cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 2   3   4   5   6 
PENYELESAIAN PERKARA FARAID MELALUI MEDIASI Siti Fauziani; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.701 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di  Mahkamah Syar’iyah Jantho, peran mediator dalam penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Jantho, dan penerimaan para pihak terhadap hasil kesepakatan penyelesaian perkara faraid melalui mediasi di  Mahkamah Syar’iyah Jantho. Metode dalam penulisan ini melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaahbuku-buku bacaan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa PenyelesaianPerkara Faraid Melalui Mediasi di Wilayah HukumMahkamah Syar’iyah Jantho adalah keinginan  mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya kehendak para pihak yang berperkara.Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Faraid MelaluiMediasi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai fasilitator bagi para pihak untuk mengkomunikasikan keinginan para pihak satu sama lain. Penerimaan Para Pihak terhadap Hasil Kesepakatan PenyelesaianPerkara Faraid Melalui Mediasi di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho sangat baik karena hasil mediasi adalah perwujudan keinginan para pihak. Disarankan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho, untuk memberi petunjuk  kepada hakim Mediator agar dapat melaksanakan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memberi peluang kepada hakim Mediator menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Serta memberikan kesempatan kepada Para Pihak, mengambil mediator bersertifikat, selain hakim mediator yang tersedia di Mahkamah Syar’iyah Janthokhususnya perkarafaraid.Hakim mediator pada Mahkamah Syar’iyah Jantho hendaknya meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah.Kepada para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Jantho hendaknya menjalani mediasi dengan itikad baik, sebagai alternatif  penyelesaian perkara secaracepat, biaya ringan.Idealnya memanfaat waktu untuk mediasi sebaik mungkin, tidak segera melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,sehingga terbuka peluang dan diperoleh titik temu bagi penyelesaian perkara antara para pihak.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rini Mulyana; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.594 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di Kota Banda Aceh, tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pekerja anak. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan buku-buku. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di kota Banda Aceh yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, faktor lingkungan sosial dan budaya, rendahnya pendidikan orang tua serta faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Sementara itu tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak yaitu orang tua yang mempekerjakan anaknya kurang memperhatikan hak-hak terhadap anaknya, sehingga kewajiban orang tua terhadap nafkah anaknya tidak terpenuhi dan hak-hak pendidikan anak terabaikan karena ada sebagian pekerja anak yang telah putus sekolah. Upaya untuk menanggulangi masalah pekerja anak diantaranya memberikan pelayanan minimal dengan mengatasi ketelantaran, membantu memberdayakan keluarga yang kurang mampu, melakukan sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Disarankan kepada pemerintah kota untuk dapat menangani kemiskinan dengan tepat, dan kepada orang tua untuk memberikan perhatian terhadap anaknya dalam hal pendidikan. Disarankan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk melakukan yang lebih intens sosialisasi lebih inten agar budaya mempekerjakan anak tidak terus terjadi. This study aims to identify and to explain some factors which lead of having child labour in Banda Aceh, the responsibility of parents for children's rights, and the efforts made by the goverment to give protection towards the issue of child labour. This is juridical-empirical research, and the data was obtained through library and field research. The library research was conducted to obtain secondary data by reading the legislation, scientific works, the opinions of the scholars, and books. Field research was conducted to get primary data related to this study through interviewing respondents and informants. The results of this study stated that the factors of child labour in Banda Aceh are due to the economic factor which mean that those who are unable to fulfill the needs in the household, then other factors are social and cultural environment, low parental education and also parent’s religious knowledge background. It is parents’ responsibility towards the children’s rights, parents who employ their children do not pay attention towards their rights, so the parents are unable to perform their obligation that is to make a living for their children and in addition the educational rights of their children were also neglected because those child workers have already dropped out of school. The efforts to solve the issues of child labour are by providing maximum services to overcome those neglected child labour, help empowering poor families, give dissemination to all elements of society about Child Protection Law. It is suggested for the government to handle the poverty appropriately, for parents to pay attention towards education of their children and also for the Social and Labor Department to increase the socialization in order to avoid the culture of employing children.
Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Yang Telah Jatuh Tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen Najmah Munira; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.633 KB)

Abstract

Penelitian ini diadakan bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi barang gadai yang telah jatuh tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan kemudian mengumpulkan data kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa eksekusi barang gadai yang telah jatuh tempo di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen dilakukan setelah pemberi gadai wanprestasi dan benda gadai tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dengan cara memberikan surat pernyataan lelang kepada nasabahnya bahwa barang yang menjadi jaminan gadai akan jatuh tempo. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam melakukan eksekusi ada 2 yaitu hambatan eksternal yaitu hambatan yang timbul dari pemberi gadai dan hambatan internal yaitu hambatan yang timbul dari pemegang gadai. Adapun perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi benda gadai adalah pihak pegadaian akan memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur tanggal jatuh tempo benda yang digadaikan dan pihak pegadaian juga akan mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan benda gadai yang dieksekusi. Disarankan kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bireuen agar tidak lalai dalam memberikan pemberitahuan kepada nasabah dan dalam melaksanakan eksekusi benda gadai dan harus tetap beriktikad baik.
PENYELENGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH Dina Muslyati; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.031 KB)

Abstract

Kewajiban dan Tanggungjawab pelaku usaha berizin pengobatan tradisional dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 9 Undang-undang Kesehatan telah diatur untuk melindungi hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 4 Undang-undang Kesehatan. Namun dalam praktiknya di Kota Banda Aceh hak-hak konsumen belum maksimal mendapatkan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktanya 40 pengobatan tradisional yang telah memiliki izin masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti ditemukannya iklan-iklan yang menyesatkan, sarana dan prasarana pengobatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan konsumen pengobatan tradisional dalam praktiknya di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan dan peraturan dibawahnya. Data penelitian yuridis normatif  berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung oleh data primer dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hak-hak konsumen dan kewajiban pengobat tradisional masih belum terpenuhi, penerapan  sanksi yang tidak tegas sehingga pengobat tradisional melalaikan kewajibannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan disebabkan oleh konsumen, pengobat tradisional, dan juga pemerintah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dan di luar pengadilan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah masih kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan, tidak berfungsinya lembaga swadaya masyrakat, belum terbentuknya tim terpadu untuk fungsi monitoring terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Saran yang dapat ditarik dari penelitian ini pelaku usaha harus memiliki iktikad baik untuk memenuhi hak-hak konsumen dan konsumen sendiri harus teliti memilih pelayanan pengobatan tradisional. Pengawasan secara berkala pada pengobat pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi kepada masyarakat. Perlunya kerjasama antara lembaga untuk membentuk Tim Terpadu dan Qanun Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Banda Aceh juga perlu untuk dibuat.
GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTAR SESAMAPENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA DALAM BERLALU LINTAS Benny Kurnia Putra; M. Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.646 KB)

Abstract

Sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum wajib membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 huruf b huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kenyataannya di Kota Banda Aceh terdapat pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan dalam berlalu lintas. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua kepada korban kecelakaan lalu lintas, mengetahui dan menjelaskan alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan serta untuk mengetahui dan menjelaskan alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian yang dialami korban akibat kecelakaan lalu lintas. Data yang digunakan untuk penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda dua dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak tanpa melalui jalur pengadilan, namun pihak pengemudi tidak memberikan ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam berlalu lintas. Alasan pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan karena akan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, sehingga para pihak menyelesaikan permasalahan mereka melalui musyawarah. Alasan pihak pengemudi kendaraan roda dua tidak membayar ganti kerugian disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu tidak adanya biaya untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan faktor kesalahan dari kedua belah pihak sehingga kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Disarankan kepada pengemudi kendaraan roda dua dalam bermusyawarah mengenai ganti kerugian harus mengundang perangkat desa dan saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Jika tidak puas atas segala upaya yang telah dilakukan melalui cara perdamaian berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan maka wajib di selesaikan melalui pengadilan dan pihak pelaku kecelakaan berlalu lintas wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan tingkat kerugian yang dialami oleh korban.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Oleh Majikan Intan Mastura; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.423 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pekerja rumah tangga di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan megapa pekerja rumah tangga tidak mendapatkan pemenuhan haknya, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait supaya pemenuhan hak pekerja rumah tangga dapat terpenuhi. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekataan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuhan hak pekerja rumah tangga di Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut, berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan pemenuhan hak oleh majikan dikarenakan faktor desakan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dari pekerja, tidak adanya batasan kerja, dan faktor kemampuan dari majikan untuk membayar upah para pekerja. Upaya yang harus dilakukan oleh instansi terkait terhadap pekerja rumah tangga maupun majikan yaitu dengan melalukan sosialisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan. Disarankan supaya adanya perhatian pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh instansi terkait baik ditingkat Provinsi, kabupaten, dan Desa secara berjenjang dengan melakukan pendataan para Pekerja Rumah Tangga.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK CABANG BANDA ACEH DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR INDUSTRI Fahrunnisa Fahrunnisa; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.688 KB)

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  melalui program kemitraan dengan UMKM, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan tanggung jawab sosial PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui program kemitraan dengan UMKM dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Telekomunikasi Indonesia melalui program kemitraan usaha Industri UMKM. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui  penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dari PT Telekomunikasi Indonesia dalam bentuk dana pinjaman bergulir program kemitraan, maka usaha mikro, kecil dan menengah di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh telah mengalami peningkatan kemandirian dalam bidang ekonomi. Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan mitra binaan tidak mampu mengembalikan dana pinjaman bergulir program kemitraan tepat pada waktu yang ditentukan sehingga dapat mengganggu program kemitraan selanjutnya. Disarankan adanya pembinaan khusus harus diberikan oleh Telkom CDSA Banda Aceh kepada mitra binaan yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman dana bergulir program kemitraan, sehingga proses pengembalian dana pinjaman bergulir dapat dikembalikan sesuai dengan waktu sehingga meningkatkan semakin berkurangnya mitra binaan yang bermasalah dalam pengembalian dana pinjaman bergulir. Sehingga Program Kemitraan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal.
PELAKSANAAN SITA HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK BANK KEPADA NASABAH KARENA WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN KREDIT PADA PT. BANK ACEH CABANG JEURAM Said Munassar; M. Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.617 KB)

Abstract

Pelaksanaan sita Hak Tanggungan  dalam hal nasabah wanprestasi dalam pembayaran kredit dapat dilaksanakan melakukan sita jaminan langsung terhadap objek hak tanggungan yang dianggunkan oleh nasabah  tanpa penetapan pengadilan hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan diantaranya terdapat nasabah debitur yang  tidak mengosongkan aset jaminan atau tetap menempati aset jaminan tersebut. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri kepada pihak bank dalam melakukan sita Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Aceh cabang Jeuram, pelaksanaan sita Hak Tanggungan yang dilakukan Bank Aceh cabang Jeuram, dan upaya-upaya yang dilakukan Bank Aceh cabang Jeuram dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sita Hak Tanggungan.  Data dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu berupa data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor wanprestasi dalam pembayaran kredit pada Bank Aceh cabang jeuram secara garis besar dapat dibagi dua yaitu faktor intern dan ektern adapun yang menjadi faktor intern yaitu karakter nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya melunaskan hutang kreditnya kepada pihak bank adapun yang menjadi faktor ekstern yaitu pemasaran produk, permasalahan ekonomi, dan keadaan memaksa (force Majeure). Pelaksanaan sita Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Bank Aceh cabang Jeuram dilaksanakan dengan cara menjual objek Hak Tanggungan (melelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Disarankan kepada pihak Bank Aceh cabang Jeuram dalam melakukan Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh perlu terus ditingkatkan. Tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian. Dan kepada para debitur hendaknya beriktikad baik untuk menyerahkan jaminan yang berupa Hak Tanggungan kepada kreditur penerima Hak tanggungan.
TANGGUNG JAWAB SUPIR KEPADA PEMILIK TRUK KARENA KESALAHAN SUPIR YANG MENYEBABKAN RUSAKNYA TRUK Al Kautsar; M. Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.718 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilakukan dengan itikat baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka yang mengingkari perjanjian tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara supir dengan pemilik truk, tetapi pada kenyataannya masih ada penyimpangan perjanjian antara supir dengan pemilik truk dalam pelaksanaannya. Supir tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan truk yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri padahal sebelumnya sudah ada perjanjian yang dibuat  dan disepakati antara kedua belah pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir, menjelaskan tanggung jawab supir kepada pemilik karena kesalahannya yang menyebabkan rusaknya truk serta upaya penyelesaian terhadap wanprestasi oleh para pihak. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai resfonden dan informan.Hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan supir yaitu membawa truk dengan tidak hati-hati, membawa muatan melebihi kapasitas truk dan membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Tanggung jawab supir kepada pemilik truk sesuai dengan penyebab rusaknya truk, apabila karena kelalaian supir sendiri maka supir harus bertanggung jawab untuk memperbaiki truk yang rusak, kecuali kecelakaan itu terjadi karena adanya keadaan memaksa yang tidak bisa dihindari, dicegah atau tidak bisa dielakkan oleh supir. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap wanprestasi oleh kedua belah pihak dengan menempuh jalur musyawarah dan mediasi agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Disarankan kepada pemilik truk hendaknya dapat membuat perjanjian tertulis dengan supir supaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan supir dikemudian hari, pemilik truk mempunyai bukti yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, Kepada supir hendaknya tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik truk supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan dapat merugikan pihak lain.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 43/PDT.G/2011/MS-LSK TENTANG PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM T. Nanda Aditya Munandar; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.608 KB)

Abstract

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam menerapkan asas nebis in idem terhadap Putusan Nomor 43/Pdt.G/2011/Ms-Lsk, kekuatan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon No. 77/1966 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 43/Pdt.G/2011/Ms-Lsk, buku-buku dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan cara content of analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam menerapkan asas nebis in idem dengan membagikan harta peninggalan (faraid) berdasarkan putusan Nomor 43/Pdt.G/2011/Ms-Lsk kiranya tidak tepat dilakukan oleh Majelis Hakim karena objek harta peninggalan tersebut telah dilakukan faraid sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 77 Tahun 1966. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon No. 77 Tahun 1966 mutlak memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 43/Pdt.G/2011/MS-Lsk belum memenuhi pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Pemberian putusan tersebut telah terjadinya ketidakpastian hukum terhadap objek yang dipersengketakan, bahkan menimbulkan sengketa lainnya di antara para pihak (perkara pidana).  Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon agar dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Disarankan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon agar lebih cermat dan selektif dalam memeriksa berkas perkara serupa yang telah pernah diputuskan sebelumnya.

Page 4 of 43 | Total Record : 425

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue