Politika: Jurnal Ilmu Politik
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Articles
256 Documents
<![CDATA[Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial: Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati ]]>
<![CDATA[Priyatno Harsasto]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.45 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.18-30
<![CDATA[Social capital is a result of social movement and vice versa. Social movement’s theories such as the mobilization of resource model tries to explain the anatomy of collective action in the context of liberal political system in the West. These theories can be used to dechiper collective action in general but may be not enough to explain rural social action in Indonesia which under transitional democracy political regime. In present rural Indonesia, social movement participated by “weak” groups of peasants break out most frequently. These peasents movements are against local governments or enterprises who distupt citizens’ rights. The civic protest against semen enterprise in Maitan Village in Pati District is the case in point. The social networks created thecollective action. However, the horizontal networks among protesters themselves cannot be succesful without the help of vertical network such as support that they may have received from high-ranking officials in the local government bureaucracy.]]>
<![CDATA[Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014 ]]>
<![CDATA[Veronika Ina Assan Boro]]>;
<![CDATA[Alexander Efraim Tade Kale]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.837 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.115-130
<![CDATA[Penelitian ini mendiskusikan faktor-faktor yang menghambat keterwakilan caleg perempuan di ranah lokal dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mewawancarai informan yang merupakan kandidat pemilu legislative tahun 2014. Temuan penelitian menunjukkan kendala utama keterwakilan perempuan terletak di politik partai yang lebih memprioritaskan calon legislatif (caleg) laki-laki dibandingkan caleg perempuan. Penentuan nomor urut juga berat sebelah. Caleg perempuan ditempatkan pada nomor “urut sepatu”. Hambatan kedua pada faktor sosial ekonomi. Dukungan sumber-sumber keuangan bagi caleg perempuan sangat minim. Ketiga adalah hendala kultural budaya terkait dengan kuatnya budaya patriarki di daerah. Perempuan terikat dengan tradisi belis yang dianggap sebagai warge kelas dua. Keempat terkait hambatan dalam diri perempuan sendiri. Calon anggota legislatif perempuan tidak memanfaatkan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mendukung mereka dalam berkompetisi dengan caleg laki-laki.]]>
<![CDATA[Ekspansi Geografis dan Perampasan Lahan: Sisi Lain Pembangunan Yogyakarta International Airport ]]>
<![CDATA[Luthfian Haekal]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1710.357 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.31-52
<![CDATA[The construction of the new airport in Kulon Progo, Indonesia does not stop at the seizure of people's agricultural land. The seizure will expand due to displacement capital to obtain a new space for capital accumulation. With its various designs, space is conditioned in such a way as to maximixe the capital accumulation. As a displacement capital, YIA will connect the business sectors, especially tourism. In this article, I try to uncover the spatial expansion that occurs due to the construction of the new airport and how the space is defined as capital accumulation by using David Harvey and Henri Lefebvre. Through spatial analysis, this article explains how infrastructure development affects to the marginalization of the people through spatial projections made by the state and corporations. In addition, the imagery of spatial expansion also influences the expansion of labor transferred for the needs of capital accumulation. ]]>
<![CDATA[Strategi Survivalitas Warga dan Politik Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan ]]>
<![CDATA[Abdul Rozak]]>;
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>;
<![CDATA[Yusa Djuyandi]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.564 KB)
|
DOI: 10.14710/politika.11.1.2020.53-75
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan bentuk strategi bertahan hidup yang diperankan warga masyarakat dan strategi mempertahankan kekuasaan dan pengaruh oleh pemilik kekuasaan dan pengaruh dalam konflik di wilayah kerja pertambangan panas bumi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2015. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori relasi negara-masyarakat dari Joel S. Migdal (1988) dan teori perlawanan orang-orang lemah dan terpinggirkan oleh James Scott (1985). Data dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi dan kajian pustaka serta dianalisa secara kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa relasi negara-masyarakat yang terbangun adalah relasi yang menempatkan negara sebagai entitas yang lemah (weak state) dan menjadikan lembaga sosial sebagai entitas yang kuat (strong society). Pada situasi ini, warga dan elit politik serta kekuaasan menerapkan strategi dan politik survivalitas yang sifatnya konvensional dan inkonvensional seperti menggunakan pendekatan agama dalam melakukan perlawanan dan mempertahankan pengaruh. Kajian ini merekomendasikan perlunya instusi negara ditempatkan kembali sebagai lembaga yang kuat serta menjadi otoritas utama dalam melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[Keeping Distance from Practical Politics: A Critical Analysis of the Muhammadiyah Political Movement from the Catholic Perspective ]]>
<![CDATA[Yoachim Agus Tridiatno]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.25-45
<![CDATA[The Muhammadiyah's stance that tends to keep distance from practical politics in line with the ideals of the founder are dynamic and crucial. The tense was very strong between those willing to be faithful to the mission and those wishing to indulge into practical politics. During this period, the elites maneuvered the political moves numerous times until its centennial years. These experiences act as lessons learned from other organizations in Indonesia. The research aims to determine the critical reflection on the political moves of Muhammadiyah from the Catholic perspective. It uses the Catholic Social Teachings as a reflective tool to determine alternative insights on Muhammadiyah.]]>
<![CDATA[Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[S. Agung S. Raharjo]]>;
<![CDATA[Baharinawati W. Hastanti]]>;
<![CDATA[Nana Haryanti]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.183-197
<![CDATA[Perhutanan Sosial pada awalnya merupakan inisiatif Perum Perhutani yang mulai diimplementasikan pada tahun 1972. Pada tahun 2017, ada perkembangan baru terkait Perhutanan Sosial di area Perhutani yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena inisiatif dari kementerian, sementara implementasi IPHPS ada di dalam Kawasan Perhutani, maka di lapangan terdapat implikasi-implikasi kelembagaan yang menarik untuk dikaji. Kajian ini menggambarkan dinamika kelembagaan Perhutanan Sosial di dalam kawasan Perum Perhutani setelah keluarnya kebijakan IPHPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika kelembagaan sebelum dan setelah penerapan IPHPS. Tulisan ini difokuskan pada aspek kelembagaan pemerintah dan petani (yang menggarap perhutanan sosial) di level bawah (tanah garapan). Hasil penelitian ini menunjukkan struktur kelembagaan pemerintah di dalam program IPHPS lebih kompleks dibandingkan dengan program sebelumnya, yakni program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kelembagaan petani, di sisi lain, tidak terlalu banyak perbedaan, baik selama masa penerapan program PHBM maupun IPHPS. Kelembagaan petani masih belum mampu mandiri sehingga penguatan kelembagaan petani perlu menjadi prioritas]]>
<![CDATA[Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Muhtar Haboddin]]>;
<![CDATA[La Ode Machdani Afala]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.144-157
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Power sharing dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan merupakan kelas sosial teratas dalam pelapisan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Sulawesi Selatan, berbagi kekuasaan antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, tetapi juga sebagai strategi dalam mendapatkan kekuasaan gubernur. Ini dibuktikan dengan kemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Mereka mewakili kemenangan Makassar dan Bugis di satu sisi, sementara di sisi lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis mendorong orang untuk menyatukan suara mereka dengan mengikuti jalur etnis untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kekuasaan. Koalisi etnis yang dikombinasikan dengan koalisi antara bangsawan membuat artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya yang hanya mengeksplorasi politik pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentinganya status sosial dalam kontetasi politik. Bangsawan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan cerdas dalam masyarakat majemuk yang merindukan kehadiran kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.]]>
<![CDATA[Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Muhammad Adnan]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.46-67
