cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
+6285226217973
Journal Mail Official
jphi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNNES GEDUNG K LANTAI 1, SEKARAN, GUNUNGPATI, SEMARANG, JAWA TENGAH
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26548305     EISSN : 26548313     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 11   12   13   14   15 
Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh Ali; Puspoayu, Elisabeth Septin; Ronaboyd, Irfa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42551

Abstract

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada hand sanitizer yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.
Pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik di Kepolisian Resort Karawang Pura, Margo Hadi; Nuryadi, Deni; Carudin, Carudin
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42954

Abstract

Kuliah Kerja Nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun social. Berdasarkan situs Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dapat diketahui bahwa terdapat total 11.205 laporan masyarakat mengenai kejahatan siber yang terjadi, Kasus terbanyak di daerah Karawang yang berhubungan dengan kejahatan siber adalah kasus penipuan. Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kejahatan siber merupakan kejahatan yang cukup serius. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan pengebadian untuk melakukakn proses pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik Di Kepolisian Resort Karawang. Metoda Pelaksanaan pengabdian dilakukan secara daring mengingat di Tahun 2020 sedang dalam masa Pandemi, sehingga dilaksanakan dari tempat tinggal setiap mahasiswa. Dengan tujuan mahasiswa dan mitra kepolsian dapat lebih memahami penindakan kejahatan teknologi informasi terutama dalam hal pembuktian.
Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang Kurniawan, Kukuh Dwi; Indri Hapsari, Dwi Ratna; Fajrin, Yaris Adhial
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.43285

Abstract

Tanah merupakan objek penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi masyarakat di Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang sebagai mitra pengabdian ini. Selain memiliki aspek ruang, tanah juga mengandung aspek hukum sehingga selain sebagai tempat bermukim tanah juga akan berkaitan dengan hak seseorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Memperhatikan hal tersebut maka tanah perlu untuk didaftarkan sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat sekaligus upaya membantu pemerintah dalam pendataan bidang tanah di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat mitra, yakni belum terdaftarnya tanah yang mereka miliki, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Memperhatikan permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanah tersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarkat mitra.
Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan Hidayah, Nur Putri; Komariah, Komariah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.44685

Abstract

Kabupaten Malang adalah kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi, berdasarkan hasil survey BKKBN. Secara legal formal, hal ini terjadi karena Pasal 7 (2) UU No.1/1974 tentang perkawinan mengatur batas minimum usia perkawinan, berada di usia anak. Saat ini, usia minimum perkawinan sudah direvisi melalui UU No.16/2019. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman perihal usia minimum perkaiwinan dan dampak negative perkawinan usia anak, melalui kegiatan sosialiasi. Hasil sosialisasi, melalui indikator selisih nilai antara pretest dan postest menunjukan adanya penambahan tingkat pemahaman sebanyak 28%.
Perlindungan Pekerja Hiburan Terhadap Kedaulatan Tubuh Dengan Pendekatan Kapabilitas "Capability Approach" Di Kecamatan Bandungan Sugiarto, Laga; Astuti, Enny Puji; Kemala Dewi, Mentari Berliana; Salsabila, Retno Wulan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45076

Abstract

Perempuan merupakan kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban terhadap adanya perilaku kekerasan seksual dalam kondisi apapun dan waktu manapun, ancaman kekerasan seksual pula dapat terjadi di lingkungan kerja, lingkungan kerja berarti menjadi salah satu tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi perempuan, rasa aman berupa adanya intimidasi yang mengarah kepada ekploitasi (penjajahan) atas kadaulatan tubuh (seksualitas) perempuan, khususnya perempuan pekerja hiburan. Perempuan pekerja hiburan acapkali mengalami kekerasan seksual dari para pengguna jasa hiburan, sementara itu, pengguna jasa hiburan yang umumnya secara biologis dan ekspresi gendernya maskulin ketika mengalami transaksi berupa hal mendapatkan pelayanan dari perempuan pekerja hiburan acapkali bersamaan dengan keinginan melakukan ekspoitasi seksual, bukan berarti pengguna jasa dapat memperlakukan perempuan pekerja hiburan secara arbitrer, sehingga memicu kepada terjadinya kekerasan seksual, dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, perlu bagi para pihak membuat persetujuan timbal balik terlebih dahulu (consent) sebelum mengadakan kegiatan yang bersifat intim, sehingga tak ada satu pun pihak yang kelak merasa saling merugikan satu sama lain. Pemecahan permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja hiburan dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis budaya, adapun tim pengabdi bersama dengan mitra dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan Bandungan, Komunitas, dan Pendamping akan melakukan observasi dan wawancara dengan para korban, penyintas, saksi, dan keluarga untuk mendapatkan data primer yang reliabel dan kredibel berupa informasi secara langsung berdasarkan hasil pengalaman masing-masing pihak tersebut di atas. Berdasarkan dari hasil pengabdian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa ternyata sebagian besar dari subjek masih memiliki konsep diri yang negatif terutama berkaitan dengan profesi yang mereka jalani. Hasil konseling kelompok juga mengungkapkan bahwa masalah keamanan diri dari kekerasan yang terjadi masih menjadi hal yang membuat mereka merasa khawatir. Selain itu kurangnya pendidikan dan keterampilan menjadi alasan mengapa mereka sejauh ini mengurungkan niat untuk berganti profesi.
Creating Muhammadiyah 9 Malang Elementary School As A Children-Friendly School In Preventing Children To Be Victims Of Violence In School Environment Erdianti, Ratri Novita; Wasis, Wasis; Fatih, Sholahudin Al
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45087

Abstract

Child-friendly schools are a form of guaranteeing children's rights in the learning process at school. In building a child-friendly city, it is necessary to have a friendly school to make it happen. Muhammadiyah 9 Elementary School Malang City is a school that is about time to implement a child-friendly school. This service is carried out to turn Muhamadiyah 9 Elementary School into a child-friendly school by prioritizing children's interests as the main objective of learning during school. Through the process of mentoring, counseling, and consultation It is hoped that this service will be able to create a child-friendly school that is expected by all parties. With the participation of the Muhammadyah 9 Elementary School Malang, this service will be able to guarantee children's rights and in the end, one of the principles of protection in the form of the best interests of the child will be realized. . Thus the dedication will be beneficial for all parties, especially the Muhamadiyah elementary school 9 Malang city. Keywords: Child friendly schools, child protection, children's rights
Penyuluhan HUkum Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Fitri, Muhammad Syahrial; Hanafi, Hanafi; Nahdhah, Nahdhah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45215

Abstract

Abstract Road traffic and transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As part of the national transportation system, road traffic and transportation must be developed in their potential and role for realizing security, welfare, orderliness of traffic and road transportation in the framework of supporting economic development and development of science and technology, regional autonomy, and accountability of state administration. With regard to the issue of public legal awareness related to the importance of safe and orderly traffic for a culture of obeying traffic, especially among students, extension agents will carry out this legal counseling at SMK Negeri 2 Marabahan, Barito Kuala Regency. Observations made by the extension agents were that SMK Negeri 2 Marabahan was located right on the edge of the Trans Kalimantan Km highway. 24 or a road connecting the South Kalimantan region with Central Kalimantan. Most of the students go to school using two-wheeled vehicles (motorbikes) of various types and brands. But the phenomenon of awareness of the law of safe and orderly traffic is very lacking. This can be seen when leaving or coming home from school, it is not uncommon for students to speed, ride more than two people (3 people on a motorcycle), chat while driving simultaneously, use cellphones while driving, vehicles used are not up to standard (modification result) and various types of traffic violations committed. In the observations of the instructor, the above matters are often part of accident cases that often involve school students. Various factors that cause a lack of awareness about driving and traffic in an orderly and safe manner are a lack of understanding and knowledge as well as a lack of socialization or legal counseling to school students, especially in the Anjir Muara and Anjir Pasar areas, Barito Kuala Regency. The purpose of this service is to increase legal awareness and understanding of the students of SMKN 2 Marabahan, Barito Kuala Regency in understanding the importance of orderly and safe traffic in accordance with the legal rules in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. With the increased awareness and understanding of the law, it can minimize the number of violations and cases of traffic accidents involving school students.
Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Widiastuti, Anita Indah; Ayu, Adelia Setya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.47827

Abstract

The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimentation for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimentation rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.
Peningkatan Pemahaman Urgensi Merek Dagang di Alisa Pemalang Latifiani, Dian; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; Maya, Dyah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49556

Abstract

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Mitra Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (ALISA) daerah Pemalang menghimpun UMKM di daerah Pemalang untuk lebih berdaya (mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pendaftaran kekayaan inteleketual merek). Produk dari UMKM pemalang memiliki kekhasan kota pemalang telah banyak beredar dengan merek dagang yang merupakan brand dari produk UMKM seperti kamir dan ogel ogel. Merek sebagai bentuk perlindungan hukum belum sempurna bila belum di daftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Sehingga merek produk dapat ditiru dengan mudah oleh sesama UMKM dengan tidak mempertimbangkan kualitas produk dan berpengaruh pada omzet pendapatan yang turun. Permasalahannya masyarakat sasaran (pelaku UMKM) belum berpengetahuan tentang urgensi pendaftaran merek. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng ke populeran UMKM (sudah memiliki pasar bagus). Mitra Alisa Pemalang membutuhkan pelatihan tentang edukasi, percepatan, pendampingan penyusunan dan pendaftaran berkas merek sehingga solusi pengabdi berupa kegiatan edukasi sosialisasi tentang kekayaan intelektual merek. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: Sosialisasi yang bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Sosialisasi dierikan kepada perwakilan UMKM sejumlah 11 UMKM karena kegiatan dilakukan saat masa pandemi dengan protocol kesehatan ketat. Hasil sosialisasi berupa khalayak sasaran semula belum optimal dalam pemahaman urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual merek sehingga peningkatan pemahaman masyarakat UMKM Kabupaten Pemalang perlu dimaksimalkan. Pretest dan Post test dilakukan pada kegiatan.Peningkatan pemahaman pada masyarakat sasaran diukur dari rerata prosentase jawaban benar pada pre test 39 % menjadi 65% pada saat post test.
Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Larasati, Pradita Adila; Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49863

Abstract

Vaksinasi adalah proses pemberian imunisasi suntikan ketangan ataupun bisa melalui diteteskan ke dalam mulut yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan produksi antibodi pada tubuh yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Selain itu juga memiliki tujuan tertentu terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka antibodi yang ada pada tubuh kita menangkal atau mengurangi risiko sakit. Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksinya SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian. Masyarakat yang ditinggal di Desa Doplang Rt04 Rw05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saat ini masyarakat Desa Doplang sendiri masih kurang memahami tentang vaksinasi tersebut, sehingga warga masyarakat masih sangat ragu-ragu dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim KKN Desa Doplang dengan sasaran warga setempat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi program vaksinasi Covid-19.

Page 13 of 18 | Total Record : 171

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 4 No 1 (2021): . Vol 4 No 1 (2021): November Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem Vol 1 No 1 (2018) More Issue