cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
+6285226217973
Journal Mail Official
jphi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNNES GEDUNG K LANTAI 1, SEKARAN, GUNUNGPATI, SEMARANG, JAWA TENGAH
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26548305     EISSN : 26548313     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 12   13   14   15   16 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi Adhi, Yuli Prasetyo; Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Abstract

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek di Lapangan Martitah, Martitah; Yudhanti, Ristina; Sumarto, Slamet; Widiyanto, Widiyanto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): .
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.50942

Abstract

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemeberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Artikel ini mengklaim, bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.
Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu Riri Tri Mayasari; Susiyanto Susiyanto; Randy Pradityo; Rangga Jayanuarto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.48038

Abstract

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu masih belum sepenuhnya mampu melayani pendampingan hukum kepada masyarakat dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah anggaran yang didapat dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kesadaran pengurus tentang peningkatan akreditasi untuk lebih mengoptimalkan pendampingan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi detail kelemahan yang harus diatasi, agar banyaknya permohonan masyarakat yang meningkat setiap bulannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk mencari solusi permasalahan mitra, seperti Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bengkulu, kami mengadakan program kerja bersama mitra dalam rangka peningkatan edukasi dan pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mempersiapkan re-akreditasi yang lebih baik. Kata Kunci : Pendampingan, Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Akreditasi
Penerapan Hybrid Learning System di era Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Hak Belajar Anak Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas di Desa Padasugih Brebes Benny Sumardiana; Silvia Fergina; Siti Nurmala; Tiara Syifa Nanda; Nadya Nur Oktaviani
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.49910

Abstract

Pendidikan perlu menerima perhatian khusus karena termasuk salah satu amanat konstitusi yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tatanan pendidikan di Indonesia berubah semenjak adanya Covid-19. Solusi dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran tatap muka berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Besama (SKB) Empat Menteri, 20 November 2020. Pembelajaran Hybrid Learning System. Melalui Hybrid Learning System diharapkan pembelajaran dapat terus berjalan secara efektif dengan 3 model yang diterapkan yaitu melalui pembelajaran tatap muka, berbasis online, dan juga berbasis pada komputer. Kelompok Mahasiswa KKNT Unnes 2021 memiliki misi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang berdasarkan pada UU Sisdiknas dan rencana pelaksanaan program bimbingan belajar menggunakan Hybrid Learning System bagi para peserta didik Sekolah Dasar yang berada di Desa Padasugih.
Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Miftakhul Ihwan; Cahya Fadillah; Saktiani Nurul Hidayah; Benny Sumardiana
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.50011

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat. Pemenuhaan kebutuhan setiap masyarakat merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi seperti pemenuhan atas pangan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaaan, dan termasuk pemenuhan hak atas perumahan terkhusus pada masyakat miskin di Desa Luwungragi, Kabupaten Brebes. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin merupakan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ketersedian, keterjangkauan, layak huni, lokasi yang layak, layak secara budaya. Sehingga Prinsip Hak dasar ini sudah diakomodasi dalam hak atas perumahan yang diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Atas perumahan sudah diakui dalam berbagai hukum HAM Internasional. permasalahan bagaimana upaya pemenuhan hak asasi manusia atas rumah layak huni terhadap masyarakat miskin di desa luwungragi kabupaten brebes dan pelaksanaan pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan perumahan bagi masyakat miskin.
Pentingnya Penggunaan Merek Untuk Produk Makanan Ringan (Keripik) Bagi Masyarakat Teng Berlianty; Agustina Balik; Triska Demmatacco
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.50423

Abstract

The use of brands on the packaging of snack products (chips) to mark the product, as a means of promotion, to show the quality of the product and the origin of the product. Legal counseling on trademarks was delivered by a lecturer in the civil section of the Unpatti Faculty of Law to the Wotay Village community as an effort to provide education on the importance of using brands. In addition, using a mark provides guarantees of legal protection for business actors/mark owners through online trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights, Directorate General of Intellectual Property Rights.
Alternatif Forum Penyelesaian Sengketa Virtual Di Masa Transisi Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Antropologi Hukum Rini Fidiyani; Dewi Sulistianingsih; Yuli Prasetyo Adhi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.51612

Abstract

Sengketa dan konflik masa disrupti merupakan keniscayaan yang tak dapat dihindarkan terjadi dalam kehidupan disekitar kita. Masyarakat global bercirikan peduli atas informasi valid, menguasai teknologi informasi dan memiliki kaidah tersendiri. Salah satunya Lembaga Pendidikan menangani pembelajaran kejuruan bagi siswa-siswi di masa pandemic covid-19. Indonesia terpapar covid-19 sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan berdampak pada proses pembelajaran via virtual (online). Tujuan artikel ini sebagai kegiatan pegabdian, pertama; Faktor penyebab terjadi sengketa pembelajaran virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto; Kedua; Forum penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk mengatasi persiapan pembelajaran virtual (on line) dan hybrid luring (offline) dan virtual (online) bagi siswa oleh guru dan pimpinan sekolah di masa transisi pandemic covid 19 di SMK Bakti Purwokerto. Kegiatan pengabdian ini diawali pra survey dan Kerjasama mitra untuk memetakan masalah dan kebutuhan mendasar Lembaga mitra selanjutnya inventarisasi peraturan perundangan dan studi Pustaka untuk mendatangi kelokasi Lembaga mitra berupa edukasi, pendampingan dan sebar angket responden. Kegiatan pengabdian ini dilakukan berhubung pandemic covid-19 berdampak terhadap dunia Pendidikan dan bertujuan memberikan alternatif solusi via temuan data pada forum penyelesaian sengketa. Kata kunci: penyelesaian sengketa, pandemic covid-19, virtual
Pendampingan Bipartit Dalam Kasus Ketenagakerjaan Rachmatika Lestari; Rosa Maulida Wirna; Farhan Deka Fahreza; Cut Ali Sahbana
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53186

Abstract

Abstrak Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan Abstract This community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. Keywords: mentoring; bipartite; employment case
Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Irawaty Irawaty; Rahayu Fery Anitasari; Andry Setiawan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53495

Abstract

Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), salah satunya melalui pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS tersebut. Pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk dapat memberikan wawasan mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan dilaksanakan pada Bulan September secara daring dengan peserta sebanyak 30 orang. Para peserta adalah anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha dan yang tertarik untuk memiliki usaha. Acara dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode reflektif, ceramah, dan tanya jawab/diskusi. Berdasarkan umpan balik yang diberikan melalui kuesioner, 29 peserta menyatakan mendapatkan pemahaman mengenai tata cara mendapatkan NIB melalui OSS. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan diseminasi berjalan cukup efektif. Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK, Online Single Submission (OSS)
Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19 Nur Putri Hidayah; Fitria Esfandiari
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i1.53774

Abstract

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini berada diangka 38, naik empat poin sejak 2014 yang berada di angka 34. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Salah satu cara melalui pembelajaran dengan media video mapun poster. Metode ini digunakan karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan pertemuan tatap muka tidak mungkin dilakukan. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar dan kantin kejujuran dapat dijadikan sarana dan prasarana praktik siswa dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil.

Page 14 of 18 | Total Record : 171

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 4 No 1 (2021): . Vol 4 No 1 (2021): November Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem Vol 1 No 1 (2018) More Issue