Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Usaha Peternakan di Daerah Pemukiman Warga Peukan Bada Ikrar Cardova; Muhammad Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.914 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum yang membuat warga mengalami kerugian, faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman serta penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang diperoleh dari serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum berupa penyemprotan pembasmi lalat, pembagian keuntungan dari usaha peternakan yang diberikan kepada desa sebagai bentuk ganti kerugian. Faktor penyebab terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman antara lain pendirian usaha peternakan sudah sejak lama dengan persetujuan perangkat desa, pemilik dan pengelola usaha peternakan tidak mengusai cara menjalankan usaha peternakan dengan benar sehingga usaha berjalan tidak sesuai prosedur salah satunya tidak memperhatikan kebersihan peternakan. Penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan peternak yaitu melalui jalan damai dengan cara mufakat yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu memberikan laporan kepada pemilik peternakan, musyawarah sampai memperoleh kesepakatan.Disarankan kepada pemilik usaha peternakan agar dapat menjalankan usahanya dengan tata cara yang sesuai aturan dan di lokasi yang tepat. Dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan terutama dalam sektor peternakan dan kesehatan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap usaha-usaha berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. This study aims to clarify accountability ranch hand against an unlawful act that makes people suffer losses, the causes of action against the law in farm business establishments in residential areas and the settlement of related damages resulting tort. Data in writing this paper was collected through library research is secondary data obtained from a series of reading activities, quotes and examine books, literature, and legislation relating to the object of research and field research conducted to obtain primary data from interviews.Based on the research found that accountability of the farm against an unlawful act such as spraying fly repellent, the profits from the farm that was given to the village as a form of restitution. The causes of Torts in the establishment of farm businesses in residential areas include the establishment of farm businesses have long with the approval of the village, the owner and manager of the farm is not mastered how to run the farm properly so that business goes not according to the procedure one does not pay attention to hygiene farm. Settlement-related damages caused by the unlawful act committed breeder is through peaceful way by means of consensus that is done in several stages, to report to the owner of the farm, deliberations leading up to the deal. Suggested to the owner of the farm in order to conduct its business in a manner that according to the rules and in the right location. In this case the government also had to intervene, especially in the livestock sector and health, so as to ensure that any efforts to run well and does not interfere with public health.

Perlindungan Konsumen Terhadap Restoran Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Banda Aceh Muhammad Rizky; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.493 KB)

Di dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dalam hal ini adalah produk makanan dan minuman yang ditujukan untuk melindungi konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2015 dari 47 Restoran yang ada di Kota Banda Aceh, hanya ada 1 restoran saja yang sudah berlabel halal berdasarkan data Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap restoran yang tidak berlabel halal, akibat hukum pelaku usaha jika tidak mencantumkan label halal pada restoran dan upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi beredarnya restoran yang belum berlabel halal. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap restoran yang tidak berlabel halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha, Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan labelisasi halal pada restoran di Kota Banda Aceh hanya diberikan pengarahan oleh pihak terkait yaitu YaPKA terkait pentingnya mendaftarkan restoran mereka demi melindungi konsumen terutama konsumen yang beragama muslim. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal melindungi konsumen adalah dengan adanya sejumlah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memuat sanksi tertentu dan konsumen bisa menuntut pelaku usaha lewat jalur diluar pengadilan melalui BPSK dan mengadukan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.Diharapkan kepada Pelaku Usaha yang membuka Restoran agar segera mengurus proses sertifikasi dan labelisasi halal agar bisa memberikan kepastian status kehalalan suatu produk makanan yang diperdagangkannya sehingga bisa membuat konsumen muslim merasa nyaman. In the Article 3 Paragraph (a) Act No.33 the year 2014 about halal product warranty explained that the implementation of the product warranty lawful aims to provide comfort, safety and legal certainty of halal product availability for the community in consuming thehalal status of products especially food and drink. In fact, however, there are 47 restaurants which are in Banda Aceh there is only 1 restaurant has halal logo from Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. The data from pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Office of Banda Aceh in 2015. The purpose of the research to explain implementation of consumers protection laws of halal product at the restaurant not halal certification, the impact of law for the business that has not halal logo on the restaurant and the efforts of the law that can be done by the goverment to resolve the problem. Method approach is done empirical normative then this research the author uses a library and a field research related the problem. Technique of data collecting is done by study of literature and interview. The result of this research show that protection consumer from mislabelling halal restaurant in Banda Aceh has not be implemented properly, because of the lack of awareness of the owners. YaPKA only intruduce to the mislabelling halal restaurant what the importance thing that halal logo to protect the muslims consumers. Legislation has been introduced to ensure consumer protection in the number of laws, namely the Consumer Protection Act 1999, Act No. 33 by 2014 about Halal Product and Guarantee Act Number 18 in 2012 about Food that contains specific penalties and consumers could sue by outside the courts through BPSK. The recomended to the owner of indutries restaurant is to understand theconcept of halal-based business and the importance of the labelling halal restauran and halal food logo to protect the muslims consumer and information for them.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan Sulistya Ayu Ningsih; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.972 KB)

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan merupakan bentuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, dimana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan. Barang persediaan sering berubah mengikuti perkembangan pembelian dan penjualan. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan wanprestasi. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 4 debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia barang persediaan pada Bank Mandiri Medan Imam Bonjol. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan, upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank serta faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia barang persediaan. Perolehan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan telah memenuhi semua ketentuan dari pihak kreditur, bank mandiri telah menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan pelelangan agunan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi yaitu objek jaminan fidusia sudah tidak ada, debitur tidak kooperatif, debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan. Disarankan kepada bank agar mengasuransikan barang persediaan dan melakukan monitoring secara periodik terhadap barang persediaan. The agreement of the fiduciary guarantee gives fiduciary control of the object still in the hand s of the debtor. The problem accures when the creditor law clearly in the effort of the fiducia execution towards the debtor defaulting (wanprestatie). In 2013 and 2014 there were 4 debtors defaulting (wanprestatie) at Bank Mandiri Imam Bonjol. This article discribes about the implementation of the inventory goods of the agreement of the fiduciary guarantee, the bank’s solution for debtors defaulting (wanprestatie) and the solving problem of loan a default then the problem faced when the ecxecution the object was conducted by the Bank. This research constitutes a normative juridical research in which in this research the author uses a library and a field research related fiducia. The result showed that the agreement of fiduciary guarantee has fullfilled all the provision, Bank Mandiri has sought in resolving the cre dit default by executed the object of fiduciary. There has not inhibitor of factor in execution, the debtors were not cooperative and the debtors filed objections of th sale results. That is adviced to Bank Mandiri in to minimize the problems insurance the inventory goods of fiduciary guarantee agreement and conduct periodic monitiring the object agreement of the fiduciary guarantee.

Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) antara Petani dengan Pedagang (Pengumpul) Khairunnisa Khairunnisa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.234 KB)

Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perjanjian jual beli hasil pertanian (sayuran) antara petani dengan pengumpul, faktor penyebab terjadinya wanprestasi jual beli sayuran antara petani denganpengumpul dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh petani dan pengumpul. Data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian jual beli sayuran dilakukan dengan secara lisan oleh petani dengan pengumpul, perjanjian lisan sering menimbulkan wanprestasi karena tidak ada bukti yang konkrit. Faktor terjadinya wanprestasi antara petani dengan pengumpul adalah karena tidak ada iktikad baik, petani tidak menjaga kualitas sayurannya, petani tidak memenuhi prestasinya, pengumpul tidak memberi harga yang pantas,pengumpul tidak membayar dengan lunas sisa pembayaran, pengumpul menunda pembayaran, pengumpul tidak jujur saat menimbang sayuran serta keadaan rugi yang dialami oleh pengumpul. Adapun cara penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara mengambil barang milik pengumpul sebagi jaminan, musyawarah, pengembalian uang, pengembalian sayuran, penagihan langsung dan pembayaran uang berdasarkan jumlah timbangan yang sebenarnya.Disarankan Kepada petani dan pengumpul dalam membuat perjanjian hendaknya dalam bentuk tertulis, perjanjian didasari dengan iktikad baik serta mengikutsertakan peran Sarak Opat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. This research aims to give an explanation about the form of agricultural trading agreement between the farmers and the collector, the factors causing the trading violation between the parties and its dispute settlement. The resources obtained by conducting a library research for the secunder data by learning from the books and the suitable regulations to this thesis. And the Primer data obtained by doing the field research by interviewing some respondents. Based on the research, the agreement used between parties is unwritten agreement (oral agreement) which oftenly causing the violation of the agreement according to hardhsip to prove.The factor of the violation of agreement between the farmer and the collector is because there is no goodwill between the parties, the farmer does not maintain the quality of the vegetables, the farmer does not fulfill his obligations, the collector does not give the proper price, the collector does not pay the full payment, the collector delayed the payment, the collector’s act of dishonesty as weighing the vegetables as well as the loss situation experienced by the collector.In order to solve the issue, they’re taking the collector's goods as a collateral, conducting a deliberation, refunding the payment, returning the vegetables, direct billing and doing a payment of money based on the actual number of scales. Suggested To the farmer and collector in making the agreement should be in written form, the agreement is based on good faith and involves the role of Sarak Opat in dispute settlement.

Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri Ade Rizki Ananda; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.581 KB)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna melakukan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telahditentukan. Hasil analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika mengabulkan permohonan itsbat nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara’. Dikabulkannya itsbat nikah menimbulkan akibat hukum antara lain kejelasan status perkawinan para pemohon, para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga status anak menjadi jelas, para pihak dan anak dapat saling mewarisi, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disarankan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melihat aspek hukum Islam saja, tetapi juga mempertimbangkan perundang-undangan. Pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. The purpose of this study is to explain about the basic consideration of Judges in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh regarding the Provision Number169/Pdt.P/2013/Ms-Bna about the legalization of unregistered marriage and describe the legal consequences arising towards it. The data of this case study was obtained from library and field research. The library research done by studying and analyzing the statutory provisions, textbooks, journals and other documents relating to the case while field research was conducted by interviewing some informants. The result of the analysis said that the legalization of unregistered marriage based on provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh stated that the consideration of the legalization related to Itsbat of marriage is for the benefit of family as well as to protect the interest of the born children. The legal basis used is in the form of the documentary evidence that is reinforced by the facts in the trial, as well as viewed the provisions of Article 7 Paragraph 3 Letter (e) compilation of Islamic law and also the stipulation of the syara law. Granted Itsbat of marriage may lead to several legal consequences such as the clarity of the marital status, the parties can arrange the birth certificate so that the status of children become obvious, they can inherit and get law protection bythecountry. It is suggested that in getting marriage do not only view of Islamic legal aspects, but also to consider the current applicable marriage laws in a country. Government to more actively promotes the importance of registration ofmarriages.

Studi Kasus Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 35/KPPU-I/2010 Tentang Praktek Beauty Contest Proyek Donggi Senoro Muhammad Fadhil; Rismwati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.425 KB)

Terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Sebagai lembaga pengawas, putusan KPPU tentu sangat mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia.Putusan nomor 35/KPPU-I/2010 tentang praktek beauty contest proyek donggi-senoro yang melibatkan PT.Pertamina dan PT.Medco Energi Internasional dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Dalam kasus ini KPPU beranggapan bahwa praktek beauty contest yang belum ada aturannya di Indonesia masuk kedalam ruang lingkup tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan KPPU dalam menentukan PT. Pertamina, PT. Medco Energi Internasional dan Mitsubishi telah melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan KPPU menyatakan praktek beauty contest sama dengan tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui Studi Kepustakaan (library Research) dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan kasus (case approach).Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus ini unsur-unsur Pasal 22 yang bersifat komulatif tidak semuanya terpenuhi, yaitu unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya alat bukti indikasi (indirect evidences) yang menjadi dasar pertimbangan pelanggaran Pasal 23 tidak dikenal dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Serta adanya perbedaan antara beauty contest dengan tender yang dalam pertimbangannya KPPU memuat kutipan dari buku Marten Janssen dan menganggap praktik beauty contest dengan tender itu sama. Disarankan untuk membuat aturan yang jelas mengenai beauty contest dalam mencari mitra usaha dan perlu adanya kesamaan pemahaman antara pihak KPPU dan para pelaku usaha dalam hal merumuskan ruang lingkup pengertian tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun peraturan-peraturan pelaksana tender lainnya. The formation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is implementation of Law Number 5 Year 1999 about the ban on the practice of the monopoly and the Business Competition is unhealthy. As the supervisory institution, the decision of the KPPU is surely very influenced the world of business in Indonesia. Verdict No. 35/KPPU-I/2010 about the practice of beauty contest donggi-Senoro gas project which involves PT Pertamina and PT Medco Energi International was considered not in accordance with the laws and regulations that there. In this case the KPPU assumes that the practice of beauty contest that there have been no laws in Indonesia into the scope of tender as regulated in Article 22 Law- Law Number 5 Year 1999. This research aims to explain about the KPPU considerations in determining the PT Pertamina, PT Medco Energi International and Mitsubishi has violated Article 22 and Article 23 of Law Number 5 Year 1999 and the consideration of the KPPU said the practice of beauty contest with a tender. This research is a legal research normative through Literature Study (library Research) using some legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures is then rendered using the approach of case approach). The data is then analyzed by qualitative research. Based on the results of research it is known that in this case the elements of Article 22 which is manpower not all of them are met, namely elements plotting, elements of other parties, elements regulate and determine the winners of the tender and the elements resulting in the business competition is unhealthy. Furthermore the evidences an indication of indirect evidences) which forms the basis of the consideration of the violation of article 23 is not known in the procedural law applicable in Indonesia. As well as the difference between the beauty contest with the tender in the balance was the KPPU contains a quotation from the book of Marten Janssen and considers the practice of beauty contest with that tender. It is recommended to create a clear rules regarding the beauty contest in the search for business partners and there needs to be a common understanding between the KPPU and business players in the case of formulating the scope of tender understanding as referred to in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 or implementing regulations other tender.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Terhadap Pertunjukan Film oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini Aulia Ummulmadinah; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.723 KB)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pertunjukan film dan untuk menjelaskan upaya hukum pihak terkait dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta film mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan film diumumkan namun pelaksanaan perlindungan tersebut dapat berjalan jika pencipta atau pemegang hak cipta film melaporkan pelanggaran karya ciptanya kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam mengawasi serta meminimalisir pelanggaran hak cipta film adalah melakukan upaya internal dan eksternal, selain itu upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran karya ciptanya dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana juga dapat dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh untuk menanggulangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta film yang terjadi sekarang ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UUHC dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta film harus melakukan pengawasan atas karya ciptanya agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian padanya. The purpose of this research is to describe the implementation of the legal protection of copyright toward movies and to explain the legal efforts of relevant parties in the settlement of infringement of copyright toward movies.This research method is empirical juridical method, namely scientific research to find out the truth based on field implementation that refers to a legal science which use the method offieldwork research approchment and library.Based on the results of the research noted that the film's copyright automatically protected since the creation of the film was announced but the implementation of such protection can run if the creator or copyright holder of the film reported the violation to the Police Investigators and Civil Servant Investigator (CSI) of Ministry of Justice and Human Rights. The efforts made by the CSI of Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Officein overseeing as well as minimizing copyright infringement of movies is by doing internal and external efforts. In addition to that effort, contribution of the creator or copyright holder of the film against the violations of the rights can be done by litigation i.e. traverse line law with civil litigation generally file a lawsuit or criminal can also be made bynon-litigation through alternative dispute resolution.Recommendation to the Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Office to overcome and minimize movies copyrights infringemnet that happen right now is by raising theawareness of society about Copyright Act by doing socialization to all of them. In addition, the creator or copyright holder of the film also need to oversight of the creation, so that nobody can violate their copyrights.

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.CAG, Tentang Alat Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Yuli Angriani; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.294 KB)

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. ”Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”(Putusan MA No. : 3609K/Pdt/1985). Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Calang No. 02/Pdt.G/2015/PN.CAG, telah menerima fotocopy sebagai alat bukti yang sah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap alat bukti fotocopy sebagai alat bukti yang sah dan memperoleh pemahaman terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.CAG dalam kaitannya dengan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Pengolahan data dan analisis data menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Calang mengenai alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah, di mana hakim menerima alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah karena Penggugat mengajukan alat bukti berupa Akta Autentik dan pihak Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya. Sebaliknya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat berupa Akta dibawah tangan dan dibantah keabsahannya oleh pihak Penggugat. Dari sisi tujuan hukum, asas keadilan dalam putusan tersebut tidak terpenuhi. Putusan hakim pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak walaupun disisi lain terkesan hukum positifnya diabaikan. Dalam asas kemanfaatan hukum, putusan hakim yang menerima alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah memberikan kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa agar bisa dimiliki bersama kembali dan tidak dikuasai secara pribadi oleh Tergugat. Disarankan kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah lebih teliti dalam melihat unsur-unsur yang terpenuhi terhadap perkara yang dihadapi. Selanjutnya diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan dapat mewujudkan tujuan hukum dan mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Article 1888 of the Civil Code specifies that the strength of written evidence is it’s original deed. If it’s original deed exist, then copies and summaries are credible only if they are in accordance with the original form. The Supreme Court has also confirmed the photocopying evidence in the form of letter/document, with the rule of law as follow: Photocopying evidence which has never submitted or never existed it’s original letter, should be dismissed as a proof. (Supreme Court Verdict Number 3609K/Pdt/1985). However, in the Verdict of Calang District Court received photocopy as a valid proof. This case study aims to determine the basic consideration of judges towards Photocopying evidence as a valid proof and to gain an understanding the Verdict of Calang District Court Number 02/Pdt.G/2015/PN.CAG in relation to the purpose of law. This is a normative research through library research. Library research conducted by studying books and legislation relating to this case. The data is processed and analysed by qualitative approach. The result analysis of the Verdict of Calang District Court regarding Photocopying evedence as a valid proof, in which the judge received Photocopying evidence as a valid proof because Plaintiffs presented evidence in the form of Authentic Act and the Defendant can not prove his denial. Instead the documentary evidence which had been submitted by the Defendant was in the form of made deed/privately deed and denied it’s legitimacy by the applicant party. In terms of the purpose of law, the principle of justice was not fulfilled. The judges’ Verdict had basically been giving legal certainty to the parties even if the other side was impressed how the law was ignored. In the principle of legal benefit , the judge’s decision that accepted the photocopying evidence as a valid evidence give to the Plaintiff a favor and the Defendant to the dispute objects to be owned together again and not personally controlled by the defendant. It is suggested to the Plaintiff in the lawsuit filed to be more careful in looking at the elements fulfilled in the case he/she faced. Furthermore, it is expected that the judge in giving judgment can realize the purpose of law and reflect the values of justice, certainty and legal expediency.

PELAYANAN KEFARMASIAN OLEH PELAKU USAHA APOTEK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN BIDANG KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Fikhri Mihardy; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.173 KB)

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi tanpa memberikan informasi secara lengkap kepada konsumen. Pelayanan kefarmasian atas obat-obatan harus sesuai dengan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, namun kenyataannya pihak apotek belum menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pelayanan farmasi oleh pelaku usaha apotek di Kota Banda Aceh, hambatan yang ditemukan dalam pelayanan kepada konsumen oleh pelaku usaha apotek, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan perlindungan hak-hak konsumen di bidang kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak apotek di Kota Banda Aceh kurang menjelaskan mengenai informasi dalam pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apoteker sering tidak ada di apotek sehingga pelayanan resep obat yang seharusnya di laksanakan oleh apoteker tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan resep obat digantikan oleh asisten apoteker tanpa adanya informasi-informasi yang sangat di butuhkan oleh konsumen. Hambatan sehingga tidak terlaksananya pelayanan kefarmasian diakibatkan oleh apoteker tidak berada di apotek, konsumen kurang mengerti akan kewajibannya, lembaga YAPKA kurang berperan dalam mencerdaskan konsumen di Kota Banda Aceh, dan koordinasi antara Pelaku Usaha dan Konsumen terkait dengan pelayanan kefarmasian. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada apotek agar tidak terjadi pelanggaran dan memberikan peringatan keras kepada apotek yang melakukan pelanggaran. Disarankan kepada pelaku usaha menjalankan usahanya dengan beriktikad baik, disarankan kepada konsumen untuk melapor kepada lembaga perlindungan konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak apotek, dan diharapkan bagi pemerintah agar secara rutin mengawasi apotek di Kota Banda Aceh dan memberi peringatan tegas serta pencabutan izin kepada apotek yang melakukan pelanggaran.

PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERBELANJA DI PASAR MUSIMAN Said Ahmad Alatas; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.588 KB)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; konsumen berhak mendapat perlindungan dari pelaku usaha terhadap barang-barang yang dibelinya termaksuk di dalamnya barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha di pasar musiman. Akan tetapi dalam prakteknya di Kota Banda Aceh para konsumeartikeln pasar musiman tidak mendapat perlindungan hukum terhadap barang-barang yang dibelinya dimana barang-barang tersebut rusak dan tidak berfungsi dengan baik (tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya saat terjadi transaksi jual beli). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar musiman; menjelaskan bentuk pertangungjawaban yang diberikan oleh pedagang musiman terhadap konsumen yang dirugikan, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban dari penjual di pasar musiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapat data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara hukum konsumen yang berbelanja di pasar musiman berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen; hak-hak konsumen yang berbelanja di pasar musiman banyak tidak terlindungi karena pedagang musiman tidak mengetahui dengan jelas kewajibannya terhadap konsumen; salah satu hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh tanggungjawab pedagang musiman adalah selalu berpidah-pindahnya tempat jualan pedagang musiman tersebut. Kepada pemerintah disarankan agar memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha temasuk pedagang pasar musiman tentang hak dan kewajibannya terhadap konsumen. Di samping itu, kepada penyelenggara pasar musiman disarankan agar dalam pendaftaran dicantumkan informasi yang lebih rinci dan akurat menyangkut data pelaku usaha/pedagang musiman guna memudahkan konsumen dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dideritanya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA