Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 4: November 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK(BBM) DI KECAMATAN SYIAH KUALA ]]>
<![CDATA[Muhammad Satria]]>;
<![CDATA[Humaira Humaira]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenal kondisi dari nilai tukar barang dan atau jasa yang di perdagangkan”. Namun dalam praktiknya sering terjadi pembulatan harga kembalian yang dilakukan sepihak oleh pihak SPBU di kecamatan Syiah Kuala pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan bagaimana praktik pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kecamatan syiah kuala, menjelaskan bagaimana Perlingungan konsumen terhadap praktik pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kecamatan syiah kuala, menjelaskan tanggung jawab pihak SPBU terhadap praktik pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kecamatan Syiah kuala. Dalam arikel ini metode penelitian di lakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris dimana data diperoleh dari memadukan bahan hukum sekunder dengan data hukum primer, hasil peneltian menunjukan bahwa praktik pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dilakukan sepihak oleh pihak SPBU dengan alasan kurangnya uang pecahan kecil, praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) masih dianggap biasa dikalangan masyarakat karena jumlah nominal yang di anggap sedikit, tanggung jawab pihak spbu berupa permintaan maaf dan ganti kerugian. Dosarankan kepada pihak SPBU untuk menyediakan pecahan nominal kecil dengan jumlah banyak serta memberikan informasi pada saat melakukan pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun mengalokasikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan]]>
<![CDATA[STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SENASAB (SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ]]>
<![CDATA[Janiar Rizki]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Larangan perkawinan senasab disebutkan dalam Pasal 39 KHI. Pasal 99 huruf a dan b KHI disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 171 huruf c KHI dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki status sebagai anak sah dan kedudukan hak waris yang melekat pada anak tersebut untuk menjadi pewaris dari kedua orang tuanya. Namun di masyarakat ditemukan adanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah karena perkawinan senasab yang berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa status anak dari perkawinan senasab adalah anak sah dan kedudukan berhak mendapatkan warisan dalam perspektif KHI. Sedangkan menurut pendapat ulama MPU Aceh menyatakan bahwa status anak tidak sah dan tidak dinasabkan kepada ayahnya dan anak tidak berhak mendapatkan warisan apabila perkawinan senasab dilakukan dengan sengaja dan status anak sah dan berhak mendapatkan warisan jika perkawinan tersebut tidak disengaja. Disarankan sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu nasab atau keturunan dari calon mempelai sebelum perkawinan karena dapat berdampak pada status dan kedudukan hak waris anak dan dibutuhkan aturan hukum yang eksplisit dalam aturan status dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan senasab.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF ]]>
<![CDATA[Citra Kasih]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi pemohon tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pertimbangan Hakim sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuaikah putusan Hakim dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum. Hasil penelitian studi kasus ini adalah putusan Hakim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara Hakim tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57KHI, dan Hakim dalam putusannya tidak memberikan keadilan bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 anak. Disarankan bagi Hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan yang berlaku, sehingga akan melahirkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA ALAT LATIHAN BEBAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Muhammad Abieza Rayyan]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun demikian praktik di lapangan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna alat latihan beban pada pusat kebugaran di Kota Banda Aceh masih lemah. Pemberian informasi dan tanggung jawab pelaku usaha kebugaran masih kurang terhadap konsumen yang mengalami kerugian. tanggung jawab pelaku usaha memberikan kompensasi dan santunan perawatan medis bagi konsumen yang mengalami kerugian, dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara negosisasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dan konsumen sebagai pengguna agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan serta dibutuhkannya peran BPSK di Kota Banda Aceh agar lebih berkompeten dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen terkhusus pada usaha pusat kebugaran.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KENYAMANAN NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI OTENTIKASI PT. TASPEN (Suatu Penelitian di PT Taspen Cabang Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Farrah Rajuna]]>;
<![CDATA[Safrina Safrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kenyamanan merupakan prioritas utama bagi setiap konsumen. PT. TASPEN (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun telah menerbitkan suatu layanan aplikasi otentikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah. Namun dalam kenyataannya para nasabah merasa tidak nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Otentikasi data biometrik dapat dilakukan melalui : sidik jari (finger print), foto wajah (face), dan sampel suara ( voice). Para nasabah merasa tidak nyaman menggunakan layanan aplikasi Otentikasi yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN (Persero) karena kerap mengalami kegagalan saat memverifikasi data biometrik dan juga karena ketidakmampuan mereka menggunakan teknologi (smartphone). Upaya yang dilakukan oleh PT. TASPEN pada nasabah yang mengalami kegagalan melakukan autentikasi adalah dengan menyediakan layanan autentikasi secara manual pada mitra bayar, sehingga uang pensiun dapat segera diambil. Sedangkan bagi yang sakit atau uzur dapat meminta dikunjungi oleh mitra bayar. Disarakan bagi PT. TASPEN (Persero) atas layanan aplikasi Otentikasi yang tidak menyulitkan para nasabah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut mengingat para nasabah yang umunya telah berusia lanjut (LANSIA).]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PDT.SUS-BPSK/2017 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK ]]>
<![CDATA[Al-Qadri Al-Qadri]]>;
<![CDATA[Yunita Yunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Agung selaku pengadilan kasasi memiliki wewenang sebagai judex jurist, yakni hakim yang mengoreksi kinerja judex facti agar putusan peradilan di bawahnya tidak mengandung kesalahan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, yang mana hakim tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh BPSK, dalam melaksanakan alur penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan hukum dari Putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa tanpa persetujuan salah satu pihak serta pencapaian tujuan hukum dalam memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Metode penelitian dalam studi kasus ini adalah yuridis normatif. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alur dalam menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru, yang seharusnya penyelesaian dengan cara arbitrase adalah persetujuan antara Eddy Rivaldo dan pihak pelaku usaha dan bukan alur penyelesaian secara bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru. Majelis hakim belum memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku usaha. Disarankan untuk majelis hakim agar lebih cermat melihat peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian sengketa konsumen. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi kewenangan BPSK sehingga tidak muncul penafsiran berbeda. Selanjutnya untuk majelis hakim agar dalam memutuskan perkara menggali lebih dalam keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Mesjid Raya) ]]>
<![CDATA[Irda Yulista]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak luar pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa:”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tujan penulisan sekripsi ini ialah untuk menjelaskan pengaturan hukum bagi anak luar nikah menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak luar nikah terhadap harta warisan di Kecamatan Mesjid Raya. Metode penilitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penilitian ini menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya dan kurangnya perlindungan hukum, sehingga ayah biologisnya memberikan harta warisan dengan cara mengwasiatkan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalah hal mengatur kedudukan perlindungan hukum dan hak anak luar nikah terhadap harta warisan dari ibunya dan pihak keluarga ibunya dan ayah bilogisnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN ULASAN PRODUK MASKER SPIRULINA TIENS DI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Cut Novadilla Halid]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 (6) dijelaskan pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan/mempertunjukan suatu ciptaan. Selebriti Instagram (selebgram) merupakan salah satu subjek dari pelaku pertunjukan yang mempunyai hak eksklusif atas produk hak terkaitnya, contohnya seperti konten ulasan produk Masker Spirulina Tiens yang diunggah pada akun pribadi Instagramnya dari hasil kerja sama endorsement dengan pebisnis online masker tersebut. Pebisnis online lain yang tidak bekerja sama tidak dapat menggunakan secara bebas konten ulasan tersebut. Kenyataannya, masih ada para pebisnis online yang menggunakan secara bebas konten ulasan endorse tanpa izin selebgram selaku pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan konten ulasan dalam menjalankan bisnis online, bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik konten yang mengulas produk Masker Spirulina Tiens di media sosial, dan penyelesaian sengketa bagi pebisnis online yang menggunakan konten ulasan endorse tanpa seizin selebgram di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan konten ulasan endorse tanpa seizin selebgrammasih banyak dilakukan oleh pebisnis online yang tidak melakukan kerja sama endorsement, perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan belum diatur secara komprehensif sehingga kurangnya pengawasan pada selebgram oleh DIRJEN HAKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemilik konten ulasan menegur pebisnis online melalui direct message Instagram (DM) atau cara lain ditempuh melalui musyawarah antara selebgram dengan si pelanggar.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH PEGAWAI NEGERI AL IKHLAS DALAM USAHA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PIDIE ]]>
<![CDATA[M Hafizh Achsan]]>;
<![CDATA[Yunita Yunita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme perubahan pola pengelolaan Koperasi Syariah Pegawai Negeri Al Ikhlas, hambatan yang dialami dalam perubahan pola, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPN Al Ikhlas sudah melakukan perubahan pengelolaan dari konvesional ke syariah sehingga menyebabkan perubahan anggaran dasar. Akan tetapi akta perubahan anggaran dasar belum disahkan oleh pemerintah, dikarenakan lahirnya Permenkop Nomor 5 tahun tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengharuskan apabila koperasi sudah berbasis syariah harus ada dewan pengawas syariah dengan disebutkan di dalam perubahan anggaran dasar. Hambatan yang terjadi ialah belum adanya dewan pengawas syariah yang sudah bersertifikat, Upaya yang dilakukan ialah melakukan pelantikan dewan pengawas syariah yang sudah bersertifikat dan mencantumkannya di dalam anggaran dasar. Disarankan kepada KSPN Al Ikhlas yang sudah melakukan perubahan pengelolaan ke syariah harus melakukan perubahan anggaran dasar yang didalamnya mencatumkan dewan pengawas syariah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN (Suatu Penelitan Di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Amirul Umam Morow]]>;
<![CDATA[M Adli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli barang selundupan, upaya hukum yang ditempuh terhadap jual beli barang selundupan, dan peran pemerintah dalam menanggulangi jual beli barang selundupan di Kota Banda Aceh. Pelaku usaha harus memperjualbelikan barang sesuai standar peraturan jual beli, dan tidak dibenarkan menyelundupkan barang dagangan untuk diperjualbelikan karena barang dagangan tersebut harus memiliki izin dan diketahui menurut Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pelaku diberikan sangsi kepabeanan dan barang akan dinyatakan ilegal setelah dokumen dan fisik barang impor yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan kepabeanan. Tugas pihak bea dan cukai dalam mengatasi penyelundupan sangat krusial dalam melindungi produksi dalam negeri dan menghasilkan devisa negara dari pemungutan bea masuk dan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer yang dianalisa diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan dan selanjutnya diolah menggunakan data sekunder, yaitu data kepustakaan, buku-buku, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak konsumen dan apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak menggugat pelaku usaha tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan peradilan di wilayah kedudukan konsumen yang bersangkutan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatasi penyelundupan barang, seperti melakukan sosialisasi ke pelaku usaha, edukasi ke kampus – kampus, penyiaran di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh, dan tidak menaikkan bea masuk barang melalui bandar udara dan pelabuhan, untuk impor produk tertentu yang masuk ke Kota Banda Aceh.]]>
