cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PARFUM ISI ULANG DI KOTA BANDA ACEH Fahrul Rozi; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.437 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh BPOM, dan upaya perlindungan hukum terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen, serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM disebabka oleh beberapa faktor di antaranya karena adanya pelaku usaha yang menjadikan konsumen parfum sebagai objek bisnis, kurangnya pemahaman mengenai komposisi parfum, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum, dan kurangnya pemahaman konsumen mengenai larangan pemerintah terkait parfum isi ulang. Upaya perlindungan hukum kepada konsumen terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen dilakukan dengan melakukan penyuluhan serta edukasi kepada konsumen tentang batasan aman penggunaan parfum isi ulang kepada masyarakat baik itu konsumen ataupun pelaku usaha terkait hak-hak dan kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha parfum isi ulang. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen dikarenakan oleh beberapa hal seperti Konsumen dan Pelaku Usaha tidak mengetahui bahaya methanol yang melebihi batas, tidak adanya pengaduan dari konsumen, serta pengawasan belum dilakukan secara maksimal. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan tegas dalam mengatasi penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol yang melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan sosilisasi, penyuluhan, dan edukasi terkait kandungan methanol dalam parfum isi ulang, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan perlindungan hukum kepada konsumen parfum isi ulang.
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI USAHATANI PADI PADA PT. ASURANSI JASINDO CABANG BANDA ACEH M. Herizal; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.545 KB)

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah penyelesaian klaim asuransi usahatani padi pada PT. Asuransi Jasindo cabang Banda Aceh. Rumusan masalah adalah hambatan dalam penyelesaian kliam serta upaya penyelesaian yang akan ditempuh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesain klaim asuransi usahatani padi dalam prakteknya oleh PT. Asuransi Jasindo Banda Aceh, hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim asuransi terhadap usahatani padi akibat gagal panen, upaya penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak tertanggung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Data untuk penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada reverensinya, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian klaim dalam prakteknya jauh berbeda dengan yang ada dalam sistem yang telah diatur, terlambat pembayaran ganti kerugian disebabkan karena terlambat penyerahan dokumen penyelesaian klaim kepada PT. Asuransi Jasindo dan kurangnya karyawan bagian Teknik dan klaim pada PT. Asuransi Jasindo, hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian klaim dimana masyarakat masih beranggapan bahwa asuransi itu haram, tidak dapat ditandakan sawah yang telah didaftarkan dalam polis, asuransi lalu adanya kecurigaan kepada tertanggung yang tidak jujur ketika melakukan klaim, disamping itu pula karyawan bagian klaim PT. Asuransi Jasindo yang sedikit sehingga memperlambat kerja. Upaya penyelesaian yang akan ditempuh memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berasuransi dan akan membentuk suatu kelompok pegawai kontrak untuk membantu mempermudah melakukan survey ke lapangan. Disarankan kepada pihak penanggung harus membuat sosialisasi terhadap masyarakat di setiap desa, Diharapkan PT. Asuransi Jasindo dalam membentuk tenaga kerja kontrak, dan kepada pihak PT. Asuransi Jasindo hendaknya membuat kantor cabang disetiap kabupaten yang khusus menangani asuransi usahatani padi.
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pomade Tanpa Izin Edar Haiter Noventri; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.642 KB)

Abstract

Pasal 10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik menyatakan bahwa Setiap kosmetik sebelum diedarkan diwajibkan kepada produsen kosmetik tersebut untuk mendaftarkan guna mendapatkan hak izin edar. Akan tetapi di Banda Aceh peredaran pomade yang tidak memiliki hak izin edar saat ini semakin menghawatirkan, terlebih maraknya toko-toko online, tempat pangkas atau babershop, dan oulet-oulet resmi merek pomade tertentu yang menjual pomade tanpa izin edar. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen, upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan oleh produk pomade tanpa izin edar serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari BPOM Kota Banda Aceh terhadap beredarnya produk pomade tanpa izin edar dan yang telah merugikan pihak konsumen. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bentuk tanggung jawab produsen pomade tanpa izin edar terhadap konsumen yang mengalami kerugian ialah; Menganti produk dengan yang baru c) Mengembalikan uang pembelian produk pomade, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pomade atas pelanggaran haknya yaitu konsumen dapat memilih menggunakan jalur diluar pengadilan seperti secara lansung komplain kepada produsen  pomade dan melalui jalur pengadilan umum atau melalui BPSK. Kemudian BPOM Banda Aceh dalam tanggung jawabnya dengan menyita produk tanpa izin edar yang beredar, melakukan pembinaan terhadap produsen, melakukan Penyidakan dan pengawasan berkala membentuk program Unit Layanan Konsumen (ULK), Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE), serta kampanye KLIK. Disarankan kepada kepada pemerintah agar lebih merata dalam melakukan sosialisasi mengenai tangung jawab produsen pomade dan hak-hak konsumen. Juga disarankan kepada pihak pemerintah untuk dapat membentuk adanya BPSK di Banda Aceh. Juga kepada pihak BPOM agar dapat lebih merata dalam melakukan penyidakan terhadap semua  jenis kosmetik.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN KOTA LABI-LABI DI KOTA BANDA ACEH Muarif Muarif; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.515 KB)

Abstract

Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatakan/mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Dalam hal ini labi-labi sebagai angkutan kota semestinya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai angkutan kota. Namun kenyataannya masih belum memenuhi pemenuhan hak kemanan, keselamatan, dan kenyamanan yang seharusnya diterapkan kepada penumpang-penumpangnya selaku konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan kota terkait dengan tidak terpenuhinya hak keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam penggunaan jasa angkutan kota, dan upaya pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak terhadap para pengguna jasa angkutan kota yang tidak terpenuhi hak-haknya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan dengan tidak tepenuhinya hak-hak konsumen misalnya pemenuhan hak keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dalam penggunaan jasa angkutan kota konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha ke jalur litigasi maupun jalur non litigasi termasuk juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak terhadap para pengguna jasa angkutan kota tidak ada, seperti yang dikatakan oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh mereka tidak mengawasi dan mengontrol kendaraan angkutan kota. Diharapkan kepada pihak Pemerintah untuk lebih bisa melindungi hak-hak konsumen ketika mereka menggunakan angkutan kota terutama hak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan diharapkan kepada pelaku usaha angkutan kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK ASING DALAM UUHC TAHUN 2014 Santi Nurmaidar; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.381 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan dan pelanggaran, hambatan perlindungan dan upaya-upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik  asing dalam praktiknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan UUHC telah cukup baik memberikan perlindungan. Namun dalam praktiknya belum dilindungi karena UUHC menganut delik aduan. Implementasi perlindungan yang diberikan menempatkan baik pencipta lagu dan/atau musik asing maupun Indonesia harus inisiatif dan pro-aktif dalam melindungi hak ciptanya sendiri. Kondisi tersebut belum dilakukan karena sulit menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Hambatannya yaitu hambatan internal yang dirasakan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual di Kemenkum dan HAM Aceh yaitu tidak sesuainya tugas dan fungsi SDM sesuai basis profesionalitas keilmuan yang dimiliki, hambatan eksternal dari seniman-seniman lagu dan/atau musik di Aceh yang masih belum memahami UUHC Tahun 2014. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak yang ditemukan sampai saat ini di Aceh diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan model mediasi. Diharapkan kepada Kanwil Hukum dan HAM harus melindungi ciptaan lagu dan/atau musik asing meskipun UUHC Tahun 2014 mengatur delik aduan. Pencipta dan pemegang hak cipta maupun AIRA harus lebih pro-aktif dalam melindungi ciptaannya. Disarankan bagi pejabat PPNS-HKI dan penyidik pejabat polri yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak cipta mendapatkan program pelatihan pencegahan pelanggaran hak cipta. Diharapkan Konsultan HKI mampu membantu memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah diketahui terjadi pelanggaran.
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah Bella Putri; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.791 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah adalah pertama karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelolah usaha, dan nasabah yang tidak beritikad baik. Kedua karena kesalahan pihak kreditur yaitu, jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas nilai jaminan. Hambatan yang dihadapi adalah debitur yang berpindah tempat tinggal dan debitur yang berlindung pada pihak lain. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui musyawarah dengan cara melakukan negosiasi antara pihak bank dan nasabah dikarenakan nasabah mempunyai kemauan dan beritikad baik. Dari hasil musyawarah tersebut pihak bank sepakat untuk menambah modal dengan harapan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat menjalankan kembali usahanya dan segera melunasi hutangnya, serta mematuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak bank. Diharapkan kepada pihak Bank Aceh Syariah agar dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap pemberian pembiayaan serta membatasi jumlah pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Kepada para debitur agar tetap pada pendirian yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan
STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 470/PK/PDT/2015 TENTANG PENOLAKAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT Andi Rionaldi; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.315 KB)

Abstract

Negeri Amahai yang terletak di kabupaten Maluku Tengah memiliki istiadat yang berhubungan dengan pewarisan bagi anak angkat dimana pada penetapan warisan kepada anak angkat terjadi karena menurut hukum waris setempat, anak angkat  merupakan pewaris yang sah menurut hukum waris adat yang berlaku dan juga menurut hukum adat setempat dapat melalukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dilakukan penelitian terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 470/PK/Pdt/2014 tentang penolakan pemberian warisan kepada anak angkat menurut hukum waris adat. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada putusan nomor 470/PK/Pdt/2014 yang telah menolak permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Kasasi yang terdahulu. Pada studi kasus ini juga menjelaskan tentang penetapan warisan kepada anak angkat menurut hukum waris adat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan yang berupa undang-undang, dan literatur mengenai Hukum Adat Negeri Amahai, putusan pengadilan dan buku-buku lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali dengan perkara Nomor 470/PK/Pdt/2014 tentang menolak pemberian sebidang tanah kepada anak angkat akan tetapi menurut Hukum Adat Negeri Amahai bahwa apabila seorang anak angkat yang telah mengurusi hal-hal  dan kepentingan pewaris, anak angkat tersebut berhak mendapatkan harta warisan sama seperti anak-anak sah pewaris. Pertimbangan hakim dalam hal memutuskan perkara penolakan warisan kepada anak angkat menurut hukum waris adat tidak melihat kepada nilai-nilai keadilan dan tidak melihat hukum adat setempat. Disarankan perlu adanya pertimbangan hakim yang lebih melihat kepada kearifan lokal dan sebaiknya dilakukan penelaah-penelaah yang lebih lanjut sehingga hakim lebih cermat untuk menjembatani hubungan antara  waris menurut hukum perdata indonesia dan hukum waris menurut adat sehingga tidak akan ada kekosongan hukum yang timbul dan agar dapat dijadikan yurisprudensi untuk putusan hakim kedepannya.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK SYROFOAM SEBAGAI KEMASAN PANGAN DI KOTA BANDA ACEH Sri Rahmayani; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.909 KB)

Abstract

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18Tahun 2012 tentang Panganjuga menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menggunakan produk styrofoam dan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk styrofoam sebagai kemasan pangan, akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan produk styrofoam sebagai kemasan pangan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk styrofoam. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahuibahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk styrofoam sebagai kemasan pangan di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan produk styrofoam sebagai kemasan pangan tersebut akan mendapatkan teguran dan diberi penyuluhan dari dinas terkait yaitu BBPOM, Dinas Kesehatan dan YaPKA. Apabila teguran tidak ditanggapi, maka Dinas terkait akan melakukan tindakan penarikan produk, pelanggaran izin beredar bahkan dapat menutup secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk styrofoam konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha ke jalur ligitigasi maupun jalur non ligitigasi termasuk juga melalui BPSK. Disarankankepadakepada konsumen, harus lebih hati-hati dalam memilih produk pangan, kepada pelaku usaha untuk taat pada aturan hukum, memahami aturan-aturan dan kewajiban pelaku usaha dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa, kepada Dinas terkait untuk lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha.
GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ANGKUTAN TRUK GALIAN C TERHADAP KACA MOBIL PIHAK KETIGA Sayed Muhammad Fakhran; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.141 KB)

Abstract

Pasal 60 huruf a dan Pasal 61 Ayat 1 Huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, pengemasan dan pengikatan muatan dalam mobil barang. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pengemasan pengangkutan truk galian C di Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan pengemasan pengangkutan truk galian C tidak sesuai dengan aturan yang ada, penyebab pihak pelaku angkutan truk galian C tidak membayar penuh kerugian yang dialami korban dan penyelesaian yang ditempuh. Untuk memeperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pihak truk tidak menutup bak penampungan yang berisi muatan dengan benar disebabkan karena faktor sosialisasi yang disampaikan oleh dinas perhubungan tidak diterapkan dengan sempurna oleh pihak angkutan truk galian C, faktor kurangnya penegakan hukum terhadap aturan yang dilanggar dan faktor kurangnya kesadaran hukum pihak angkutan truk galian C. Penyebab pihak angkutan truk galian C tidak membayar penuh kerugian yang dialami pihak ketiga adalah kurangnya kesadaran dari pihak truk mengenai tanggungjawabnya, pihak ketiga yang tidak mau menuntut haknya sampai ke pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh terhadap ganti kerugian kepada pihak ketiga akibat dari truk galian C yaitu secara kekeluargaan melalui musyawarah. Disarankan kepada pihak angkutan truk galian C harus menutup bak penampungan dengan sempurna. Kepada Dinas Perhubungan agar memberikan nomor khusus pada setiap bak belakang penampungan angkutan truk galian C, sehingga memudahkan pihak ketiga yang telah dirugikan dalam melapor. Serta dilakukannya razia Berkala pada angkutan truk galian C. Disarankan kepada pihak ketiga agar berperan aktif dalam meminta ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami pihak ketiga yang disebabkan pihak angkutan truk galian C, maka bagi perusahaan angkutan truk galian C yang tidak mengganti kerugian harus dikenakan sanksi tegas seperti teguran dari organda.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIANPINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI PEGAWAI/KARYAWAN SEKOLAH LANJUTAN NEGERI MUTIARA (KPN KARSELA MUTIARA) DI KABUPATEN PIDIE Saiful Ramadhan; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.546 KB)

Abstract

Koperasi Pegawai Negeri KARSELA Mutiara adalah koperasi pegawai negeri yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi. KPN KARSELA Mutiara melaksanakan perjanjian pinjam meminjam berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah barang tertentu yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima harus mengembalikan sejumlah barang yang sama dari keadaan yang sama pula. Berdasarkan hasil penelitian masih adanya anggota koperasi yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada KPN KARSELA Mutiara. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum dan upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam di KPN KARSLA Mutiara. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Penelitian lapangan dilakukan guna  memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang ditemukan diantaranya pihak peminjam tidak melakukan  apa yang telah disanggupi untuk dilakukan, melakukan sesuatu yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian akan dikeluarkan dari anggota koperasi dan harus melunasi sisa pinjamannya. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan cara pemberitahuan secara tertulis dan diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu di tempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Disarankan kepada pengurus KPN KARSELA Mutiara untuk membuat perjanjian pinjam meminjam secara tertulis sehingga memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap pihak.

Page 6 of 43 | Total Record : 425

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue