Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1: Februari 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/PN-BNA ]]>
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.13 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam studi kasus ini pada putusan perkara No. 34/Pdt.G/2009/PN-BNA adalah karena adanya pengambilan tanah untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini pihak penggugat telah menempuh segala upaya hukum yang ada, guna memulihkan kerugian yang diderita dan berada pada pihak yang menang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan oleh karena amar putusan tersebut pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi namun eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat dilakukan (non executable). Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable serta pencapaiannya pada tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah karena tidak adanya amar putusan pada Mahkamah Agung yang menetapkan besarnya prestasi yang harus dibayar tergugat walaupun dihukum secara tanggung renteng dan demi memberikan kepastian hukum, prestasi harus ditetapkan berapa besarnya sehingga eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dijalankan (non executable). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable adalah yang pertama dengan mengajukan gugatan baru kembali kepada Pengadilan Negeri meskipun bersinggungan dengan asas nebis in idem dan yang kedua dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan Hakim dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya oleh karena itu menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum memutuskan penetapan pada permohonan eksekusi dapat mempertimbangkan besaran kewajiban atau prestasi yang harus dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng atau dibagi rata dengan dicantumkan nilai masing-masing yang harus dibayar walaupun besaran kewajiban dalam amar putusan tidak dicantumkan sebelum menetapkan sebuah permohonan eksekusi tidak dapat dijalankan (non executable), oleh karena permohonan eksekusi atas dasar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Rabi Agustia]]>;
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.813 KB)
<![CDATA[Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas Tuha Peut Gampong selaku Badan Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai. Disarankan supaya Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, Tuha Peut Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG VERTICAL DRYER JAGUNG ANTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI ACEH DENGAN CV. HARKAT ANEUK NANGGROE ]]>
<![CDATA[Zora Riz Nadya]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.399 KB)
<![CDATA[Berdasarkan surat perjanjian kerja antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh dengan CV. Harkat Aneuk Nanggroe Nomor: 011/21931/2015, disepakati bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung adalah 50 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 21 Oktober 2015. Dalam SPMK disebutkan bahwa pekerjaan harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 9 Desember 2015, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa pembangunan proyek tersebut terlambat penyelesaiannya yaitu pada tanggal 9 desember belum juga selesai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dan faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung, dan untuk menjelaskan proses penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung.Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data sekunder, serta penelitian lapangan dengan mewawancarai responden untuk memperoleh data primer.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan Gedung Vertical Dryer Jagung tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pihak pelaksana jasa melakukan wanprestasi terkait dengan terlambat menyelesaikan pekerjaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah force majeur,keterlambatan ketersediaan bahan material, terbatasnya tenaga kerja, dan kenaikan harga. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara teguranlisan, teguran tertulis, perpanjangan waktu penyelesaian, dan penyerahan jaminan pelaksanaan.Kepada pihak konsultan pengawasagar lebih banyak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, serta kepada pihak pengguna jasa agar melengkapi dokumen dan membuat addendum contract secara tertulis.Kepada pihak pelaksana jasadan pengguna jasalebih mendalami pemahaman terhadap kontrak agar tidak ada pihak yang melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak lain.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizqi Alzamna]]>;
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.012 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan alasan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh belum mendaftarkan tenaga kerja kontraknya pada BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam merealisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja kontrak pada RSUD Meuraxa Banda Aceh, dan menjelaskan bentuk jaminan sosial lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja kontrak diluar Program BPJS Ketenagakerjaan. Data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alasan belum terdaftarnya seluruh tenaga kerja kontrak pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah mengusulkan anggaran kepada pemerintah kota Banda Aceh, mendaftarkan secara bertahap, dan melakukan sosialisasi. Adapun bentuk jaminan sosial lainnya adalah berupa Program BPJS Kesehatan dan tunjangan hari lebaran serta pembiayaan pada kegiatan-kegiatan sosial terhadap tenaga kerja dalam lingkungan rumah sakit. Disarankan kepada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh agar mendesak pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan anggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dan segera mendaftarkan semua tenaga kerja kontrak ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar lebih aktif melakukan sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[T. Muhammad Al Arief]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.292 KB)
<![CDATA[Dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP Nomor 109 Tahun 2012) terdapat larangan untuk tidak menjual rokok kepada anak berusia di bawah usia 18 tahun. Namun dalam prakteknya, pelaku usaha tetap saja memperjual belikan rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun (konsumen). Hal tersebut membuktikan aturan yang ditetapkan belum dapat berjalan secara maksimal, sehingga dibutuhkannya perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab pelaku usaha menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, dan akibat hukum dari tindakan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data hukum primer dengan cara wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa penyebab pelaku usaha menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, hal tersebut yaitu rendahnya pengetahuan hukum pelaku usaha, tidak adanya penyuluhan dan pengawasan, aturan hukum yang tidak berjalan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya itikad baik dari pelaku usaha dan rendahnya kepedulian masyarakat. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi konsumen secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum represif (menaggulangi). Akibat hukum yang ditimbulkan dapat berupa batal demi hukum jual beli yang dilakukan (Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata), pengenaan sanksi administratif sesuai Pasal 23 dan Pasal 60 ayat (3) PP Nomor 109 Tahun 2012, dan larangan penjualan dan penarikan barang dan/jasa (pasal 8 ayat 4) serta sanksi pidana penjara dan/atau denda (Pasal 62) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan dan pengawasan terkait penjualan rokok, dan juga dapat memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggarnya, serta diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan khusus terkait dengan penjualan rokok untuk menekan jumlah perokok anak.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA POH ROH SETELAH PUTUS PERKAWINAN KARENA KEMATIAN DALAM MASYARAKAT ADAT GAYO ]]>
<![CDATA[Syamsiah Syamsiah]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.398 KB)
<![CDATA[Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik indonesia, yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Akan tetapi dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, apabila terjadi putus perkawinan karena kematian harta Poh roh (harta Bersama) tidak dibagi oleh yang lama hidup /Janda. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan kedudukan harta poh roh setelah putus perkawinan karena kematian, dan menjelaskan faktor penyebab harta poh roh tidak dibagi setelah putus perkawinan karena kematian. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis: buku-buku, doktrin, dan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer: melalui wawancara dengan responden maupun informan. Berdasarkan hasil penelitian bahwakedudukan harta poh roh setelah putus perkawinan karena kematian pertama dikuasai oleh yang lebih lama hidup dan yang kedua kedudukan harta poh roh tersebut dibagi oleh ahli warisnya si yang meninggal dunia. Adapun faktor penyebab harta poh roh tidak dibagi setelah putus perkawinan karena kematian ada empat faktor: pertama kurangnya pengetahuan tentang pembagian harta poh rohkedua adanya i’tikad buruk Janda/Dudayang lama hidup, ketiga harta poh roh tersebut tidak pantas untuk dibagi, kemudian yang keempatmerupakan kebiasaan dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Disarankan kepada Janda atau Duda untuk memperjelas status harta dalam perkawinan sehingga tidak bercampur antara harta bawaan dengan harta bersama. Apabila suatu saat terjadinya putus perkawinan karena kematian tidak mengalami kesulitan dalam pembuktiannya.]]>
<![CDATA[THE PROTECTION OF ECONOMIC RIGHTS TOWARDS PERSON WITH COLOR BLINDNESS BASED ON INTERNATIONAL LAW ]]>
<![CDATA[Dwi Pragasa Ananda]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.373 KB)
<![CDATA[Improvement of economy and development are carried out by the Indonesian government in many ways. The spread of employment each year is a real example of performance by the Indonesian government for all Indonesian to improve welfare of their life. However, this way does not provide sufficient results against those who are categorized as person with color blindness (daltonism). As a state of law, government of Indonesia should uphold human rights in the society. However, in fact the case that led to deprivation of economic rights of people with color blindness to find employment is not in line with the real expectation. The purposes of this thesis are to explain the protection of economic rights against color blind people in Indonesia who are deprived of freedom in an effort to get a job; to identify and explain how international and national law governing economic rights people with color blindness in Indonesia and also to explain the legal sanction that can be applied. This research uses normative research (normative legal research). Normative research is a legal doctrinal research or legal research theory, which uses primary, secondary and tertiary legal resources including academic paper, research report, dictionary etc. The result shows that the condition in Indonesia related to the deprivation of economic rights against color blindness people in an attempt to find a job based on international conventions is considered as discrimination. Until the year 2016 there are about four international conventions have been ratified by the government of Indonesia to protect their economic rights. Since 1999 Indonesia has become a country that promotes the Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination Convention through the Law Number 29 of 1999 to eliminate discrimination. In 2008 the Indonesian government enacted the Law Number 40 of 2008 on The Elimination of Racial and Ethnic Disrcimation as a legal tool to apply criminal sanctions against the perpetrators of discrimination. It is suggested that in order to achieve national goals which protect all the people of Indonesia. The government of Indonesia is recommended to keep control and apply these laws in the society. By doing so human rights can be fully fulfilled and discrimination doesn't appears again. Then, government of Indonesia should consistent and aware of the importance of respecting other rights.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH ACEH NOMOR 55/PDT.G/2012/MS-ACEH TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT ]]>
<![CDATA[Yasmeen Azkiya]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.605 KB)
<![CDATA[Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disingkat KHI disebutkan bahwa hibah yang diperbolehkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta si penghibah. Di Mahkamah Syariah, dalam putusan perkara hibah No. 55/Pdt.G/2012/MS-Aceh terjadi hal yang berbeda dengan ketentuan tersebut, dimana diputuskan ½ hibah diberikan kepada penggugat dan ½ bagian hibah lagi untuk tergugat. Putusan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 210 KHI. Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan alasan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh dalam putusan No.55/Pdt.G/2012/MS-Aceh memutuskan untuk memberikan ½ bagian harta hibah kepada pembanding dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat preskriptif (analisis data) yaitu penelitian yang merumuskan tindakan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, perundang-undangan, keputusan Mahkamah Syariah, jurnal-jurnal dan makalah-makalah. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh memutuskan membagi harta hibah tersebut menjadi dua bagian, yaitu ½ untuk penggugat dan ½ bagian lagi menjadi milik tergugat. Setelah sebelumnya pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh memutuskan membatalkan hibah dan hak hibah yang diterima oleh tergugat adalah 1/3. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh bertentangan ketentuan Pasal 210 KHI. Akan tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, hibah untuk anak angkat dapat ditarik kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 209 anak angkat dan orangtua angkat dapat diberikan hak sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta peninggalan. Disarankan kepada Majelis Hakim dalam menganalisa dan memutuskan perkara yang masuk supaya tidak mengabaikan segala aspek hukum secara keseluruhan. Kepada masyarakat luas agar sebelum melakukan tindakan hukum seperti dalam melakukan hibah, melakukan konsultasi dengan pihak yang mengerti hukum. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI ]]>
<![CDATA[Raifina Oktiva]]>;
<![CDATA[Susiana Susiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.363 KB)
<![CDATA[Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat komposisi, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Dalam kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label komposisi pada produk pangannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kota Banda Aceh tidak mencantumkan label komposisi, akibat hukum apabila pelaku usaha industri rumah tangga pangan tidak mencantumkan label komposisi, upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak mencantumkan label komposisi. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha tidak mencantumkan label komposisi disebabkan karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut serta tingginya biaya produksi apabila mencantumkan label komposisi. Adapun akibat hukumnya apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut adalah pengenaan denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi, penarikan pangan dari peredaran, gantirugi dan pencabutan izin usaha. Upaya yang dilakukan oleh BBPOM dan Dinas Kesehatan setempat dalam menanggulangi pelaku usaha tersebut yaitu dengan memberikan penyuluhan, pengawasan serta pembinaan. Disarankan kepada BBPOM serta Dinas Kesehatan setempat agar meningkatkan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap produk pangan industri rumah tangga serta menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban.]]>
<![CDATA[ROYALTI TERHADAP PENYEWAAN SECARA KOMERSIAL HAK CIPTA BUKU, NOVEL, DAN KOMIK DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Suci Farah Dina]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.4 KB)
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan UUHC Tahun 2014 Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i -ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC Tahun 2014. Disebutkan bahwa buku, novel, dan komik merupakan ciptaan yang dilindungi dan bagi penulis atau penerbit berhak menerima pembayaran royalti ketika ciptaannya digunakan secara komersial. Dalam praktiknya di Kota Banda Aceh penyewaan buku, novel, dan komik belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUHC tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hak ekonomi penulis atau penerbit terhadap penyewaan buku, novel,dan komik secara komersial di Kota Banda Aceh, hambatan yang ditemukan dalam pembayaran royalti pelaku usaha rental buku, novel, dan komik di Kota Banda Aceh, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menekankan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data lapangan berupa data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan informan. Hal ini karena penelitian normatif dapat memanfaatkan hasil penelitian empiris sebagai ilmu bantu sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit belum sesuai Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i – ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) UUHC Tahun 2014, sehingga pembayaran royalti tidak dilaksanakan. Hambatan pembayaran royalti disebabkan karena berbagai faktor yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, upaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh kurang maksimal, penulis atau penerbit tidak melakukan pengawasan terhadap hak ekonominya, serta tidak ada lembaga penarik royalti di Kota Banda Aceh. Adapun upaya –upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta secara umum, belum optimal dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti. Serta kurang jelas dalam memberikan materi sosialisasi maupun edukasi dan kurang tepat dalam memilih peserta. sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Disarankan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian Pelayanan Hukum dan HKI lebih memperhatikan perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Kepada Penulis dan Penerbit untuk lebih memiliki inisiatif dan proaktif terhadap pengawasan hak ekonominya.]]>
