pidana penganiayaan tersebut kepada LBH sebagai lembaga konsultasi hukum bagi pihak keluarga korban.Kata Kunci : Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue