cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2022)" : 7 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Umar Dinata; Aksar
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3648

Abstract

Penegakan hukum di idnonesia pada umumnya ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, Hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administrative, Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik dan Mengutamakan Kualitas Proses Dalam melakukan mediasi serta Proses Mediasi Bersifat Informal.
TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA PADA MASA PANDEMI Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Arief Nur Huda; Nur Rahmawati
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3676

Abstract

Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan dampak berbagai sektor kehidupan, khususnya sector pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlandaskan atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang sekaligus kebijakan yang mendukung bangkitnya sector pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi. Metode Penelitian menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan kualitatif dengan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, makalah maupun website resmi yang berkaitan dengan judul dan variabel yang menjadi pokok penulisan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya pariwisata yang telah menerima sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 massal di tempat wisata. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam.
DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3686

Abstract

Denial of Service (DoS) Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data, akan tetapi dengan hilangnya pelayanan maka target tidak memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Karena DoS Attack dapat menyerang sistem dari suatu bank dan merusaknya, sehingga data-data milik nasabah yang ada di dalam dalam server milik bank tersebut akan hilang. Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi DOS Attack Sebagai Tindak Pidana Dalam pengaturan Hukum di Indonesia Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa DoS Attack pada saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan perlu pengawasan lebih intensif. Karena sekarang banyaknya terjadi DoS Attack yang merugikan banyak pihak, seperti pemerintah dengan terjadinya kasus penyerangan situs KPU hingga pengrusakan sistem perbankan yang dimiliki oleh bank
KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM Rahmi Yuniarti
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3687

Abstract

Hadirnya perseroan perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseoran perorangan ini cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah mengenai konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan perorangan guna memberikan perlindungan hukum pada UMKM ditinjau dari sudut kajian filosofis. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan dan menguraikan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan menurut sudut kajian filosofis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Sejalan dengan doktrin corporate separate legal personality yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya
PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN Zul Hendrial; Hasnati; Andrew Shandy Utama
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3688

Abstract

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditur konkuren.
POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK Elviandri; Rifki Hidayat
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3689

Abstract

Undang-undang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam partai politik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataanya partai-partai politik belum dikelola secara demokratis dan belum terinstitusionalisasi sehingga menjadi beban bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu perlu dihidupkan lagi peran organisasi sayap partai. Dengan dilakukannya penataan pengaturan organisasi sayap partai sebagai upaya penguatan kaderisasi dan fungsi rekrutmen serta pelembagaan partai politik yang muaranya menjadikan demokrasi di negara ini berjalan sebagaimana mestinya.
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA OLEH-OLEH PT. MEGA RASA DENGAN PENSUPLAI MAKANAN DI KOTA PEKANBARU Shindy Veronicha Sella
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3702

Abstract

Perkembangan roda perekonomian yang semakin maju memunculkan timbulnya berbagai macam inovasi bagi pelaku usaha. Sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha terus melakukan kegiatan yang bervariatif untuk mempromosikan kegiatan usaha yang menarik. Disisi lain, munculnya berbagai jenis perjanjian yang mengikat para pelaku usaha juga semakin beraneka ragam baik dalam jenis perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian tidak bernama semakin populer dilaksanakan, yaitu salah satunya adalah perjanjian konsinyasi. Artinya dalam pembuatan perjanjian ini para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian dengan memperhatikan kaidah hukum yang ada. Pelaksanaan perjanjian pada PT Mega Rasa dengan supplier secara umum telah memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecacatan yang dilakukan salah satu pihak dalam hal ini adalah supplier dengan kasus keterlambatan dalam pengiriman barang dan terjadinya kecacatan pada barang yang dikirimkan saat sampai kepada PT Mega Rasa Pekanbaru.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue