cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 198 Documents
ANALISIS DAMPAK PELARANGAN ALIH MUATAN (TRANSHIMENT) IKAN HASIL TANGKAPAN PADA ARMADA PUKAT CINCIN PELAGIS BESAR (Studi kasus pada perikanan pukat cincin pelagis besar di WPP NRI 716-717 berbasis di Bitung) Agustinus Anung Widodo; Suryanto Suryanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 7, No 2 (2015): (November 2015)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.503 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.7.2.2015.93-102

Abstract

Kegiatan alih muatan (transhipment) umumnya dilakukan pada kapal pukat cincin pelagis besar yang dioperasikan dengan sistem grup, maka implementasi Permen KP Nomor 57/Permen Kp/2014 menjadi efektif bagi armada tersebut. Kajian dampak kebijakan ini terhadap aspek perikanan dan sumberdaya tuna telah dilakukan di perairan WPP 716 dan 717 khusus bagi perikanan pukat cincin pelagis besar berbasis di Bitung. Untuk kajian ini digunakan data yang dikumpulkan enumerator pada tahun 2013-2014, data pengamatan di atas kapal tahun 2013, dan data kapal yang diperoleh dari Ditjen PSDKP dan WCPFC. Hasil analisis menunjukkan bahwa jeda operasi penangkapan armada pukat cincin yang dioperasikan di WPP NRI 716 dan 717 yang berbasis di Bitung telah mengurangi pasokan bahan baku ke pabrik pengaelangan tuna di Bitung dan sekitarnya sebesar ± 40.968 ton ikan tuna sejak ± 8 bulan terakhir. Dalam rangka memenuhi sebagian pasokan bahan baku ke pabrik pengalengan tuna tersebut, sejak akhir Agustus 2015 sebanyak ± 10 kapal pukat cincin pelagis besar jenis penangkap yang sebelumnya dioperasikan dengan transhipment menjadi tanpa transshipment. Pada kapal-kapal tersebut dilakukan perubahan palkah nya sebelum dioperasikan sehingga memungkinkan tidak melakukan transhipment selama trip operasi penangkapan. Kapal pukat cincin pelagis besar jenis penangkap yang berukuran 181-220 GT dengan kekuatan mesin 600 HP merupakan ukuran ideal. Dengan tanpa beroperasi ± 8 bulan memberikan peluang tumbuh dan memijah bagi ikan dan diperkirakan ± 40.968 ton tuna tidak ditangkap. Ukuran cakalang yang awalnya ± 41 cmFL menjadi ikan dewasa berukuran ± 61 cmFL. Madidihang yang awalnya berukuran 40-41 cmFL menjadi ikan dewasa berukuran ± 70 – 71 cmFL. Bagi ikan tuna mata besar yang awalnya berukuran 40 cmFL menjadi berukuran ± 64 cmFL dan ikan tuna matabesar masih memerlukan ± 15 bulan lagi hingga mencapai ukuran dewasa (Lm 100cmFL). The practice of transhipment at large pelagic purse seine fleet group system makes the implementation of regulaiton PERMEN KP Nomor 57/Permen Kp/2014 regulation is effective for the fleet. Study on impacts of the practice of transhipment to the tuna fisheries and resources in Indonesian FMA 716 and 717 based at Bitung has been conducted. D ata and information are used in the study were from port sampling program year 2013 and 2014, onboard observer program of 2013, 2015 ship database from the Surveillance Directorate General and WCPFC. The analysis showed that since last 8 months, the operational pauses of the fleet based in Bitung and operating on 716 and 717 WPP NRI have reduced ± 40,968 tonnes of raw materials to the tuna canneries in Bitung and surroundings. Since August 2015 about 10 large pelagic purse seiners that are previously operated as large pelagic purse seiners with transshipment become to large pelagic pure-seiner without transshipment. The fish hold of the purse seiner have been revitalized so that possible to be operated without transhipment during fishing trip. Large pelagic purse seiner 181-220 GT class indicated as ideal size purse seiner that operated without transhipment. Having operational pauses of 8 month, it provides opportunity of 40,968 tonnes of tuna to grow and spawn. It is estimated the size of skipjack from the initial size of 41 cm FL become matured fish with size about 61 cmFL. Yellowfin tuna from the initial size of 40-41 cmFL become matured fish with size about 70 – 71 cmFL. Bigeye tuna from the initial size of 40 cmFL become about 64 cmFL and need atleast about 15 month to become matured stage i.e. 100 cmFL.
IMPLIKASI IUU FISHING DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI INDONESIA Subhat Nurhakim
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.238 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.61-66

Abstract

Pada tatanan dunia, regional, dan nasional, dewasa ini isu kegiatan yang berkaitan dengan IUU fishing adalah merupakan ancaman utama terhadap sediaan ikan. Telah banyak inisiatif international yang didukung oleh organisasi internasional seperti FAO telah menyiapkan International Plan of Action dari IUU Fishing. Walaupun jumlah negara yang mencoba mengembangkan National Plan of Action dari IUU Fishing terus bertambah, tetapi dalam beberapa hal, kegiatan IUU Fishing merupakan hal yang banyak terjadi dan merupakan ancaman nyata terhadap perikanan lokal. Adalah benar bahwa perhatian dunia terhadap IUU Fishing terus meningkat sebagai akibat yang nyata penurunan sediaan ikan dunia secara drastis. Perkiraan kasar secara keseluruhan menunjukkan bahwa paling tidak 30% dari hasil tangkapan perikanan dunia diperoleh dari kegiatan IUU Fishing. Ini memperlihatkan bahwa masalah IUU Fishing tersebut meningkat dengan kuat, terutama bila dilihat dari percepatan penurunan ketersediaan sumber daya perikanan. Tulisan ini menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pengkajian sediaan dan pengelolaan perikanan seperti juga halnya kegiatan IUU Fishing yang terjadi di Indonesia. Dampak IUU Fishing terhadap hasil pengkajiaan sediaan pada akhirnya digunakan sebagai informasi dasar untuk pengelolaan perikanan juga dibahas. Rekomandasi disampaikan dalam kaitannya untuk mengurangi kegiatan IUU Fishing dan meningkatkan pengkajian sediaan ikan dan pengelolaan perikanan.At global, regional, and national levels, issues associated with IUU fishing activities currently constitute a major world-wide threat to fisheries stocks. There have already been many international initiatives supported by international organizations such as the FAO which have been engaged in the International Plan of Action on IUU fishing. Although an increasing number of countries are trying to develop national plan of actions on IUU fishing, in many parts, IUU fishing practices are still common place and constitute a real threat to local fishers. Indeed, there is increasing global concern about IUU fishing practices due to the fact that global fish stocks are declining drastically. Approximate estimations suggest that overall at least 30% of world-wide fisheries catch is obtained from IUU fishing activities. This shows that the problem is increasingly severe, especially in view of the accelerating overall decline in available fisheries resources. This paper presents briefly regarding stock assessment and fisheries management as well as IUU fishing activities that undertake in Indonesian waters. The impact of IUU fishing to the result of stock assessment, that finally used as basic information for fisheries management is also discuss. Recommendation ismade in relation to eliminate IUU fishing activities and improvement of stock assessment and fisheries management.
PERKEMBANGAN DAN OPTIMISASI PRODUKSI PERIKANAN LAUT DI INDONESIA Purwanto Purwanto; Wudianto Wudianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.913 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.3.2.2011.81-99

Abstract

Tulisan ini menjelaskan perkembangan kegiatan penangkapan dan produksi perikanan laut Indonesia pada kurun waktu 22 tahun terakhir. Jumlah dan daya tangkap armada perikanan laut telah berkembang pesat dan menghasilkan peningkatan produksi perikanan. Perkembangan produksi tersebut cenderung melambat pada 10 tahun terakhir dan mendekati level-off, namun volume produksi ikan tersebut tidak mencapai tingkat optimalnya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian sub-optimal tersebut antara lain adalah terjadinya overcapacity pada armada perikanan yang berdampak terjadinya overfishing, struktur armada perikanan yang didominasi perahu dan kapal berskala kecil yang beroperasi tidak jauh dari pantai menggunakan alat tangkap dengan selektivitas rendah, dan adanya praktek penangkapan ikan secara ilegal. Permasalahan lainnya adalah karakteristik sumberdaya ikan yang terdiri dari banyak species yang bermigrasi ke dan/atau dimanfaatkan bersama oleh nelayan dari daerah atau negara yang berbeda. Pengendalian upaya penangkapan ikan dalam kerangka pengelolaan perikanan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk optimisasi produksi lestari. Pilihan pengendalian untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan dijelaskan pada tulisan ini.This paper describes the development of fishing activities and marine fisheries production of Indonesia during the last 22 year period. The number and fishing power of fishing fleet increased considerably, resulting in higher quantity of marine fisheries production. The growth of the production tends to be slower in the last decade approaching a level-off. However, the quantity of production was much lower than the optimal level. Some problems causing this suboptimal achievement included overcapacity of fishing fleet resulting in overfishing, domination of the fishing fleet by small-scale boats operating less selective fishing gears in the waters close to coastal areas, and illegal fishing practices. Another problem was multispecies nature of fisheries, with some fishery resources migrated to and/or were shared amongst fishers from different districs, provinces or countries. Control of fishing effort in the fisheries management famework taking into account these matters should be conducted in order to optimise sustainable production. Alternative control measures for each fisheries management area are explained here.
ADAPTASI PERIKANAN PUKAT CINCIN DI LAUT JAWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN Suherman Banon Atmaja; Duto Nugroho; Suryanto Suryanto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.671 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.105-111

Abstract

Usaha perikanan akan mengalami fluktuasi terkait dengan dinamika faktor alam, sedangkan nelayan mempunyai kemampuan yang lentur dan adaptif dalam kelangsungan usahanya. Tujuan utama makalah ini adalah membahas tentang kemampuan adaptasi perikanan purse seine untuk bertahan dari usaha perikanan tangkap. Pemetaan rekaman data sistem pemantauan kapal (VMS) purse seine pelagis kecil tahun 2012 dilakukan berdasarkan kriteria kecepatan kapal nol adalah waktu melakukan aktifitas penangkapan. Daerah penangkapan perikanan pukat cincin pada saat ini telah menyebar semakin luas, tidak terbatas di wilayah teritorial dan perairan nusantara, tetapi sudah sampai ke wilayah Samudera (ZEEI). Jumlah hari laut pada perikanan cantrang kurang dari sebulan memperoleh rata – rata pendapatan nelayan ABK hampir dua kali lipat dari pada ABK pukat cincin yang beroperasi lebih dari sebulan. Rotasi penggunaan alat tangkap di Laut Jawa adalah suatu kondisi yang muncul ke permukaan sebagai sinyal pergeseran populasi ikan dari karakteristik sumber daya yang multi-spesies. Fenomena hasil tangkapan yang tidak tercatat dan dilaporkan menyebabkan pendugaan stok ikan dengan akurat yang rendah akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan rekomendasi. Tersedianya sistem pemantauan kapal perlu didukung oleh kegiatan validasi hasil tangkapan yang didaratkan, untuk itu sangat perlu meningkatkan keterlibatkan enumerator dan observer di atas kapal serta penguatan sistem log-book yang sedang berjalan. The fishing business will fluctuate as a result of high connectivity with the dynamic and nature of environmental factors, in the other side, experience fishers have flexible and adaptive capabilities in order to sustain their business. The objective of this paper is to describe the purse seine fishery adaptability to survive from long term fishing. Plotting data on recorded vessel monitoring system (VMS) of small pelagic purse seine in 2012 were applied based on the criteria of the zero vessel’s speed as a baseline on fishing activity. Currently, fishing ground of purse seine fisheries been spread more widely, not limited in the territory and waters of the archipelago, but it goes up to the Ocean Region (ZEEI) with day at sea of months. A competitive demersal Danish fishery with average day at sea less than a month is more attractive to fishers. They obtain the average income per crew nearly doubled of working at purse seine with day at sea of more than a month. Rotation on using different type of fishing gears in the Java Sea is a condition that comes to face. This common situation as a signal of shift of having beneficiary of multi-species fish populations. The phenomenon of unreported catches could generate inaccurate estimation of fish stocks and the uncertainty in the management measures to be adviced. Strengthening enumerator and onboard observer program could significantly contribute to validate process of the catch landed
PEMANFAATAN TUNA SIRIP BIRU (SOUTHERN BLUE FIN TUNA) Victor P. H. Nikijuluw
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.063 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.121-129

Abstract

Tuna sirip biru adalah ikan berharga tinggi yang semakin kurang populasinya akibat penangkapan secara ekstensif. Ikan ini hanya terdapat di Samudera Hindia. Daerah pemijahannya diduga di perairan selatan Bali dan Lombok. Pengelolaan konservasi ikan ini dilakukan oleh Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kehadiran Indonesia sebagai anggota menuntut Indonesia untuk ikut melakukan konservasi terhadap spesies ini. Namun, Indonesia juga patut mengembangkan perikanan dan perdagangan spesies ini bagi kepentingan nasional.Southern blue fin tuna is a high priced fish which tends to have declining its population due to extensive fishing. The Indian Ocean is the species only habitat. Its spawning area is confined to the waters of southern coast of Bali and Lombok. The management conservation of the southern blue fin tuna is done by the Commission for the Conservation of Southern Blue Fin Tuna, where Indonesia as one of the members. The membership consequence is that Indonesia should undertake conservative actions and mechanisms for the species. Indonesia may develop fishery and trading of the species for its own benefit and interest.
OPTIMASI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI STOK IKAN SIDAT (Anguilla spp) DI DAS POSO, SULAWESI TENGAH Krismono Krismono; Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1119.875 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.9-16

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) Poso yang terdiri atas sungai Poso dan anak sungainya yang mengalir dari Danau Poso sampai muaranya di Teluk Tomini dan sungai-sungai kecil di sekitar muara Poso merupakan kawasan ruaya ikan sidat. Penangkapan ikan sidat dewasa (induk) di Tentena dengan Wayamassapi (perangkap) dan penangkapan glass eel di muara Poso yang sangat intensif akan berpengaruh terhadap penurunan produksi dan potensi ikan sidat di DAS Poso. Pembangunan PLTA Sulewana yang membendung sungai Poso di Sulewana juga akan berpengaruh terhadap penurunan produksi dan potensi ikan sidat karena pembendungan akan memutus ruaya ikan sidat. Selama periode tahun 2010-2012 anakan ikan sidat (glass eel) yang berruaya ke sungai Poso turun sekitar 10 juta ekor per tahun yaitu dari 36 juta ekor per tahun menjadi 35 juta ekor per tahun. Potensi induk sidat turun sekitar 3.000 ekor per tahun, yaitu dari 9.000 ekor menjadi 6.000 ekor per tahun. Dalam rangka konservasi dan optimasi pemanfaatan sumberdaya ikan sidat, upaya yang perlu dilakukan adalah menetapkan sungai Pandiri dan Rawa Pandiri sebagai kawasan konservasi, melakukan restocking elver yang berukuran panjang lebih besar dari 15 cm di Danau Poso, membangun jalur ruaya sidat (eels ladder) di Sulewana, mengatur penangkapan sidat dewasa di Tentena dan menetapkan kuota penangkapan “glass eels” di Muara Sungai Poso.Poso watershed composting of Poso River and its tributaries flowing the waters from Poso Lake to its mouth at Tomini Bay is one of migration habitat of tropical eels (Anguilla spp). Intensive exploitation of adult eels at outlet of the lake Poso at Tentena by using trap and glass eel at mouth of the Poso River has affected on the decreasing of the eels production. Damming of the Poso River at Sulewana has also affected the eels production sustainability due to barrier of the eels migration. During the period 2010-2012, the glass eels migration from the mouth of Poso River to the river decreased about 10 millions, from 36 millions to 35 millions individuals per year. The adult eels also decreased for about 3000 individuals, from 9000 individuals to 6000 individuals per year. In order to conserve and optimize the exploitation of the eels stock, some efforts, i.e., establishment of conservation area at Pandiri river and its swampy area, restocking of the elver with a total length more than 15 cm at Lake Poso, establishment of eels ladder at Sulewana, regulation of fishing for adult eels at Tentena and glass eels at mouth of the Poso River should be implemented.
KLASIFIKASI SENTRA INDUSTRI PERIKANAN BERBASIS PELABUHAN PERIKANAN: KASUS DI KABUPATEN BELITUNG Marwan Syaukani; Muhammad Fedi Alfiadi Sondita; Daniel Monintja; Akhmad Fauzi; Victor Petrus Hiliary Nikijuluw
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.352 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.2.1.2010.1-14

