cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 220 Documents
 7   8   9   10   11 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Riyanda Elsera
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2464

Abstract

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tujuan penulisan Tesisi ini, yakni; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , Kedua, Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tertier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan.
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH DI PROVINSI RIAU Yosi Mandagi
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2465

Abstract

Pelayanan jasa dan kredit perbankan, dalam bentuk Bank Garansi salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan, termasuk perjanjian penanggungan hutang. Penerbitan Bank Garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “ jaminan lawan “(counter guarantee/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi
PERLINDUNGAN HUKUM KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Ibnu Rizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2466

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada saat ini terhadap tanaman kopi liberika rangsang yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dan mengetahui bentuk gagasan atau konsep ideal yang dicita-citakan bagi perlindungan Indikasi geografis kopi liberika rangsang Meranti. Penelitian karya tulis ini merupakan penelitian normatif empiris yang dalam penelitiannya mengkaji dari implementasi peraturan yang ada terhadap ketentuan hukum serta melihat secara faktual terhadap fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, penerapan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman pelaksanaan dari ketentuan apakah sudah berjalan secara patut atau tidak, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas secara sistematis dan mengkajinya tentang perlindungan hukum terhadap kopi liberika rangsang meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan lokasi penelitian dilakukan di ibukota dari Kabupaten Kepulauan Meranti yakni di kota Selatpanjang, karena komunitas petani yang mengajukan Indikasi geografis berkedudukan di Kota Selatpanjang, dan juga karena kedudukan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kota Selatpanjang.
KEWENANGAN AJUDIKASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Zsa Zsa Bangun Pratama
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2467

Abstract

Dalam Undang-Undang Ombudsman tidak ditemukan fungsi Ombudsman sebagai lembaga peradilan. Tetapi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Jenis Penelitian adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Bahwa kewenangan ajudikasi Ombudsman hanya diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Pelayanan Publik namun tidak terdapat pada Undang-Undang Ombudsman. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, menunjukkan masih adanya kekosongan hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif Indra Fatwa
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2480

Abstract

Abstract This research is a normative study, taking into account and referring to the laws and regulations and decisions of the related Constitutional Court. The problems examined are: First, does the Constitutional Court have the authority to make decisions that are positive legislature? Second, whether the reasons and considerations of the Constitutional Court judges made a positive legislature decision in decision No. 14 / PUU-XI / 2013? The results showed that: a. The Constitutional Court is normatively not authorized to issue positive legislature decisions. However, on the basis of efforts to bring substantive justice to the community, in several decisions the Constitutional Court Judges felt the need to make legal breakthroughs. b. The reasons and considerations of the Constitutional Court Justices in the decision No. 14 / PUU-XI / 2013 to make a regulatory decision is a consideration of insufficient time for legislators to make new rules if the decision is carried out at that time. Given that the General Election stage was already underway.
PENGATURAN PENCEGAHAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM KEGIATAN INVESTASI USAHA Muhammad Fathra Fahasta Fathra
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2481

Abstract

Evil is an act committed by a person or group of persons whose nature harms others. At this time the crimes are much developed either in the form of Corruption, Narcotics or other crimes. Along with the level of crime, the Government seeks to do the prevention and eradication with the rules of law to overcome it. Then from that writer do research about Stipulation of Money Result Of Crime In Business Investment Activity, this arise from writer observation either through mass media, development of crime rate of various forms lost the origin of crime in good way in the form of activity of Business Investment, join in Capital Market etc.
TINJAUAN HUKUM ATAS DIBATALKANNYA AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP BPHTB YANG TELAH DIBAYARKAN Miftahur Rachman
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2482

Abstract

This study, entitled this study, aims to determine the legal consequences of the cancellation of the deed of sale and purchase of land rights that were canceled by a court decision and the consequences for the acquisition of land and building rights fees (BPHTB) that had been paid. This research is normative juridical research. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are: First, the result of the cancellation of the sale and purchase deed which was canceled by the court decision resulted in the withdrawal of the BPHTB having no legal basis again, so that BPHTB restitution should be carried out by the taxpayer or the party concerned. Second, the legal protection given to taxpayers or parties for restitution of BPHTB is by submitting objections or requests to the local regional government which is given the authority to the BKAD of each region
EKSISTENSI PLURALITAS DALAM PIAGAM MADINAH Raihana
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2518

Abstract

The existence of plurality in the Medina Charter describes the plurality of the city of Medina, both topographically and socially, culturally, and religion which is marked by the existence of relations between Muslims and non-Muslims (Jews and Muslims) through a reciprocal agreement on the recognition of their respective religions. This shows the figure of the Prophet Muhammad SAW as a big siasiy (diplomat), wise in establishing community ties (republic / jumhuriyah) which are conditional with Islamic values. These Islamic values are implemented inclusively, including; the value of community equality and unity, freedom, religious tolerance, help, help, and defend the persecuted, deliberation, justice, equality of rights and obligations, neighborliness, defense and peace, amar makruf and nahi munkar, piety, and leadership.
APLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEGIATAN USAHA BUMN Rahmi Yuniarti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2531

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku ekonomi nasional harus diatur dengan suatu peraturan-undangan agar tidak mengarah pada pelampauan wewenang atau penyelahgunaan wewenang sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai peranan Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait hak monopoli berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah Bagaimana Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Bagaimana Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif
KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2532

Abstract

Pada era teknologi sekarang ini, semakin banyak terjadinya kejahatan dalam bidang teknologi atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Crime, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut selalu berkembang setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus Cyber Crime tersebut tentu meresahkan masyrakat, sehingga diciptkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang ITE tersebut, ada banyak kasus-kasus kejahatan siber yang tidak ada perlindungan hukumnya sehingga hal ini membuat adanya kekosongan hukum.

Page 9 of 22 | Total Record : 220

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026) Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue