Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Zulkarnain S
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Roswiyanti Roswiyanti; Hermin andi Magga; Zulkarnain S
GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 4 (2021): Jurnal Manajemen dan Akuntansi
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/gemilang.v1i4.1537

Abstract

'The Effect of Organizational Culture and Job Satisfaction on Employee Performance at the Maros Regency Investment and Integrated One-Stop Service. '' Thon employee 40 people from the Maros Regency Investment and Integrated One-Stop Service. Methods of collecting data using questionnaires, document studies, and observations. Testing the analysis prerequisites includes descriptive percentage, validity, reliability, classic assumptions test, and hypothesis testing using SPSS 21 For Windows Software. Based on the results of the study concluded that the influence of organizational culture on employee performance is t counted at 3.571 with sig 0,001. Effect of job satisfaction on employee performance t count of 6,484 with sig 0,000. The influence of organizational culture and job satisfaction together (simultaneous) on employee performance is F count of 64,936 with sign 0,000. Thus organizational culture and job satisfaction have a positive and significant effect on employee performance. And from the calculation of the coefficient of determination of organizational culture and job satisfaction on employee performance by 77.8%.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II PEKANBARU Amelia Gresya Pasaribu; Zulkarnain S
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6076

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Fluktuasi Anak Didik Pemasyarakatan tindak pidana Narkotika beberapa tahun belakangan ini mengalami naik turun secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan Bagaimana Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru serta Apa Kendala Penerapan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode observasional research dengan menggunakan cara survei, yakni penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penerapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan keperibadian bidang kesadaran bernegara, pembinaan kepribadian bidang intelektual, pembinaan kepribadian bidang sosial kemasyarakatan, dan rehabilitasi. Pembinaan Kemandirian meliputi pelatihan instalasi dasar listrik, pelatihan kerja meubelair, pelatihan pangkas rambut, pelatihan hidroponik, Pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan bakso bakar, pelatihan masker dan jas hujan. Kendala penerapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor motivasi, faktor sarana dan prasarana.
Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana: Characteristics of Noodweer in the Elimination of Criminal Sanctions Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Hamzah Mardiansyah; Daffa Fadhil Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.785 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.732

Abstract

Noodweer merupakan prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari hukuman pidana jika tindakannya dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman langsung dan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari noodweer, termasuk syarat-syarat legal yang harus dipenuhi, serta bagaimana penerapan prinsip ini dalam praktik hukum. Artikel ini juga membahas tantangan dalam penegakan noodweer, seperti penilaian proporsionalitas dan kebutuhan dalam situasi pembelaan diri. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normative yang secara spesifik menggunakan deskriptif analitis, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana noodweer dapat diterapkan untuk menghapuskan sanksi pidana dan bagaimana prinsip ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana. dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.
Application of the Death Penalty in Narcotics Crime Cases: Human Rights and International Criminal Law Perspectives Yudi Krismen; Zulkarnain S; Riadi Asra Rahmad; Herniwati; Arief Fahmi Lubis
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6848

Abstract

The use of the death penalty in drug-related crimes remains a contentious issue globally, raising concerns about fundamental human rights and policies designed to curb drug trafficking. While some countries retain the death penalty as a tool to address drug offenses, citing its deterrent effect and its role in protecting public health, the human rights viewpoint strongly challenges such practices, focusing on the sanctity of the right to life. International legal frameworks set limits on the death penalty's application and urge states to refrain from actions deemed inhumane and ineffective. This article explores the implementation of the death penalty for drug crimes, considering both human rights perspectives and its relationship with international criminal law.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
Criminal Law Protection for Demonstrators from Repressive Actions by Authorities Samuji; Andi Wahyuddin Nur; Zulkarnain S; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8950

Abstract

Demonstrations represent a tangible form of freedom of expression and opinion, which are fundamental elements of a democratic system. In Indonesia, this right is constitutionally guaranteed and further regulated under Law No. 9 of 1998 concerning the Freedom to Express Opinions in Public. However, in practice, the implementation of this right often clashes with repressive actions by security forces. The excessive use of force, unlawful arrests, and acts of violence against protesters illustrate the weak legal protection afforded to citizens exercising their constitutional rights. Such circumstances raise serious concerns regarding the enforcement of human rights and the rule of law in Indonesia. This article aims to analyze the criminal law protection afforded to demonstrators from repressive actions by law enforcement officers who exceed their authority. The discussion examines the national legal framework, the principles of criminal liability for officers, and mechanisms for fair and proportional law enforcement. The study adopts a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The findings indicate that repressive acts by officers may constitute criminal offenses when they violate the principles of legality and proportionality in the use of force. Furthermore, the state bears a constitutional obligation to provide effective legal protection for citizens who become victims of such abuses of power. Therefore, a stronger system of accountability and oversight is essential to ensure that citizens’ rights to peaceful assembly and expression are genuinely protected within Indonesia’s legal framework.
Co-Authors Amelia Gresya Pasaribu Andi Wahyuddin Nur Arief Fahmi Lubis Budi Handayani Christina Bagenda Daffa Fadhil Maulana Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Hermin Andi Magga Herniwati Johari Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Maria Alberta Liza Quintarti Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muchamad Taufiq Nopiana Mozin Riadi Asra Rahmad Samuji Yudi Krismen Yulianis Safrinadiya Rahman