Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Articles
171 Documents
<![CDATA[Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel ]]>
<![CDATA[Tobroni, Faiq -]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.38835
<![CDATA[Kehadiran sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan keniscyaan dalam reformasi di bidang hukum. Seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi, perubahan pelaporan LHKPN secara manual menjadi berbasis web e-LHKPN bertjuan mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel dengan cara yang mudah dan praktis. Tetapi, kenyataannya terdapat keadaan di mana harapan akuntabilitas tersebut terkendala karena kebelumpahaman Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) atas fungsi dari beberapa Bagian Fitur dalam sistem e-LHKPN. Pengabdian dengan pendekatan asistensi ini telah menjadikan beberapa PN/WL sebagai sasaran pengabdian. Sebagai hasilnya, pendampingan ini telah membantu PN/WL memahami pengaruh hubungan antara pengisian (Bagian 4) Harta dengan pengisian (Bagian 5) Penerimaan atau (Bagian 6) dalam sistem e-LHKPN tersebut untuk mewujudkan pelaporan yang akuntabel.]]>
<![CDATA[Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata ]]>
<![CDATA[syaif, maslul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.39287
<![CDATA[The implementation of moot court practice is an activity that is commonly carried out in university. However, sometimes this implementation is not carried out comprehensively because it is not handled by training of moot court in which training is provided on how the main points of procedural law are. In this service activity, a moot court practice training was held for students of the Shari'ah Faculty of Univeritas Darussalam, Gontor, Magelang Campus. Servis activity is intended to provide knowledge of the main points in civil procedural law and the preparation of case lawsuits. The results of this servis activity are first, the increase in the knowledge of the participants in the service of civil procedure law and the ability of participants in preparing case files Pelaksanaan praktek peradilan semu merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di perguruan tinggi. Namun, terkadang pelaksanaan ini tidak dilakukan secara komprehensif karena tidak diawali dengan pelatihan praktek peradilan semu yang didalamnya diberikan pelatihan bagaiamana pokok-pokok hukum acara. Pada kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan pelatihan praktek peradilan semu bagi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pokok-pokok hukum acara perdata dan penyusunan berkas gugatan perkara. Hasil dari pengabdian ini adalah pertama, meningkatnya pengetahun peserta pengabdian dalam pokok-pokok hukum acara perdata dan kedua, kemampuan peserta penyusunan berkas gugatan perkara.]]>
<![CDATA[Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma ]]>
<![CDATA[ARYAPUTRA, MUHAMMAD IFTAR]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40009
<![CDATA[Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan salah satu ciri dari sebuah negara hukum. Sebuah negara hukum harus mampu menghadirkan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan agar terwujud suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi segenap orang. Jaminan terhadap hak-hak konstitusional merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang status sosial yang dimiliki. Salah satu bentuk jaminan terhadap hak-hak konstitusional diimplementasikan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Sasaran dari bantuan hukum menurut ketentuan UU Bantuan Hukum adalah anggota masyarakat miskin. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang tidak/belum memanfaatkan bantuan hukum, dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari ketidakpahaman, ketidaktahuan, sampai keengganan berhubungan dengan kerumitan prosedur, menjadikan bantuan hukum tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan anggaran bagi masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan kasus hukum melalui program bantuan hukum. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui ogranisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan stake holder terkait, agar dapat mengoptimalkan peran bantuan bagi masyarakat miskin.]]>
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Latif, Martitah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40247
<![CDATA[The focus of this service activity is to provide information (transfer of knowledge) about how the target community, in this case, Selorejo Village officials, Girimarto, Wonogiri, make village fund regulations that underlie the programs and activities for village development. The Selorejo Village Government has a desire to help people in need by assisting in the form of money through savings books for the community in the form of disaster management accounts. The poverty alleviation institution in Selorejo has built through the village budget. However, it has encountered obstacles in its implementation to the community due to a lack of legal rule. The village government hopes that there is a legal instrument to support the Selorejo Village Government policy to create its people's welfare through the social sector. This service results show that the problem of village capacity is a serious concern to be increased in the implementation of new, accountable, and participatory village development programs.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang ]]>
<![CDATA[Widanarti, Herni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.40257
<![CDATA[Tingginya jumlah perkawinan di kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Kopi, Kamu, dan Kita: Potret Peningkatan Pemahaman Konsep Legal Protection bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis di Desa Tlahap Kledung Temangggung Berbasis Multi-Sektoral ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>;
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41459
<![CDATA[Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[fibrianti, nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.41983
<![CDATA[Belum dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan marak terjadi perbuatan kekerasan seksual terutama terhadap anak di bawah umur. Ini dikarenakan belum ada ketentuan yang memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi jika korban berstatus anak dibawah umur. Anak di bawah umur belum bisa mengetahui batasan hak yang dia miliki dalam hal ini adalah hak terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang termasuk keluarga dekat. Keterbatasan pemahaman hak ini diakibatkan karena anak masih berada dibawah usia kedewasaan. Siswa Taman Kanak Kanak merupakan siswa dibawah umur yang menjadi salah satu kalangan paling rentan terhadap kekerasan seksual. Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visulisasi dengan penanyangan video animasi dan gerak tarian sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.]]>
<![CDATA[Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter) ]]>
<![CDATA[Masyhar, Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i1.42275
<![CDATA[One of the important factors in the efforts to deradicalise the ex prisoners of terrorists (ex-terrorists) is the acceptance of the community to return to a normal life in the midst of their community interactions. To live a normal life in the midst of society, decent work is also needed to support daily needs. In general, ex-terrorist - after undergoing their crimes - find it difficult / difficult to start a new life by working like a community. Jobs that are often their choice are home entrepreneurs / home industry and culinary businesses. In running this business, they often stumble over the legality of their business. Business legality is very important to provide the initial foundation for the establishment of the business concerned. For home-based entrepreneurs, a business license is needed, even a trademark for the products they produce. As for the culinary business, legality is required in relation to location leases, agreements with third parties and others.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Produk Bolu Kopi Dan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Lobang ]]>
<![CDATA[Pangesti, Delia]]>;
<![CDATA[Apriliyanto, Muhamad Syahrul]]>;
<![CDATA[L., Khasanah S.]]>;
<![CDATA[Nugroho, Harry]]>;
<![CDATA[Sulistianingsih, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.35547
<![CDATA[Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk ikut berkiprah dalam pemberdayaaan masyarakat dalam bentuk pendampingan. KKN dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang ada di desa dengan dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang akan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program KKN ini diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Lobang Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagai mitra maka Tim KKN UNNES melakukan langkah-langkah rencana kegiatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan inovasi pengolahan Kopi. Kegiatan pelatihan membuat bolu kopi dimulai dengan mengundang kelompok Ibu PKK dan Wanita Tani sebagai sasaran utama. Harapannya agar mereka mempunyai bekal dalam mengolah bubuk kopi yang memang menjadi potensi unggulan di Desa Lobang.Kata Kunci : Bolu Kopi, Peningkatan Ekonomi, Desa Lobang]]>
<![CDATA[Inovasi Pengelolaan Jagung Dalam Pembuatan Mie Dan Puding Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Rowosari ]]>
<![CDATA[Aprianah, Aprianah]]>;
<![CDATA[Septiani, Nova Dwi Candra]]>;
<![CDATA[Sodik, Fajar]]>;
<![CDATA[Maghfirotul, Inayah]]>;
<![CDATA[HIDAYAT, Oka Ryan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v3i2.35548
<![CDATA[AbstrakJagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Desa Rowosari memiliki potensi alam berupa jagung yang melimpah. Hasil panen jagun hanya dijual dalam bentuk basah dan kering saja tidak ada pengolaha agar menjadi produk baru. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya inovasi produk sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa rowosari. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan berupa cara mengolah jagung menjadi produk kekinian, sehat dan bernilai jual tinggi. Pelatihan ini bertempat di Balai desa rowosari dan dilakukan secara bertahap yaitu pada tanggal 12 Oktober 2019 diadakan pelatihan membuat mie jagun lalu pada tanggal 26 Oktober 2019 diadakan pelatihan membuat puding sedot (PUDOT). kegiatan ini melibatkan Ibu PKK, Ibu Kader, dan masyarakat umum biasa yang ada di desa Rowosari. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif dan pendampingan/konsultasi dengan tahapan pra kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi pengetahua. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan cara mengolah jagung menjadi produk kekinian, sehat dan bernilai jual tinggi. kata kunci: inovasi, mie jagung, pudot jagung, perekonomian masyarakat desa rowosari]]>
