cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 39   40   41   42   43 
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA Lola Septyadi Istiqomah. R; Teuku Saiful
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan mas, faktorfaktor penyebab tauke ikan melakukan wanprestasi dalam jual beli ikan mas, dan upaya penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan mas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk yang dilakukan oleh tauke ikan yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana tauke tidak membayar ikan mas dengan tepat waktu dan tauke melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian yaitu tauke ikan membeli ikan mas terhadap peternak ikan lain sedangkan belum melaksanakan prestasinya terhadap petenak sebelumnya, dimana itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu karena adanya faktor itikad tidak baik yaitu tauke berbohong kepada peternak ikan dan adanya faktor karakter tidak baik yaitu tauke menyalahgunakan uang tersebut untuk bermain judi. Upaya penyelesaian wanprestasi diselesaikan melalui negoisasi dan musyawarah. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa tauke ikan membayar kerugian yang dialami oleh peternak ikan mas. Disarankan kepada para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli agar menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari adanya wanprestasi, dan kepada peternak ikan agar lebih selektif dalam memilih rekan kerjasama jual beli ikan mas. Disarankan kepada aparatur desa untuk membuat peraturan mengenai perjanjian jual beli ikan mas dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual-Beli, Ikan Mas.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DI CV. PERDANA EXPRESS (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Dwiyanti Dwiyanti; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana klausula baku dalam kontrak penyerahan barang yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan apa CV. Prime Express sedang memperbaiki masalah barang konsumen yang rusak. Metode hukum empiris digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti pergi ke perpustakaan. Untuk mendapatkan data primer, mereka turun ke lapangan dan berbicara dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Perdana Express menggunakan klausula baku yang tidak mengikuti aturan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tentang penambahan aturan dan ketentuan tambahan pada klausula baku. Klausula baku yang mengikuti aturan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPK dapat dianggap batal demi hukum. CV. Perdana Express menebus kesalahan dengan memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas kerugian yang dideritanya, tetapi tidak dengan cara yang tertulis dalam bukti perjanjian penyerahan barang. Kerusakan pengiriman di CV. Perdana Express diselesaikan oleh kedua belah pihak setuju untuk membayar kerusakan barang konsumen. Disarankan agar CV. Perdana Express menggunakan syarat baku dalam membuat perjanjian penyerahan barang sehingga dapat memenuhi syarat dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. kepada konsumen untuk membaca perjanjian pengiriman barang dengan lebih cermat dan detail.Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Pengiriman Barang, Perlindungan Konsumen
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pada Perusahaan OTO Multiartha Kota Medan) Riki Saputra; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha Medan, hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha dan proses pelaksanaan penarikan objek fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PT OTO Multiartha Kota Medan adalah dengan menghubungi debitur dan/atau mengunjungi lokasi domisili debitur dengan tujuan untuk mencari penyelesaian secara negosiasi, jika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil dan debitur tetap tidak ingin melakukan pembayaran atau tidak memiliki itikad baik, maka kreditur akan melakukan penarikan objek fidusia tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak OTO Multiartha Medan dalam melakukan penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan adalah objek Jaminan tidak berada dalam penguasaan debitur. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. OTO Multiartha, salah satu debitur bernama Livia Yofanny melakukan wanprestasi dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bisa digunakan karena sedang dalam pemeriksaan barang bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan namun pihak OTO Multiartha belum melakukan penyelesaian melaluipengadilan. Disarankan kepada PT OTO Multiartha Kota Medan untuk melakukan survei dari pihak atau kerabat debitur guna menghindari terjadinya kehilangan jejak saat debitur melakukan wanprestasi dan saran kepada debitur untuk tidak menghindari penagihan walaupun telah melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN SUATU PRODUK Cindy Santika; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui sistem jasa titip online di sosial media, bentuk perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititip, dan tanggung jawab pelaku usaha jasa titip online atas kerugian konsumen akibat informasi yang tidak jelas dan tidak jujur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jastip online dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari menginformasikan produk pada akun sosial media, rincian harga, persetujuan pembelian, dan pembongkaran produk untuk memberikan penilaian atau sebagai bukti jika terjadi kerusakan pada produk yang diterima oleh konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan pelaku usaha dengan memberikan informasi mengenai keterangan pada produk yang dititipbelikan dan menyediakan media untuk mengajukan pertanyaan seputar produk. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen dengan memberikan ganti rugi berbentuk pengembalian uang dalam jangka waktu 3 hari kerja. Pada praktiknya tanggung jawab tidak terealisasi dengan baik karena ada pelaku usaha yang tidak merespon keluhan dari konsumen yang mengakibatkan konsumen tidak mendapat ganti kerugian. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang dititipbelikan. Kepada konsumen diharapkan harus lebih bijak dan teliti sebelum membeli produk. Kepada pelaku usaha dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik sesuai aturan yang dibuat pemilik jastip mengenai ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Online, Informasi, Produk.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK OBAT DAN KOSMETIK IMPOR CINA YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH Roudhatul Jannah; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan menjelaskan, pertama faktor yang membuat produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia banyak beredar di pasar. Kedua, Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia di kota Banda Aceh. Dan ketiga untuk mengetahui dan menjelaskan peran dari lembaga terkait dalam mengawasi peredaran produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. Penelitian literatur dan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data untuk tulisan ini. Menggabungkan data sekunder dari buku dan data primer dari wawancara langsung dengan orang yang bekerja di lapangan, prosedur pengumpulan data digunakan baik di perpustakaan maupun di lapangan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya produk obat dan kosmetik impor China yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia beredar di pasar. Serta bentuk perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk obat dan kosmetik impor China merupakan bentuk preventif dan untuk perlindungan dalam bentuk represif sendiri sulit dilaksanakan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus ketika terjadi ketidakcocokan, dan banyaknya marketplace menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Setiap produk yang beredar dipasaran tentunya diawasi oleh BPOM, BPOM melakukan pengawasan terhadap barang Impor dengan mengecek kelengkapan izin produk, seperti izin edar, Notifikasi Asia (NA), nomor BPOM dan lainnya.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat, Kosmetik, Informasi.

Page 43 of 43 | Total Record : 425

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue