cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,927 Documents
 30   31   32   33   34 
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI DI INDONESIA Winsherly Tan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.287-299

Abstract

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai mediasi sehingga hal ini diatur Kembali di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung. PERMA tidak ada dalam hirari peraturan perundang-undangan, dan PERMA muncul untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah produk undang-undang. Artikel ini akan mempertanyakan apakah pembentukan undang-undang tentang mediasi sudah menjadi sebuah urgensi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Teori Cita Hukum menurut Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukan bahwa sudah menjadi sebuah urgensi dalam pemebnetukan undang-undang mediasi di Indonesia karena pertama, praktik mediasi sudah sangat berkembang, tidak hanya diterapkan pada kasus perdata saja namun juga sudah diterapkan di beberapa kasus pidana dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, PERMA hanya berlaku pada lingkungan pengadilan Mahkamah Agung saja. Ketiga, Mediator dan praktik mediasi yang dilakukan memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP EFEK SAMPING PASCA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Rahmi Ayunda; Velany Kosasih; Hari Sutra Disemadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.194-206

Abstract

Tulisan ini berjudul perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang tulisan ini yaitu dibuat karena masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Januari 2021 kemarin. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, Citizen lawsuit, dan class action.
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DALAM KEMAJUAN ORGANISASI Ahmad Rifa'i; Adi Nugroho
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.421-426

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tujuan dari pengaruh kepemimpinan bekerja dalam memotivasi kinerja dari anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi pemimpin terhadap anggota organisasi dapat mengembangkan  kemajuan organisasi itu sendiri. Pemimpin yang sukses adalah apabila tindakan pemimpin itu dapat menjadi pendorong bagi anggotanya dengan menciptakan kondisi kinerja organisasi yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan memberikan dorongan positif terhadap anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi yang telah dirumuskan bersama. Dalam meningkatkan kinerja anggotanya untuk kemajuan dari sebuah organisasi perlu adanya peran aktif dari pemimpin organis asi untuk memberikan dorongan dan motivasi dengan berbagai carai seperti  pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikologis dari anggota pada batas-batas layak yang telah ditentukan.
Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia Hari Sutra Disemadi; Delvin Delvin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.326-340

Abstract

Investasi pada zaman modern ini tidak hanya sebatas emas, saham, obligasi dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman muncul sejenis instrumen investasi baru yang bernama Cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital dengan sifatnya yang desentralisasi. Desentralisasi artiannya adalah metode pelaksanaan traksaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara. Akan tetapi ada juga resiko akibat dari investasi jenis cryptocurrency ini, seperti terjadinya tindak money laundering (pencucian uang) dikarenakan sifat dari cryptocurrency ini yaitu desentralisasi sehingga jika terjadi transaksi yang mencurigakan sulit untuk dilakukan pembekuan ataupun pemblokiran akun dan uang. Yang lainnya adalah sistem pemajakan terhadap keuntungan dari Cryptocurrency ini masih kurang tegas sehingga terjadinya tindak tax avoidance (penghindaran pajak). Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji permasalahan terkait pencegahan money laundering (pencucian uang) dan juga tindak tax avoidance (penghindaran pajak). Adapun penelitian ini menerapakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa kasus money laundering (pencucian uang) didalam cryptocurrency ini terjadi karena fitur anominity dimana identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem. Sehingga adanya celah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencucian uang. Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan kasus money laundering (pencucian uang) dalam cryptocurrrency sudah menurun dikarenakan adanya kerjasama antara platform/exchanger dengan PPATK untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut, dan juga praktik tax avoidance (penghindaran pajak) terjadi karena masih adanya ketidakjelasan sistem pemajakan terhadap cryptocurrency. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak atas keuntungan cryptocurrency wahib dilaporkan dan tidak susah untuk prosedurnya. Diharapkan adanya kesadaran dari investor untuk melaporkannya sendiri karena sifat pemajakan di Indonesia bersifat self assesment.
KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN PEMBERIAN REMISI Gilang Lagaida
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.67-76

