cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Fauzi
Contact Email
udauzi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
udauzi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. tapanuli selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Published by Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
ISSN : 25274295     EISSN : 26146061     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Art,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal Education and Development merupakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi di Perguruan Tinggi. Jurnal Education and development mewadahi hasil pemikiran dan penelitian dalam peningkatan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan. Jurnal Education And Development Terakreditasi Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia SK. Nomor 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, Jurnal Education and Development Berada Pada Peringkat 6 (Enam) Dengan Nomor Urut 15 (Lima Belas), Masa Berlaku Akreditasi selama 5 (lima) Tahun dan Akan Berakhir pada Tanggal 9 Juli 2023.
Arjuna Subject : -
Articles 2,820 Documents
 57   58   59   60   61 
KONFLIK NORMA BERKAITAN DENGAN HAK INGKAR DALAM JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS Alfian Christian
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.95 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1507

Abstract

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat negara yang mendapat kewenangan langsung dari pemerintah untuk menjalankan tugasnya, yaitu menerbitkan akta otentik yang merupakann alat bukti tertulis. Dalam menjalankan tugasnya seorang notatis dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik memperoleh keterangan dari para pihak yang memberikan keterangan kepada notaris. Dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat negara notaris terikat dengan peraturan jabatan, selain itu notaris juga terikat pada sumpah jabatan yang telah diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, terkesan seorang notaris dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan. Pada Makalah ini isu hukum yang diangkat adalah mengenai pengaturan hak ingkar notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai hak ingkar terhadap jabatan notaris ada pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan seorang notaris untuk merahasiakan isi akta yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 UUJN.
PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH Caesar Nil Atlantic
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.184 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1508

Abstract

Banyak ditemui pengembang belum siap untuk menjual tanah dan rumah di dalam kompleks perumahan karena masih dalam pembangunan, namun pengembang telah memasarkan rumah yang dibangunnya kepada masyarakat. Mereka menerapkannya dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dengan berlandaskan asas-asas umum perjanjian, diantaranya asas kebebasan berkontrak. Untuk mengamankan kepentingan para pihak (terutama pembeli), maka pemerintah merasa perlu menggariskan Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah melalui Permenpupera No. 11/PRT/M/2019. Permasalahan yang dikaji adalah apakah Permenpupera tersebut dapat membatasi asas kebebasan berkontrak serta akibat hukumnya jika PPJB rumah yang dibuat tidak mengikuti peraturan menteri tersebut. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan Permenpupera No. 11/PRT/M/2019 dapat membatasi asas kebebasan berkontrak termasuk dalam PPJB. Oleh karena itu jika suatu PPJB rumah yang dibuat tidak mengikuti pedoman yang dimaksud dalam Perpupera dapat dianggap tidak memenuhi kausa yang halal karena bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mempunyai akibat hukum bahwa PPJB tersebut batal demi hukum.
PERBANDINGAN PENGATURAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI BERDASARKAN FIDIC GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORK IN CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION DENGAN UU JASA KONSTRUKSI MENGENAI TANGGUNG JAWAB ATAS CACAT MUTU Cicik Widiyawati
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.934 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1509

Abstract

Kontrak merupakan bentuk pengikatan diri dari para pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum. Kontrak menjadi bukti persetujuan para pihak atas syarat dan ketentuan dari suatu kerjasama atau tindakan nyata yang akan dilakukan. Para pihak menuangkan syarat dan ketentuan apa saja yang wajib mereka patuhi, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, disertai akibat hukum bilamana hak salah satu pihak tidak mampu dipenuhi pihak lainnya. Dapat dilihat bagaimana urgensi dari suatu kontrak dan betapa besar pengaruhnya bagi para pihak di kemudian hari. Oleh karena itu, para pihak harus menyusun suatu kontrak dengan saksama dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan kontrak kerja konstruksi yang secara global mengenal Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) dan di Indonesia dikenal Undang-Undang Jasa Konstruksi. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan tentang kontrak jasa konstruksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi masih kurang komprehensif apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam FIDIC.
COGNITIVE ACTIVITIES ATTRIBUTE AND KNOWLEDGE ACHIEVEMENT ON THE NINTH GRADE INDONESIAN LANGUAGE BOOK TRAINING PRACTICE ISSUED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE Dian Rahmawati; Suhartono .; Titik Indarti
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.246 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1511

Abstract

Penelitian ini mengkaji soal perlatihan aktivitas kognitif mengatribusikan beserta capaian pengetahuannya pada buku siswa. Data penelitian adalah soal berkategori HOTS, khususnya aktivitas mengatribusikan pada buku siswa kelas IX terbitan Kemendikbud. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dokumentasi dan baca catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengatribusikan berupa kalimat interogatif dengan kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Capaian pengetahuan berdasarkan hasil penelitian adalah pengetahuan konseptual subjenis klasifikasi dan kriteria dan pengetahuan faktual subjenis terminologi.
GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI DITINJAU BERDASARKAN UU DESAIN INDUSTRI: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Cynthia Carissa Kumala
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.996 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1512

Abstract

Kekayaan Intelektual menjadi isu yang semakin relevan bersamaan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Desain industri sebagai salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual dipandang sangat penting, khususnya oleh para pelaku industri terkait. Hal tersebut disebabkan peraturan perundang-undangan telah menentukan mekanisme perlindungan yang diperoleh para pelaku industri sebagai konsekuensi logis ataspendaftaran desain industri. Namun demikian, secara praktis perlindungan tersebut tidak cukup mudah diperoleh. Penafsiran yang berbeda-beda di antara akademisi maupun praktisi menjadi kendala, terutama bagi implementasi Pasal 38 ayat (1) UU Desain Industri. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan tiga pendekatan (statue approach, conceptual approach, dan case approach). Kesimpulan yang dicapai bahwa putusan a quo memang telah sesuai dengan UU Desain Industri, khususnya Pasal 38 ayat (1). Perubahan atas rumusan pasal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dielakkan mengingat multitafsir yang terjadi dalam implementasinya
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN SIPOA Fransisca Theresia
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.293 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1513

Abstract

Investasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan perputaran uang, yang tentu saja berimbas positif bagi perekonomian nasional. Investasi tersebut bisa berasal dari dalam negeri, maupun investasi dari negara lain. Bidang yang dituju juga beraneka macam, baik investasi pada berbagai instrument keuangan maupun di bidang properti. Masing-masing investasi tentu memiliki resiko. Semakin besar nilai investasi, potensi resiko juga semakin besar. Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana meminimalisir resiko dan memberikan perlindungan hukum bagi para investor tersebut apabila kerugian benar-benar terjadi. Terlebih apabila kerugian yang terjadi disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh pihak yang menerima dana investasi. Salah satu kasus sengketa investasi yang terjadi adalah pembangunan Apartemen oleh PT. Sipoa Internasional Jaya Bersama. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan berbagai kesimpulan yang antara lainbahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang terlebih dahulu harus diutamakan untuk mengurangi kerugian yang besar bagi para pihak, serta masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi berkaitan dengan isi PPJB yang memiliki konsekuensi di kemudian hari.
PRICE FIXING HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENHUB NO 106 TAHUN 2019 TENTANG TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPO Indra Desi Pratama
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.862 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1514

Abstract

Para pelaku usaha sudah pasti memiliki satu tujuan akhir dalam melakukan segala bentuk kegiatan usahanya, yaitu mencapai keuntungan sebesar mungkin. Tujuan tersesbut memang bisa dicapai dengan bermacam cara, termasuk dengan cara-cara melawan hukum dan dapat merugikan pelaku usaha lain, bahkan konsumen. Ekses yang lebih jauh tentu bagi stabilitas perekonomian nasional. Kekhawatiran tersebut berusaha direduksi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kasus yang menjadi ilustrasi dana akan menjadi pokok bahasan adalah price fixing oleh beberapa maskapai penerbangan di Indonesia. Metode yuridis normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan bertumpu pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini melahirkan kesimpulan bahwa penetapan harga tiket pesawat seharusnya dilepaskan kepada mekanisme pasar untuk memberikan pilihan harga yang kompetitif bagi konsumen, serta ditetapkannya Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 telah melanggar prinsip barrier to entry.
KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS Lyta Berthalina Sihombing
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.17 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1515

Abstract

Tanda tangan dalam sebuah akta notaris dalam beberapa waktu yang lalu berupa tanda tangan basah atau konvensional, namun dengan perkembangan zaman saat ini banyak sekali praktik tanda tangan yang berupa elektronik. Akta notaris dengan tanda tangan basah sudah diakui keabsahannya di mata hukum sedangkan akta notaris dengan tanda tangan yang berupa elektronik masih belum diakui keabsahannya sehingga perlu dianalisa terkait hakikatnya agar dapat menemukan argumentasi hukum sehingga tanda tangan elektronik dapat sejajar digunakan dalam sertifikat elektronik dalam hukum acara perdata. Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersebut perlu dianalisa apabila terjadi sengketa antar pihak dari perjanjian elektronik dan juga kedudukan tanda tangan elektronik dapat atau tidaknya disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum diakui.
URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI: TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK Ruben Denny Djari
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.891 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1516

Abstract

Diaturnya mediasi secara khusus tentunya memiliki maksud. Sila ke-4 Pancasila yang juga tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 harus mampu benar-benar diilhami dalam pengaturan mediasi tersebut. Titik akhirnya adalah agar masyarakat tetap mengedepankan mediasi dalam menghadapi sengketa-sengketa yang terjadi dalam bidang privat. Dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sesungguhnya akan lahir persoalan-persoalan baru dari persoalan yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh bahwa mediasi menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan dan dinormakan dalam sebuah undang-undang dalam rangka menjaga tercapainya keadilan dan kepastian hukum di antara para pihak yang bersengketa.
PELANGGARAN HAK KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENCEGAHAN DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA Shelvi Christine Anggraeni
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.249 KB) | DOI: 10.37081/ed.v8i1.1517

Abstract

Hak kekebalan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugasnya. Hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini, diatur secara spesifik berdasarkan hukum internasional yaitu di dalam konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dengan diaturnya kekebalan tersebut berdasarkan hukum internasional, maka negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan konvensi itu, salah satunya yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat diplomatik, baik sebagai negara penerima maupun negara ketiga. Namun, dalam praktiknya masih banyak negara yang melalaikan kewajibannya berdasarkan hukum internasional terutama dalam menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik.

Page 59 of 282 | Total Record : 2820

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026 Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024 Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024 Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024 Vol 11 No 3 (2023): Vol. 11 No.3.2023 Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023 Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023 Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022 Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022 Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021 Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021 Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021 Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021 Vol 8 No 4 (2020): Vol.8.No.4.2020 Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020 Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020 Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020 Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019 Vol 7 No 3 (2019): Vol.7.No.3.2019 Vol 7 No 2 (2019): Vol.7.No.2.2019 Vol 7 No 1 (2019): Vol.7.No.1.2019 Vol 6 No 3 (2018): Vol.6.No.3.2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol. 6. No.2 Oktober 2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol.6.No.2.2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol. 6. No.1 Oktober 2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol.6.No.1.2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5. No. 2 Juli 2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5.No.2.2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5. No.1 Juli 2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5.No.1.2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol.4.No.2.2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol. 4 No. 2 April 2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4.No.1.2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4. No.1. April 2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3 No.2 Januari 2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3.No.2.2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3.No.1.2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3. No. 1. Januari 2018 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 4 (2017): Vol. 4 No. 4 Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 4 (2016): Vol. 3 No. 4 Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 2 No 7 (2016): Vol. 2 No. 7 Agustus 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 More Issue