JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 3 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Alamsyah, Bayu]]>;
<![CDATA[Levina Yustitianingtyas]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.5133
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online. Judi online yang pada saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan dan digemari oleh banyak anak muda di Indonesia. Judi online sendiri merupakan suatu hal yang buruk bahkan berdampak negatif bagi tumbuh kembang bangsa. Higs domino island merupakan situs game online yang dianggap sebagai media judi online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku judi online higs domino island sehingga sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian yang belakangan ini sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pedekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata Kunci: Tindak Pidana,Judi Online, Hukum Nasional]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE AKIBAT FRANCHISOR YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK ]]>
<![CDATA[Monica Wijaya]]>;
<![CDATA[Urbanisasi]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.5144
<![CDATA[In the franchisee agreement there is still an imbalance of position between the franchisor and the franchisee. This is because the clauses in the franchisee agreement are made unilaterally by the franchisor without negotiation, while the franchisee can only accept. In addition, there are also problems regarding the unilateral termination of the franchisee agreement by the franchisor which is very detrimental to the franchisee. The purpose of this research is to find out whether the unilateral termination of the agreement by the franchisor is permitted in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising, Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising and the Civil Code. Then it also aims so that we can find out about legal protection for franchisees who experience these problems. The research method used in this article is a normative legal research method. Meanwhile, the approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that unilateral termination of the agreement by the franchisor is not allowed, then the franchisee who has suffered losses due to this problem can claim compensation from the franchisor.]]>
<![CDATA[THE CRIME OF RAPE: AN ANALYSIS FROM THE FEMINIST LEGAL THEORY PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Sabina, Vina]]>;
<![CDATA[Prameswari, Fareh]]>;
<![CDATA[Maychellina]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.5812
<![CDATA[Rape is a crime that seriously impacts victims and society, especially women. In this research, feminist legal theory is used as a basis for analyzing the regulation of the crime of rape. feminist legal theory emphasizes placing women as the main actors in decision-making and upholding women's rights in any form. feminist legal theory emphasizes establishing women as the main actors in decision-making and defending women's rights in any form. This theory sees violence against women as a form of gender discrimination, where the parties who are most often victims are women. In feminist legal theory, violence against women occurs because of gender inequality and the power held by men in the legal system. The author analyzes the criminal act of rape regulated in positive law in Indonesia in protecting women. This research aims to find out how the crime of rape is regulated and how criminal acts are regulated from the perspective of Feminism Legal Theory. This writing uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. This research shows that referring to feminist legal theory, the sexual violence crime law is a positive step in eliminating gender-based violence and providing justice for rape victims.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL PADA SAAT PEMEGANG SAHAM LEBIH DARI SATU ORANG DAN MELEBIHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) ]]>
<![CDATA[Rosyidi Hamzah]]>;
<![CDATA[Sridevi Ayunda]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6027
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudahan bagi pelaku UMK adalah pendirian badan hukum PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan bagi pelaku UMK adalah wadah untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro dan kecil. Jika PT Perorangan ingin memperluas akses usahanya, maka PT Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan PT Perorangan tersebut tidak memenuhi lagi kriteria UMK. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan dengan akta notaris, didaftarkan secara elektronik melalui AHU online Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal masih menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada saat PT Perorangan dirubah menjadi PT persekutuan modal belum ada sistem yang menampungnya secara sempurna. Didalam prakteknya untuk melakukan perubahan, maka PT Perorangan dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian baru dibuat PT persekutuan modal dengan nama yang sama. Akibat hukum dari bubarnya sebuah badan hukum tentu berbeda dengan akibat hukum berubahnya status badan hukum dari PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal. Penyempurnaan sistem layanan Administrasi Hukum Umum harus disempurnakan sehingga perubahan PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dapat dilakukan tanpa membubarkan badan hukum yang lama.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DAN ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Sarkowy V. Zahry]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6029
