Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Articles
171 Documents
<![CDATA[Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel ]]>
<![CDATA[Tobroni, Faiq -]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38835
<![CDATA[Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscyaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertjuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumpahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.]]>
<![CDATA[Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[syaif, maslul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.39287
<![CDATA[The implementation of moot court practice is an activity that is commonly carried out in university. However, sometimes this implementation is not carried out comprehensively because it is not handled by training of moot court in which training is provided on how the main points of procedural law are. In this service activity, a moot court practice training was held for students of the Shari'ah Faculty of Univeritas Darussalam, Gontor, Magelang Campus. Servis activity is intended to provide knowledge of the main points in civil procedural law and the preparation of case lawsuits. The results of this servis activity are first, the increase in the knowledge of the participants in the service of civil procedure law and the ability of participants in preparing case files Pelaksanaan praktek peradilan semu merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di perguruan tinggi. Namun, terkadang pelaksanaan ini tidak dilakukan secara komprehensif karena tidak diawali dengan pelatihan praktek peradilan semu yang didalamnya diberikan pelatihan bagaiamana pokok-pokok hukum acara. Pada kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan pelatihan praktek peradilan semu bagi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pokok-pokok hukum acara perdata dan penyusunan berkas gugatan perkara. Hasil dari pengabdian ini adalah pertama, meningkatnya pengetahun peserta pengabdian dalam pokok-pokok hukum acara perdata dan kedua, kemampuan peserta penyusunan berkas gugatan perkara.]]>
<![CDATA[Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma ]]>
<![CDATA[ARYAPUTRA, MUHAMMAD IFTAR]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40009
<![CDATA[Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan agar terwujud suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan hukum menurut ketentuan UU Bantuan Hukum adalah anggota masyarakat miskin. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari ketidakpahaman, ketidaktahuan, sampai keengganan berhubungan dengan kerumitan prosedur, menjadikan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui ogranisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan stake holder terkait, agar dapat mengoptimalkan peran bantuan bagi masyarakat miskin.]]>
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Latif, Martitah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40247
<![CDATA[The focus of this service activity is to provide information (transfer of knowledge) about how the target community, in this case, Selorejo Village officials, Girimarto, Wonogiri, make village fund regulations that underlie the programs and activities for village development. The Selorejo Village Government has a desire to help people in need by assisting in the form of money through savings books for the community in the form of disaster management accounts. The poverty alleviation institution in Selorejo has built through the village budget. However, it has encountered obstacles in its implementation to the community due to a lack of legal rule. The village government hopes that there is a legal instrument to support the Selorejo Village Government policy to create its people's welfare through the social sector. This service results show that the problem of village capacity is a serious concern to be increased in the implementation of new, accountable, and participatory village development programs.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang ]]>
<![CDATA[Widanarti, Herni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40257
<![CDATA[Tingginya jumlah perkawinan di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Kopi, Kamu, dan Kita: Potret Peningkatan Pemahaman Konsep Legal Protection bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis di Desa Tlahap Kledung Temangggung Berbasis Multi-Sektoral ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>;
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41459
<![CDATA[Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41983
<![CDATA[Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.]]>
<![CDATA[Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah ]]>
<![CDATA[Salam, Syukron]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>;
<![CDATA[Sastroatmodjo, Sudijono]]>;
<![CDATA[Fidiyani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42124
<![CDATA[Usaha Kecil Mikro Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. UMKM ini menjadi bentuk usaha yang cukup besar di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang belum sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKMnya. Adanya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang dan merek bagi produk UMKM. Melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang merupakan suatu keharusan karena pentingnya pemahaman mengenai perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi produk UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang sebagai bentuk payung hukum yang juga menjaga nilai ekonomi dari suatu produk UMKM yang akan membantu meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat pengelola UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang yang mana diharapkan dapat sadar akan pentingnya perlindungan merek dan rahasia dagang bagi produk UMKM sebagai penunjang peningkatan nilai ekonomi daerah. Metode yang digunakan dalam mengatasi persoalan mengenai kurang sadarnya masyarakat Desa Lerep Kabupaten Semarang akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terkhususkan pada Merek dan Rahasia Dagang terhadap produk UMKM mereka adalah melalui pembinaan atau sosialisasi pengenalan Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Rahasia Dagang sebagaimana merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai definisi dari merek dan rahasia dagang, bagaimana pentingnya suatu produk dilindungi Merek dan Rahasia Dagangnya secara legal, bagaimana prosedur mendaftarkan perlindungan Merek dan Rahasia Dagang suatu produk, siapa yang berhak mendaftarkan produk ke dalam perlindungan Merek dan Rahasia Dagang, serta perbuatan apa saja yang dapat menghilangkan hak atas perlindungan Merek dan Rahasia Dagang bagi suatu produk.]]>
<![CDATA[Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter) ]]>
<![CDATA[Masyhar, Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.42275
<![CDATA[One of the important factors in the efforts to deradicalise the ex prisoners of terrorists (ex-terrorists) is the acceptance of the community to return to a normal life in the midst of their community interactions. To live a normal life in the midst of society, decent work is also needed to support daily needs. In general, ex-terrorist - after undergoing their crimes - find it difficult / difficult to start a new life by working like a community. Jobs that are often their choice are home entrepreneurs / home industry and culinary businesses. In running this business, they often stumble over the legality of their business. Business legality is very important to provide the initial foundation for the establishment of the business concerned. For home-based entrepreneurs, a business license is needed, even a trademark for the products they produce. As for the culinary business, legality is required in relation to location leases, agreements with third parties and others.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>;
<![CDATA[Kusumaningrum, Rahayu]]>;
<![CDATA[Putra, Septeryan Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): . ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.42505
<![CDATA[Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,87 juta orang. Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melakukan investasi, hal ini di tunjukkan dari masih banyaknya orang yang mencari pekerjaan, yang mengakibatkan tidak pernah terfikirnya untuk melakukan investasi terutama untuk masa depan. Perlu adanya optimalisasi program investasi dengan cara melakuakan pelatihan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sebelum melakukan investasi, saat proses investasi hingga sudah memasuki masa purnakerja. Untuk sebelum melakukan invetasi tentunya perlu adanya pemilihan investasi yang tepat, wawancara yang sesuai dengan jatidiri dan lain-lain. Sedangkan saat melakukan investasi dan setelah investasi adalah pelatihan di bidang hak-hak yang seharusnya diterima oleh investor agar dapat tetap sejahtera meskipun sudah tidak bekerja lagi. Pengabdian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Pengabdian dilakukan di lapangan lokasi yang pengabdi anggap relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang validitas dari hasil Pengabdian sebagai keluaran yang bermanfaat. Dengan menerapkan kompetensi tersebut di lokasi sasaran demi mengetahui kemanfaatannya. Sehingga akan terjadi sinegritas antara perusahaan dan calon investor.]]>
