cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
DE'RECHTSSTAAT
Published by Universitas Djuanda Bogor
ISSN : 24425303     EISSN : 25499874     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" adalah Jurnal Hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Terbit pertama kali pada bulan Maret tahun 2015, dan terbit secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan September, penggunaan nama "DE'RECHTSSTAAT" dalam jurnal ini disesuaikan dengan sistem kenegaraan bangsa Indonesia yang berasaskan sebagai negara hukum. "DE'RECHTSSTAAT" merupakan tinjauan/kajian berbagai aspek ilmu pengetahuan dibidang hukum yaitu berupa hasil karya ilmiah baik secara ius costitutum dan ius costituendum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 12   13   14   15   16 
Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Wilda Nurfitriani
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.3054

Abstract

In the Warnasari Village Sukabumi Sub-district Sukabumi District there are still many farmers who carry out agricultural land production sharing agreements (maparo bati) to fulfill their daily needs. Production sharing agreements between landowners and tenants are made orally. The problem that often occurs in production sharing agreements in Warnasari Village is that the cultivators do not report the actual results of the claim to the land owner. The research method used in writing this thesis is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The study was conducted with library research supported by field research. Secondary data collection techniques with library research and supported by primary data in the form of interviews which are then analyzed by qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementation of agricultural land-sharing agreements in the Warnasari Village, Sukabumi Sub-district, Sukabumi District has not yet fully applied the provisions of the Production Sharing Law. In the elucidation of Article 7 of the Production Sharing Law it is determined that the profit sharing balance is 1: 1 but the community uses a 60% balance for tenants and 40% for landowners. Legal protection of landowners in Warnasari Village as a result of verbally sharing agreements on agricultural land is carried out by applying the principles of good faith, reprimanding, and deliberation.Keywords: Profit Sharing Agreement, Agricultural Land, Law Number 2 of 1960.
PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERBANKAN YANG SEHAT DI INDONESIA sri hartini; Abdu Rahmat Rosyadi; Imas Nurhayati
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.3308

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan, dalam ativitas bank syariah sesuai dengan dibuatnya beberapa aturan yang mengaturnya. Bahwa aktivitas bank syariah,untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Maka harus meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah. Sehingga bank syariah dalam opersionalnya atas produk dan jasanya berdasarkan prinsip syariah.Sesuai dengan UU N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa setiap Bank Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), tugas dan fungsinya adalah peran DPS untuk mengawasi Bank Syariah yang harus menerapkan prinsip syariah, adapun pengawasan dilaksanakan setiap semester, dan setelah dilakukan pengawasan, DPS melaporkan atas pengawasannya kepada direksi, jika memang bank syariah telah menerapkan prinsip syariah, dibuat pernyataan, kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia, yang sekarang harus kepada Otoritas Jasa Keuangan  (OJK). Dalam hal ini peran DPS belum optimal, merupakan suatu kendala, diakibatkan SDM dan kinerja DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah.
PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Nova Monaya; Adi Sulistiyono; Burhanudin Burhanudin
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4134

Abstract

Wakaf yang diberikan kpd lembaga keagamaan pada mulanya dimaksudkan  untuk mendukung sumber keuangan utk memutar aktifitas kelembagan sesuai dengan  tujuan ataupun maksud pendiriannya. Wakaf sebagaimana telah diatur pada UU Wakaf memiliki rigiditas sebagaimana pembatasan yang sama diatur dalam Kaedah agama Islam yang membatasi dan melarang  benda wakaf utk dihibahkan, dijual belikan dan diwariskan.   Pembatasan tsb mengakibatkan benda wakaf berada pada area rigiditas dan kurang produktif. Keadaan ini berdampak kpd sukarnya lembaga keagamaan khususnya pendidikan berbasis yayasan yang dilahirkan dg benda wakaf berkembang dan memasuki persaingan bebas.Penelitian ini dimaksud mencari solusi dari kekosongan hukum  terhadap produktifitas benda wakaf  yang justru menjadi beban bagi pengelola, seperti kewajiban perawatan dan pemelihataa  benda wakaf termasuk beban pajak dan iuran, dengan merekonstruksi rigiditas tanah wakaf dengan model BOT sebagaimana dilakukan antara pemerintah atau lembaga swasta lain agar dpt meningkat produktifitas tanah wakaf, Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan melihat kedalaman kaidah dan asas yang mengatur dan berhubungan demgan hukum wakaf, disamping pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan indept interview kpd pengelola tanah wakaf antara lain nazir wakaf, pimpinan perguruan dan yayasan pendidikan islam yang didirikan diatas tanah wakaf,  penelitian ini di tujukan untuk memberikan alternatif solusi peningkatan produktifitas tanah wakaf dg mengkombinasikan praktik hukum perdata dan hukum bisnis dalam ruang lingkup tanah wakaf. key words : Produktifitas, Tanah Wakaf,.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI DAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN sudiman sihotang; Martin Roestamy; Adi Sulistiyono
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4164

Abstract

Undang-Undang Rumah Susun (UURS) mewajibkan pelaku pembangunan untuk memisahkan Rusun atas satuan Rusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, ketika pelaku pembangunan membangun suatu Rusun. Untuk itu  pembentukan pengembangan kelembagaan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pemilik dan penghuni rumah susun. Untuk itu perlindungan bagi pemilik dan penghuni satuan rumah susun perlu di perjuangkan untuk melindungi hak atas pengelolaan rumah susun. P3SRS seharusnya difasilitasi oleh pengembang dengan melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada Pemilik dan Penghuni yang merasa dirugikan. Kewajiban Pelaku Pembangunan rumah susun tidak sepenuhnya ikut campur dalam proses pembuatan P3SRS namaun sebagai fasilitator para Pemilik dan/atau Penghuni Rusun.
ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH Alvan Ali PagarAlam
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2576

Abstract

Salah satu masalah hukum di bidang tanah adalah tindakan hukum jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di mana dalam jual beli ini ada hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang terikat satu sama lain. Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak kepemilikan atas barang, tidak hanya kekuatan barang yang dijual dan penyerahan harus dilakukan secara legal. Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana alasan gugatan jual beli tanah dalam Surat Keputusan Nomor: 127 / Pdt.G / 2018 / PN.TJK dan apa alasan hakim untuk mencabut gugatan untuk penjualan dan pembelian penjualan tanah dalam Nomor Keputusan: 127 / Pdt.G / 2018 / PN.TJK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis non-resmi dan pendekatan empiris. Pengumpulan data didasarkan pada studi literatur dan studi lapangan, sedangkan pemrosesan data dilakukan dengan mengedit, mensistematisasikan, dan mengklasifikasikan data. Sampel dalam penelitian ini termasuk Hakim dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Kata kunci: Gugatan, Wanprestasi, Jual Beli
IMPLIKASI YURIDIS TERKAIT PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Desimawati Sinaga
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2648

Abstract

 Prenuptial Agreement has been changed by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIIII/2015. This decision issued toward a suit made by a woman named Ike Farida, who is married to a man with different nationality without making Prenuptial Agreement. This research aims to ascertain the legal standing of Prenuptial Agreement and the authority of Notary in legalizing Prenuptial Agreement after the establishment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIIII/2015.This research uses normative legal method through the statute approach and secondary data analysis. This research comprises two phases, there are conducting literature review to learn the regulation of the authority of Notary in legalizing Prenuptial Agreement after the establishment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIIII/2015 and various literature. Afterward, researcher established a field research method by interviewing Notary, the Official of Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) and the Official of Civil Registry Office (Dinas Kependudukan or Kantor Catatan Sipil).The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIIII/2015 permits married couple to make Prenuptial Agreement after the marriage ceremony. Additionally, the Agreement may be canceled based on their consent as long as it does not inflict a financial loss to the third party. Subsequently, since the establishment of such Decision, the Legalization of Prenuptial Agreement by Notary is no longer similar to Prenuptial Agreement Legalization established by the Staff of Marriage Registry. The Notary does have authority to make an Authentic Deed concerning Prenuptial Agreement in question, and such Deed will be used for Prenuptial Agreement registration in the Office of Religious Affairs and Civil Registry Office. However, the Deed in question must legalized by the Staff of Marriage Registry hence it binds the third party.Key words: Prenuptial Agreement, Legalization, Notary, The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIIII/2015.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK Lydia Kharista Saragih; Danrivanto Budhijanto; Somawijaya Somawijaya
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2676

Abstract

Abstract Amid the development of technology, the use of social media is increasing. Information on social media can be easily obtained including a person's personal data and privacy matters. This certainly triggers the misuse of personal data when interacting between social media users. Even though personal data are part of human rights that should be protected. This study aims to analyze the extent to which the government provides legal protection for personal data against misuse of personal data on social media platforms based on the ITE Law and how legal actions can be taken by victims for misuse of personal data on social media platforms. The author uses the normative juridical research method through the review of invitations to settle upon the matter. Based on the results of the study, the government has not provided maximum legal protection for personal data for the society against the misuse of personal data, especially those that occur on social media platforms. The establishment of a clear and comprehensive law is needed to determine definite steps in the process of using personal data in order to provide legal certainty to protect personal data of society. Legal actions that victims can take for misuse of personal data on social media platforms provided by the law are still limited to carrying out lawsuits and demanding administrative sanctions. Keyword: Legal Protection, Personal Data, Privacy, Social Media.
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBENTUK PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI HUBUNGAN KERJA IDEAL BAGI PEKERJA DENGAN PENGUSAHA Surya Nita; Joko Susilo
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2819

Abstract

Jenis Perjanjian kerja di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan terdiri dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk jenis PKWT dan PKWTT dibuat antara pengusaha dengan pekerja, sedangkan PKB perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha. Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja dalam suatu perusahaan untuk membantu pekerja mengaspirasikan kebutuhannya untuk disampaikan kepada pengusaha, agar hak dan kewajiban pekerja dapat dilindungi sesuai ketentuan undang-undang dan bahkan lebih dari aturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan data yang dikumpul bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan perjanjian kerja bersama diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Bahwa PKB yang dibuat dengan pekerja dan pengusaha hendaknya harus diawasi oleh Dinas Tenagakerja terkait untuk memberikan perlindungan bagi para pihak agar terlaksananya fungsi sistem hukum yang baik berupa aturan hukum, peranan aparatur hukum dalam menerapkan hukum di masyarakat dan budaya masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha dalam menciptakan Hubungan Industrial Pancasila.
KATEGORISASI KEJAHATAN AGRESI ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN KEKERASAN NEGARA PERANCIS PADA KONFLIK REPUBLIK MALI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Nadia Maulida Zuhra
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.2831

Abstract

Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme penyelesaian sengketa antar negara di dunia yang mengharuskan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Namun apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai dapat pula digunakan cara-cara kekerasan atau tindakan menggunaan kekerasan (use of force) terhadap negara yang bersangkutan, akan tetapi terbatas hanya untuk beberapa alasan tertentu atas legitimasi Dewan Keamanaan PBB. Hal tersebut tergambarkan pada tindakan penggunaan kekerasan Negara Perancis dalam Konflik Republik Mali yang menyebabkan 5 (lima) warga sipil termasuk anak-anak diantaranya tewas, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan agresi. Oleh karena itu tolak ukur pembolehan limitatif akan penggunaan kekerasan yang dimaksud menjadi hal yang cukup krusial bagi pertimbangan negara dalam mengambil tindakan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan tindakan use of force yang dilakukan oleh Negara Perancis terhadap Republik Mali sebagai suatu kejahatan agresi dan akibat hukum terhadap negara pelaku kejahatan agresi.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN JALAN DAN PERTAMANAN RUAS TOL DALAM KOTA PADA PT. JASA MARGA REGIONAL JABODETABEKJABAR Adlan Kharisma; Rachmat Trijono; Danu Suryani
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v6i2.3336

Abstract

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, merupakan perusahaan pemerintah yang diberikan mandat untuk pengusahaan Jalan Tol. Dalam pengusahaan ini, yang mencakup salah satunya pemeliharaan, dapat mengikutsertakan badan usaha lain (swasta) yang dilaksanakan dengan suatu kontrak, Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan dan Pertamanan Rual Jalan Tol Regional Jabodetabek-Jabar. Dengan metode penilitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif  berdasarkan bantuan data hukum secara yuridis empiris, untuk menganalisis  bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan pada PT. Jasamarga Regional Jabodetabek Jabar ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) dan bentuk pengoptimalan pelaksanaan perjanjian kontrak kerja jasa pemborongan pekerjaan tersebut. Berdasarkan penelitian dengan menganalisis sumber data yang diperoleh, hasilnya bahwa kontrak  pekerjaan jasa pemborongan perawatan rutin jalan dan pertamanan ruas jalan tol regional Jabodetabek-Jabar Tahun 2019 (Kontrak Paket JT-01 2019) dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke pihak lain, yang seharusnya berdasarkan peraturan tidak dibolehkan, namun dalam pengoptimalan terhadap kontrak yang menyangkut pengusahaan jalan tol dapat  dialihkan kepada badan usaha yang memiliki spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut.  Selain itu, agar dalam pelaksanaan kontrak perlu adanya Dewan Pengawas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dan pada kontrak tersebut penting untuk dicantumkan ketentuan sistem pembayaran otomatis, sehingga tidak merugikan pihak yang melaksanakan pekerjaan jika terjadi keterlambatn pembayaran sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.      

Page 14 of 28 | Total Record : 271

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024 Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum De'Rechtsstaat Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol 4, No 2 (2018): JURNAL HUKUM DERECHTSSTAAT Vol. 4 No. 2 (2018): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" Vol 4, No 1 (2018): JURNAL HUKUM "DERECHTSSTAAT" Vol. 4 No. 1 (2018): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" Vol. 3 No. 2 (2017): Jurnal HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol 3, No 2 (2017): Jurnal HUKUM DERECHTSSTAAT Vol 3, No 1 (2017): JURNAL HUKUM "DERECHTSSTAAT" Vol. 3 No. 1 (2017): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" Vol. 2 No. 2 (2016): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol 2, No 2 (2016): JURNAL HUKUM DERECHTSSTAAT Vol 2, No 1 (2016): JURNAL HUKUM DERECHTSSTAAT Vol. 2 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 1 No. 2 (2015): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" Vol 1, No 2 (2015): JURNAL HUKUM "DERECHTSSTAAT" Vol. 1 No. 1 (2015): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT" Vol 1, No 1 (2015): JURNAL HUKUM "DERECHTSSTAAT" More Issue