Abstract

Klasifikasi pelabuhan perikanan Indonesia yang terdiri atas PelabuhanPerikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan PerikananPantai, dan Pusat Pendaratan Ikan. Klasifikasi tersebut di atas didasari hubungan inti plasma di mana pelabuhan perikanan yang besar ditunjang beberapa pelabuhan perikanan yang lebih kecil (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2008). Hubungan inti plasma tersebut tidak berjalan karena tidak mempunyai pola hubungan yang jelas. Oleh sebab itu diperlukan alternatif klasifikasi pelabuhan perikanan dengan memasukan unsur jaringan industri seperti yang diusulkan oleh Israel & Rouqe (2000) yang mengklasifikasikan pelabuhan perikanan menjadi tiga yaitu penyedia jasa utama, penyedia jasa antara (server), dan client. Penelitian ini bertujuan menentukan klasifikasi sentra industri perikanan berbasis pelabuhan perikanan dalam jaringan industri yang efektifdan efisien dilakukan di Kabupaten Belitung selama 11 bulan sejak Oktober 2007 sampai Agustus 2008. Metode yang dipergunakan adalah multi criteria analysis yang dilanjutkan dengan analisis technique for order preference by similarity to ideal solution. Parameter yang diukur meliputi infrastruktur pelabuhan perikanan, kapasitas kapal perikanan, kemandirian faktor input, dan produksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pulau Belitung berperan sebagai penyedia jasa utama, Pulau Mendanau, dan Pulau Seliu berperan sebagai penyedia jasa antara (server), dan Pulau Gersik dan Pulau Sumedang berperan sebagai client.Klasifikasi pelabuhan perikanan dalam suatu jaringan industri berimplikasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan pelabuhan perikanan tangkap sebagai sentra industri perikanan tangkap.Indonesian government classify fishing port into 4 categories namely Ocean Fishing Port, National Fishing Port, Sea Shore Fishing Port, and Fish Landing Fishing Port. The above classification based on partnership or lingkage industry among fishing ports. However, the lingkage industry do not run effectively due to unappropriate pattern. Improving the condition, Israel & Roque (2000) suggested to classify fishing port into 3 categories namely main service provider, intermediate service provider or server, and client. This paper describes an alternative formula that considers industrial linkage among fishing ports as fishing industrial centers. The research was held on Belitung Regency as long as 11 months from October 2007 to August 2008. There are several factors should be considered in building fishing port namely fishing facilities, fishing capacity, input dependency and fish landing capacity. The 4 factors are analyzed by multi criteria analysis then continued by technique for order preference by similarity to ideal solution analysis. The research concludes that the Belitung is as the main service provider, the Mendanau Island and Seliu Islands are as the intermediate service provider or server, the other 2 islands are as the client. The new classification will increase effectiveness and efficiency of fishing port developments.
EKTOPARASIT DALAM PERSPEKTIF PERIKANAN BUDIDAYA Yuke Eliyani
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.882 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.8.2.2016.77-84

Abstract

Pengembangan sektor perikanan budidaya di Indonesia harus terus dilakukan mengingat hampir 70% produksi ikan berasal dari sektor ini. Dalam pengembangannya, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan ikan, terutama yang berhubungan dengan hama dan penyakit termasuk di dalamnya ektoparasit. Meskipun tidak mematikan ikan secara langsung, ektoparasit sangat berbahaya bagi ikan karena menjadi pintu pembuka masuknya patogen yang berbahaya bagi kehidupan ikan, baik dari jenis virus, bakteri, jamur maupun dari jenis endoparasit. Identifikasi jenis dan keberadaan ektoparasit merupakan upaya awal untuk penanggulangan maupun antisipasi agar tidak terjadi wabah ketika gejala awal sudah diketahui. Upaya lain adalah penanggulangan ketika parasit ini telah menginfeksi yang kegiatannya dapat dilakukan melalui penggunakan bahan kimia, fitokimia, fitofarmaka, maupun dengan manipulasi lingkungan dan pakan.In Indonesia, 70 percent of fish production is contributed by aquaculture activities. It is therefore necessary to prioritize this activity to sustain the share of fish and fisheries activities to Indonesian economy. Keeping the fish always in healthy condition and prevention them from diseases and parasites such as ectoparasite are important factors in aquaculture. Ectoparasite not only indirectly causing fish loss but they are also very dangerous in opening the invasion of fish pathogens (viruses, bacteria, fungi, or endoparasites). It is then necessary to identify ectoparasite as soon as early symptoms are detected so that further negative impacts could be avoided. When the parasites have already attacked, a couple of treatment could be implemented: chemical poisons, phytochemicals or other natural agents, and also applying environment and feed manipulations.
STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN PAPARAN BANJIR LUBUK LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN Eko Prianto; M. Mukhlis Kamal; Ismudi Muchsin; Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.881 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.57-66

Abstract

Perairan Lubuk Lampam merupakan salah satu kawasan lelang lebak lebung yang saat ini masih dikelola oleh masyarakat dan berperan penting sebagai mata pencaharian. Lubuk Lampam memiliki luas + 1.200 ha dan terdiri dari 4 tipe sub ekosistem paparan banjiran antara lain hutanrawang, lebak kumpai, lebung dan sungai utama. Seperti daerah lainnya di OKI, perairan Lubuk Lampam saat ini juga mengalami tekanan yang besar akibat akitifitas manusia seperti penangkapan yang berlebih dan alih fungsi lahan untuk perkebunan. Saat ini produksi perikanan di Lubuk Lampam mengalami penurunan yang sangat drastis dari 93 ton pada tahun 1997 menjadi 12 ton tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data primer dan wawancara langsung dengan nelayan dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Keanekaragaman dan komposisi jenis ikan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tahun 1992 jumlah jenis ikan sebanyak 63 jenis dan tahun 2008 sebanyak 48 jenis, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 63 jenis. Beberapa ancaman yang dapat merusak sumber daya ikan antara lain, i) alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, ii) penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, iii) kurang memperhatikan waktu penangkapan dan iv) penggunaan pestisida. Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dimasa mendatang diperlukan langkah-langkah pengelolaan sebagai berikut: 1) rehabilitasi habitat Lubuk Lampam yang meliputi hutan rawang, lebak kumpai dan lebung-lebung, 2) Penetapan waktu dan lokasi penangkapan, 3) pengaturan jenis alat tangkap yang diperbolehkan, 4) rehabilitasi kawasan reservat Lebung Proyek, Suak Buayo dan Kapak Hulu dan 5) menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai.Lubuk Lampam floodplain is one of the lebak lebung auction region has been managed by local community and plays an important role as a livelihood. Lubuk Lampam has an area of 1.200 ha and consist four type of sub ecosystem such as wet forest (rawang), swampy area (lebak kumpai), deep pool (lebung), main river (sungai utama). As with other areas in Ogan Komering Ilir, Lubuk Lampam area is experiencing great pressure due to human activity such as over fishing and land convertion tobe palm oil plantation. Current fishery production in Lubuk Lampam decreased drastically from 93 tons (1997) to 12 tons (2012). This study used primary data and direct interviews with fishermen and subsequently analyzed descriptively. Diversity and species composition also changed over time. The number of species was 63 species in 1992 then decreased 48 species in 2008, while in 2013, increased to be 63 species. Some threats that can damage fish resources, such as i) land conversion for oil palm plantations, ii) destructive fishing, iii) lack of attention to the time of fishing and iv) utilizing pesticides. To ensure the future sustainability of fisheries management are required as follows: 1) habitat rehabilitation of Lubuk Lampam covering wet forest, swampy area, deep pool and main river, 2) Determination of the time and location of fishing, 3) arrangement the type of fishing gear is allowed, 4) rehabilitation of Lebung proyek reserves, Suak Buayo and Kapak Hulu and 5) implementing of local regulation of Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 about the Management of Lebak, Lebung, and river.
ANALISIS SISTEM BUDIDAYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PRODUKSI UDANG Wartono Hadie; Lies Emmawati Hadie
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.89 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.51-60

Abstract

Volume ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif, namun komoditas udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia yang meliputi 40% hasil ekspor perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan status keberlanjutan sistem budidaya udang dan merumuskan opsi rekomendasi kebijakannya. Analisis secara deskriptif dan analisis ordinasi Rap-SISDITA yang berbasis metode dimensional scalling digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan beberapa sistem budidaya udang vaname yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Dalam mendukung Inpres Nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan industrialisasi perikanan, maka sub sektor budidaya perlu mengimplementasikan hasil penelitian untuk mendukung keberlanjutan produksi udang vaname. Dimensi yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah, teknologi budidaya, dan nilai ekonomi; 2). Membentuk program budidaya udang vaname berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal itu bisa dicapai melalui regulasi dengan penerapan model teknologi budidaya udang vaname yang ideal, berbasis lingkungan yang sehat, teknologi tepat guna, dan berorientasi pasar. Kebijakan pemerintah perlu berfokus pada pemberdayaan petambak pada berbagai sistem budidaya dengan dimensi pendukungnya yang tepat. Regulasi ini dapat ditetapkan oleh pihak Pemerintah beserta Pemerintah Daerah; 3). Pemanfaatan sentra budidaya udang vaname secara terintegrasi melalui diseminasi teknologi yang menjangkau daerah-daerah yang berpotensi untuk budidaya udang vaname dan melalui multimedia yang lebih luas; 4). Pemerintah Pusat menugaskan lembaga penelitian, perguruan tinggi, penyuluh perikanan, produsen benih, pengusaha pakan, dan kelompok pembudidaya untuk mengambil langkah persiapan hingga pelaksanaan program.  Indonesian shrimp export volume is fluctuating, yet the shrimp commodities remains main commodity of Indonesian export which covers 40% of export proceeds fishery. This research aims to to describe the sustainability status of shrimp aquaculture system and to formulate management options. A descriptive analysis and Rap-SISDITA ordination analysis based on dimensional scaling method were used to evaluate the sustainability of vaname shrimp farming systems. The results show that: 1). In support of Presidential Instruction No. 7 in 2016 on the acceleration of the industrialization of fisheries, aquaculture sub-sector, research urgently needed to support the sustainability of vaname shrimp production. A public policy should focus on aquaculture technology, and economic value; 2). A program of shrimp farming should be built in a sustainable and ecofriendly. This can be achieved through applying regulation with ideal technology for vaname shrimp farming, based on a healthy environment, appropriate technology, and market-oriented. A public policy should focus on empowering farmers on various farming systems with the exact dimensions. This regulation can be determined by the Central Government and Local Government; 3). Optimizing the vaname shrimp farming centers are integrated through the dissemination of technologies that reach potential areas for vaname shrimp cultivation through effective communication media; 4). A Central Government should asked research institutes, universities, fisheries extension institutions, seed producers, feed businesses, and farmer groups to arrange doable action plan to implement the program.

Page 10 of 20 | Total Record : 198