Politika: Jurnal Ilmu Politik
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Articles
256 Documents
<![CDATA[Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019 ]]>
<![CDATA[Romel Masykuri]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.68-87
<![CDATA[Politik pelabelan merefleksikan dan mengekspresikan polarisasi dan kontestasi di antara kelompok Islam dalam politik. Label politik menjadi instrumen dan strategi untuk membangun citra dan persepsi dalam kontestasi dan konstelasi politik di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana kontestasi di antara kelompok Islam termanifestasi melalui label untuk merebut klaim dan legitimasi politik. Metode process-tracing dan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan label di antara kelompok Islam. Selama 2014-2019, ada dua isu penting terkait politik pelabelan. Pertama, label berhubungan dengan konteks, hubungan kausalitas, dan tujuan atau konsekuensi dari pelabelan. Label merefleksikan pembingkaian tertentu dan pembeda antara kelompok. Kedua, segregasi dan polarisasi politik di antara kelompok-kelompok Islam selama 2014-2019 di Indonesia termanifestasi melalui konstruksi dan produksi berbagai label. Melalui label, sentimen agama dan perbedaan antar kelompok Islam menjadi instrumen untuk mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam politik elektoral.]]>
<![CDATA[Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 ]]>
<![CDATA[Saiful Mujani]]>;
<![CDATA[Deni Irvani]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.219-238
<![CDATA[Sebuah kebijakan publik akan efektif jika publik mendukungnya. Hal yang sama berlaku dalam konteks wabah Covid-19. Sejauh ini belum ada studi tentang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan kepatuhan warga terhadapnya. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut dengan bertumpu pada hasil penelitian opini publik nasional tentang sikap dan perilaku publik terkait PSBB dan protokol kesehatan. Hasilnya adalah perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus bekerja di luar rumah sangat banyak. Sebaliknya, memberikan subsidi pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan warga bekerja seperti sebelum masa Covid-19 dan disertai protokol kesehatan yang ketat adalah solusi yang lebih realistis. Sosialisasi mendesaknya protokol kesehatan harus dilakukan lewat berbagai kelompok masyarakat dan lewat tokoh-tokoh berpengaruh karena mereka cenderung lebih didengar.]]>
<![CDATA[Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Farhan Alam]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.131-147
<![CDATA[Artikel ini membahas upaya negara untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kelompok Neo-Marxis, khususnya teori ketergantungan menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung padanya. Hal ini berbeda dengan kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo, terlihat bahwa negara berkembang bisa memiliki daya tawar yang cukup kuat sehingga dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan studi pustaka, artikel ini mengumpulkan berbagai data sekunder terkait argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN ketika berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang. ]]>
<![CDATA[Kiai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten ]]>
<![CDATA[M. Dian Hikmawan]]>;
<![CDATA[M. Rizky Godjali]]>;
<![CDATA[Ika Arinia Indriyany]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.88-106
<![CDATA[Posisi Kiai dianggap merupakan salah satu kunci penting dalam memahami struktur masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini Kiai dilihat sebagai subjek politik dari agensi dan struturasi kekuasaan di Pandeglang. Kharisma dan ketokohan Kiai mampu membuat struktur baru dalam kekuasaan daerah. Keterlibatannya dalam urusan publik membuatnya menjadi agen baru dalam wacana isu publik. Dengan analisis yang lebih ditekankan pada aspek kultural untuk melihat fungsi sosial politik yang diperankan oleh Kiai, penelitian ini menjadi hal yang sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi hermeneutik, penelitian ini mengungkapkan banyak makna dalam melihat struktur kekuasaan yang ada dan memberikan pemaknaan baru dalam melihat relasi kekuasan dalam politik lokal. Maka dari itu, penelitian ini memberikan gambaran lainnya bahwa ditengah maraknya kekuasaan politik lokal yang dipenuhi dengan oligarki, hasil riset ini menawarkan jalan baru dalam sebuah struktur kekuasaan melalui agensi yang mampu mendorong struktur kekuasaan agar membawa wacana-wacana publik ke permukaan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung ]]>
<![CDATA[Fitriyah Fitriyah]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.]]>
<![CDATA[Semua Berawal dari IT: Terobosan Banyuwangi dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Teguh Yuwono]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.148-162
<![CDATA[Tidak ada yang meragukan bahwa IT (Information and Technology) adalah kunci dalam menyambut perubahan 4.0 yang dipandang telah mendisrupsi banyak hal. Namun demikian, tidak banyak unit-unit pemerintahan yang secara cepat beradaptasi dengan situasi baru. Di tengah respon yang cukup kalang-kabut oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Banyuwangi relatif mampu melakukan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan baru yang berlandaskan Internet-of-Thing (IoT). Tentu saja, Banyuwangi tidak sedang menuju untuk menjadi seperti Silicon Valley, Amerika Serikat, yang telah lama dikenal sebagai episentrum bisnis-bisnis IT global. Banyuwangi masih sebatas gesit dalam memanfaatkan keterbukaan akses dan informasi untuk masuk ke dalam alur bisnis berbasis IT yang semakin ekspansif. Dampak dari kecepatan penyesuaian diri tersebut telah berhasil mengubah banyak hal menjadi lebih baik di masyarakat, baik secara ekonomi, pelayanan publik, maupun pendidikan. Hasil penelitian penulisselama tahun 2019 menunjukkan bahwa inovasi IT oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi jantung bagi perubahan banyak aspek kehidupan di sana. Inovasi ini kemudian merangsang lahirnya inovasi baru di banyak hal lainnya]]>
<![CDATA[Pro dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim di Solo ]]>
<![CDATA[Mokhamad Zainal Anwar]]>;
<![CDATA[Yuyun Sunesti]]>;
<![CDATA[Islah Gusmian]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.107-127
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila pasca reformasi. Dengan memakai metode kualitatif, artikel ini menemukan bahwa ada keragaman pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila mulai dari yang bersikap tegas, mengambang, hingga yang cenderung bersikap menolak. Studi ini menemukan bahwa ada anak muda muslim yang menganggap bahwa Islam merupakan sumber dan inspirasi utama terhadap proses perumusan Pancasila dan menjiwai sila-sila dalam Pancasila. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang didalamya terdapat berbagai ideologi mulai Islam, demokrasi hingga sosialisme. Selain dua pandangan tersebut, ada pula pandangan yang memahami bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mematuhi Pancasila. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa beragamnya pandangan anak muda muslim pasca reformasi terhadap Pancasila dan hubungannya dengan Islam dipengaruhi oleh keterlibatan dalam organisasi dan menurunnya perbincangan tentang tentang ideologi dan dasar negara. Artikel ini memperkaya kajian tentang anak muda dan ideologi negara pasca reformasi.]]>
<![CDATA[Revealing the Orientation of the Post-Reformation Islamic Student Movement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Izudin]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.11-24
<![CDATA[This article explains the traces of the post-reformation Islamic student movement. The movement is still considered as the power of civil society to conduct democratization, but its tendency does not lead to social transformation. Sidney Tarrow (1996) used a theory of collective behavior reference in social movements to discuss this issue. This article is based on a qualitative research method. The data were collected by using Focus Group Discussion, interview, documentation, and literature review. This study finds out that an orientation shifting of the Islamic student movement, which is interesting to reveal. The shifting indicates the tendency to change orientation accordingly to the national political change and fluctuations. In this situation, the Islamic student movement has experienced several social dynamics. A new movement model arises when they use social media as an alternate formto convey their social criticism like through the street demonstration to critize governance practices.]]>
<![CDATA[Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ]]>
<![CDATA[Arfan Ashari Saputra]]>;
<![CDATA[Ridho Al-Hamdi]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.163-182
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji motif politikdalam kasuskelahiran dan pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Kemunculannya dinilai oleh tiga motif politik: motif insentif material, insentif solidaritas, dan insentif idealisme.Sementara pembentukan diukur oleh struktur kesempatan politik, mobilisasi, dan framing. Secara metodologis, ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan dokumenter. Temuan penulis menunjukkan bahwa di antara tiga motif, insentif solidaritas dapat dibuktikan sebagai faktor penentu yang mempengaruhi munculnya Garbi. Sementara itu, framing adalah struktur yang mendominasi satu dengan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Garbi bukan hanya gerakan elit karena kekuatan solidaritas yang murni berasal dari pengikutGarbi di akar rumput. Dengan memanfaatkan strategi framing, formasi Garbi bisa mendominasi persepsi publik. ]]>
<![CDATA[Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moch. Marsa Taufiqurrohman]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.128-143
<![CDATA[Sejak dekade awal reformasi, sejumlah besar partai politik (parpol) telah didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di era pasca-Soeharto tidak dapat menghalangi munculnya fragmentasi politik. Dengan mempertimbangkan sistem multi-partai ideal Sartori, pemerintah yang efisien harus mengadopsi pluralisme moderat di parlemen. Alih-alih mampu mendorong pluralisme moderat, hasil pemilihan umum (Pemilu) Indonesia setelah reformasi justru menghasilkan pluralisme ekstrem dengan partai-partai pemenang minoritas yang mengakibatkan pemerintahan yang lemah. Meskipun tidak ada ketentuan konstitusional tentang ambang batas pemilihan ini, dalam praktiknya, ambang batas pemilihan dipandang sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem multi-partai yang kompleks. Di sisi lain, penentuan jumlah persentase ambang batas pemilihan dilakukan tanpa metode dan argumen yang memadai. Dari Pemilu ke Pemilu persentase ambang batas pemilihan selalu berbeda-beda. Selain itu, para pembuat kebijakan hanya berpendapat bahwa semakin tinggi ambang pemilihan proses politik dan pengambilan keputusan akan lebih sederhana dan lebih efisien, tanpa dapat menjelaskan secara terukur angka ideal untuk setiap pemilihan dalam keadaan apa pun. Akibatnya, sistem ini dapat mengabaikan aspirasi pemilih yang suaranya sudah hangus tanpa sempat dihitung untuk konversi kursi DPR.]]>
