cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 243 Documents
 1   2   3   4   5 
PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK Rini Fitriani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.686 KB)

Abstract

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BUMN YANG BERBUDAYA Christian Orchad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.599 KB)

Abstract

Secara umum diketahui bahwa peran BUMN adalahh meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang ekonomi. Aspek pelayanan tersebut dapat diwujudkan dalam tujuan mencapai Good Corporate Governance (GCG). Pada tataran prakteknya seringkali tantangan yang dihadapi pengelola BUMN dalam melaksanakan good governance. Dimana BUMN harus menerapkan beberapa langkah strategis dalam mengaktualisasikan kebijakan dan usaha dari setiap perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, BUMN juga diharuskan memperhatikan tanggungjawab social, sehingga masyarakat luas seharusnya juga dapat menikmati hasil dari usaha BUMN tersebut. Sukses tidaknya program tanggungjawab sosial perusahaan sangat tergantung dari pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.
TANGGUNG JAWAB SIAPA, BILA TERJADI SERTIFIKAT GANDA ATAS SEBIDANG TANAH Darwis Anatami
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.31 KB)

Abstract

Tanah merupakan Anugrah Allah yang harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, demikian bunyi Pasal 33 (3) UUD NKRI Tahun1945.Negara ditugaskan untuk menguasai dan bukan untuk memiliki, oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan sebidang tanah, melalui permohonan hak dan pendaftaran tanah, agar dilakukan pengukuran sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (2), 23 (2), 32 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.
MEMBANGUN ATURAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA, MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA Agusmidah Agusmidah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.361 KB)

Abstract

Pekerja rumah tangga (PRT) dianggap sebagai pekerjaan sektor informal, dan sejauh ini baru ada peraturan menteri tenaga kerja (No.2 Tahun 2015) mengatur perlindungan bagi PRT dan itupun dinilai belum maksimal. Kondisi kerja PRT yang jauh dari kata layak bahkan rentan pelanggaran HAM bisa disaksikan dan didengar di sekitar kita. Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT menyimpang dari harkat dan martabat manusia merupakan manifestasi dari praktek perbudakan domestik (domestic slavery). Kebutuhan membuat aturan payung bagi perlindungan PRT dalam bentuk UU sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Peraturan mana akan memuat aturan main tentang hak dan kewajiban para pihak (PRT, majikan, dan penyalur), serta penegakan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING Mhd Bahlian
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.051 KB)

Abstract

Penanaman modal di Indonesia perlu dilakukan peningkatan guna mendorong perekonomian Negara Indonesia. Aspek penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Baik maupun buruknya perkembangan investasi penanaman modal tentu didukung perusahaan yang mempunyai kapasitas yang jelas. Legalitas pendirian perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perusahaan wajib menjaga kestabilan lingkungan (Coorporate Social Responsibility) dalam menjalankan usahanya, termasuk perusahaan asing. Terkait hubungan CSR dalam investasi dijelaskan dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007. Dewasa ini kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMASUNGAN ORANG YANG MENDERITA SKIZOFRENIA DI INDONESIA Andi Khadafi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.612 KB)

Abstract

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Adapun Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia Pada Saat Ini Pemasungan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasam kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa belum adanya kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya dan harus adanya Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dan pengulangan (recidive) serta unsur-unsur yang termasuk kedalam pertanggungjawaban korporasi dikarenakan apabila tidak adanya kejelasan akan menimbulkan permasalahan yang konflik.
PENEGAKAN HUKUM JINAYAT TERHADAP KHAMAR SEBELUM DAN PASCA PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG IRIANSYAH IRIANSYAH
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.038 KB)

Abstract

Peredaran gelap dan penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya di Kabupaten Aceh Tamiang dewasa ini, sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta menimbulkan ancaman, bukan saja terhadap penyalahgunaan saja tetapi juga bagi keselamatan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan pemberantasan dan pemusnahan terhadap penyalahgunaan Khamar ini. Upaya mengaplikasikan Syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menghentikan laju perkembangan Khamar adalah melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan keinsyafan dalam mengembalikan kepada keadaan sebelum perbuatan pelanggaran dilakukan adalah melalui pemberlakuan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melalui penerapan dan penjatuhan hukuman cambuk.
KAJIAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA DI KOTA BANDA ACEH Elly Musliyati
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan perekonomian di Kota Banda Aceh telah mengalami perkembangan yang pesat pasca musibah tsunami. Banyak pengusaha baik dalam bentuk usaha makro, mikro dan menengah yang berkembang. Satu sisi, pemerintah menanggapi hal tersebut dengan menentukan regulasi hukum yang bertujuan untuk menertibkan setiap usaha, termasuk regulasi bidang perizinan. Salah satu regulasi tersebut yaitu Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Setiap pelaksanaan usaha dapat dikontrol oleh pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban sehingga sesuai dengan tatanan ruang kota. Melihat berbagai macam realita yang ditemui di lapangan, maka dapat diteliti terkait fungsi izin usaha baik dari proses pemberian izin usaha hingga pengawasan izin usaha di Kota Banda Aceh.
MEWUJUDKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DENGAN MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI STAKEHOLDERS MELALUI PENERAPAN SAFETY CULTURE Hasim Purba
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.637 KB)

Abstract

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional di segala bidang, maka peranan transportasi mempunyai kedudukan yang strategis. Salah satu modal transportasi penting dalam melayani kebutuhan jasa transportasi di Indonesia adalah kegiatan transportasi udara. Pelaksanaan transportasi udara baik untuk angkutan penumpang maupun untuk angkutan barang perlu diatur dalam regulasi yang khusus baik menyangkut aturan penyelenggaraannya maupun aturan yang memberikan perlindungan bagi para penumpang (pengguna jasa) transportasi udara.Menyadari perlunya peranan transportasi udara dalam mendukung pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalahperihal keselamatan penerbangan. Memang harus dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu keselamatan penerbangan terkait dengan berbagai faktor yang saling terkait, artinya masing-masing faktor mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam perwujudan keselamatan penerbangan.Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan penerbangan adalah kesadaran semua stakeholder dalam mematuhi segala peraturan-peraturan hukum baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, beserta peraturan pelaksananyamaupun konvensi-konvensi internasional bidang keselamatan penerbangan.
KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Muhammad Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.713 KB)

Abstract

Keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lainnya. Dimana setiap negara mengharapkan perdamaian dari pada peperangan. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita setiap negara guna menghindari konflik. Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar Negara. Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional. Kajian ini ingin membahas tentang keterkaitan antara hubungan internasional dan kekuasaan negara yang berakibat pada munculnya konflik. Dan, bagaimana pula kedudukan HHI dalam hukum internasional serta keberadaan ICRC dalam mengawal Konvensi Jenewa 1949.

Page 3 of 25 | Total Record : 243

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue