JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
220 Documents
<![CDATA[PENAFSIRAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Fuad Santoso]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1698
<![CDATA[Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang menafsirkan Tim Pemeriksa Kesehatan berwenang untuk menyatakan calon peserta Pilkada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada. Sedangkan menurut tafsiran Mahkamah Agung, tim tersebut hanya berwenang menyatakan ada atau tidaknya disabilitas serta sejauh mana disabilitas tersebut, bukan menyatakan calon peserta Pilkada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menafsirkan penyandang disabilitas terhalang untuk mendapatkan hak politik. Sedangkan menurut Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pekanbaru, penyandang disabilitas tidak terhalang untuk mendapatkan hak politik. Pengaturan hukum yang ideal terhadap pembatalan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan oleh KPUD adalah: Pembentuk undang-undang tegas menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan hanya berwenang menyatakan ada atau tidaknya disabilitas.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI ]]>
<![CDATA[Herfio Zaki]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1699
<![CDATA[Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat yang harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat pola-pola perilaku atau kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah pembakaran lahan dan hutan yang terjadi khususnya di kota Dumai merupakan suatu kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan untuk diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum]]>
<![CDATA[PRAKTEK PERKAWINAN ADAT JUJURAN DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Aksar Aksar]]>;
<![CDATA[Triwahyuni Lestari]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1700
<![CDATA[Praktek perkawinan adat jujuran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Riau serta ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam menyikapi pemberian uang hangus dari aspek teoritis dan prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat perskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi dan wawancara (interview). Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian uang hangus yang merupakan inti dilaksanakannya adat jujuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau, jika dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka pemberian uang hangus di dalam adat jujuran mempunyai kekuatan dan akibat hukum, yaitu membuat suatu proses akad perkawinan menjadi rumit, tertunda, dan bahkan dapat membatalkan perkawinan. Padahal, sah atau batalnya suatu perkawinan sudah diatur jelas di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemberian uang hangus tidak dikenal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, serta praktek perkawinan adat jujuran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Mahendra Yudhi]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1701
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dan untuk mengetahui orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anaknya. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini penulis uraikan berupa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas mengharuskan terpenuhinya syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, namun hendaknya tetap memperhatikan perkembangan psikologi jiwa anak. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERUBAHAN SNI BERAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN DAN MEMPERJUALBELIKAN BERAS CAMPUR DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Prihadi Tri Saputra]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1702
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembuktian Tindak Pidana Mengedarkan, dan Memperjualbelikan Beras Campur dan Kebijakan Perubahan SNI Beras Dari Sukarela Menjadi Wajib Dalam Pembuktian Tindak Pidana Mengedarkan dan Memperjualbelikan Beras Campur Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian Tindak Pidana Mengedarkan, dan Memperjualbelikan Beras Campur bahwa penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penanganan perkara tindak pidana perlindungan konsumen dalam hal ini mengedarkan dan memperjualbelikan beras campur dapat dilanjutkan dikarenakan ditemukannya alat bukti berupa adanya dokumen perjanjian dari para pihak, peraturan yang mengatur tentang mengedarkan dan memperjualbelikan beras campur yang belum memberikan kepastian hukum sehingga upaya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen dalam hal mengedarkan dan memperjualbelikan beras campur.]]>
<![CDATA[TAWARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU PARADIGMA PROFETIK ]]>
<![CDATA[Elviandri Elviandri]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1703
<![CDATA[Hampir setiap tahun kebakaran lahan dan hutan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selama penegakan hukum kebakaran hutan masih menggunakan pendekatan postivistik, maka keadilan yang didambakan akan semakin absurt dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan paradigma profetik menurut penulis dapat memecahkan kebuntuan itu. Paradigma profetik dalam penegakan hukum dimulai dengan pembinaan penegak hukum melalui kecerdasan spiritual yang ditawarkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. Pendekatan yang mereka gunakan adalah dengan mengenalkan berpikir spiritual (spiritual tinking). Melalui kecerdasan spiritual (spiritual quition), akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultime intelegent) sehingga dapat menerabas garis-garis formalisme (existing rule) menuju trasedental yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate truth). Pembinaan hakim dengan pendekatan SQ sesuai dengan amanat tugas seorang hakim yang menjatuhkan keputusan berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tugas yang dijalankan seorang hakim adalah tugas spiritual dengan mengatasnamakan Tuhan dan Keadilan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Riki Saputra]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v4i2.1705
<![CDATA[Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau ditinjau dari pembuktian dan pola penghitungan unsur kerugian keuangan negara adalah belum terdapat keseragaman. Ketidakseragaman tersebut dapat ditinjau dari masih ada penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung sendiri oleh lembaga penegak hukum, kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK, dan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP. Tidak terdapat disparitas pemidanaan terhadap diterapkan atau tidak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau karena terhadap kerugian keuangan negara yang tidak dihitung oleh BPK, hakim yang mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak menjatuhkan putusan bebas. Atau dengan kata lain, kerugian keuangan negara yang tanpa dihitung oleh BPK, tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Konstruksi berpikir Hakim dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Dara Yanita Haq]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2461
<![CDATA[Establishment of special laws that are outside the sectoral specific Criminal Code. Each rules according to the sector. This condition has the potential of one another. To determine which Special Law is applied, then the principle of lex specialis systematisch or systematic specificity applies. in the decision of the issued verdict, the decision of the decision that did not include the principle of lex specialis systematisch was not included. Where the principle of lex specialis systematisch must be applied to the verdict. How to determine the difference in assessment in applying the principle of lex specialis systematisch is because of a different understanding of State Financial Losses by law enforcers relating to their attitudes and judgments.]]>
<![CDATA[BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE ]]>
<![CDATA[Fadilah Raskasih]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2462
<![CDATA[This study aims to determine the limitations of freedom of expression through electronic media viewed from the perspective of Human Rights associated with criminal acts, and to recognize the ideal arrangement of freedom of expression limitations through electronic media. This study uses a doctrinal type of research. The results of the study show that the Human Rights and the prevailing laws and regulations relating to freedom of expression, must be balanced. So the current regulations regarding the freedom of expression are deemed necessary. However, it requires a more detailed explanation concerning several categories that are considered as violations of Human Rights against others.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BARANG BUKTI SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI ASPEK KEPERDATAAN ]]>
<![CDATA[Juanda Sitorus]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2463
<![CDATA[Position of Evidence Confiscated Corruption Crime in Review of Civil Aspects that in the mechanism of seizure of assets through criminal law, in principle the position of third parties is those parties other than the perpetrators / intellectuals of a corruption case, and related to confiscation aimed at assets that have been transferred ownership to a third party then if the assets are seized from a third party, the third party concerned must prove that the acquisition of the asset is based on the acquisition of good faith. Implementation of Asset Seizure from Transferred Corruption Results Ownership of Third Parties that seizure of objects related to a criminal act of corruption has become a legal requirement in order to uphold law and justice, so that the act of seizing assets resulting from a crime committed against assets belonging to the perpetrators of crime Upun assets that have switched ownership to third parties are very urgent, considering that aside from the need for evidence at the trial, the evidence that is confiscated is also intended to recover state financial losses resulting from corruptionthe criminal acts of corruption he did together with other actors.]]>
