cover
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 198 Documents
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI HEWAN OKTOKORALIAN/BAMBU LAUT (Isis hippuris Linnaeus 1758) Isa Nagib Edrus; Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 5, No 2 (2013): (November 2013)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.366 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.5.2.2013.107-112

Abstract

Hewan Oktokoralian (Isis hippuris Linnaeus 1758) dalam beberapa tahun terakhir mendapat sorotan pemerintah, karena pola pemanfaatannya yang meningkat sementara regulasi pengelolaannya kontroversial antar unit instansi pemerintah di tingkat lapang. Kegagalan dalam pengelolaan Oktokoralian menyebabkan statusnya diambang kepunahan. Tulisan ini bertujuan untuk mensintesa kembali kebijakan pengelolaan hewan Oktokoralian agar dapat dijaga kelestariannya. Pengelolaan yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah menetapkan moratorium selama 5 tahun. Moratorium akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan koloni Oktokoralian sendiri dapat bergenerasi kembali.In the last years, the government have taken acccount to the Octocoralian fauna (Isis hippuris Linnaeus 1758) due to increase in it’s utilities, in which the regulation were applied by partly cover among the local goverment units. This paper aime to re-synthesis a management regulation for sustainable uses of the Octocoralian fauna. Managemen failures for Octocoralian lead to earlier furnarable status. The domain to be solutions of management improvements in this paper is decision making to set up five year Moratorium. The moratorium will give an opportunity to the government for developing management system and to Octocoralian for recovering colonies.
STATUS STOK SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2016 DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA Ali Suman; Fayakun Satria; Budi Nugraha; Asep Priatna; Khairul Amri; Mahiswara Mahiswara
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.044 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.10.2.2018.107-128

Abstract

Status stok merupakan salah satu dasar utama dalam merumuskan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di WPP NRI. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi status stok sumber daya ikan di WPP NRI dan alternatf pengelolaannya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan metode holistik dan analitik. Hasil analisis menunjukkan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia (WPP NRI) adalah sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi sebagai ikan pelagis kecil sebesar 4,88 juta ton/tahun (39 %) dan yang terendah adalah lobster sebesar 11.159 ton (1 %). Berdasarkan WPP NRI, potensi sumber daya ikan tertinggi sebesar 2,64 juta ton (21 %) terdapat di WPP NRI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura) dan yang terendah sebesar 425.444 ton di perairan WPP NRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman). Tingkat pemanfaatan ikan di WPP NRI secara keseluruhan didominasi status fully-exploited (indikator warna kuning) sekitar 44 %, diikuti status overfishing (indikator warna merah) sekitar 38% serta status moderat sekitar 18 %. Agar sumber daya ikan di perairan WPP NRI berada dalam tahapan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi overfishing dan meningkatkan upaya di WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan fully-exploited. Stock status of fish resources were a basis advices to define an apropriate fisheries management towards sustainable fish resource. The purpose of this study was to evaluate the stock status of fish resources and its management alternative in FMAs. The study was conducted from 2015 to 2016 using a holistic and analytic method. Estimation of all fish potency in Indonesia marine waters was 12.54 million tons/year which the highest potency was small pelagic fish group about 4.88 million tons/year (39 %) and the lowest potency was spiny lobster group about 11,159 tons/year (1 %). Based on the FMAs, the highest potency was about 2.64 million tons/year (21 %) in FMA 718 (Aru sea and Arafura sea) and the lowest potency was about 425,444 tons/year (3 %) found in FMA 571 (Malacca strait and Andaman sea). Most of fish resources was in the condition of fully-exploited (44 % yellow color) followed by overfishing (34 % red color) and moderate (21 % green color). Fish groups which included in the highest overfishing by FMAs were squid group. Management alternatives in those prespective are suggested to decrease the fishing effort at the level of f.opt (fishing optimum) by fish groups on the FMAs experiencing overfishing accordingly and to increase an effort at the level of f opt for fish groups on the FMAs in the fully exploited and moderate condition 
PENGELOLAAN PERIKANAN DI DANAU LIMBOTO PASCA PENGERUKAN Krismono Krismono; Amula Nurfiarini; Yayuk Sugianti; Andika Luky Setiyo Hendrawan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.791 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.10.2.2018.63-74

