Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1: Februari 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN HIT AND RUN YANG DILAKUKAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[M Syahrul Khairah]]>;
<![CDATA[Azhari Azhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online. Namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah Hit and Run. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku usaha Online Shop adalah perlindungan hukum represif, dimana konsumen dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita oleh pelaku usaha. Sesuai dengan kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diwajibkan agar beritikad baik dalam melakukan transaksi.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : 33/PDT.G/2011/PN-BNA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Cut Sylvianiansyah]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan studi kasus ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum serta untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di dalam putusan PN Bna No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna. Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan PN Bna No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna, menyatakan surat hasil kesepakatan damai tersebut sebagai alat bukti yang sah menurut hukum adalah kurang tepat. Seharusnya surat tersebut tidak sah, karena surat tersebut tidak diakui kebenarannya dan tidak terdapat tanda tangan para Penggugat, maka perbuatan penjualan tanah dan balik nama sertifikat hak milik yang dilakukan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim dalam memberikan putusannya kurang memperhatikan tujuan hukum karena dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan alat bukti para Penggugat. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya menerapkan asas mendengarkan kedua belah pihak, dalam memberikan putusan harus sesuai tujuan hukum agar terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Suatu Penelitian Pada PT. Mega Auto Finance Cabang Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ahlun Nadlar]]>;
<![CDATA[T Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”, Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan PT. Mega Auto Finance melakukan penarikan kendaraan bermotor milik debitur tanpa didaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mega Auto Finance, menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dan PT. Mega Auto Finance dalam kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. MAF belum dilakukan dengan baik dan belum mengakomodir kepentingan serta perlindungan bagi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah debitur terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa dilakukan secara preventif. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara non-litigasi dengan metode negosiasi dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh sebagai mediator. Disarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk menjelaskan dengan rinci prosedur perjanjian terkait isi kontrak maupun pembebanan fidusia terhadap objek perjanjian tersebut dan melakukan penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO (KUM) PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG DAUD BEUREUEH BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ihsan]]>;
<![CDATA[T Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ,Telah mengatur kewajiban bank terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu prinsip dalam perbankan untuk menghindari terjadinya kerugian yang merugikan salah satu pihak baik pihak bank sebagai pemberi dan penyalur kredit untuk masyarakat maupun kerugian yang dialami oleh calon nasabah debitur di kemudian hari dan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dan terjadinya transaksi yang mencurigakan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan, mengkaji, dan menganalisis mekanisme penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap pemberian kredit, dan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap nasabah debitur pada PT.Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Daud Beureueh Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pelaksanaanya pada PT.Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Daud Beureuh Banda Aceh sudah menerapkannya dengan baik dan cermat terhadap pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap calon nasabah debitur,akan tetapi Caracter dari nasabah yang berbeda-beda sehingga menimbulkan terjadinya kredit bermasalah yang mengakibatkan penerapan prinsip mengenal nasabah tidak berjalan dengan semestinya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KONTRAK BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME TRIPLE PLAY ANTARA PT.TELKOM DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah Usaha Tele-komunikasi (Witel) Aceh) ]]>
<![CDATA[Azura Azura]]>;
<![CDATA[Yunita Yunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kontrak berlangganan layanan Indihome triple play antara PT. Telkom dengan pelanggan, bentuk-bentuk wanprestasi antara PT. Telkom dengan pelanggan, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi antara PT. Telkom dengan pelanggan. Perjanjian di antara PT. Telkom dengan pelanggan telah dibuat suatu kontrak baku yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan Kontrak Berlangganan Layanan Indihome. Meskipun telah mengikat para pihak, kenyataannya masih sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian kontrak berlangganan layanan Indihome triple play antara PT. Telkom dengan pelanggan. Masing-masing pihak diharapkan memahami isi kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman.]]>
<![CDATA[MANFAAT BEBAS PREMI DALAM ASURANSI JIWA (SUATU PENELITIAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 DAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Iga Fitriana Surya]]>;
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur pembayaran uang pertanggungan dan manfaat bebas premi oleh penanggung kepada ahli waris, menjelaskan status polis apabila tertanggung telah meninggal dunia serta menjelaskan alasan asuransi jiwa tetap memberi manfaat kepada anak dari orang tua yang mengalami risiko cacat tetap total dan atau meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang pertanggungan dibayar langsung oleh penanggung kepada ahli waris melalui transfer antar rekeninng sesaat setelah kabar tertanggung meninggal dunia dan pembayaran manfaat bebas premi dibayar oleh penanggung kepada ahli waris secara berkala untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak yang ditinggalkan oleh tertanggung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status polis milik tertanggung yang meninggal dunia ditutup dan dianggap selesai oleh perusahaan jika telah sampai batas akhir perjanjian asuransi jiwa, dan alasan asuransi jiwa tetap memberi manfaat kepada anak dari orang tua yang telah meninggal dunia demi melindungi dan mensejahterakan anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. INDAH LOGISTIK CARGO TERHADAP RUSAK DAN HILANGNYA BARANG KIRIMAN ]]>
<![CDATA[Farah Rieza]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen dan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak atau hilangnya barang kiriman. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian dengan cara investigasi beberapa responden dan informan, serta dilakukan penelitian perpustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, undang-undang, buku bacaan dan teori. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen adalah faktor kesalahan dalam melakukan pengepakan barang, faktor kelalaian dalam pengangkutan, dan faktor kesalahan sopir pengangkutan serta faktor kesalahan penempatan barang dalam angkutan. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak dan hilangnya barang kiriman konsumen yaitu dilakukan secara musyawarah, dimana PT. Indah Logistik Cargo memberikan ganti rugi barang milik konsumen sebesar 5 kali ongkos kirim, ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga barang kiriman konsumen, namun konsumen tidak dapat melakukan upaya lainnya selain menerima ganti rugi yang tidak sesuai tersebut. Kepada PT. Indah Logistik Cargo agar melaksanakan kewajiban pengiriman barang dengan baik serta memberikan ganti rugi yang sesuai dengan amanah UU NO. 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DAN TRIANGLE PASE INC DI WILAYAH KERJA PASE, KABUPATEN ACEH UTARA DAN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Amira Nurdin]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 160 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Provinsi Aceh mempunyai kewenangan melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan pengelolaan migas yang berada di Aceh. Tugas utama BPMA bukan hanya menerapkan, mengontrol dan mengawasi Kontrak Bagi Hasil (KBH) tetapi juga melakukan negosiasi dan penandatanganan kontrak. BPMA dan Triangle Pase Inc (TPI) telah menandatangani KBH Wilayah Kerja Pase pada 22 Mei 2015 untuk waktu 30 tahun. Dalam kegiatan pengelolaan WK Pase wajib mengikutsertakan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). KBH memuat sejumlah kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak seperti pelaksanaan CSR, pengrekrutan tenaga kerja dan pendirian anak perusahaan. Akan tetapi TPI belum melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan KBH. Oleh karena itu, PDPA dapat melakukan gugatan hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Halfi Fadilla]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas proses pelaksanaan mediasi. Namun, dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi belum dapat menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri banda aceh dengan cara damai. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi adalah para pihak yang tidak aktif dalam proses mediasi dan kurangnya hakim bersertifikat mediator sehingga hakim mediator tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan mediasi, serta kuasa hukum yang mempengaruhi untuk tidak menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Upaya yang dilakukan mediator adalah memfasilitasi para pihak, manggunakan hak kaukus, membangun kepercayaan kepada para pihak, dan pandai bernegoisasi. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa melalui mediasi serta penambahan hakim bersertifikat mediator dan non hakim bersertifikat.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Cici Purwasih]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang pembatasan dalam penyebaran lagu, seperti Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia dengan syarat tetap bersifat original. Namun, di saat teknologi semakin canggih membuat pelaku ekonomi kreatif bersaing dalam membuat konten, sehingga menjadikan lagu Indonesia Raya yang hakikatnya sebagai lagu kebangsaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan mengubah aransemen lagu tersebut dan mengunggah ke media sosial. Diketahui bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya melindungi hak moral karena lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan dan menjadi milik umum, akan tetapi pengaturan seperti ini bisa merugikan negara karena hanya dengan Hak Moral tidak melindungi lagu kebangsaan secara menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan telah melindungi Lagu Indonesia Raya dimana lagu tersebut dilarang untuk diubah aransemennya dan pelanggaran tersebut dapat tergolong dalam perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.]]>