<![CDATA[Pengesahan UU IKN menjadi diskursus dan topik menarik yang selalu diperbincangkan . Sejak awal kelahirannya, proses legislasi mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai tahap pengundangan, tak terlepas pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya terkait azas keterbukaan serta minimnya dalam partisipasi publik. Tujuan artikel ini untuk mengetahui Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yang digunakan, Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan waktu terbatas dan tergesa-gesa sehingga tidak sepenuhnya mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kurang memperhatikan asas-asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta terutama asas keterbukaan dan partisipatif. Sementara, Politik hukum pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara secara formal memenuhi syarat, namun perspektif sebagai produk politik dan konfigurasi politik secara substansial belum menggambarkan sebagai hasil konfigurasi dari pemerintah yang demokratis, atau disebut pula produk hukum yang kurang responsif. Undang-Undang Ibu Kota Negara secara substansial masih terdapat muatan-muatan yang belum secara jelas diatur, sehingga bisa memperlambat pelaksanaan undang-undang tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM LIKUIDITAS BANK BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Sugiyanto]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6075
<![CDATA[Perbankan merupakan sektor yang sangan vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berfbasis keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen. Upaya rekonstruksi rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Amelia Gresya Pasaribu]]>;
<![CDATA[Zulkarnain S]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6076
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Fluktuasi Anak Didik Pemasyarakatan tindak pidana Narkotika beberapa tahun belakangan ini mengalami naik turun secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan Bagaimana Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru serta Apa Kendala Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode observasional research dengan menggunakan cara survei, yakni penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penerapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan keperibadian bidang kesadaran bernegara, pembinaan kepribadian bidang intelektual, pembinaan kepribadian bidang sosial kemasyarakatan, dan rehabilitasi. Pembinaan Kemandirian meliputi pelatihan instalasi dasar listrik, pelatihan kerja meubelair, pelatihan pangkas rambut, pelatihan hidroponik, Pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan bakso bakar, pelatihan masker dan jas hujan. Kendala penerapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor motivasi, faktor sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[KONSEP DISGORGEMENT FUND YANG DILUNCURKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PRAKTEK PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Dinanti, Bernandia]]>;
<![CDATA[Sucipto, Bella Shaqira]]>;
<![CDATA[Shamira Parameshwari]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6094
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep disgorgement sebelum ditetapkan di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi investor pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan undang-undang dan penelitian terdahulu. Disgorgement dan Disgorgement Fund adalah konsep yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konsep ini merupakan sebuah bentuk upaya dari OJK untuk melindungi hak para investor dari tindak pidana dalam pasar modal. Disgorgement Fund adalah sebuah dana yang diperoleh dari disgorgement pihak-pihak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan di pasar modal, dimaksudkan untuk dikelola dan disalurkan kepada korban. Sebelum adanya konsep disgorgement OJK investor dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku dan hal ini diatur dalam surat edaran Nomor 2/SEOKJK.07/2014. Sehingga penulis mengambil kesimpulan sebelum RPOJK mengenai disgorgement disahkan, ada baiknya melakukan harmonisasi dengan aturan-aturan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan.]]>
<![CDATA[PERANAN PEBATINAN DALAM PERKAWINAN SESUKU DI DESA KIYAP JAYA KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG KABUPATEN PELALAWAN ]]>
<![CDATA[Zulherman Idris]]>;
<![CDATA[Siti Nurhaliza]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6103
<![CDATA[Perkawinan sesuku adalah perbuatan terlarang di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Meskipun terlarang hal demikian diabaikan, hal ini dilakukan karna aturan adat mengenai perkawinan terlarang tersebut sama sekali tidak diikuti oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena masyarakat tidak lagi menganggap Perkawinan sesuku itu sebagai masalah yang penting dan memandang hal ini sebuah mitos. Dalam penelitian ini penulis memiliki masalah pokok yaitu Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada masyarakat Pebatinan Kiap di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan satu suku ialah tidak memahami hukum adat yang berlaku di daerahnya, tidak mengetahui asal-usul suku, orang tua yang kurang memberikan informasi atau pembelajaran tentang adat dan istiadat daerahnya kepada anak, remaja-remaja yang tidak mau mengetahui adat ataupun hukumnya, tidak pernah mengikuti acara suku, menjalani hubungan berpacaran sudah terlanjur lama, dan mengdahulukan gaya hidup modern dan menyampingkan ketentuan adat]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Syakinah Dwi Natasya]]>;
<![CDATA[Rahmi Yuniarti]]>;
<![CDATA[Miftahur Rachman]]>;
<![CDATA[Aksar]]>;
<![CDATA[Cheny Berlian]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6104
<![CDATA[Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat yang menyebabkan gagal ginjal akut serta analisis yuridis peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah. BPOM juga memiliki tugas Pengawasan Post-Market dan Pre-Market yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui oleh BPOM sebelum produk beredar di pasaran. tersebut seharusnya dapat mencegah terjadinya peredaran obat yang mengandung senyawa berbahaya, sehingga hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dapat terpenuhi dan terlindungi dari obat sirup mengandung bahan berbahaya penyebab gagal ginjal.]]>