<![CDATA[Kajian ini dikhususkan pada dimamika relasi Islam, Islamisme dan demokrasi di Surakarta. Kajian dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa aktivis Islam dan aktivis Islam politik. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sikap dan teori identitas untuk menjajagi sejauhmana sikap mereka terhadap praktik demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Seberapa kuat peran identitas ke-Islam-an mereka menyikapi pemilihan tersebut. Hasil kajian menunjukkan, aktivis Islam non-politik terbagi dalam dua kelompok. Satu kelompok dapat menerima demokrasi secara utuh tanpa dikaitkan dengan persoalan syariat, bahkan demokrasi diangggap sudah sesuai dengan syariat. Sebaliknya, kelompok kedua menerima demokrasi tetapi menekankan pentingnya memiliki pemimpin Islam. Kalaupun yang terpilih non Muslim, mereka bisa menerima tetapi dengan kondisi terpaksa. Sikap ini juga berlaku untuk pemilihan anggota legislatif. Kelompok Islam politik juga terbagi menjadi dua sikap yaitu kelompok Islamis-idealis dan Islamis-realis. Kelompok yang idealis total menolak praktik demokrasi termasuk pemimpin non-Islam. Kelompok realis, masih bisa menerima demokrasi tetapi haram memilih pemimpin non Islam. Praktik demokrasi di Surakarta untuk waktu yang tidak bisa ditentukan akan senantiasa dibayang-bayangi tiga fenomema. Pertama, dominasi sikap aktivis Islam yang menggunakan standar syariat menurut interpretasi mereka dalam memilih pemimpin politik. Kedua, dominasi sikap aktivis Islam politik yang lebih total dalam menggunakan standar syariat yaitu menetapkan keharaman dalam memilih pemimpin non Islam. Ketiga, sikap Islamis-idealis yang total menolak sistem demokrasi, meskipun pemimpin yang terpilih beragama Islam.]]>
<![CDATA[1MDB (1 Malaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics ]]>
<![CDATA[Ali Maksum]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.11.2.2020.198-218
<![CDATA[This article examines the publicly discussed 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal and its impact on Malaysian domestic politics. Following this case, Najib Razak as prime minister of Malaysia was under pressure. This is because of the strong allegation of Najib Razak’s involvement in the 1MDB scandal. This issue became public discourse after the widely report made by New York-based media Wall Street Journal concerning Najib’s abuse on the corporate asset. The scandal not only shakes Najib’s political coalition but also indirectly has provoked public distrust against him including from his political Guru, Mahathir Muhammad. Dr Mahathir openly accuses Najib’s behaviour and declare to quit from his longest loyal party, UMNO. Later on, this scenario has created a new political landscape in Malaysia. Therefore, this article attempts to examine the new Malaysian political landscape specifically the relationship of BN and the opposition vis-à-vis Mahathir political alliance. Nevertheless, history has witnessed that in the last election, Pakatan Harapan won the most dramatical election ever since the independence of Malaysia and UMNO-BN has lost the power. Yet, the political scenario surrounding 1MDB scandal and the relationship between UMNO-BN vis-à-vis other parties became one of the stories that always trigger public discourse, even until today.]]>
<![CDATA[Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ]]>
<![CDATA[Ernestus Lalong Teredi]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.158-173
<![CDATA[Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diselenggarakan pada tahun 1999 merupakan momentum bangkitnya perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Kebangkitan ini, disebabkan krisis dari berbagai kebijakan sebelumnya yang mengabaikan kehidupan masyarakat adat. Dari lanskap genealogi tersebut, tulisan ini memeriksa bagaimana dinamika dan strategi gerakan politik keterlibatan masyarakat adat di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Temuan dalam tulisan ini, politik keterlibatan AMAN hadir karena krisis kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Mengisi krisis kebijakan tersebut, maka terdapat tiga pola politik keterlibatan AMAN yang dilakukan secara kontinu selama ini. Pertama keterlibatan akar rumput dengan tujuan menghidupkan kritisisme dan mengidentifikasi persoalan dalam kehidupan masyarakat adat. Kedua, ikut mengadvokasi kebijakan publik, yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Ketiga, terlibat dalam pentas elektoral, dengan misi menghadirkan perwakilan yang paham persoalan dasar masyarakat adat. Dari keseluruhan temuan tersebut, benang merah yang dapat diambil yaitu pola gerakan politik keterlibatan AMAN berhasil membangun sikap kritis dan perlawanan dari komunitas masyarakat adat. Di sisi lain, gerakan politik keterlibatan AMAN mampu merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta mengutus kader ke jajaran politik struktural.]]>
