cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
+6285226217973
Journal Mail Official
jphi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNNES GEDUNG K LANTAI 1, SEKARAN, GUNUNGPATI, SEMARANG, JAWA TENGAH
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26548305     EISSN : 26548313     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 171 Documents
 5   6   7   8   9 
Penyuluhan HUkum Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di SMKN 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Fitri, Muhammad Syahrial; Hanafi, Hanafi; Nahdhah, Nahdhah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.45215

Abstract

Abstract Road traffic and transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As part of the national transportation system, road traffic and transportation must be developed in their potential and role for realizing security, welfare, orderliness of traffic and road transportation in the framework of supporting economic development and development of science and technology, regional autonomy, and accountability of state administration. With regard to the issue of public legal awareness related to the importance of safe and orderly traffic for a culture of obeying traffic, especially among students, extension agents will carry out this legal counseling at SMK Negeri 2 Marabahan, Barito Kuala Regency. Observations made by the extension agents were that SMK Negeri 2 Marabahan was located right on the edge of the Trans Kalimantan Km highway. 24 or a road connecting the South Kalimantan region with Central Kalimantan. Most of the students go to school using two-wheeled vehicles (motorbikes) of various types and brands. But the phenomenon of awareness of the law of safe and orderly traffic is very lacking. This can be seen when leaving or coming home from school, it is not uncommon for students to speed, ride more than two people (3 people on a motorcycle), chat while driving simultaneously, use cellphones while driving, vehicles used are not up to standard (modification result) and various types of traffic violations committed. In the observations of the instructor, the above matters are often part of accident cases that often involve school students. Various factors that cause a lack of awareness about driving and traffic in an orderly and safe manner are a lack of understanding and knowledge as well as a lack of socialization or legal counseling to school students, especially in the Anjir Muara and Anjir Pasar areas, Barito Kuala Regency. The purpose of this service is to increase legal awareness and understanding of the students of SMKN 2 Marabahan, Barito Kuala Regency in understanding the importance of orderly and safe traffic in accordance with the legal rules in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. With the increased awareness and understanding of the law, it can minimize the number of violations and cases of traffic accidents involving school students.
Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Widiastuti, Anita Indah; Ayu, Adelia Setya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.47827

Abstract

The obligations of children in parental care are clearly regulated, both in Article 46 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 321 of the Indonesian Civil Code. These two rules emphasize the obligation of children (mature) to care for and provide for their parents. However, the implementation of this rule is still not uniform. One of the contributing factors, apart from the economic level (poverty) is also the unequal perception and level of education in understanding this right which is still low. This research is a community service program funded by the Universitas Negeri Semarang. This program is located on Kedungkelor Village, Wanureja District, Tegal Regency, Central Java. This program aims to determine the level of change in understanding of the right of alimentation for the elderly group in Kedungkelor Village through the Legal Counseling Approach method. This method is a combination of methods of education, socialization, and legal assistance for residents. This program showed a pattern of significant changes in the level of understanding of the alimentation rights of the elderly. Of the 50 people surveyed showed an increasing trend of understanding. This program includes three important stages, namely: planning, advice, and legal action. In the legal action stage, this program involves the Youth Counseling Information Center (Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR) and the Elderly Health House (Rumah Sehat Lansia, RUSELA) in Kedungkelor Village in maximizing this level of understanding.
Peningkatan Pemahaman Urgensi Merek Dagang di Alisa Pemalang Latifiani, Dian; Waspiah, Waspiah; Arifin, Ridwan; Maya, Dyah
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49556

Abstract

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Mitra Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia (ALISA) daerah Pemalang menghimpun UMKM di daerah Pemalang untuk lebih berdaya (mulai dari produksi, pengemasan, pemasaran, pendaftaran kekayaan inteleketual merek). Produk dari UMKM pemalang memiliki kekhasan kota pemalang telah banyak beredar dengan merek dagang yang merupakan brand dari produk UMKM seperti kamir dan ogel ogel. Merek sebagai bentuk perlindungan hukum belum sempurna bila belum di daftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Sehingga merek produk dapat ditiru dengan mudah oleh sesama UMKM dengan tidak mempertimbangkan kualitas produk dan berpengaruh pada omzet pendapatan yang turun. Permasalahannya masyarakat sasaran (pelaku UMKM) belum berpengetahuan tentang urgensi pendaftaran merek. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang mendompleng ke populeran UMKM (sudah memiliki pasar bagus). Mitra Alisa Pemalang membutuhkan pelatihan tentang edukasi, percepatan, pendampingan penyusunan dan pendaftaran berkas merek sehingga solusi pengabdi berupa kegiatan edukasi sosialisasi tentang kekayaan intelektual merek. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: Sosialisasi yang bertujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam peningkatan kualitas dan pengembangan produk. Sosialisasi dierikan kepada perwakilan UMKM sejumlah 11 UMKM karena kegiatan dilakukan saat masa pandemi dengan protocol kesehatan ketat. Hasil sosialisasi berupa khalayak sasaran semula belum optimal dalam pemahaman urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual merek sehingga peningkatan pemahaman masyarakat UMKM Kabupaten Pemalang perlu dimaksimalkan. Pretest dan Post test dilakukan pada kegiatan.Peningkatan pemahaman pada masyarakat sasaran diukur dari rerata prosentase jawaban benar pada pre test 39 % menjadi 65% pada saat post test.
Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Larasati, Pradita Adila; Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49863

Abstract

Vaksinasi adalah proses pemberian imunisasi suntikan ketangan ataupun bisa melalui diteteskan ke dalam mulut yang nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan produksi antibodi pada tubuh yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Selain itu juga memiliki tujuan tertentu terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka antibodi yang ada pada tubuh kita menangkal atau mengurangi risiko sakit. Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksinya SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian. Masyarakat yang ditinggal di Desa Doplang Rt04 Rw05 Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saat ini masyarakat Desa Doplang sendiri masih kurang memahami tentang vaksinasi tersebut, sehingga warga masyarakat masih sangat ragu-ragu dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim KKN Desa Doplang dengan sasaran warga setempat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi program vaksinasi Covid-19.
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi Adhi, Yuli Prasetyo; Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Abstract

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.
Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek di Lapangan Martitah, Martitah; Yudhanti, Ristina; Sumarto, Slamet; Widiyanto, Widiyanto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.50942

Abstract

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemeberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Artikel ini mengklaim, bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.
Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak) Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27259

Abstract

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.
Pelatihan Penyusunan Kontrak Secara Sederhana Bagi Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha di Kabupaten Grobogan) Anitasari, Rahayu Fery; Suprapti, Duhita Driyah; Laskarwati, Batari
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27263

Abstract

Batik sebagai salahsatu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2009 UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Banyaknya pelaku usaha di bidang batik (pengrajin batik) tentunya membutuhkan pengembangan usaha untuk keberlangsungan hidup usahanya. Pengembangan usaha ini terkait dengan perbuatan hukum dengan pihak lain dimana terkadang terdapat perjanjian diantara keduanya. Pengrajin batik sendiri lebih memfokuskan pada produksi bukan pada perjanjian. Masih minimnya pengetahuan tentang perjanjian menyebabkan kurangnya pemahaman akan akibat dari perjanjian tersebut. Alasan inilah yang mendorong pengabdi untuk mengenalkan perjanjian secara sederhana kepada pengrajin agar mereka tidak gagap atas perjanjian yang melibatkan mereka. Pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan perjanjian yang pernah mereka buat dan kedua adalah dengan memberikan dasar-dasar sederhana dalam penyusunan perjanjian.
Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Muhtada, Dani; Sastroatmodjo, Sudijono; Sahlan, Sartono; Wedhatami, Bayangsari; Harmoko, Fendi Setyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27276

Abstract

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa.Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa.Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD.Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes.Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan “Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purblalingga” telah dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan BPD dalam membuat Perdes.
Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas Suhadi, Suhadi; Baidhowi, Baidhowi; Wulandari, Cahya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27277

Abstract

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya.Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Komitmen ini bisa diwujudkan dengan pembentukan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjsama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.

Page 7 of 18 | Total Record : 171

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023 Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 5 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol 4 No 1 (2021): November Vol 4 No 1 (2021): . Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 3 (1) November 2020 Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem Vol 1 No 1 (2018) More Issue