Abstract

Danau Limboto di Propinsi Gorontalo termasuk danau kritis yang disebabkan karena sedimentasi/pendangkalan, eutrofikasi dan gulma air eceng gondok. Pada 2013 di Danau Limboto telah dilakukan program pengerukan dan tanah hasil pengerukan dijadikan tanggul penahan air mengelilingi danau. Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan pola pengelolaan perairan Danau Limboto pasca pengerukan. Penelitian perikanan di Danau Limboto telah dilakukan sebelum pengerukan sejak tahun 2006 – 2010 dan sesudah pengerukan pada periode 2014 – 2016. Pelaksanan pengerukan dan pembuatan tanggul di Danau Limboto menyebabkan terjadi perubahan ekologis yang penting yaitu; pendalaman air, tanggul penahan air, habitat lumpur yang terangkat ke atas dan tertutupnya wilayah ruaya ikan yang bermigrasi.Limboto Lake in Gorontalo Province belongs a critical lake caused by sedimentation, eutrophication and water hyacinth ). The dredging program had been initiated at Limboto lake since 2013 and dredged soil has been used as water-retaining embankments around the lake. This paper aim was to derive the management pattern of Limboto lake waters after dredging. Fisheries research was conducted at Limboto lake during before dredging during 2006 - 2010 and after dredging program. During 2014 – 2016. Implementation of dredging and embankment construction in Limboto Lake , hence has caused an important ecological changes that is; Water depths, water retention embankment, uplifted mud habitat and the closure of migratory fish beeding areas. 
PENGELOLAAN KUALITAS PERAIRAN MELALUI PENERAPAN BUDIDAYA IKAN DALAM KERAMBA JARING APUNG “SMART” Lismining Pujiyani Astuti; Andika luky Setiyo Hendrawan; Krismono Krismono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.241 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.10.2.2018.87-97

Abstract

Sistem budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA) yang berkembang pesat saat ini disinyalir menjadi salah satu sumber pencemaran perairan waduk/danau. Sumber pencemar berasal dari sisa pakan yang terbuang, tak tercerna dan sisa metabolisme ikan. Pakan ikan mengandung fosfor, apabila terbuang dan terdekomposisi di perairan dapat menyebabkan eutrofikasi. Perlu menciptakansuatu teknologi budidaya ikan di perairan terbuka yang mampu menekan terbuangnya sisa pakan langsung ke perairan umum. Salah satu sistem budidaya yang dapat dikembangkan adalah dengan budidaya ikan dalam karamba jaring apung “Smart” yaitu KJA Sistem Manajemen Air dengan Resirkulasi dan Tanaman yang merupakan sistem akuaponik yang dimodifikasi dan diterapkan di perairan terbuka. Tujuan penulisan ini adalah untuk  memberikan informasi terkait dengan pengelolaan kualitas air melalui penerapan budidaya ikan dalam karamba jaring apung Smart. Data dan informasi diperoleh melalui kegiatan eksperimental maupun hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh,sistem KJA Smart mempunyai konstruksi semi tertutup sehingga sisa pakan dan eksresi ikan akan tertampung dan terendapkan di dasar kolam. Terdapat proses penyedotan sisa pakan kemudian pengaliran ke tanaman akuaponik dan pengembalian air ke kolam. Keunggulan KJA smart adalah: (i) seluruh proses dekomposisi terjadi di dalam kolam sehingga tidak mempengaruhi perairan terbuka; (ii) tanaman akuaponik berfungsi sebagai biofilter yang akan memanfaatkan hasil dekomposisi sisa pakan sebagai sumber nutrisinya yaitu nitrogen dan fosfor sebagai contoh efektivitas penurunan fosfat oleh  kangkung mencapai 84% dan juga sebagai perangkap sedimen; dan(iii) menghasilkan tanaman akuaponik sebagai produk pangan organik. Kata kunci: sisa pakan, akuaponik, biofilter, KJA Smart
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRODUKSI PADA BUDIDAYA IKAN NILA BERDAYA SAING Lies Emmawati Hadie; Endhay Kusnendar; Bambang Priono; Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi; Wartono Hadie
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.47 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.10.2.2018.75-85

Abstract

Kontribusi perikanan budidaya termasuk ikan nila terhadap ekonomi perikanan dan ekonomi nasional, menunjukkan nilai strategis dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai 99,72. Khususnya kontribusi komoditas nila mencapai 30,72 % dari total produksi ikan bersirip nasional tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi jangka pendek yang diperlukan adalah penerapan tehnik budidaya yang efisien pada komoditas nila unggul merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai produktivitas yang kompetitif. Strategi jangka menengah yang perlu dipertimbangkan adalah pemanfaatan tambak darat untuk budidaya nila sebagai upaya perluasan lahan budidaya selain kolam dan karamba jaring apung yang telah eksis. Kebutuhan induk unggul nila dapat di produksi secara massal melalui beberapa brodstock center milik pemerintah maupun perusahaan swasta yang telah beroperasi. Antisipasi kebijakan dalam merespon Inpres No.7 Tahun 2016 adalah pengembangan industri pakan ikan skala kecil dan pemanfaatan induk unggul dalam perspektif pertumbuhan dan perluasan yang mencakup dua aspek kebijakan sebagai berikut : (a) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem budidaya ikan, dan (b) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi utama pada usaha budidaya nila skala kecil. The contribution of aquaculture including tilapia to fishery economy and national economy shows strategic value with Fisheries Term of Trade reaching 99.72. Especially the contribution of tilapia commodities reaches 30.72% of the total national finned fish production in 2015.Result of the analysis showed that application of efficient cultivation techniques to superior tilapia commodities is a short-term strategy to achieve competitive productivity. The medium-term strategy is the use of terrestrial ponds for tilapia cultivation as an effort to expand cultivation land in addition to ponds and floating net cages that already exist. The needs of superior tilapia parents can be mass produced through several government broodstock centers and private companies that have been operating. Anticipation of policies in responding to Presidential Decree No.7 of 2016 is the development of small-scale fish feed industry and utilization of superior broodstock in the perspective of growth and expansion which includes two aspects of policy as follows : (a) Development of market-based potential production that is complemented by improved fish farming systems; and (b) Development of institutional innovations and incentive systems in support of availability and access to key production facilities on small-scale tilapia aquaculture.
KELAYAKAN UMUM DAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI BUDIDAYA IKAN NILA DI KABUPATEN MUSI RAWAS Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi; Estu Nugroho; Fatriyandi Nur Priyatna; Sugiyono Sugiyono
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.772 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.10.2.2018.99-106

Abstract

Penetapan kawasan industri budidaya ikan nila merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Kabupaten Musi Rawas sebagai produsen ikan nila terbesar di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra industri budidaya ikan nila. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kesenjangan kondisi eksisting dan kondisi ideal pada aspek kelayakan umum dan teknis Kabupaten Musi Rawas yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra industri budidaya ikan nila. Diharapkan agar kawasan industri yang dikembangkan sesuai dengan tata ruang, meminimalisasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pada gilirannya mampu menarik peluang investasi bagi pengembangan industri di daerah. Aspek yang dianalisis meliputi aspek kelayakan umum dan kelayakan teknis. Aspek kelayakan umum meliputi: dimensi infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya, kelembagaan, teknologi, kebijakan, dan pemasaran. Aspek kelayakan teknis meliputi pembenihan, pembesaran di kolam air deras, pembesaran di kolam air tenang, dan pengolahan produk perikanan. Berdasarkan analisis kesenjangan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori SEDANG, yaitu secara umum dan teknis Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa kriteria sebagai sebuah kawasan sentra industri budidaya ikan nila namun masih diperlukan adanya pengembangan pada beberapa hal seperti: optimalisasi balai benih ikan, penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan pemasaran produk hasil perikanan didukung kebijakan yang menfasilitasi kebutuhan akan meningkatkan kelayakan sebagai lokasi sentra industri budidaya ikan nila. Rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan sentra industri di Kabupaten Musi Rawas diantaranya melalui optimalisasi peranan balai benih ikan, transfer teknologi tepat guna, diversifikasi produk olahan, penguatan potensi pasar melalui promosi, penguatan kelembagaan produksi, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, dan resolusi konflik pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.Determination of area for Tilapia culture will be meaningful for business development, eco-friendly, sustainability, and attractiveness by the investor. Musi Rawas Regency as the largest tilapia producer in Indonesia is highly potential areas to be developed as a center of tilapia farming industry. The purpose of this study is to determine the general and technical feasibility condition of Musi Rawas Regency which will be developed as a center of tilapia farming industry. It is expected that industrial zones developed in accordance with the spatial plan, will minimize the negative impact to the environment, efficient and effective so that the ability to attract opportunities for industrial development in the region. Aspects analyzed for general eligibility were infrastructure, society and business, resources, institutions, technologies, policies, and market. The aspect of the techniques is the feasibility of hatchery, farmings in flowing water pond, stagnant water ponds, and fish product processing. Based on the gap analysis, Musi Rawas Regency is belonged to the moderate category, in which generally and technically Musi Rawas Regency already has several criteria as a center of tilapia industry but still a need for development on several items such as optimization of the hatchery, application of appropriate technology and enhancement of marketing for fishery products supported by the facilitating policy. Required policy recommendations to be implemented by the central and regional governments for the development of industrial centers in Musi Rawas Regency are optimization of fish seed center, transfer of appropriate technology, diversification of fish products, strengthening of the market potential through promotion, strengthening of production institutions, fish product processing and marketing, and resolution of utilization and management of irrigation water for agricultural and fishery needs.
IMPLEMENTASI PENUTUPAN AREA DAN MUSIM PENANGKAPAN UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN UDANG DI LAUT ARAFURA Wijopriono, Wijopriono; Ngurah N Wiadnyana; Dharmadi Dharmadi; Ali Suman
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.918 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.11.1.2019.11-21

Abstract

Kajian penutupan area dan waktu penangkapan udang telah dilakukan, menyusul pemberlakuan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan pelarangan pengoperasian trawl di Laut Arafura. Kajian ini diperlukan untuk memberikan perspektif pilihan strategi dalam upaya pemulihan stok, dengan pertimbangan manfaat ekonomi dan keberlanjutan sumberdaya udang di Laut Arafura. Dalam status lebih tangkap yang tinggi, lebih banyak diterapkan strategi penutupan musim pada periode pemijahan dan masa perekrutan untuk melindungi induk dan juvenile udang. Dari data biologi, runut kehidupan, dan pola penangkapan udang, diperoleh dua pilihan strategi, yaitu: penutupan sepanjang tahun area penangkapan di sisi barat laut Arafura yang diketahui sebagai habitat pemijahan udang, atau menghentikan seluruh kegiatan pengoperasian pukat udang dan pukat ikan di Laut Arafura pada musim puncak pemijahan, yaitu periode Februari dan Agustus-September. Keputusan pemilihan kedua strategi tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dari sisi biologi, ekonomi dan sosial. Penutupan musim akan efektif jika disertai tindakan lain seperti kontrol tangkapan dan pembatasan jumlah armada/alat tangkap serta kebijakan teknis lainnya seperti kewajiban penggunaan by-catch reduction device (BRD) pada pukat udang dan ikan, penempatan observer diatas kapal, kewajiban penggunaan peralatan vessel monitoring system (VMS) dan sistem pelaporannya.Assement of seasonal and area closure of fishing has been conducted, following the enactment of moratorium on the capture fisheries business and the prohibition of trawling operations in the Arafura Sea. This work is needed to provide a strategic option perspective in the efforts of rebuilding stock, taking into consideration the economic benefits and sustainability of shrimp resources in the Arafura Sea. In situation ofheavy over-exploited, more seasonal closing strategies are adopted during the spawning period and recruitment periods to protect broodfish and juveniles. Based on biological data including life history and shrimp fishing patterns, two strategic options are obtained, i.e., year-round closing of fishingareas on the western side of Arafura Sea known as shrimp spawning habitat, or stop shrimp and fish trawl fishing activities in all areas of the Arafura Sea duringpeak spawning season, i.e., in February and August-September. Decisions on the selection of these two strategies have different biological, economic and social consequences. Seasonal closure will be effective if accompanied by other measures such as catch control and fleet/fishing gear restrictions and other technical policies such as obligation to install by-catch reduction device (BRD) on shrimp and fish trawls, placement of observer onboard of the vessels, obligation to install the equipment of vessel monitoring system (VMS) and their reporting systems.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN BILIH (Mystacoleucus padangensis) INTRODUKSI DI DANAU TOBA, SUMATERA UTARA Endi Setiadi Kartamihardja
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.853 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.87-98

Abstract

Spesies endemik Danau Singkarak, ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) 2.840 ekor ukuran panjang total 4,1-5,7cm dengan bobot 0,9-1,5 g per ekor diintroduksikan ke Danau Toba (112.000 ha) pada tanggal 3 Januari 2003. Ikan bilih tumbuh pesat dan memijah di muara-muara sungai yang masuk danau. Pada tahun 2005, hasil tangkapan ikan bilih mencapai 653,6 ton (14% dari total hasil tangkapan) dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi 1.755ton. Untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan bilih secara optimal dan lestari diperlukan cara pengelolaan yang meliputi penetapan suaka perikanan, pengaturan alat tangkap, penanganan hasil tangkapan, pengembangan kelembagaan dan peraturan pengelolaan, pengembangan pengelolaan secara bersama, dan monitoring serta evaluasi. Ikan bilih dapat dijadikan kandidat ikan tebaran untuk danau-danau yang memiliki karakteristik limnologi yang serupadengan Danau Toba atau Singkarak dan dilakukan dengan pendekatan kehatihatian.An endemic species of Singkarak Lake, bilih (Mystacoleucus padangensis) of 2,840 fingerlings having 4.1-5.7 cm in total length and 0.9-1.5 g in weight, were introduced to Toba Lake (112,000 ha) at 3 January 2003. The fish grew fast and spawned in the bank of rivers entering the lake. In 2005, the fish could be yielded at 653,6 ton (14% of the total fish catch) and in 2008 it was estimated to be 1.755 ton. To increase the the fish yield optimally and sustainably, some managementmeasures of the resources should be applied i.e., establishment of the bilih reserve area, regulation of fishing gears, development of fish product diversification, development of management institution and fisheries regulation, development of comanagement, and monitoring and evaluation. The bilih can be promoted as a candidate of fish introduction for other lakes having similar limnological characteristics with Toba Lake as well as Singkarak. Even thought the bilih introduction should be done with a precautionary approach.
PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT ARAFURA Ralph Thomas Mahulette; Andrias Samu Samu
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 2 (2014): (November 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.155 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.2.2014.87-96

Abstract

Perairan Arafura yang berada di bagian Tenggara Maluku memiliki sumber daya perikanan laut demersal maupun udang dan jika dikelola dengan baik, mampu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat pesisir. Pengelolan sumber daya udang dan ikan demersal sudah berlansung cukup lama di perairan Arafura dan status pemanfaatannya sudah berada dalam tahapan yang lebih tangkap (over-exploited). Kondisi yang demikian terjadi karena belum adanya pengelolaan yang tepat akibat kurangnya kualitas kebijakan dan informasi hasil penelitian untuk mendasari kebijakan tersebut. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji strategi penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di lokal. Data sekunder dan observasi lapangan digunakan dalam kajian ini. Analisis data dilakukan secara diskriftif kualitatif. Hasil kajian mengindikasi bahwa dari sisi peraturan perundangan belum dijumpai adanya peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mampu merespon isu dan permasalahan lokal. Oleh sebab itu strategis penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan dirumuskan dalam kajian ini. Arafura waters are located in the Southeast Maluku sea, demersal fisheries resources as well as shrimp and if managed properly, able to bring in revenue for the central government, regional and coastal communities. Resource management of shrimp and demersal fish has been taking place for a long time in the waters of the Arafura and utilization status already in the stage of more catch (over-exploited). Such conditions occur due to lack of proper management due to lack of quality policies and information research results to the policy underlying. This paper is intended to examine the  institutional  strengthening  of  fisheries management  strategies  in  local.  Secondary  data  and field observations used in this study. Data analysis was done qualitatively  diskriftif.  results of the study  indicate  that  the  legislation  has  not  encountered  any  regulations  made by  the  local government that is able to respond to local issues and concerns. Therefore, institutional strengthening strategic management fisheries formulated in this study.
CULTURE BASED FISHERIES (CBF) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PRODUKSI IKAN DI WADUK Aisyah Aisyah Aisyah; Setiya Triharyuni; Eko Prianto; Rudy Masuswo Purwoko; Husnah Husnah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.489 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2019.53-63

Abstract

Sistem pangan global semakin dituntut untuk memenuhi permintaan ikan seiring meningkatnya tingkat konsumsi ikan di masa depan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa CBF sebagai solusi cepat dalam meningkatkan produksi ikan termasuk mengoptimalkan produktivitas di suatu perairan sehingga mempersempit kesenjangan antara permintaan akan sumber protein hewani dan pasokan sumberdaya ikan melalui peningkatan produksi. Melalui analisis deskriptif terhadap data statistik perikanan nasional tahun 2002-2017, kajian pustaka terkait dengan CBF dan hasil tangkapan yang didaratkan di Waduk Malahayu tahun 2008-2016, diperoleh gambaran bahwa upaya meningkatkan produksi ikan melalui CBF di Indonesia dengan mengikuti kaidah ilmiah merupakan opsi yang tepat untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap. Penerapan CBF memerlukan penguatan kelembagaan, petunjuk teknis yang jelas dan tersosialisasi dengan baik serta penguatan peran lembaga penyedia benih. The global food system is increasingly being demanded to meet demand as the level of fish consumption increases in the future. The purpose of this paper is to provide an overview of CBF as a solution in narrowing the gap between the demand for sources of animal protein and the supply of fish resources through increased the production include maximizing the productivity. Through descriptive analysis of the national fisheries statistical data for 2002-2017, literature review related to CBF and catches landed in Malahayu reservoir in 2008-2016, an illustration is that efforts to increase fish production through CBF in Indonesia by following scientific rules are the right option to increase capture fisheries production respectively. Implementation of CBF requires institutional strengthening, clear technical guidance and well-socialized and strengthening the role of seed provider institutions.