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kebijakan justice collaborator yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi kepada narapidana. Kebijakan dalam aturan tersebut menimbulkan terjadinya kontradiktif pada konsepsi pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dalam mengatur sistem pembinaan menjelaskan persamaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana, hal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi yang dilakukan kepada narapidana. Dalam PP 99 Tahun 2012 pada prinsipnya mengatur adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana, hal tersebut sangat bertentang dengan konsepsi pemasyarakatan.Dalam penerapan kebijakan justice collaborator, penulis memperhatikan bagaimana jalannya proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada narapidana dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, sikap petugas pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dengan diberlakukan kebijakan tersebut dan konsep ideal dalam penerapan kebijakan justice collaborator. Selain itu, adanya 2 rezim aturan yang berlaku dalam pelayanan pemberian remisi menjadi fokus lain dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian, masih adanya perbedaan pandangan pada aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam kebijakan justice collaborator yang terdapat pada PP 99 Tahun 2012. Selain itu, pelaksanaan justice collaborator yang seharusnya terletak pada ranah pra ajudikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa polisi, jaksa dan hakim tidak mengetahui tentang hubungan antara pelayanan pemberian remisi dengan justice collaborator sehingga bagaimana mungkin mereka bisa mendukung kebijakan tersebut.Dalam penulisan Artikel ini, penulis memberikan saran mengenai diberlakukannya kebijakan justice collaborator bahwa kebijakan tersebut harus direvisi kembali atau dihapuskan. Kebijakan dalam PP 99 Tahun 2012 merupakan kebijakan yang diambil tanpa memperhatikan undang-undang yang berlaku, khususnya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu peraturan tersebut banyak menimbulkan permasalahan kepada narapidana khususnya pemasyarakatan. Banyak narapidana yang terdampak dan dirugikan karena peraturan tersebut. Proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan di Lapas perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaanya, karena hal tersebut membantu meminimalisir narapidana mengalami tekanan psikis.
PENGARUH PROGRAM BIMBINGAN DI BAPAS KLAS II MATARAM TERHADAP PERBAHAN TINGKAH LAKU NARAPIDANA Ilham Fariz Imanulloh
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.245-256

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah di mana mencari tahu seberapa besar perubahan pengaruh Bimbingan Kepribadian terhadap tingkah laku klien yang sudah mengikuti program Bimbingan Kepribadian yang di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan klas II Mataram. Serta mengavaluasi tentang bagaimana cara untuk mengatasi klien yang masih memiliki tingkah laku yang sama di lingkungan sekitarnya dan tidak terdapat perubahan pada dirinya. Berdasarkan instrumen data yang di ambil dari penelitian ini, maka metode pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Disini saya menggunakan metode penelitian yang berbeda dari kuantitatif yaitu dengan berbasis penghitungan angka serta statistik, di penelitian kualitatif ini memiliki dasar deskrptif yang digunakan untuk memahami dan mendalamu suatu fenomena yang ada supaya lebih detail dan mendalam. Program pembimbingan yang sudah ada di Bapas Klas II Mataram sudah cukup baik dan bagus, terutama programbimbingan kemandirian, tetapi pada program kepribadian masih sedikit kurang baik karena belum terjalin dengan baik dengan stake holder yang mendukung program bimbingan di Bapas klas II Mataram.Sehingga hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menujukkan bahwa program pembimbingan yang sudah berjalan di Bapas Klas II Mataram untuk lebih dimatangkan dan dikuatkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, pembimbing kemasyarakatan harus lebih menguatkan lagi hubungan antara Bapas dengan stake holder terkait, melakukan pengawasan dengan cara Home Visit serta memantau langsung lingkungan sekitar dimana klien tinggal. Sesuai dengan penelitian yang sudah saya jalani maka dapat saya simpulkan bahwa pihak Bapas harus lebih mengatkan lagi hubungan dengan stake holder terkait untuk mencapai tujuan dari bapas itu sendiri serta melakukan home visit memastikan keluarga dan lingkungan klien dapat membuat klien menjadi lebih baik.
PENGARUH SIKAP NASIONALISME TERHADAP MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PPKn MATERI PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA KELAS XI SMA NEGERI 1 ANGKOLA SELATAN Yusmiati Yusmiati; Wahyudi Wahyudi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.413-417

Abstract

 Apakah  sikap nasionalisme berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik mata pelajaran PPKn materi Penerapan Demokrasi Pancasila Kelas XI SMA Negeri 1 Angkola Selatan?, merupakan rumusan masalah di dalam penelitian ini. Sedangkan  tujuannya yakni   untuk mengetahui dan membahas Pengaruh sikap nasionalisme Terhadap minat Belajar peserta didik mata pelajaran PPKn materi Penerapan Demokrasi Pancasila Kelas XI SMA Negeri 1 angkola selatan.  Penelitian ini jenisnya deskriftif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kedua variabel. Adapun kedua variabel tersebut adalah : Sikap nasionalisme sebagai variable X dan minat belajar mata pelajaran PKn materi Penerapan Demokrasi Pancasila sebagai variabel Y. Seluruh peserta didik kelas XI dijadikan sebagai populasi yang berjumlah 91 0rang, yang terdiri dari 3 kelas: kelas XI IPA I, kelas XI IPA II, dan kelas XI IPS. Sedangkan yang dijadikan sampel  berjumlah 30 peserta didik. Pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus  korelasi pearson,  Berdasarkan hasil pengolahan data,   diperoleh hasil rhitung  lebih besar dari rtabel  yaitu 1 > 0,36 maka hipotesis  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik mata pelajaran PPKn materi Penerapan Demokrasi Pancasila kelas Xi SMA Negeri 1 Angkola Selatan.
OPERASI PENYELENGGARAAN PEPERANGAN KEPULAUAN SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI INDONESIA Yogo Prasetyo; Angga Faris Saputra; S Supartono
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.158-168

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas tentunya memiliki wilayah ruang terbuka (laut) yang berbatasan dengan negara lain Dalam perspektif pertahanan, kondisi ini membuka potensi ancaman dari berbagai arah, khususnya pada choke point. Dengan wilayah laut yang sangat luas, jelas NKRI membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang banyak, proposional dan modern.   Kondisi perairan Indonesia, baik ditinjau dari geostrategik, geopolitik, maupun geoekonomi memiliki peran sangat penting dalam pertahanan nasional. Maka salah satu strategi untuk mewujudkan pengendalian laut secara utuh ialah dengan menyelenggarakan operasi peperangan kepulauan. Tujuan dari penulisan ini untuk memeberikana referensi penyelenggaraan peperangan kepualauan dengan memanfaatkan konstelasi dan kondisi geografis Indonesia. Peperangan Kepulauan didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah yuridiksi nasional Indonesia dengan memanfaatkan serta mensinergikan karakteristik geografi dan hidro-oseanografi negara kepulauan dengan teknologi kesenjataan yang tepat guna menciptakan keunggulan bagi kekuatan sendiri.   Dalam konteks peperangan laut, maka gelar operasi  tempur laut diarahkan untuk menerapkan taktik peperangan kepulauan yang sesuai dengan kondisi geografi maritim, hidro-oseanografi perairan dan meteorologi agar mampu mewujudkan pengendalian laut dan corong-corong strategis secara mutlak.     
MEKANISME PENGELOLAAN BAHAN MAKANAN DALAM MEMENUHI KECUKUPAN GIZI NARAPIDANA Tria Widori Lestari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.387-394

Abstract

Setiap manusia dalam siklus hidupnya selalu membutuhkan dan mengkonsumsi berbagai bahan makanan sebagai kebutuhan pokok untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya bahan makanan dan air yang cukup kelangsungan hidup manusia akan terancam atau bahkan mati, hal ini tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lain baik itu hewan maupun tumbuhan. Untuk mencapai hidup sehat tidak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi saja, tetapi juga harus didukung dengan zat gizi lain secara seimbang agar tubuh kita dapat berkembang dengan sempurna. Hal tersebut juga sudah seharusna di dapatkan oleh Warga Binaan Pemasyaraktan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitif dengan pendekatan deskriptif yang dimana pengumpulan datanya bukan berupa sebuah angka dan statistic melainkan data yang diperpoleh berasal dari hasil wawancara, observasi langsung ke lapangan, dokumen pribadi dan hasil penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilaksanakan. Mekanisme Pengelolaan bahan makanan bagi narapidana yang sesuai dengan kebutuhan gizi dilakukan dengan melihat pengelolaan pemberian makanan terhadap narapidana sampai dengan pelaksanaan dari pengelolaan bahan makanan itu sendiri. Hal hal yang diperhatikan dalam penelolaan makanan bagi narapidana adalah menu makanan, kualitas dan kuantitas makanan, kualitas dan kuantitas air, dan tenaga pengelolanya. Dan dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini Lapas Kelas IIA Jombang sudah melaksanakan pengelolaan bahan makanan kepada narapidana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi dari narapidana.
KERENTANAN ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG BERDAMPAK KENAKALAN BERSIFAT PIDANA Suprianto Siburian
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i3.2021.109-117

Abstract

Anak adalah makhluk yang sangat rentan di dalam proses tumbuh kembangnya yang memungkinkan anak tersebut memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Seiring dengan berjalannya waktu di dalam persaingan dunia, semakin banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian, bahkan yang paling ironisnya mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Anak yang merasa dirinya terasingkan berusah mencari kelompok baru yang bisa mengakui dirinya sekalipun itu membuat anak tersebut jatuh ke jalan yang tidak benar. Berdasarkan data dari KPAI maupun BNN sudah sangat banyak anak yang bermasalah dengan hukum yang terkususnya kasus minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi kebijakan penegak hukum harus ditegakkan di dalam mengambil keputusan sehingga tidak terburu-buru memutuskan anak untuk menjalani pidana. Sejatinya di dalam kasus minuman keras mauapun penyalahgunaan narkoba, anak adalah korban dari eksploitasi anak, sehingga mereka harus dilindungi yang mana seharusnya mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dari organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya.

Page 32 of 393 | Total Record : 3927

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue