JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
210 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN SEDIAAN FARMASI (KOSMETIK) TANPA IZIN EDAR DARI BPOM RI DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1172
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Penegakan Hukum Terhadap Sirkulasi Persiapan Farmasi (kosmetik) tanpa Izin Edar dari BPOM RI Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang ingin melihat korelasi antara hukum dan masyarakat secara langsung, sehingga mampu mengungkap efektifitas dan implementasi dalam penerapan hukum di masyarakat. Adapun hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan. Pertama, penegakan hukum tidak optimal untuk peredaran sediaan farmasi (kosmetika) tanpa izin edar dari BPOM RI berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Provinsi Riau. Kedua, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum adalah tidak adanya sanksi pidana terhadap pengguna kosmetik tanpa izin edar.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1173
<![CDATA[Kedudukan objek perjanjian kendaraan bermotor masih dimiliki oleh Debitur akan tetapi dimana kreditur dalam hal ini mempunyai surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminan belum dilunasinya pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh debitur. Pengalihan hutang dari kreditur lama terhadap kreditur baru tidak merubah objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dimana objek benda masih pegang oleh debitur. Upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan dengan cara musyawarah, namun jika tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap.]]>
<![CDATA[POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Yupidus Yupidus]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Happy Christian Hutapea]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1370
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana perkebunan. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research, yang menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan konseptual dan historis. Kesimpulan yangdapat diambil dari penelitian ini penulis uraikan berupa pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perkebunan memiliki banyak kelemahan dalam komposisi pasalnya, sehingga menimbulkan permasalahan yang baru saat pelaksanaannya. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perkebunan di Indonesia.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Wahyu Rizqy Yusmanita]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1372
<![CDATA[Dalam beberapa dekade belakangan ini praktek penjatuhan hukuman mati kembali mencuat sebagai bahan-bahan diskusi yang hangat untuk diperdebatkan. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek ekskusi mati. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menetang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh dari pada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera karena sering kejahatann dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Raja Desril]]>;
<![CDATA[Ainun Sari]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1373
<![CDATA[Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN ]]>
<![CDATA[Tabah Santoso]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1374
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk megetahui kewenangan dan konsep ideal Hakim Praperadilan dalam memutus memerintahkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP) Bank Century. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sah hakim praperadilan memutus memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan proses hukum dan menetapkan tersangka baru kasus korupsi bank century sepanjang putusan itu tidak dimaknai sebagai upaya / tindakan mencampuri kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.]]>
<![CDATA[PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PADA MASYARAKAT DESA SENAMANENEK ]]>
<![CDATA[Sampe Sitorus]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1375
<![CDATA[Salah satu Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang merupakan realisasi dari Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) UU BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam hal ini PTPN V telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial didalam masyarakat sekitar perusahaan. Rumusan masalah dalam hal penyaluran PKBL adalah apakah penerapan PKBL telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan apakah penerapan PKBL oleh PTPN V dapat meningkatkan ekonomi sosial masyarakat. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penilitian sosiologis. Penelitian ini dilakukan di sekitar Kebun Sei Kencana yaitu Desa Senamanenek. Dimana dalam penyaluran PKBL oleh PTPN V kepada Masyarakat Desa Senamanenek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.]]>
<![CDATA[USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Raihana Raihana]]>;
<![CDATA[Tri Wahyuni Lestari]]>;
<![CDATA[Asrizal Asrizal]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1376
<![CDATA[Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-niali hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan pertimbangan nilai-niali hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konsitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.]]>
<![CDATA[PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Nurafriani Putri]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1377
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaruan terhadap penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga penyelesaian di pengadilan. Implikasi dari diversi ini untuk mengalihkan proses peradilan pidana, dan peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice.]]>
