cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 243 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI PENGELOLAAN BUMN PERSERO DALAM KERANGKA WELFARE STATE BERDASARKAN MEKANISME PERSEROAN TERBATAS Muhammad Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.517 KB)

Abstract

Peran BUMN sebagai perusahaan negara telah menempatkannya sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik khusus. Disamping tuntutan untuk menghasilkan keuntungan dan mempunyai nilai profit bagi negara, juga pada BUMN melekat fungsi non komersial dalam mengemban tujuan kesejahterahan masyarakat yang menjadi tujuan negara. BUMN Persero sebagai salah satu bentuk usaha BUMN telah ditetapkan untuk dikelola berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, namun modal pembentukan BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan masih dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Berbagai lembaga negara mendapatkan tempat untuk mengawasi dan memeriksa kinerja BUMN Persero layaknya lembaga publik. Tidak sejalannya regulasi yang mengatur keberadaan BUMN Persero menjadi sesuatu yang tidak memihak kepada tujuan didirikannya BUMN, yakni mewujudkan welfare state. Karena BUMN Persero dikelola berdasarkan dua rezim hukum yang prinsipnya saling berseberangan.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA Dedi Harianto
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.581 KB)

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang dipergunakannya sebagai landasan keberadaan kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang agar hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak. Adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dengan memberlakukan aturan yang melarang beberapa klausul tertentu untuk dimasukkan dalam kontrak baku, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis.
NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Syamsul Bahri
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.52 KB)

Abstract

Setiap insan tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan itu antara lain: makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan nafkah yang berarti belanja untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi hajat serta keperluan yang berlaku menurut situasi dan kondisi. Dalam Islam, persoalan nafkah menafkahi ini wajib dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu seperti, nafkahnya suami terhadap istri (karena faktor perkawinan), nafkah orang tua terhadap anaknya (faktor kekerabatan) dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang baik, ayah selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya begitu juga dengan sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan berdasarkan sebab-sebab dan keadaan tertentu,dikarenakan antara orang tua dan anaknya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi secara kultural. Kewajiban pemberian nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya ini juga tidak terlepas dari adanya hadits yang dinamakan hadits tamlik.
KONTRADIKSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI SEGI KEMANDIRIAN LEMBAGA DALAM SISTEM BIKAMERAL Zaki Ulya
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.85 KB)

Abstract

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa dampak besar dalam sistem kelembagaan negara, khususnya dalam bidang legislatif. Dimana dalam lingkup kekuasaan legislatif telah dibentuk lembaga perwakilan daerah yaitu DPD. Kekuasaan DPD diatur dalam Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945. DPD bersama-sama dengan DPR mempunyai wewenang dalam menyusun dan membahas suatu rancangan undang-undang. Terkait susunan dan kedudukan kedua lembaga tersebut diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun dalam realitanya kedudukan dan kewenangan DPD dalam program legislasi lebih kecil dibanding DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga muncul upaya hukum melalui pengujian undang-undang oleh DPD kepada MK, untuk menguatkan kewenangannya khususnya dalam bidang legislasi.
KORELASI ALINEA KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DENGAN PEMIKIRAN IMMANUEL KANT Tomy Michael
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.529 KB)

Abstract

Timbul permasalahan ketika alasan untuk menciptakan kehidupan yang setara, adil, aman, damai dan sejahtera menjadi penyebab timbulnya konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini frasa “perdamaian abadi” dalam UUD NRI 1945 menjadi layak untuk diperdebatkan esensinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai jalan keluarnya secara filosofis, apa yang dikehendaki dalam alinea keempat UUD NRI 1945 khususnya frasa “perdamaian abadi” telah sejalan dengan pemikiran perdamaian abadi milik Immanuel Kant dan memiliki korelasi. Tetapi konsep perdamaian abadi yang dikehendaki masih terkekang dalam konsep beragama yang dibawa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian keinginan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh perdamaian abadi seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tidak dapat berjalan optimal.
DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA Agus Affandi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.962 KB)

Abstract

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana mengatur beberapa jenis perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak. Salah satu hak anak yang wajib dipenuhi adalah bidang pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar. Dimana dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut merupakan kewajiban guru guna mengakomodir hak anak didiknya. Namun, keberlakuan undang-undang tersebut terkesan memberikan imunitas yang berlebihan kepada anak, dimana terdapat beberapa kasus yang dinilai mendiskriminasi hak anak yang dilakukan oleh setiap guru. Sehingga keberlakuan undang-undang perlindungan anak menimbulkan dampak negative terhadap guru dalam mendidik siswanya.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA Riyanita Prasetya Putri; Iman Jauhari; Sri Walni Rahayu
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.785 KB)

Abstract

Dasar hukum pengurusan piutang negara yang berasal dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selanjutnya dasar hukum BUMN di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, Bank swasta dalam menjalankan kegiatannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengurusan piutang negara, Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kedua unit ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN.Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan menarik kembali dana pemerintah yang dinilai macet secara efektif dan efisien tanpa melalui proses pengadilan
MUZARA'AH (PERJANJIAN BERCOCOK TANAM) LAHAN PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM Muhammad Natsir; Muhammad Rafly; Siti Sahara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.408 KB)

Abstract

Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara dan merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. Sampai tiba saat panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas tanaman tersebut. Keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60%-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil sama sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Namun dengan demikian akad muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari’at Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem muzara’ah dalam hukum islam, muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan muzara’ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.
KEBEBASAN BERKONTRAK PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Zulfiani Zulfiani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.265 KB)

Abstract

Bahwa asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli karena melanggar hak-hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak mendapat pembatasan-pembatasan sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Lebih dari itu, juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Dimana perjanjian-perjanjian tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika transkasi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Andi Rachmad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.197 KB)

Abstract

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang ampuh untuk membongkar kejahatan sistematik, seperti halnya korupsi, narkotika, maupun interstate crime lainnya. Teknik ini dilakukan saat banyak terjadi kejahatan terorganisasi dan kejahatan jalanan meningkat sehingga tidak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap. Mengenai sah atau tidak sahnya penyadapan masih merupakan kontroversi. Hal ini karena banyak pihak yang berpendapat bahwa penyadapan terkesan mengenyampingkan HAM. Indriyanto Seno Adji mengatakan karena penyadapan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran HAM, maka untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klasifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkotika, dan terorisme. Di luar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.

Page 2 of 25 | Total Record : 243

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue