Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1: Februari 2022"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMBERING VAN HET BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Alfatih Rizkha]]>;
<![CDATA[Adi Hermansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa pentingnya penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak piana korupsi dan penerapan pembuktian terbalik pada pengadilan tindak pidana korupsi Padang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tata cara melakukan pembuktian terbalik tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai tata cara bagaimana pembuktian terbalik dilakukan secara terstruktur, sehingga yang terjadi pada Pengadilan Tipikor Padang pada saat sidang pembuktian terdakwa membenarkan dan tidak membantah atas alat bukti yang dihadirkan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan. Pembuktian terbalik yang dilakukan bukan perkara yang mudah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, dimana terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik dan hal itu merupakan hak dari terdakwa namun bisa tidak digunakan. Disarankan Pengadilan Tipikor Padang melakukan sosialisasi hukum yang mendalam serta berkesinambungan mengenai sistem pembuktian terbalik kepada para penegak hukum dan melakukan pelatihan khusus dilingkup penyidik, jaksa dan hakim dalam penerapan sistem pembuktian terbalik diberbagai pasal- pasal tindak pidana korupsi, supaya sistem ini dapat dilaksanakan secara profesional dan juga efektif.Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Indah Widiya Ningsih]]>;
<![CDATA[Mohd. Din]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak- Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur apasajakah yang harus terpenuhi sehingga utang piutang menjadi tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan karena utang piutang. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yaitu hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja. Data utama penelitian ini yakni menggunakan data sekunde (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa yang menjadi unsur objektif ialah adanya perbuatan yang menggerakkan, yang digerakkkan (orang), dan tujuan perbuatan. Kemudian yang menjadi unsur subjektifnya ialah dengan maksud mengguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum. Pembuktian dilakukan dengan sistem negatief wettellijk bewijs theotrie, hal ini diatur di dalam Pasal 183 KUHAP bahwasanya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan mendapatkan keyakinaan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal yang paling penting untuk dibuktikan kemudian adalah mens rea karena hal ini yang paling membedakan tindak pidana penipuan karena utang piutang dengan wanprestasi.Kata Kunci : pembuktian, penipuan, utang piutang, wanprestasi]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Andry Syaifullah]]>;
<![CDATA[Rizanizarli Rizanizarli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki izin, hambatan penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki izin, dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki izin Data yang diperoleh pada penulisan jurnal ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin, faktor internal, faktor dan ekternal. Adapun hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin adalah sebagai berikut Rendahnya pendidikan terhadap pelaku, kurangnya sumber daya manusia, belum berkembangnya lembaga pengawasan yang lebih baik, kurangnya kelengkapan sarana dan fasilitas dan kurang koordinasi antar penegak hukum. Upaya dalam menangulangi tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin yaitu melaksanakan secara maksimal dengan melakukan upaya represif dan upaya preventif. Diharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kembali terhadap implementasi aturan surat izin penangkapan ikan (SIPI), sehingga dalam upaya penggulangan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin, pihak penegak hukum dapat meminimalisir terhadap tindak pidana tersebut, dan disarankan kepada pihak masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan ikan tanpa izin.Kata Kunci : Pidana, Perikanan, Ilegal, Penanggulangan, Ikan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) ]]>
<![CDATA[Muhammad Abraar]]>;
<![CDATA[Nursiti Nursiti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diinginkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT, namun faktanya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli masih banyak terjadi kasus KDRT dan korban yang tanpa adanya mendapat perlindungan dari hukum. Maka dari itu tujuan penelitian berikut ini agar mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Untuk data pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan menggunakan cara membaca beberapa buku, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan menggunakan cara mewawancarai responden dan informan. Setelah itu di dapatkan hasil dari penelitian dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban KDRT adalah bantuan hukum yaitu pendampingan korban, perlindungan sementara untuk memberikan rasa aman bagi korban, bantuan konsultasi serta bantuan rehabilitasi psikologis. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum adalah faktor dari korban dan faktor tekanan dari pihak keluarga di mana tuntutan dari keluarga besar turut mempengaruhi keputusan korban KDRT. Disarankan perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara ekstra kepada masyarakat tentang UU PKDRT supaya masyarakat tidak menganggap persoalan KDRT sebagai hal biasa, perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum tentang perlindungan hukum berupa hak-hak korban KDRT agar korban tidak takut untuk membuat laporan pengaduan, serta perlu dibangun rumah singgah sementara atau shelter agar korban merasa aman dan tidak merasa diintimidasi oleh pelaku maupun keluarga pelaku.Kata Kunci : Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Audina Diansha]]>;
<![CDATA[Mukhlis Mukhlis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dijatuhkannya putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri B.Aceh dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada saat persidangan ternyata setelah diperiksa kasus korupsi tersebut berhubungan dengan hukum administrasi bukan hukum pidana, hakim tidak yakin dengan bukti-bukti tersebut walaupun jaksa telah membuat surat dakwaan dengan bukti bukti-bukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu belum tentu kuat sepenuhnya dan bukti yang di hadirkan di persidangan tidak kuat.. Upaya yang di lakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri B.Aceh yaitu penyidik harus senantiasa memperbarui pengetahuannya terkait kasus tersebut, mendesak untuk menghadiri adanya hakim komisioner, pada saat tim audit Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit suatu proyek maka harus menunggu hasil ahli teknisi, harus adanya bukti yang kuat dan tidak ada hal yang di tutup-tutupi. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa untuk lebih cermat dalam mengetahui peraturan-peraturan hukum baru sehingga tidak ketinggalan zaman yang sekarang dan diharapkan harus lebih menjungjung keadilan tanpa ada intervensi dari pihak nonyuridis.Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA ]]>
<![CDATA[Muhammad Qamarul Akhyar]]>;
<![CDATA[Ainal Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak–Pasal 3 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memastikan anak-anak yang sedang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti dipisahkan dari orang dewasa, bebas penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam. Perlindungan yang dapat diberikan dengan cara memindahkan tahanan anak agar terpisah dari tahanan dewasa dalam LAPAS. Namun pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Tujuan Penulisan Skripsi ini ialah menjelaskan faktor penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa, mengetahui dampak yang timbul akibat pencampuran penempatan Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa, serta menjelaskan proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan terori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden informan dan data sekunder meliputi Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, serta karya ilmiah. Hasil penelitian bahwa faktor penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa di sebabkan faktor putusan pengadilan serta faktor permintaan orang tua. Dampak timbul akibat pencampuran antara narapidana Anak dengan narapidana dewasa adanya dampak positif (mudah diakses oleh orang tua, terpenuhinya pendidikan dan dampak Negatif (berpengaruh terhadap psikologi, social dan biologis). Upaya Pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Terhadap Narapidana Anak yaitu melakukan pembinaan kesadaran beragama serta melakukan pembinaan kecerdasan. Disarankan kepada LAPAS ada tahanan anak yang diletakkan seharusnya menambah fasilitas yang harus diberikan kepada tahanan anak dan harus menempatkan tahanan anak berbeda atau terpisah dengan tahanan dewasa, agar tidak bisa saling komunikasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penempatan Narapidana, Anak]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 04/JN/2019/MS.ACEH TENTANG JARIMAH ZINA TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Faradiba Ummami Kamaruzzaman]]>;
<![CDATA[Nurhafifah Nurhafifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan adanya ketidaktepatan Penuntut Umum dalam memilih Pasal yang didakwakan dan menganalisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dakwaan penuntut umum kurang tepat dalam menetukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dalam perkara tersebut lebih tepat didakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina Terhadap Anak. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dinilai tidak memperhatikan fakta di persidangan dan kurang memperhatikan asas proporsionalitas dalam mengambil keputusan. Sehingga putusan pengadilan tersebut tidak mencapai unsur keadilan karena tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak. Disaranan kepada penuntut umum untuk lebih memperhatikan secara teliti dan cermat dalam pembuatan surat dakwaan dan disarankan kepada majelis hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak dibawah umur dan memiliki kondisi keterbelakangan mental dan selalu memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan agar terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, kepastian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan agar memperhatikan ketentutan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Studi Kasus, Mahkamah Syar’iyah, Jarimah, Anak]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) ]]>
<![CDATA[Said Hafidz Mahya]]>;
<![CDATA[Mahfud Mahfud]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak Tanpa Izin, upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya penyimpanan bahan bakar tanpa izin adalah faktor ekonomi dan minimnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyimpanan bahan bakar minyak adalah upaya preventif yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan upaya represif yaitu dengan cara melakukan penindakan pidana secara cepat. Hambatan bagi penyidik adalah menetapkan tersangka utama yang berlindung dibalik jabatan dan memanfaatkan hukum dan lamanya masyarakat melapor. Disarankan kepada pihak Dinas ESDM untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat agar mendaftarkan izin usaha penyimpanan minyak dan juga diperlukan upaya penyerdahanaan perizinan agar mempermudah masyarakat dalam memperpanjang izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak.Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar, Tanpa Izin]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Agustian Putra]]>;
<![CDATA[Dahlan Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan unsur-unsur penggelapan pada perbuatan tindak pidana tidak menyetor hasil penjualan toko oleh karyawan, bentuk pertanggungjawaban pidana hasil penjualan toko oleh karyawan dan kendala dalam upaya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana hasil penjualan toko oleh karyawan. Data yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari unsur-unsur pada perbuatan tindak pidana penggelapan oleh karyawan diantaranya semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372 KUHP dan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang meliputi tanggungjawab pidana dan perdata. Kendala dalam upaya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana hasil penjualan toko oleh karyawan yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan tempat usaha oleh penegak hukum, saksi yang kurang tepat dalam memberikan keterangan di kepolisian dan regulasi dengan sanksi pidana yang relatif singkat. Disarankan aparat penegak hukum termasuk penyidik tepat dalam menentukan pasal pada pelaku, memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat dengan cara memperbanyak membuat sosialisasi penyuluhan hukum supaya masyarakat memahami bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan oleh karyawan dan kepada pemerintah responsif dan memfasilitasi terhadap kendala yang dihadapi aparat penegak hukum.Kata Kunci : penggelapan dalam jabatan, pertanggungjawaban, Karyawan]]>
<![CDATA[DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ghina Sausan Nabilah Nofal]]>;
<![CDATA[Ida Keumala Jempa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan tindak pidana peredaran uang palsu, dampak disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana peredaran uang palsu dan upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan. Faktor Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu adalah pelaku merupakan sumber peredaran uang palsu (pencetak uang palsu) sehingga hakim memberikan sanksi hukuman pidana penjara dengan jumlah 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pelaku lainnya merupakan pelaku peredaran uang palsu dengan jumlah yang kecil, dampak terhadap disparitas pidana adalah timbul rasa diperlakukan tidak adil dan munculnya pandangan negatif pada lembaga peradilan serta upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana adalah dengan melihat putusan hakim terdahulu serta menilai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Saran kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah membuat suatu pedoman tertulis untuk menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap tindak pidana peredaran uang palsu, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan meminimalisir terjadinya disparitas pidana.Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Peredaran, Uang Palsu.]]>
